Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Satu Anak di Cina dan bertujuan memaparkan situasi Cina sebelum, pada masa, dan pasca Kebijakan Satu Anak. Dampak-dampak dari kebijakan tersebut baik dampak negatif maupun dampak positifnya juga menjadi bagian di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini ialah memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan pengetahuan mengenai salah satu sejarah Cina. Dari hasil penelitian kesejarahan yang dilakukan berlandaskan studi pustaka, ditemukan beberapa fakta menarik seperti kebijakan ini berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk Cina secara signifikan. Di sisi lain, dampak negatif yang ditimbulkannya berpengaruh pada kehidupan sosial-budaya bangsa Cina. Bahkan dampak negatif yang terkait dengan isu HAM mengundang perhatian masyarakat Internasional. Berlandaskan itu maka pemerintah Cina belakangan ini meninjau ulang pelaksanaan kebijakan tersebut.

---

This study discusses about the One Child Policy in China and aims to describe the Chinese situation before, during, and after the One Child Policy. The impacts of the policy both negative and positive impacts are also being a part of it. The benefit of this research is to contribute ideas for the development of knowledge about one of China's histories. From the results of historical research which done based on the literature study, found some interesting facts like this policy successfully reduced China's population growth rate significantly. On the other hand, it creates negative impact on the socio-cultural life of the Chinese nation. Moreover, the negative impacts that associated with human rights issues trigger the international community’s attention. Based on that the Chinese government recently reviewed the implementation of the policy."

"Jurnal ini membahas tentang dampak dari adanya kebijakan satu keluarga satu anak di Cina selama tahun 1952 hingga saat ini Kebijakan ini berhasil menurunkan jumlah penduduk tetapi di sisi lain menimbulkan masalah baru terutama perbedaan jumlah angka kelahiran penduduk laki laki dan perempuan Perbedaan ini menimbulkan masalah sosial seperti masalah ketenagakerjaan dan perdagangan manusia Munculnya dampak seperti itu dipicu oleh kepercayaan terhadap kebudayaan tradisional

---

Impacts of One Family One Child Policy in China This paper discusses about the impacts of one family one child policy in China 1952 until now This policy was success to decrease the population number but on the other side it cause a new problem which is the differences of men and woman birth rate The differences cause social problem such as employment problem and human trafficking The impact was caused by their trust in traditional culture "

"Kebijakan Satu Anak adalah sebuah program keluarga berencana yang hanya mengizinkan satu anak di setiap keluarga Kebijakan ini dinilai berhasil menurunkan laju pertumbuhan di RRT. Dalam penerapannya kebijakan ini memberikan dampak negatif dan dampak positif bagi perempuan Tiongkok. Dampak negatifnya adalah timbulnya ketidakseimbangan dalam rasio gender di Tiongkok saat ini. Sementara itu, kebijakan ini memberikan dampak positif yang besar bagi perempuan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, hingga keluarga. Adanya peningkatan peran dan nilai perempuan memunculkan sebuah tren “ Shèngnǚ ” di kalangan perempuan muda Tiongkok saat ini. Pada awalnya muncul perspektif yang negatif terhadap citra Shèngnǚini. Namun, kini telah terjadi pergeseran makna Shngnǚ di masyarakat Tiongkok saat ini. Dalam tugas akhir ini akan membahas mengenai bagaimana dampak dari penerapannya Kebijakan Satu Anak mempengaruhi adanya pergeseran makna Shngn di masyarakat Tiongkok . Melalui metode deskriptif, penulisan ini akan menjelaskan mengenai penerapan Kebijakan Satu Anak di Tiongkok dan terhadap perempuan Tiongkok, munculnya perspektif “ Shengnǚ” hingga bagaimana makna Shngnǚ tersebut mengalami pergeseran di masyarakat Tiongkok.

---

The One-Child Policy is a family planning program that only allows one childineach family. This policy is considered successful in reducing the growth rateinChina. In its implementation, this policy has a negative impact and a positiveimpact on Chinese women. The negative impact is the emergence of an imbalancein the gender ratio in China today. Meanwhile, this policy has had a significant

positive impact on women in education, work and family. Women’s increasingrole and value gave rise to a “Shèngnǚ” trend among young Chinese womentoday. Although initially there is a negative perspective of Shèngnǚ. Nowadays, there has been a shift in the meaning of Shèngnǚ in Chinese society today. Inthisfinal project, we will discuss how the implementation of the One-Child Policyaffects the shift in the meaning of Shèngnǚ in Chinese society. Throughadescriptive method, this paper will explain the implementation of the One-ChildPolicy in China and towards Chinese women, the emergence of the "Shèngnǚ"perspective to how the meaning of Shèngnǚ has shifted in Chinese society."

"Pada umumnya, film digunakan sebagai media untuk merepresentasikan sosial budaya pada zaman tertentu, seperti film So Long My Son yang disutradarai oleh Wang Xiaoshuai pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi Yaojun dan Liyun dalam menjalankan kehidupan tanpa anak akibat adanya pelarangan anak kedua pada masa kebijakan satu anak. Beberapa adegan tokoh Liyun pada film menggambarkan kerugian-kerugian karena adanya kebijakan ini. Penelitian akan mengkaji perihal bagaimana dampak kebijakan satu anak di Cina dapat direpresentasikan melalui tokoh Liyun dalam film So Long My Son. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui film So Long My Son dan studi pustaka sebagai referensi, memilah adegan, dan melakukan analisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Melalui penggambaran dampak kebijakan satu anak di Cina pada tokoh Liyun dalam film So Long My Son, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan satu anak yang dijalankan oleh pemerintah Cina, sebagaimana digambarkan dalam film, memberikan dampak tidak menguntungkan bagi perempuan, fisik maupun mental dengan pelarangan anak kedua yang membuat Liyun terpaksa aborsi dan kehilangan anak selamanya hingga percobaan bunuh diri.

---

In general, films are used as a medium to represent the socio-culture of a certain era, such as the film So Long My Son directed by Wang Xiaoshuai in 2019. This film tells about the problems faced by Yaojun and Liyun in living a childless life due to the prohibition of second children during the one child policy period. Some scenes of Liyun's character in the movie illustrate the disadvantages of this policy. This research will analyze how the impact of the one-child policy in China can be represented through the character Liyun in the film So Long My Son. The research method used is descriptive qualitative method by collecting data through the film So Long My Son and literature studies as references, sorting out scenes, and conducting analysis to produce a conclusion. Through the depiction of the impact this policy through Liyun in the film So Long My Son, the author concludes that the China government's one-child policy, as illustrated in the film, has an unfavorable impact on women, both physically and mentally with the prohibition of second children which forces Liyun to have abortion and lose children forever and even attempt suicide."

"Penelitian ini berupaya menganalisa kebijakan keamanan energi Cina yang berusaha dicapai oleh negara tersebut melalui diplomasi energi yang dilakukannya di Afrika. Dalam tulisan ini, penulis ingin menganalisa kebijakan energi Cina serta faktor-faktor yang mendorong Cina untuk menjatuhkan pilihannya pada Afrika untuk mencapai keamanan energinya. Penulis juga ingin menganalisa bagaimana Cina menjalankan diplomasi energi di Afrika melalui bantuan asing, FDI, serta perdagangan dengan negara-negara di Afrika. Respon internasional terkait dengan keberadaan Cina di Afrika juga akan dianalisa dalam tulisan ini. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa Cina menggunakan bantuan asing, FDI, serta perdagangan dalam upayanya untuk melakukan diplomasi energi di Afrika. Kerjasama antara state dan firm meningkatkan bargaining position Cina dalam melakukan diplomasi energi di Afrika.

---

This research analyzes China`s energy security policy that is achieved through energy diplomacy in Africa. In this thesis, the writer will elaborate China`s energy policy and the factors that motivate China to choose Africa in attaining its energy security. The writer would like to analyze China`s energy diplomacy through foreign aid, FDI, and trade with African countries. International responses reated to China`s activities in Africa will also be discussed further. Qualitative method is applied in this research. Literature study is used in obtaining the data. The result of this study shows that China uses foreign aid, FDI, as well as trade in carrying out its energy diplomacy. State and firm cooperate to improve the bargaining position of China, in carrying out energy diplomacy in Africa."

"Tesis ini menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kementerian Dalam Negeri, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengelolaan data dan informasi tentang pemerintahan dalam negeri dapat menerapkan prinsip SDI dengan harapan data yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, serta dapat dimanfaatkan maupun dilihat oleh masyarakat luas sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian dilaksanakan di Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen yang dianalisa untuk direduksi, disaji, dan memperoleh kesimpulan hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dilihat dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik, tetapi masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya karena terdapat faktor-faktor penghambat yang bersifat internal dan eksternal. Besar harapan, pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik sehingga terciptanya tata kelola data pemerintah akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

---

This thesis analyzes how the implementation of the One Data Indonesia (SDI) policy at the Ministry of Home Affairs, with Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data Indonesia, it is expected that the Ministry of Home Affairs in managing data and information about domestic government can apply the principles of ODI with the hope that the resulting data can be used as a guide in regulating the administration of development planning, implementation, evaluation and control, and can be used and viewed by the wider community according to their needs. The research was conducted at the Data Center and Information Systems Secretariat General of the Ministry of Home Affairs to find out the Implementation of Indonesia's One Data Policy at the Ministry of Home Affairs. This qualitative research uses a descriptive research method with an inductive approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documents that are analyzed for reduction, presentation, and conclusions from the research results. This research shows that the implementation of Indonesia's One Data Policy within the scope of the Ministry of Home Affairs seen from the indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure has been going quite well, but there are still deficiencies in its implementation because there are internal and external inhibiting factors. It is hoped that the implementation of this policy will go well so that accurate, up-to-date, integrated, accountable, easily accessible and shared government data governance is created and assists in development planning, implementation, evaluation and control."

"Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) lahir sebagai tindak lanjut Konvensi Hak Anak PBB dan merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Penelitian ini merupakan studi kebijakan yang menganalisis interpretasi kebijakan KLA di tingkat kota dan implementasi kebijakan KLA di lingkungan RW. Penelitian menghasilkan tipologi penyelenggaraan kebijakan KLA dilihat dari interpretasi di tingkat kota dan implementasi di lingkungan RW, dimana penyelenggaraan kebijakan KLA yang terintegrasi bisa dicapai bila interpretasi di tingkat kota berkembang dengan baik dan partisipasi masyarakat di lingkungan RW tinggi, sehingga komunitas menjadi kreatif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemenuhan hak anak. Penelitian juga menghasilkan ‘Model Peneyelenggaraan Kebijakan KLA’ sebagai implikasi praktis.

---

Policy of Child Friendly City (CFC) is developed as the follow up of Convention on the Rights of the Child initiated by UN, and as Government initiative to improve child welfare. This research is a social policy study which analyse policy interpretation in city / government level and policy implementation in the community. The research brought about typology of CFC implementation, where the integrated CFC policy implementation can be reached if the implementation in city level goes accordingly and the level of community participation is high, so that they can run creative activities to fulfill children’s rights. The research also have the ‘Model of CFC Implementation’ as it’s practice implications."

"Pada tahun 1953, sensus menunjukkan pertumbuhan penduduk Cina yang mengkhawatirkan. Pemerintah Cina pada tahun 1953-1978 menerapkan aturan keluarga berencana. Namun hal itu belum mampu untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk di Cina. Tahun 1979, pemerintah Cina menerapkan kebijakan satu anak. Sejak kebijakan satu anak diterapkan muncul budaya aborsi dan kasus pembunuhan pada bayi perempuan. Pada Oktober 2015, pemerintah Cina mengumumkan kebijakan satu anak di Cina resmi dihapus dan diganti dengan kebijakan dua anak. Kebijikan satu anak dinilai kurang efeketif bahkan bila diteruskan dapat membebankan pemerintah Cina karena akan terus mengurangi porsi penduduk usia produktif. Perubahan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 36 tahun, orang di Cina boleh memiliki anak lebih dari satu. Dengan dihapusnya kebijakan satu anak maka pemerintah cina memberlakukan kebijakan dua anak. Kebijakan dua anak ini diperkirakan tidak akan mengakibatkan lonjakan jumlah penduduk; diperkirakan jumlah penduduk cina pada tahun 2029 berjumlah 1,45 milyar dibandingkan dengan penduduk cina sekarang yang berjumlah 1,4 milyar. Kebijakan baru ini akan memungkinkan semua orang Cina memiliki anak sesuai harapan mereka. Dampak dari kebijakan baru ini pada aspek sosial budaya dan kesehatan meliputi: berkurangnya kasus aborsi, berkurangnya masalah anak-anak yang tidak terdaftar didalam akte, dan meningkatnya masalah kesuburan. Kemudian dampak dari kebijakan baru pada aspek demografi yaitu angkatan kerja yang menyusut dan penuaan populasi yang cepat tidak akan terbukti selama dua dekade. Sementara itu, diperlukan tindakan kebijakan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan sosial, kesehatan, dan perawatan masyarakat usia lanjut. Fokus penelitian berkaitan erat dengan aspek demografi dan sosial budaya Cina. Dengan tujuan untuk mengetahui dampak demografi dan sosial budaya dari kebijakan dua anak.

---

In 1953, a census showed a dramatic increase in Chinas population. The government of China thus imposed a Family Planning policy from 1953 to 1978. However, such attempt was considered inadequate to solve the population growth problems. In 1979, the government introduced the One-Child policy. The policy evoked abortion culture and killing of baby girls. In October 2015, the government terminated the One-Child policy and changed it into Two-Child policy. The previous policy was proved ineffective and it is projected to burden the government further due to the lack of citizen in their productive age. The change of policy is a historical event for the Chinese are allowed to have more than one child in 36 years. The Two-Child policy is estimated not cause overpopulation in China. By 2029, China has a population of 1.45 million, compared to the current 1.40 million. The new policy makes the Chinese have children as they desired. The policys effects on social, cultural, and health aspects are: decrease of abortion rate, decrease case of children do not obtain their official birth certificates and increase in fertility. The policy also affects Chinas demography by the rise of working-age population and the rapid population ageing is not going to happen in two decades. Policies regarding the improvement of social and healthcare for the elderly are also required. The objective of this research is to seek the impacts of Two-Child policy in socio-cultural aspects of the Chinese as well as Chinas demography."

"ABSTRAKMengingat jumlah pertambahan penduduk Cina yang semakin meningkat, yang menjadikannya sebagai negara yang paling padat penduduknya di dunia, dan karena munculnya kekhawatiran pemerintah akan pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi negara, maka dengan sekuat tenaga mereka memerangi jumlah pertambahan penduduknya itu. Meskipun KB pernah didengungkan pada tahun 1952, Baru tahun 1979 hal tersebut diperkeras dengan mengkampanyekan Satu Keluarga Satu Anak (yige hai zhihao). Untuk itu pemerintah pun membentuk pasukan yang diperintahkan untuk bergerak ke setiap pelosok. Di desa-desa, pasukan tersebut menuntut masyarakat untuk menggunakan berbagai alat kontrasepsi dan bahkan dengan cara memaksa mereka meminta para wanita yang sedang mengandung anak kedua atau anak selanjutnya untuk melakukan pengguguran. Imbalan atau tunjangan akan diberikan kepada siapa yang sudi melakukannya. Dari adanya kebijaksanaan ini timbul pula banyak dampak tersendiri di dalam masyarakat. Diantaranya adalah dengan, melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi mereka dan yang terutama adalah bayi perempuan, demi memiliki bayi lagi yang laki-laki. Perbuatan seperti itu adalah karena masih adanya tuntutan dalam masyarakat Cina untuk memiliki anak laki-laki. Akan tetapi sejauh itu pemerintah RRC menganggapnya sebagai sesuatu yang legal dan bagi para pelakunya pun tidak akan dituntut tindakan apapun.

---

"

"ABSTRAKTesis ini membahas alasan mengapa Cina tidak mengambangkan nilai tukar matauangnya. Meningkatnya aktivitas perekonomian internasional Cina membuat nilaitukar mata uang Cina menjadi sorotan negara lain. Peran negara dalam mengontrolnilai tukar mata uang serta arus modal keluar dan masuk menjadi salah satu aspekkeberhasilan Cina dalam kemajuan perekonomian. Kondisi impossible trinityMundell-Fleming memperlihatkan tiga aspek perekonomian yaitu stabilitas nilaitukar, otonomi moneter dan mobilitas modal. Pada Cina, kondisi stabilitas nilai tukarmenjadi tujuan kebijakan nilai tukar mata uang Cina. Nilai tukar mata uang Cina,yuan menjadi penting karena kuatnya perekonomian Cina.

---

AbstractThe purpose of this research is to elucidate the reason why China does not depeggedyuan renminbi. The increasing of China's international economic activities madeChina's currency highlighted by other countries. The role of state in controllingexchange rate and capital inflow/outflow become one aspect of China?s success ineconomic advance. The Condition of impossible trinity shows three conditions ineconomic, namely exchange rate stability, monetary autonomy and capital mobility.On China?s case the stability of exchange rate become policy goal of china?sexchange rate. The exchange rate of China, yuan is more important due to the strongchina?s economy."