Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan desa wisata di Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pengembangan Desa Wisata di Desa Nyambu dilaksanakan pada tahun 2015 atas inisiatif pemerintah Desa Nyambu bersama PT Langgeng Kreasi Jayaprima dan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023. Teori yang digunakan adalah collaborative governance regime (CGR) yang dikemukakan oleh Emerson & Nabatchi (2015) dengan 3 dimensi dan 13 sub-dimensi (kriteria). Pendekatan pada penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam kepada 6 aktor kolaborasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dari ketiga belas kriteria tersebut, pengembangan Desa Wisata di Desa Nyambu sudah memenuhi 10 kriteria tata kelola kolaboratif yang ada. Selain itu, terdapat 3 kriteria yang masih harus dimaksimalkan ke depannya, antara lain (1) resource condition; (6) level of conflict and trust; (7) serta leadership. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya ketiga kriteria tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan program revitalisasi Desa Wisata di Desa Nyambu yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2023.

---

This research aims to examine and analyze the implementation of collaborative governance in developing ecotourism villages in Nyambu Village, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. The development of the ecotourism village in Nyambu Village was carried out in 2015 through the initiative of the Nyambu government with PT Langgeng Kreasi Jayaprima and will be implemented again in 2023.The theory that used is collaborative governance regime (CGR) by Emerson & Nabatchi (2015) with 3 dimensions and 13 sub-dimensions (indicators). The approach to this research is post-positivist with in-depth interview data collection techniques to 6 stakeholders and literature study. Based on the analysis, from these thirteen criteria, the development of the ecotourism village in Nyambu Village has met the 10 existing collaborative governance indicators. Apart from that, there are 3 indicators that still need to be maximized in the future, including (1) resource condition; (6) level of conflict and trust; (7) as well as leadership. From this research, it can be concluded that the failure of these three criteria will affect the implementation of the Tourism Village revitalization program in Nyambu Village which will be implemented at the end of 2023."

"Asumsi dasar dalam memulai studi ini diawali dengan adanya anggapan bahwa istri petani hanyalah sebagai orang kedua dalam urusan ekonomi rumahtangga, sedangkan suami diberi tempat sebagai pencari nafkah utama/pertama. Padahal kenyataan menunjukkan bahwa sumbangan istri petani dalam kegiatan nafkah dapat dilihat secara nyata dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan uang. Nilai yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama pada kasus dimana sebenarnya istri yang menjadi orang pertama dalam ekonomi rumahtangga jelas merupakan pemutarbalikkan fakta. Untuk meluruskan anggapan/mitos tersebut maka penelitian ini dilakukan.Istri petani yang menampilkan sumbangan ekonomi rumahtangga dan dipilih dalam penelitian ini adalah perempuan saudagar yang ada di desa Candikuning, Tabanan, Bali. Pilihan terhadap perempuan saudagar didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka tergolong dalam kelompok wanita pedesaan yang masih luput dari perenoanaan pembangunan. Padahal mereka merupakan subyek penentu dalam menyalurkan produksi sayur yang ada di desa Candikuning. Secara budaya, mereka juga dikondisikan agar bertanggung jawab terhadap urusan rumahtangga. Tuntutan terhadap kegiatan ekonomi pasar dengan kegiatan rumahtangga jika tidak ditangani dengan baik akan dapat meniinbulkan konflik dalam diri perempuan.Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka menarik untuk diteliti strategi kebertahanan yang dilakukan oleh perempuan saudagar di desa Candikuning. Pertanyaan yang ingin dicari jawabannya adalah "mengapa perempuan saudagar di desa Candikuning memilih pekerjaan sebagai pedagang sayur dampai ke luar desa ?; bagaimana bentuk-bentuk strategi kebertahanan yang dilakukan dalam usaha berdagang dan kegiatan rumahtangga. ?; selanjutnya apakah dengan melakukan kegiatan berdagang akan nemberikan peningkatan otonomi bagi perempuan saudagar ?"Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan langkah- larigkah metodo logid yaitu menentukan informan secara purposive dan teknik snowball sampling. Pengumpulan data dengan ears observasi, wawancara mendalam serta penggunaan dokumen. Analisis data dilakukan sepnajang berlangsungnya penelitian dengan bertolak dari informasi empiris. Selanjutnya dibuat kategori-kategori yang dirangkai secara sistematis dan logis.Termuat dalam penelitian ini adalah, bahwa perempuan saudagar di desa Candikuning memilih pekerjaan: sebagai pedagang disebabkan beberapa hal, pertama faktor tradisi. Masuknya beberapa perempuan dalam ekonomi pasar yaitu perdagangan, bukan hal yang baru tetapi telah didahului oleh pengalu. Mereka telah ada sebelum masuknya Jepang yaitu sekitar tahun 1920an, dengan membawa barang dagangan ke pelabuhan Buleleng. Mereka yang menjadi pengalu tidak terbatas hanya laki laki tetapi perempuan juga turut serta. Tradisi bepergian ke luar desa dilanjutkan oleh perempuan saudagar. Di samping faktor tradisi, faktor ekonomi menjadi pendorong sehingga memilih bekerja sebagai saudagar. Kehidupan yang miskin dan pilihan yang terbatas membuat informan memanfaatkan potensi alam desa Candikuning untuk menentukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan ketrampilannya. Faktor lain yang tidak bisa diabaikan adalah dukungan nilai budaya. Ditinjau dari aspek budaya Bali Tidak ditemukan adanya batasan yang tegas tentang pekerjaan yang "pantas" dan "tidak pantas" dilakukan perempuan sehingga perempuan Bali uuiumrcya tidak mengalami kesulitan jika hendak memasuki peluang kerja yang ditempat lain bisa jadi merupakan pekerjaan laki-laki (seperti di Aceh, perempuan hampir tidak diberi kesempatan untuk turut serta dalam dunia perdagangan).Adapun bentuk-bentuk strategi kebertahanan yang dilakukan oleh informan dalam usaha berdagnag adalah berpegangan pada prinsip pasar yaitu mengadakan ikatan dengan tengkulak dan petani. Bentuk lainnya adalah melakukan kerjasama antar sesama saudagar agar usaha tetap dapat berjalan. Pengembangan modal dilakukan dengan cara arisan di pasar, merintis usaha lain seperti beternak babi. Di samping berpijak pada prinsip pasar (orientasi mencari laba) ditemukan pula strategi yang bersandar pada kekuatan supernatural yaitu dengan melakukan ritus-ritus perdagangan.Dalam strategi kebertahanan rumahtangga dilihat berdasarkan pola hubungan dengan suami, anak dan orang-orang di lingkungan desa. walaupun terdapat berbagai variasi tentang cara mempertahankan keharmonisan dengan suami namun semua informan mnengarah ke satu pandangan bahwa sebgai istri wajar memperhatikan kesenangan suami serta beradaptasi dengan profesi suami agar bisa berjalan seiring. Terhadap anak, strategi yang ditempuh adalah menyesuaikan dengan kebutuhan anak remaja dan dewasa namun tetap dalam kontrol ibu. Terhadap orang di lingkungan desa, strategi yang ditempuh dengan cara penyesuaian terhadap adat. Dalam urusan pekerjaan rumahtangga, ada ditemukan penolakan karana sudah merasa capek bekerja mencari uang seharian tetapi gejala umum bahwa perempuan larut dengan tanggung jawab sebagai pencari nafkah sekaligus melakukan pekerjaan rumahtangga.Dengan uang yang dimiliki dan kegiatan berdagang, perempuan saudagar bisa menentukan beberapa hal yaitu mengatur usaha, menarik maupun memberhentikan tengkulak dan buruh, mengatur keuangan rumahtangga, termasuk mempekerjakan suami. Hal ini mencerminkan bahwa perempuan saudagar memiliki kekuasaan yang bersifat ideologis, remuneratif dan punitif. Hanya raja dalam pola kekuasaan terhadap suami masih tampak bahwa perempuan dalam kondisi tersubordinasi.Temuan lain menunjukkan bahwa perempuan saudagar belum pernah mendapat pembinaan secara khusus tentang pengelolaan usaha berdagang. Padahal kenyataan menunjukkan masih banyak saudagar di desa Candikuning menghadapi masalah di sekitar Cara mengatasi persaingan, cara meningkatkan modal. Bahkan gangguan kesehatan masih mewarnai kehidupan perempuan saudagar."

"Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum mengakui eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hal tersebut diatur dengan tujuan agar masyarakat hukum adat mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum atas tanah ulayatnya dengan didaftarkan sebagai objek hak atas tanah. Penelitian ini membahas mengenai: (i) kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah ulayat masyarakat adat di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali; dan (ii) kedudukan subjek hukum perseorangan dalam penguasaan tanah ulayat milik masyarakat adat di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder disertai tipologi penelitan eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu: (i) tanah desa dapat dijadikan sebagai objek hak milik atas tanah dengan desa pekraman atau desa adat sebagai subjek hukum penguasanya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2019 dan Kepmen ATR/Ka. BPN No 276/KEP-19.2/X/2017; ii) subjek hukum perorangan terhadap tanah ulayat dikuasai dengan hak milik tidak penuh, di mana desa pakraman sebagai lembaga adat tetap terlibat dalam pengelolaan dan penguasaannya sehingga tidak menghilangkan sifat dan karakter komunal dari sebuah tanah adat.

---

Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 18 of 2019 concerning Procedures for Administration of Ulayat Land of Legal Community Units recognizes the existence of customary rights of customary law communities as enshrined in the provisions of Article 3 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. This is regulated with the aim that customary law communities get legal recognition and certainty over their ulayat lands by being registered as objects of land rights. This study discusses: (i) the legal strength of certificates of rights to customary lands of indigenous peoples in Timpag Village, Tabanan Regency, Bali; and (ii) the position of individual legal subjects in the control of customary land owned by indigenous peoples in Timpag Village, Tabanan Regency, Bali. This research is an empirical normative research using primary and secondary data accompanied by a typology of explanatory research. The results of this study are: (i) village land can be used as an object of land ownership with Pekraman village or customary village as the legal subject of its ruler based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 18 of 2019 and Kepmen ATR/Ka. BPN No 276/KEP-19.2/X/2017; ii) individual legal subjects on ulayat land are controlled with incomplete property rights, where the village of Pakraman as a customary institution is still involved in its management and control so as not to eliminate the communal nature and character of a customary land."

"The expansion paradigm of development, its line has determine the direction of health development policies contained in the Medium Term Development Plan (Development Plan)for 2004-2009 in the Health Sector, which was more emphasis on preventive and promotive and empowering families and communities in the health field. One form of community empowerment efforts in the health sector was to develop the UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat), for teh example, Posyandu-managed and organized from, by, and with society in the implementation of health development, in order to empower and provide convenience to the public in obtaining basic health services, primarily to accelerate the declining in maternal and infant mortality. Posyandu was a vehicle for the integration of Family's Healthy Planning district or village level, conducting five priority programs are: Family Planning, Nutrition, Maternal, and Child health, Immunization and the prevention of diarrhea. This type of research was qualitative and observational design. Population was a whole cadre of posyandu in the region of Bali Province in 2008. Purposive research sample is taken on selected districts are Badung, Gianyar, Klungkung dan Tabanan regency. Qualitative methods as the primary data that is carried out through in-depth interviews to cadres, head of health centers, village midwives, program managers, indigenenous Klian, perbekel (headman), and the public to obtain information about the extent to which the role of cadres and Klian customary in an effort the Health Department. Data is Analyzed descriptively. Yhe role of cadres and traditional Klian is very important in supporting the activities of Posyandu so that people, especially women and children who use the facility will more often come every mont to Posyandu. There is an assumption, that if the mother/society that does not come to a posyandu will get sanctioned or excluded kemayarakatan activities in the area."

"Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago) berjumlah 17.500 pulau dengan 555 suku bangsa dan spesifikasi pengetahuan tradisional penunjang kehidupannya, sehingga tercermin dalam keanekaragaman budayanya. Indonesia diapit oleh lempeng bumi Asia Australia dan Pasifik yang masih bergerak dinamis sehingga dikelilingi oleh cincin api. Indonesia juga diapit 2 samudera Lautan Hindia dan Lautan Pasifik serta 2 benua Asia dan Australia dan negeri ini terletak di khatulistiwa dengan dua musin hujan dan kemarau dan bermandi sinar matahari sepanjang tahun. Indonesia memiliki Iahan yang subur dari perut bumi dan Iautan tropis yang Iuas menghasilkan keanekaragaman ekosistem beserta sumberdaya alam yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pengetahuan dan kebudayaannya merupakan hasil interaksi yang dlperoleh dalam kurun waktu yang sangat Iama diwariskan turun temurun sangat jarang terdokumentasi dalam bentuk tertufns. Kearifan lingkungan merupakan bagian dari kebudayaan yang merupakan perpaduan sumber daya alam dan kulturnya. Kulmr merupakan kesatuan sistem antara: norma - kelembagaan - artefak. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah kearifan lingkungan yang dimiliki masyarakat tradisional daerah Bali. Sikap dan perilaku masyarakat yang menerapkan kearifan lingkungan dalam bentuk rasa hormat pada alam dan penciptaNya telah mendorong terwujudnya keselarasan hubungan manusia dengan lingkungannya yang tercermin dalam Elsafatnya Tri Hita Karavia. Penelitian bertujuan untuk mengkaji keberlanjutan subak yang tetap bertahan sampai saat ini dan mengetahui kelenturan nilai-nilai kearifan lingkungan yang berkelanjutan. Kelenturan dalam pengertian adaptasi terhadap perubahan-perubahan kelembagaan subak karena pengaruh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama bidang informasi. Memperoleh konsep baru dalam menyusun sirategi pembangunan pertanian berkelanjutan masyarakat tradisional. Metode penelitian adalah kualitatif yaitu melalui pengamatan lapangan, penelaahan dokumen, wawancara dan diskusi kelompok. Metode bertujuan unmk memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau kelompok atas nilai-nilai kearifan lingkungan berupa subak dan pengaruh modernisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memahami nilai-nilai kearifan lingkungan sistem subak dan tetap mempertahankannya sesuai dengan dinamika masyarakat. Masyarakat Bali telah memiliki nilai-nilai kearifan lingkungan yang menyatu dalam berbagai aspek kehidupan sehingga pemanfaatannya brsifat berkelanjutan. Pemerintah diharapkan mendukung keberlanjutan nilai-nilai tersebut melalui berbagai kebijakan melalui instansi terkait.

---

Indonesia is an archipelago of 17,500 islands and 555 ethnic groups with traditional knowledge to support their life reflecting diverse local cultures. Knowledge is transfer from generation to another, and is rarely recorded in the form of written documents. Traditional knowledge are immanent in maintaining livelihoods and adapting their flexibility to using eflicient simple technologies. The environmental wisdom of Bali's irrigation system of subak survive a millennium as it as based on the philosophy of life of Toi Hita Karana. For the past two decades the roles of subak has been degrading because of increasing shihs of land use and other causes.

Understanding the environmental wisdom held by traditional communities is expected to enable us to formulate strategies for integrating natural, social and building environmenus One particular issues sturned in the research was the traditional community's environmental wisdom- attitude and behavior of peoples in applying the wisdom of protecting the environment by paying respect to the nature and Creator to promote a harmonized relation between human and the environment.

The research aimed at studying the still existing subak and identifying its flexibility of sustainable environmental wisdom values. What it means by flexibility is the people s ability to adapt to subak institutional changes resulting from the rapid progress of science and technology, particularly those relating to information. It also aimed finding out a new concept of fomrulating traditional community s sustainable environmental wisdom Strategies.

The research was conducted using qualitative method; i.e. through field observation, documents studies, interviews and group discussions in other to understand the attitude, insight, perception and behavior of individuals or groups.

The research results indicated that the community understand the values of the environmental wisdom of subak, and maintain them to meet beyond going dynamics of urbanization. The community expected the govemment to play a role in sustaining the values by making a number of policies on related institutions. "

"Purana di Bali memiliki peran yang sangat penting, karena di dalamnya memuat beberapa hal seperti awal mula terjadinya alam semesta, genealogis para Dewa, genealogis para raja dan keturunan keluarga, fungsi dan status pura Sena tradisi-tradisi yang ada. Kesemua hal-hal tersebut sangat berguna sebagai pedoman bagi generasi selanjutnya dalam melaksanakan bishama para leluhur agar tetap dapat dipertahankan. Oleh sebab itu banyak keinginan masyarakat di Bali agar memiliki purana di pura yang mereka empon (penanggungjawab). Salah satunya adalah Pura Luhur Pucak Bukit Gede yang terletak di Banjar Poyan Desa Luwus, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan yang berstatus sebagai Pura Kahyangan Jagat (pura penyungsungan umum). Pura ini berfungsi sebagai pusat religius dalam konsep catursala yang dikelilingi oleh beberapa pura sebagai sala (mahkota), diantaranya Pucak Bukit Buwung, Pucak Melangki, Pucak Sari dan Pucak Hyang Api. Berdasarkan tinggalan arkeologinya pura Luhur Pucak Bukit Gede merupakan pura peninggalan abad ke-11 sampai 12 tempat stananya Dewa Siwa Gana yang memiliki fungsi sebagai tempat memohon kekuatan (taksu) bagi masyarakat."

"ABSTRAKPada bulan Juni tahun 2012, UNESCO memberikan warisan budaya dunia kepadaProvinsi Bali, yakni mensahkan budaya Subak sebagai Warisan Budaya Dunia. Subakyang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tersebut ialah Subak Jatiluwih yangberada di Kabupaten Tabanan. Pada saat ini subak mengalami tantangan berupa alihfungsi lahan akibat pembangunan pariwisata yang pesat, sehingga pemerintahberperan penting dalam melakukan tata kelola kawasan subak. Kawasan subakJatiluwih dikelola oleh lima pihak yaitu pemerintah desa, dua desa adat, pemerintahkabupaten Tabanan, dan organisasi subak Jatiluwih. Pada tata kelola kawasan subakterdapat interaksi yang asimetris antara pemerintah dan masyarakat. Teori yangdigunakan untuk menganalisis ialah teori governansi, dengan teori inti skenariotipologi interaksi antar aktor dan interactive governance. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Governansi yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan wisatasubak Jatiluwih tidak mendekati ketiga tipologi tersebut, yang mana governansi tidakmemfokuskan masyarakat sebagai aktor utama dalam tata kelola kawasan subakJatiluwih. Masyarakat hanya berinteraksi melalui perwakilannya saja. Faktor yangsangat berpengaruh dalam governansi kawasan subak Jatiluwih adalah politik dankekuasaan, sehingga faktor norma (metagovernance) menjadi lemah untukmenciptakan arena governansi yang stabil.

---

ABSTRACTIn June 2012, Subak Jatiluwih in Bali Province was selected as one of the WorldHeritages by UNESCO. At this time Subak face the challenges of land conversion dueto rapid tourism development, so that the government plays an important role ingovernance of Subak area. Subak Jatiluwih area managed by the five parties,that isvillage government, two indigenous villages, local governments, and Subak Jatiluwihorganizations. In the area of governance in Subak Jatiluwih, there is a asymmentricalinteraction between government and society. Theory used in this research wasgovernance theory, with the main theory of between actors? interaction scenariossuch as communitarianism, deliberative democracy, direct democracy; andinteractive governance as the additional theory. Results showed that governanceapplied in the management of subak Jatiluwih tourism area was not approaching thethree scenarios mentioned. The governance did not focus on the local society orcommunity as main actors in managing the subak Jatiluwih area. The interaction oflocal society was restricted through its representative people only. Results alsoshowed that the most impactful factor in the governance of subak Jatiluwih area waspolitic and power. Thus, the impact of norm factor (metagovernance) became weak increating stable governance area.;"