Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perekonomian global dan arus investasi lintas batas negara semakin berkembang dengan sangat pesat. Pesatnya arus investasi lintas batas negara membawa keuntungan sekaligus ancaman. Dalam hal perpajakan, investasi lintas batas negara bisa menyebabkan pemungutan pajak berganda oleh dua negara terhadap objek pajak yang sama. Hal ini dikarenakan yuridiksi negara dalam memungut pajak atas warga negara yang berada di negara asing untuk berinvestasi dan warga negara asing yang berinvestasi di negara tersebut. Keadaan ini menyebabkan satu objek pajak dikenakan pajak yang sama oleh kedua negara. sehingga pelaku bisnis mencoba untuk melakukan penghindaran pajak berganda. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak sebuah negara. Salah satu solusi menghadapi permasalahan ini adalah dengan membuat perjanjian penghindaran pajak berganda antar dua negara. Dalam perjanjian penghindaran pajak berganda biasanya mengikuti model yang telah ada dan dipakai luas di dunia seperti OECD model (model yang dikembangkan Organization for Economic Cooperation and Development) dan UN model (model yang dikembangkan United Nations). Masing-masing model memiliki perbedaan terutama dalam hak menarik pajak oleh negara. Namun semua kembali kepada negosiasi antara kedua negara dalam menentukan isi pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda mereka. Indonesia sendiri telah melakukan negosiasi pertama mengenai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Belanda dimulai tahun 1970-an dan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda ini selain sebagai perjanjian untuk menghindarkan pajak berganda, juga sebagai upaya Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Semakin berkembangnya perekenomian global, perjanjian penghindaran pajak berganda ini diamandemen beberapa kali hingga tahun 2002. Namun renegosiasi ini belum selesai dan akan terus terjadi, selama perekonomian global terus berkembang dan undang-undang pajak penghasilan terus berubah menyesuaikan kondisi masing-masing negara.

---

Global economic and transnational of investment flows growing very fast. The rapid grow of transnational of investment flows bring both benefits and. In term of taxation, transnational investment could lead to double tax collection by both of the countries to same tax object. This is due to jurisdiction of the country in collecting taxes on citizens residing in foreign countries to invest and foreign citizens who invest in the country. This situation led to an same tax object of is taxed by both countries. So business people trying to do the avoidance of double taxation. This can lead to loss of potential tax revenues of a country. One of the solutions to this problem is to make a tax treaty between two countries.

In the tax treaties typically follow a model that already exist and are used widely known in the world such as the OECD model (model developed by the Organization for Economic Cooperation and Development) and UN model (model developed by the United Nations). Each of model has its differences, especially in the right to tax by the country. But all returned to the negotiation between the two countries in determining the content of articles in their tax treaty. Indonesia itself has been negotiated the first tax treaty with the Netherlands began in the 1970s and within tax treaty is in addition to a treaty to avoid double taxation, as well as Indonesia's efforts to gain recognition from other countries. The continued development of global economies, this double taxation avoidance agreement was amended several times until 2002. However, renegotiation is not completed and will continue to occur, as long as the global economic continues to grow and the income tax law continue to change adjusting the conditions of each countries."

"Pengenaan PPh Final bagi WP dengan omzet tidak melebihi 4,8 Miliar setahun Jasa Konsultan, Komputer, dan Penerbitan/Percetakan di Bogor berdampak pada pilihan-pilihan perlakuan terhadap PPh Pasal 23 yang tidak dapat dikreditkan, seperti mengurus legalisasi SKB, restitusi pajak, atau tidak melakukan keduanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pilihan-pilihan tersebut ditinjau dari asas compliance cost. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dan survey.Hasil penelitian ini adalah 17 responden yang mengurus legalisasi SKB menanggung compliance cost yang lebih kecil, tidak ada responden yang melakukan restitusi karena menghindari pemeriksaan pajak, dan 20 responden tidak melakukan keduanya menanggung compliance cost yang lebih besar.

---

The imposition of final income tax for Taxpayer with Omzet not Exceed 4,8 Billion which are Consulting, Computer, and Publishing/Printing Services in Bogor impacted with several treatment options like manage Tax-free Certificate, tax refunds or not both. The purpose of this research focused to analyze the options in terms Compliance Cost Principle. This research was using a quantitative method with survey.The results of this research are 17 respondents using Tax-free certificate bear smaller compliance cost, no respondents using tax refunds because they avoid tax audit, and 20 respondents did neither bear larger compliance cost."

"Administrasi pajak merupakan faktor yang berperan penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance). Dengan adanya administrasi pajak yang baik dapat mempermudah pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (WP) dan dapat meningkatkan pelayanan terhadap WP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pelaksanaan administrasi PPh Pasal 25 Badan dengan kepatuhan PPh Pasal 25 Badan di KPP Jakarta Tamansari Dua.Teori-teori yang terkait dengan penelitian ini adalah teori tentang pajak secara umum, teori pajak penghasilan (PPh), teori pajak penghasilan badan (PPh Badan), teori angsuran PPh Badan, teori administrasi pajak, PPh dan PPh Badan, teori kepaluhan serta toeri tentang kaitan administrasi pajak dengan kepatuhan.Penelitian menggunakan desain korelasional dengan sampel penelitian sebanyak 173 responden yang diambil secara acak. Data primer dikumpulkan melalui kuisioner yang telah teruji validilas dan reliabilitasnya. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan korelasi Rank Spearman's yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13.Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa pelaksanaan administrasi PPh Pasal 25 Badan (yang meliputi sistem dan prosedur, sosialisasi, bantuan dan pelayanan serta iklim perpajakan) di KPP Jakarta Tamansari Dua secara umum sudah baik, meskipun masih ada beberapa aspek yang dinilai belum memuaskan. Sementara dari hasil pengujian diketahui bahwa pelaksanaan administrasi PPh Pasal 25 Badan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan PPh Pasal 25 Badan, yang diperoleh dengan koefisien korelasi 0,494 dan signifikansi < 0,05.Pelaksanaan administrasi PPh Pasal 25 Badan di KPP Jakarta Tamansari Dua perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan, terutama untuk faktor-faktor yan belum memuaskan WP yaitu: reformasi sistem perpajakan, konsistensi penerapan sanksi administratif, keadilan tarif PPh Badan, undangan dari kantor pajak dalam rangka sosialisasi peraturan, sosialisasi peraturan perpajakan di media publik, upaya pemerintah dalam menciptakan kesadaran masyarakat terhadap pajak, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal efisiensi dan efekiifitas penggunaan dana pajak serta manfaat fasilitas publik yang didapatkan / dirasakan masyarakat dari pemerintah melalui pajak yang mereka bayar.

---

Tax administration plays an important rule in order to increase tax compliance. With good tax administration, the tax administrators can do they jobs easier in order to control the the tax payers obligation and make the services to the tax payers better. The aim of this research is to analyze the relationship between the implementation of article 25 corporate income tax administration with the tax compliance of corporate income tax article 25 tax compliance at Tamansari Dua Tax Office. The theories which related to this research are the theory of tax generally, theory of corporate income tax and corporate income installment payment, theory of income tax and corporate income tax administration, theory of tax compliance and theory which shows the relationship between tax administration and tax compliance.

The design of this research is a correlasional design that use 173 samples of tax payers which choose randomly. Primary data is collected by quisionaire which has been tested whether its validity and reliability. That data is analyzed with Rank Spearmen?s correlation and the SPSS version 1.3 is the programe which use to analyze the data.

The descriptive analysis shows that the implementation of tax administration of corporate income tax article 25 ( system and procedure, information, services for the taxpayers and the climate of tax paying) in Tamansari Dua tax ofice are generally good enough, but there are still many aspects that the respondents are not satisfy with. From the empirical result is shown that the implementation of article 25 tax administration has a positive relation and significant with article 25 tax compliance, which has correlation coefficient 0,494 and the correlation is significant at the < 0,05 level.

The implementation of tax administration of corporate income tax article 25 in Tamansari Dua Tax Office is generally good enough but it?s still need to make it better, especially for the aspects that the taxpayers are not satisfy with such as tax reform that Indonesian government has made, penalty implementation consistency, fairness of the corporate income tax rate, invitation by the Tamansari Dua to inform the new rules of corporate income tax, publicity of tax rules at public channel, govemment programs to increase tax awareness, transparency of the use of the tax revenue by govemment, trust level from society / tax payers to the government ability to spend tax revenue in efticient and effective way and what the society get or feel about a public facilities from the tax they had paid to the government."

"Peraturan mengenai kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak dan objek yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pelaksanaan dan tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diatur di dalam Undang-undang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di dalam UU No. 28 tahun 2007 tersebut diatur pula pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan juga sanksi apabila seorang Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya. Namun, masalah kemudian timbul terkait kapan kewajiban perpajakan dari Pengusaha Kena Pajak itu timbul. Tidak ada pengaturan lebih lanjut dalam UU No. 28 tahun 2007 dan justru dalam UU No. 28 tahun 2007 terdapat pengaturan yang berimplikasi paradoks terhadap UU No. 42 Tahun 2009 terkait dengan kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu dengan penelitian yang bersifat yuridis normatif maka tulisan ini akan menganalisis peran Wajib Pajak serta Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIV/2016. Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa masih terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.

---

The regulations governing Value-Added Tax is Law No. 42 of 2009 on Value- Added Tax. The implementation of the Value-Added Tax is regulated in Law No. 28 of 2007 on General Provision and Taxation Procedure. Law No. 28 of 2007 regulates how to appoint someone to be a Taxable Entrepreneur/Enterprise. Nonetheless, problems then arise related to when is the tax obligation begins. No regulations regulate those things, and paradoxical interpretations arise between Law No. 42 of 2009 and Law No. 28 of 2007 related to Taxable Entrepreneur Obligations. Therefore, using Normative and Juridical methods in this study will try to conclude and analyze the taxpayers and the IRS’ role in conducting the Value- Added Tax activities based on the Constitutional Court’s Verdict No.13/PUU- XIV/2016. Build upon the case mentioned before; it concluded that there is still a legal uncertainty regarding the regulation that governs when the Taxable Entrepreneur’s tax obligations begin."

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempakan salah satu jenis pajak yang mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara dan restitusi PPN merupakan salah satu kebijakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun mekanisme restitusi yang berlaku rentan terhadap kemungkinan dilakukannya manipulasi pajak, Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pemeriksaan resitusi PPN yang dilakukan terhadap penerimaan PPN.Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya deml menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serra untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerimaan sebagai salah satu elemen dari yurisdiksi fiskal suatu negara_ bahwa negara mempunyal kewenangan hukum (legal power) untuk meminta orang-orang yang berada di bawah yurisdiksi kedaulatannya menyumbangkan sebagian sumber dayanya (penghasilan/harta) demi menutup pengeluaran pemerintah.Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan metode korelasional sebagai metode riset yang digunakan. Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (pemeriksaan) dan variabel terikat (penerimaan PPN). Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hubungan kausal antar variabel dalam penelitian adalah dengan : regresi linear sederhana, koefisien korelasi serta melakukan uji hipotesis dengan uji-t.Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan survei terhadap 30 responden (eksportir) yang terdafcar di KPP Cimahi, dengan meyebarkan kuesioner serta melakukan penelusuran dokumen yang ada di KPP Cimahi.Hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis data dapat disimpulkan m bahwa terdapat hubungan positif antara pemeriksaan restitusi PPN yang dilakukan terhadap penerimaan PPN.Berdasarkan penelitian ini maka dapat direkomendasikan bahwa pemeriksaan restitusi PPN yang dilakukan sebagai bagian dari pengawasan kepatuhan wajib pajak hendaknya dapat lebih dioptimalkan, sehingga peningkatan penerimaan PPN diharapkan dapat terpenuhi.

---

Value added Tax (VAT) is one of the tax which has big contribution to national income and VAT restitution is one of the policy generated from Directorat General of Tax. However the mechanism of current restitution was susceptible to the possibility of the implementation of the manipulation of the tax, This research had a purpose to see how the influence of the VAT restitution inspection that was carried out towards VAT acceptance.

The tax inspection was a series of activity to find, gather and organize the data and other information in order to test the obedience of the fulfillment of the taxation obligation as well as for the other aim in order to implement the tax regulation. Tax revenue as one of the elements of a country?s fiscal jurisdiction has a legal power to ask people under the jurisdiction to contribute some ofthe resources (income/assets) in order to cover government expenditure.

The research method used in this research quantitative method, and the corellational method. The variables in this research consisted of independent variable (tax audit) and the dependent variable (VAT income). The analysis method of the data that was used to test relations causal between the variable in the research was with : simple regression linear formula, the correlation coeflicient as well as did the hypothetical test with t-test.

This research took place in Cimahi Tax Office. The method used in this research was by surveying 30 respondents (exporteer) listed in Cimahi Tax Oflice, by spreading the questionaire as well as doing available documents investigations in Cimahi Tax Office.

From this research by doing the analysis method, we can conclude that there is positive relation between the VAT restitution inspection that was carried out towards the VAT income.

Based on this research, it is recommended that VAT restitution inspection that was carried out as part of the company?s obligation could be maximized, so the VAT income can be fulfilled."

"Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perusahaan swasta asing hanya boleh melakukan usaha di industri hulu yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi melalui Contract Production Sharing (KPS).Dengan usaha yang dijalankan Kontraktor KPS asing di Indonesia akan menimbulkan Pajak Berganda akibat adanya benturan yurisdiksi pemajakan. Dalam rangka mengeliminasi Pajak Berganda biasanya dirumuskan Perjanjian atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) termasuk P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Perancis.Dari uraian permasalahan di atas, maka research questions dari tesis ini adalah bagaimanakah implementasi P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Perancis terhadap pengenaan P Ph kepada Kontraktor KPS Perancis dan permasalahan apa sajakah yang timbul dalam implementasi P3B dalam pengenaan PPh kepada Kontraktor KPS Perancis?"