Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan barang/ jasa pemerintah erat kaitannya dengan pelaksanaan anggaran negara. Mekanisme pengadaan barang/ jasa pemerintah dilakukan setidaknya untuk sekitar 30% dari total belanja negara maupun daerah. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah di 8 kota/ kabupaten di Indonesia pada tahun anggaran 2011. Analisa dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan data primer dan sekunder yang berasal dari Studi Penilaian Indikator Kinerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Compliance Performance Indicators of Public Procurement) yang dilakukan oleh LPEM FEUI pada tahun 2012. Studi ini menemukan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah di 8 kota/ kabupaten di Indonesia tahun 2011 masih mengalami kendala akibat faktor sumber daya pendukung, faktor peraturan yang berlaku, serta faktor eksternal.

---

Procurement of government goods and services is closely related with budget implementation. The mechanism of procurement is implemented for, at least, 30% of total government expenditures. The main objective of this study is to comprehend the implementation of government procurement in 8 districts in Indonesia in 2011. The analysis is formed using qualitative-descriptive method based on the collected primary and secondary data from Compliance Performance Indicators of Public Procurement Study conducted by LPEM-FEUI and LKPP-RI in 2012. This study finds that the implementation of government procurement in 8 districts in Indonesia in 2011 is still experiencing some problems caused by the supporting resource factors, the regulation factors, and the external factors."

"Salah satu kemajuan besar yang telah dicapai oleh Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa atau tender adalah pemberlakuan pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik (e-procurement). Meskipun implementasi e-procurement dipercaya dapat meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas, namun praktik persaingan dalam yang tidak sehat dalam tender masih ditemui. Sementara itu, dalam upaya penegakan Hukum Persaingan Usaha, selama ini KPPU menggunakan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) yang dapat berupa metode analisis ekonomi atau bukti komunikasi untuk memutus perkara-perkara kolusi dalam tender.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku persusahaan dalam tender dengan metode pengujian yang mengacu pada kaidah penawaran tender yang kompetitif, yaitu memenuhi uji conditional independence dan exchangeability. Metode pengujian tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pendeteksian awal perilaku kolusif dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dengan fokus pada penawaran-penawaran tender perbaikan jalan di Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini mengidentifikasi terdapat tujuh perusahaan yang diduga melakukan perilaku kolusif di dalam tender, karena gagal melewati kedua uji tersebut.

---

One of the great progress that has been achieved by the Government in the procurement of goods services or tender is the implementation of the procurement of goods services through an electronic system e procurement Although the implementation of e procurement is believed to increase transparency and accountability however in practice the unfair competition tenders are still found Meanwhile to enforce the Competition Law KPPU uses indirect evidence that can be either an economic analysis or the evidence of communication for deciding collusion in tenders.

This study aimed to analyze firm behavior in tender by testing a method that refers to the rules of a competitive tender offer which are conditional independence and exchangeability test. The method is expected to support the pre detection of collusive behavior to make fair competition in government procurement. Focusing on Jakarta rsquo s road repairs tender this study identifies that there are seven firms that suspected of doing a collusion in the tender as they are failed to pass both of tests."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara secara terstruktur terhadap 4 responden seperti Kepala Bagian Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Pemerintah Universitas XYZ, dan Kasubag Pengawasan serta Kasubag Pemilihan Penyedia. Selanjutnya, Rencana Umum Pengadaan (RUP), rekap data pengadaan, dan dokumen pengadaan serta data pendukung lainnya seperti mempelajari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya untuk mengetahui kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian internal terhadap mekanisme pengadadaan barang dan jasa Universitas XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Universitas XYZ sebagian besar telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal sebagai berikut: RUP yang disusun belum berfungsi sebagai fungsi perencanaan dan pengendalian sehingga membuka peluang terjadinya pemecahan paket dan rencana realisasi yang tidak dapat dimonitoring.

---

ABSTRACTThis study aims to explain the procurement mechanism of goods and services at XYZ University and identify weaknesses of internal controls in procurement of goods and services at XYZ University. The method in this research is descriptive analysis in the form of case study. The data were obtained through structured interviews with 4 respondents such as Head of Procurement Section and Committing Officer (PPK) of XYZ University Government Fund, and Sub-Head of Supervision and Sub-Head of Provider Selection. Furthermore, the General Plan of Procurement (RUP), procurement data recapitulation, and procurement documents as well as other supporting data such as studying Presidential Regulation number 54 of 2010 and its amendments to know compliance with regulations and internal control over XYZ University's goods and service delivery mechanism. The results showed that the procurement mechanism of goods and services of XYZ University has been in accordance with the prevailing rules and regulations but still found some weaknesses in the internal control as follows: The RUP has not functioned as a function of planning and control so that opens the opportunity for the breaking of packages and plans realizations that can not be monitored."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi desain pengendalian internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kementerian HNY. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO 2013. Penelitian dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 yang mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal salah satunya pada kegiatan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan 5 komponen yang dijabarkan ke dalam 17 prinsip pengendalian internal COSO 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan yang teridentifikasi pada seluruh komponen pengendalian internal dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Kementerian HNY. Hal ini membuktikan bahwa komponen pengendalian internal yang saat ini berjalan belum efektif mengatasi permasalahan yang ada.

---

The objective of this study is to evaluate the internal control design in the government procurement of goods/services at the Ministry of HNY. The evaluation is conducted based on the internal control – integrated framework COSO 2013. The research is motivated by the findings of the BPK examination in 2021, which revealed various issues pertaining to weaknesses in internal controls, specifically in the procurement of goods and services. This study adopts a case study design and utilizes a descriptive research method. Data collection is carried out through an extensive literature review, interviews, documentary analysis, and observations. The collected data is subsequently analyzed in accordance with the 17 principles derived from the underlying 5 components of internal controls outlined in the COSO 2013 framework. The research findings indicate the identification of weaknesses across all components of the internal control system in the procurement of goods and services at the Ministry of HNY. This substantiates the contention that the existing internal control components have yet to effectively address the prevailing issues."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dijalankan di Kementerian XYZ dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengoptimalkan pengendalian internal pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah diterapkan. Penelitian ini dilatarbelakangi karena rendahnya indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa serta temuan hasil audit berupa kelebihan pembayaran dan keterlambatan pekerjaan di tahun 2020 pada Kementerian XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan auditor internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pengendalian internal pada komponen penilaian risiko dan kegiatan pengendalian dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada komponen penilaian risiko, kelemahan disebabkan Kementerian XYZ belum menjalankan identifikasi dan analisis risiko. Pada komponen kegiatan pengendalian, kelemahan disebabkan kegiatan pengendalian yang ada belum berbasis risiko sehingga reviu kinerja atas instansi, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian fisik atas aset, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya masih belum efektif mengatasi risiko yang ada.

---

The purpose of this research is to evaluate the implementation of internal control system in government procurement of goods and services at XYZ Ministry and give recommendations in ways to optimize its internal control. This research is based on the fact that low of goods and services procurement governance index and audit findings in the form of overpayments and work delays in 2020. The method of this research is descriptive analysis in the form of case study. The data were obtained from library research and interviews with respondents such as Procurement Officer, Commitment-Making Officer and internal auditor. The results showed that still found the weaknesses in risk assessment and control activity component. In risk assessment component, the weaknesses come from XYZ Ministry has not carried out risk identification and risk analysis. In control activity component, the weaknesses are caused by existing control activities are not yet based on risk, so performance review of agencies, development of human resources, physical control over assets, segregation of duties, authorization of important transactions and events, accurate and timely recording of transactions and events, and accountability for resources and records have not been effective in overcoming the existing risk."

"Untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan Negara yang baik, diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang bersifat indenpenden. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, salah satunya pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali ditemukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. Skripsi ini membahas pola-pola kecurangan yang terjadi, serta penyebab kecurangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pola kecurangan dikelompokan berdasarkan fraud tree. Faktor penyebab kecurangan antara lain terjadi karena kurangnya pemeriksaan, lemahnya tindak lanjut, lemahnya penegakan undang-undang, serta lemahnya pengawasan dari badan pengawas internal pemerintah. Dengan mengetahui pola-pola dan penyebab kecurangan ini, diharapkan mampu memberi solusi untuk menemukan cara-cara terbaik untuk menghilangkan kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara.

---

To support a good public governance an Independen Audit External for Public entities was made there is BPK RI BPK do audit for public finance activity one of them is audit for public procurement of goods and services In procurement process fraud is always happened and make loss ini public finance This thesis discuss about pattern of fraud and the causes of fraud in Indonesia The pattern of fraud classified base on fraud tree The causes of fraud can happen because a weak in auditing law and weak in control By knowing the pattern and causes of fraud the solution to avoid fraud could be found."

"Pengadaan berkelanjutan saat ini menjadi salah satu fokus baru dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa/pemerintah di Indonesia sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Meskipun kebijakan tersebut telah didukung melalui pembentukan tata kelola pengadaan berkelanjutan yang diwujudkan melalui keterlibatan sejumlah aktor pemerintah, tetapi implementasinya masih perlu dievaluasi kembali guna dapat memperkuat kapasitas organisasi. Oleh karenanya, penelitian ini melakukan analisis kapasitas tata kelola terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai aktor yang memiliki peran sentral dalam implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori kapasitas tata kelola oleh van Popering-Verkerk et al., (2022)sebagai kerangka teori dalam menganalisis kapasitas tata kelola LKPP pada implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Berlandaskan pendekatan post-positivist, verifikasi teori pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 9 informan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian terhadap lima dimensi kapasitas tata kelola menunjukkan bahwa LKPP telah secara menyeluruh memenuhi aspek koordinasi, ketahanan, dan sumber daya. Sedangkan, untuk aspek aksi kolektif dan pembelajaran, LKPP dinilai belum memenuhi indikator ruang untuk bertindak dan pembelajaran sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun LKPP telah memiliki kapasitas tata kelola yang memadai ditunjukkan dengan terpenuhinya 11 dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama. terpenuhinya 11 dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama.

---

Sustainable procurement has become one of the new focuses in implementing government procurement of goods/services in Indonesia since the enactment of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018. In this regard, although the policy has been supported by establishing sustainable procurement governance, which is realized through the involvement of several government actors, its implementation could be more optimal. Therefore, this study analyzes the governance capacity of the Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP) as an actor having a central role in implementing sustainable procurement in Indonesia. This research uses the theory of governance capacity by van Popering-Verkerk et al. (2022) as a theoretical framework for analyzing LKPP governance capacity in the implementation of sustainable procurement in Indonesia. Based on a post-positivist approach, theory verification in this study was carried out based on qualitative data collection through in-depth interviews with nine informants and literature studies. The study results on the five dimensions of governance capacity show that LKPP has thoroughly met the aspects of coordination, resilience, and resources. Meanwhile, for the aspects of collective action and learning, LKPP is considered to need still to meet the indicators of room for action and social learning. Thus, although LKPP already has adequate governance capacity, as indicated by the fulfillment of 11 of the 13 capacity indicators, there is still room for capacity building, especially in expanding its authority and facilitating a joint learning process. "

"Korupsi pengadaan barang dan jasa termasuk dalam tiga kasus terbesar yang ditangani oleh KPK, sehingga dijadikan salah satu area intervensi dalam rencana aksi pencegahan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai hubungan e-procurement terhadap tindakan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Sample penelitian adalah 298 pemerintah daerah kota dan kabupaten menggunakan metode purposive sampling dengan tahun penelitian tahun 2018. Hasilnya penerapan e-procrement tidak berhubungan dengan tindakan pencegahan korupsi. Hal ini disebabkan masih rendahnya rata-rata penerapan e-procurement. Pemerintah pusat harus memiliki mekanisme yang tepat dalam memantau rencana aksi pencegahan korupsi termasuk memastikan penerapan e-procurement sudah optimal.

---

Corruption in the procurement of goods and services is included in the three largest cases handled by the KPK, so it is one of the areas of intervention in the action plan to prevent corruption. The purpose of this study is to provide empirical evidence regarding the relationship of e-procurement to corruption prevention measures in local governments in Indonesia. The research sample is 298 city and district governments using the purposive sampling method with the research year in 2018. The results are that the implementation of e-procrement is not related to corruption prevention measures. This is due to the low average implementation of e-procurement. The central government must have the right mechanism in monitoring the corruption prevention action plan, including ensuring that the implementation of e-procurement is optimal."

"Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai otonomi daerah mengakibatkan daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat dan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Salah satu tugas dari pemerintah daerah yaitu melaksanakan pembangunan didaerah yang dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya hal itu juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melakukan pembangunan dermaga Labuhan Haji, namun sejak di bangun pada tahun 2007, sampai sekarang dermaga tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal karena terdapat berbagai masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan good governance pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan daerah. Penelitian ini meninjau kasus pembangunan dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini diselenggarakan dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan dermaga Labuhan Haji tidak sesuai dengan prinsip good governance yaitu efisien, efektif dan akuntabel.

---

The Law on Local Government governing regional autonomy resulted in the region having the right and obligation to regulate and take care of the interests of the community and is authorized to regulate and take care of its own governmental affairs. One of the tasks of the local government is to carry out development in the area where the development aims to prosper its people it is also carried out by the East Lombok Regency Regional Government which conducts the construction of Labuhan Haji Pier, but since it was built in 2007, until now the pier cannot be used optimally because there are various problems. This research was conducted to find out the implementation of good governance of procurement of goods and services in regional development. This research reviewed the case of the construction of Labuhan Haji pier in East Lombok Regency. This research was organized by the type of juridical-normative research. The results showed that the construction of Labuhan Haji pier was not in accordance with the principle of good governance, namely efficient, effective and accountable."

"Tugas Karya Akhir ini membahas korupsi pengadaan barang/jasa dengan menggunakan studi kasus Djoko Susilo. Tulisan ini akan menganalisis tipologi korupsi dan faktor penyebab terjadinya korupsi dari studi kasus. Data diambil dari Putusan Kasasi Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014 yang didapatkan dari website putusan.mahkamahagung.go.id dan hasil wawancara Majalah Tempo edisi 23 April 2012 yang berjudul “Simsalabim Simulator SIM”. Djoko Susilo yang saat itu menjabat sebagai Kakorlantas melakukan korupsi pada proyek pengadaan Driving Simulator SIM bersama dengan Budi Susanto dan rekan-rekan sesama polisi lainnya di Korlantas Polri. Kejahatan ini termasuk dalam jenis kejahatan procurement fraud dan juga dapat dikategorikan sebagai korupsi polisi jenis direct criminal activity serta korupsi politik atau tingkat tinggi. Berdasarkan Fraud Diamond Theory, procurement fraud dalam kasus ini terjadi karena adanya pressure dari teman dan juga obedience pressure dari atasan. Selain itu, peluang (opportunity) juga tercipta dari buruknya kontrol Itwasum Mabes Polri dalam proses audit. Rasionalisasi (rationalization) juga dilakukan oleh para pelaku. Kapabilitas (capability) dari Djoko Susilo yang memiliki jabatan dan pangkat yang tinggi juga menjadi faktor penting terjadinya fraud. Selain itu, berdasarkan Rational Choice Theory, para pelaku sudah menimbang keuntungan dari suap dan kerugian potensi tertangkap sebelum melakukan kejahatan fraud ini. Pelaku juga menggunakan teknik netralisasi untuk membenarkan tindakannya.

---

Tugas Karya Akhir ini membahas korupsi pengadaan barang/jasa dengan menggunakan studi kasus Djoko Susilo. Tulisan ini akan menganalisis tipologi korupsi dan faktor penyebab terjadinya korupsi dari studi kasus. Data diambil dari Putusan Kasasi Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014 yang didapatkan dari website putusan.mahkamahagung.go.id dan hasil wawancara Majalah Tempo edisi 23 April 2012 yang berjudul “Simsalabim Simulator SIM”. Djoko Susilo yang saat itu menjabat sebagai Kakorlantas melakukan korupsi pada proyek pengadaan Driving Simulator SIM bersama dengan Budi Susanto dan rekan-rekan sesama polisi lainnya di Korlantas Polri. Kejahatan ini termasuk dalam jenis kejahatan procurement fraud dan juga dapat dikategorikan sebagai korupsi polisi jenis direct criminal activity serta korupsi politik atau tingkat tinggi. Berdasarkan Fraud Diamond Theory, procurement fraud dalam kasus ini terjadi karena adanya pressure dari teman dan juga obedience pressure dari atasan. Selain itu, peluang (opportunity) juga tercipta dari buruknya kontrol Itwasum Mabes Polri dalam proses audit. Rasionalisasi (rationalization) juga dilakukan oleh para pelaku. Kapabilitas (capability) dari Djoko Susilo yang memiliki jabatan dan pangkat yang tinggi juga menjadi faktor penting terjadinya fraud. Selain itu, berdasarkan Rational Choice Theory, para pelaku sudah menimbang keuntungan dari suap dan kerugian potensi tertangkap sebelum melakukan kejahatan fraud ini. Pelaku juga menggunakan teknik netralisasi untuk membenarkan tindakannya."