Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas analisis strategi pemenangan incumbent dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019 di Indonesia. Memasuki awal tahun 2019 merupakan awal dimulainya tahun politik bagi Indonesia dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang biasa disingkat dengan Pemilu Legislatif 2019 yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih 575 anggota DPR, 136 anggota DPD serta anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilu dan pilpres Indonesia tahun 2019. Pada pilpres tahun 2019 ini hanya terdapat 2 calon kandidat yaitu, incumbent (Jokowi & Maaruf) serta oposisi (Prabowo & Sandi). Dalam kompetisi dunia politik salah satu keberhasilan dalam memenangkan pilpres adalah dengan menerapkan strategi politik yang tepat serta memiliki keunggulan lebih dari lawannya. Sehingga sangat penting pemilihan strategi diawal yang tepat dalam melakukan pemetaan dengan mencari data-data internal serta data-data eksternal dari incumbent maupun oposisi sehingga akan dapat menentukan letak posisi strategis dan dapat menentukan analisis pemenangan incumbent yang mampu memenangkan pilpres 2019 dengan efektif dan sempurna. Hasil penelitian yang diperoleh incumbent untuk menang pilpres 2019 yaitu menggunakan strategi Strengths and Opportunies melakukan strategi konsolidasi, meminimalisir ancaman-ancaman, memilih jalan damai/rekonsiliasi dengan oposisi. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan open source, wawancara dan literatur buku kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode analisis SWOT, matrix TOWS, perhitungan EFE dan IFE serta mengadopsi Strategi Sun Tzu dan Robert Greene.

---

This thesis discusses the analysis of incumbent winning strategies in the 2019 presidential election in Indonesia. Entering the beginning of 2019 is the beginning of the start of the political year for Indonesia in choosing members of the House of Representatives (DPR) and members of the Regional Representative Council (DPD) commonly abbreviated as the 2019 Legislative Election which will be held on 17 April 2019 to elect 575 DPR members, 136 DPD members as well as members of the Provincial DPRD and Regency / City DPRD throughout Indonesia held simultaneously with the Indonesian elections and presidential elections in 2019. In the 2019 presidential election there are only 2 candidates namely, incumbent (Jokowi & Maaruf) and opposition (Prabowo & Password). In the world of political competition, one of the successes in winning the presidential election is by applying the right political strategy and having more advantages than its opponents. So it is very important to choose the right strategy in the beginning of mapping by looking for internal data and external data from the incumbent and opposition so that it will be able to determine the position of strategic positions and determine the analysis of winning incumbents who are able to win the 2019 presidential election effectively and perfectly. The results of the research obtained by the incumbent to win the 2019 presidential election are using Strengths and Opportunies strategies, implementing consolidation strategies, minimizing threats, choosing the path of peace / reconciliation with the opposition. The research method used is a qualitative approach and a quantitative approach. Data collection was carried out with open source, interviews and literature literature, while data analysis was carried out using SWOT, TOWS matrix, EFE and IFE calculations and adopting the Sun Tzu and Robert Greene strategies"

"Berawal dari asumsi media bahwa adanya korelasi yang kuat antara apa yang diagendakan oleh media massa dan isue yang menjadi agenda publik menjadi akan semakin berpengaruh terhadap pemberitaan di media massa menjelang maupun akhir masa kampanye pemilu presiden. Kencenderungan sementara yang diperlihatkan media mengarah kepada munculnya media dengan kekuatan maupun kecenderungan politik tertentu.Fokus penelitian ini tentang bagaimana sesungguhnya pemberitaan pemilihan presiden disajikan oleh surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Koran Sindo dan bagaimana implikasinya terhadap ketahanan Nasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis isi dengan pendekatan kuantitatif dan wawancara mendalam.Dalam penelitian ditemukan bahwa berdasarkan kategori faktualitas, akurasi, kelengkapan dan relevansi tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penyajiannya sedangkan untuk kategori nilai informasi terdapat perbedaan yang signifikan terhadap ketiga media surat kabar tersebut dalam penyajiannya serta ada implikasinya terhadap ketahanan nasional di dalam isi pemberitaan pilpres yang disajikan kepada masyarakat atau khalayak.Peneliti menyarankan media masa cetak sebagai salah satu komunikator masa di Indonesia, sebaiknya tetaplah menjadikan diri sebagai wadah pendidikan moral dan politik untuk bisa menjadi netral, independen, dan pelaksana kontrol yang efektif. Mengurangi kecendrungan media terhadap politik tertentu dengan cara memperlihatkan sisi ketokohan, kharisma sosok kandidat calon presiden secara berimbang, tanpa mengesampingkan pemberitaan kandidat calon lainnya merupakan hal yang penting guna membentuk kondisi pencitraan politik yang sehat, sehingga menjadi faktor yang turut mempengaruhi perubahan perilaku pemilih.

---

Starting from the assumption that the media has strong correlation between what is upload by the mass media and issue is on the agenda of the public in the presidential election campaign. The media shown a tendency to the emergence of the media with the power for specific political leanings.

The focus of this research about how exactly the presidential election news presented by the newspaper Kompas, Media Indonesia and the Koran Sindo and what is its implications for national resilience. The type of research is the research wish content analysis with quantitative method and in-depth interviews.

Research results obtained by category in correlation that factuality, accuracy, completeness and relevance there was no significant difference in the presentation, while for the category value of information. There are significant differences between the three newspaper in its presentation, and there are implications for national security on the content of the election presented to the public.

The researcher suggests that the print media, as one of the communicators in Indonesia, should still make themselves as moral and political education forum and has to be a natural, independent, and implementing effective control. The media has also to be independent from certain political by showing the personal and charismatic figure of the presidential candidate in a balanced way. Candidates, reporting is essential in order to establish a healthy political image; conditions; thus becoming factors that influence voter behavioral change."

"Tesis ini membahas kasus perpindahan suara dalam Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 dan 2019 yang merupakan pertandingan ulang antara Jokowi dengan Prabowo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perubahan suara para milenial urban pelajar pendidikan tinggi sebagai unit analisis, serta untuk mengetahui apakah media sosial berkontribusi dalam pengambilan keputusan tersebut. Menggunakan pendekatan Columbia dan Michigan dalam model sosial psikologis, kebaharuan yang disajikan adalah adanya perubahan konsep komunikasi massa yang telah bergabung dengan komunikasi interpersonal dalam konsep mass selfcommunication. Penelitian dilakukan secara kualitatif dalam paradigma post-positivism dengan metode holistic single-case study. Analisis dilakukan dengan teknik analisis pattern-matching logic dengan logika pencocokan pola model sosial dan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan variabel sosial yang berkontribusi adalah agama dan etnis dari pemilih dan keluarga pemilih. Terkait dengan variabel psikologi, penelitian ini menunjukkan tidak adanya identifikasi partai, yang ada adalah evaluasi kandidat dan orientasi isu. Preferensi isu yang diinginkan adalah isu Hak Asasi Manusia dan Isu Perempuan. Kinerja petahana dipandang baik dalam infrastruktur dan buruk dalam manajemen manusia serta anggaran. Penantang memiliki koherensi identitas yang berbeda dengan kontestasi Pilpres 2014. Meme politik menjadi gerbang diskusi dalam kelompok sosial serta pencarian lebih lanjut dalam mengetahui identitas kandidat. Kemampuan kandidat dalam debat sangat berkontribusi dalam proses penetapan keputusan pemilih. Millenial swing voters tidak melakukan mass self-communication jika itu terkait dengan politik karena tidak ingin identitas politik mereka diketahui pengguna media berita daring dan media sosial.

---

This thesis discussed about voting in the 2014 and 2019 Presidential Elections which was a rematch between Jokowi and Prabowo. The purpose of this study is to explain swing voters in college urban students millennial generation as unit of analysis, as well to find out whether social media contributes to their swing decisions.

By using Columbia and Michigan in the socio psychological model, the novelty presented was a change in the concept of mass communication that had been joined interpersonal communication in the concept of mass communication. The study was conducted qualitatively in the post-positivism paradigm with a single holistic case study method. The analysis had been done by matching the pattern of logic with matching pattern of social and psychological logic.

The results showed the social variables that contributed were religion and ethnicity of the voters and the voters' families. Related to psychological variables, this study shows there was no parties identification, but instead an assessment of candidates and discussion of problems. The preference issues that desired by millennial swing voters was Human Rights and Women's Issues. The incumbent's performance had been seen as good in infrastructure but poor in human management and budget. The challenger had a different identity coherence than on the last contestation in 2014.

Political memes lead to discussions in social groups as well as further findings of a candidate's identity. The ability of candidates in debates greatly contributes to the process of determining election decisions. Millennial swing voters did not engage in mass self-communication if it related to politics because they did not want their political identity to be known by press and on social media."

"Membahas tentang Mekanisme Pembahasan RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ditinjau dari interaksi politik yang terjadi di antara fraksi di DPR RI dalam proses pembahasannya. Lebih spesifik penelitian hendak menjawab permasalahan bagaimana mekanisme politik yang berlangsung dalam Pansus RUU Pilpres dan interaksi politik yang terjadi dalam Pansus, dilihat dari tiga variable, yaitu variabel kepentingan, variabel orientasi terhadap norma dan prosedur, serta variabel sikap.Teori yang digunakan adalah teori Demokrasi (O'Donnell dan Schmitter), teori Perwakilan Politik (Gilbert Abcarian), teori Kebijakan Publik (William N. Dunn), Sistem Pemilu dan Kepartaian (Maurice Duverger), dan Teori Kepentingan (Macridis Brown). Dalam menganalisa permasalahan, penelitian menggunakan metode penelitian dengan pendekatan secara kualitatif, yang termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif karena hendak menjawab pertanyaan tentang "bagaimana", dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Menggunakan analisis data secara induktif agar dapat menemukan pengaruh hubungan nilai-nilai eksplisit sebagai sturktur analistik.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam suatu proses perumusan suatu kebijakan berupa undang-undang tidak terlepas dari siapa yang terlibat/pemeran resmi dalam mekanisme perumusan kebijakan publik tersebut. Fraksi-fraksi di DPR melakukan interaksi politik sehingga terbentuk berbagai macam polarisasi dalam Pansus, terhadap substansi sebagai fokus penelitian, yaitu ketentuan electoral threshold dan persyaratan calon presiden. Sedangkan mekanisme yang melandasi beroperasinya Pansus tersebut, proses pengambilan keputusan terhadap substansi/materi RUU dilakukan secara tertutup, dengan forum lobby, setelah menggunakan cara pembahasan dalam rapat-rapat tidak mencapai titik temulsepakat. Kompromi yang disepakati dalam forum lobby ditempuh oleh fraksi-fraksi dalam rangka mengakselerasikan kepentingan masing-masing fraksi mereka, yang menjadi kebijakan dan kepentingan dari partai mereka juga.Dari tiga variabel penelitian, menggambarkan bahwa dari variabel kepentingan, masing¬masing fraksi adalah menciptakan suatu UU yang sesuai dengan kepentingan fraksi/partai mereka. Dan variabel orientasi terhadap norma dan prosedur, maka Pansus RUU Pilpres telah melakukan pembahasan secara demokratis. Dari variabel sikap, maka mayoritas fraksi menerima hasil dari proses pembahasan RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang disahkan kemudian dengan UU Nomor 23 tahun 2003.

---

This thesis discusses the Discussion Mechanism of Bill Draft on President and Vice President Election to Become a Law based on the perception of political interactions among factions in DPR RI during this discussion. Specifically, this research is about to answer the question on how the political mechanism take place during the special committee of President Election Bill Draft. This political interactions research focused on three variables, namely interest variable, norm and procedure orientation variable and act variable.

This research uses the theory of Democracy (O'Donnell dan Schmitter), Representative Politics Theory (Gilbert Abearian), Public Policy Theory (William N. Dunn), General Election and Party System (Maurice Duverger), dan Interest Theory (Macridis Brown). In order to analyze this issue, the research uses a qualitative research theory. And it categorized as a descriptive qualitative methods since it answered the question on how, using interview and documentation as a technique on collecting data. Inductive data is used to analyze in order to learn more on the influence of the relation of explicit values as an analytic structure_

The result of the research shows that during discussion on law policy, it can 't be seen by who's offically involved on that discussion. Factions in the DPR exercise its political interaction that cuse many polarization on special committee especially on the substance which is the focus of this research namely electoral threshold and requirement of candidates president. While the procedure based on how Special Committee works, the decision process toward the substance of the bill draft was made privately using lobby was taken by factions in order to accelerate each faction interest, which happen to be the policy and interest of each party.

From three research variables, the interest variable shows that each factions draft the bill based on their own faction/party's interest. From the norm and procedure orientation variable, the Special Committee on the Bill Draft of President Election have conducted all the discussion in democratic manners. And from the act variable, the majority of factions accepts the outcome of discussion process as the final draft of President and Vice President general election, which enacted in the future as Law No. 23 year 2003."

"Amandemen konstitusi yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga 2022 mempertegas bahwa Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Salah satu cara yang sering dibahas untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan presidensial adalah dengan melaksanakan pemilu secara serentak dengan menerapkan ambang batas pencalonan presiden yang sekarang diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memberikan syarat kepada partai politik harus mendapatkan minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam praktiknya, ketentuan ini selalu mengundang kontroversi dan sudah berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini akan menjelaskan secara detail bagaimana pengaturan ambang batas pencalonan presiden di Indonesia. Kemudian, tulisan ini juga akan menganalisis bagaimana ambang batas pencalonan presiden menurut putusan mahkamah konstitusi tahun 2022-2023. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma ambang batas pencalonan presiden tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, konstitusi hanya mengatur ambang batas kemenangan yang tercantum pada pasal 6 ayat (3). Norma ambang batas pencalonan presiden diatur secara detail pada undang-undang yang mengatur tentang teknis pelaksanaan pemilihan umum seperti UU No.23 Tahun 2003, UU No.42 Tahun 2008, dan UU No.7 Tahun 2017. Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan nya selalu menegaskan bahwa norma ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma ambang batas pencalonan presiden memberikan dampak positif kepada sistem pemerintahan presidensial yang kuat.

---

The constitutional amendments that took place from 1999 to 2022 emphasized that Indonesia adheres to a presidential system of government. One way that is often discussed to increase the effectiveness of the presidential government system is to hold elections simultaneously by implementing the presidential nomination threshold which is now regulated in article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections which provides conditions for political parties to obtain a minimum of 20 percent of DPR seats. or 25 percent of valid national votes to be able to nominate candidates for President and Vice President. In practice, this provision always invites controversy and has been repeatedly tested at the Constitutional Court. This article will explain in detail how the threshold for presidential candidacy is set in Indonesia. Then, this article will also analyze the threshold for presidential candidacy according to the decision of the constitutional court in 2022- 2023. This article was prepared using doctrinal research methods. The research results show that the threshold norms for presidential candidacy are not regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the constitution only regulates the victory threshold as stated in article 6 paragraph (3). The threshold norms for presidential candidacy are regulated in detail in laws that regulate the technical implementation of general elections, such as Law No. 23 of 2003, Law No. 42 of 2008, and Law No. 7 of 2017. The Constitutional Court in its decisions always emphasized that the threshold norm for presidential candidacy is an open legal policy and does not conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court considered that the threshold norm for presidential candidacy had a positive impact on a strong presidential government system."