Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aspek-aspek hukum pemerintahan yang baik (good governance) merupakan definisi yang berkaitan dengan aturan-atura, segala proses dan tingkah laku pemerintah (BPPT) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPPT selaku Lembaga Pemerintah Non Kabinet yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi.Berdasarkan data dan kenyataan yang ada, bahwa terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan BPPT sangat tergantung pada kemauan yang kuat dari pimpinan BPPT yang didukung oleh pengawas internal dan eksternal serta bagaimana kedepan mneyempurnakan aturan-aturan terkait, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

---

Legal apects of good governance is the definitions relating to the rules, all the processes and the behaviour of the government (BPPT) in carrying out the main duties and functions of BPPT as non cabinet institution which is engaged in research and technology development.Based on data and facts, the creation of good governance at BPPT is highly dependent on a strong willingness from the head of BPPT, which is supported by internal and external supervisor as well as how future improvements to the related rules, especially those relating to procurment of goods and services."

"Kejujuran atau itikad baik adalah faktor yang sangat penting: dalam Hukum. Sebagai telah diketahui, tingkah laku dari anggota-anggota masyarakat sebagian diatur dalam peraturan hukum dan sebagian lagi diatur dalam suatu peraturan yang dibentuk atas persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak ada hasil perbuatan manusia yang sempurna. Dan oleh karena peraturan-peraturan tersebut di atas hanya hasil buatan manusia saja, maka peraturan-peraturan itu pun tidak ada yang sempurna. Peraturan-peraturan tersebut hanya dapat meliputi keadaan-keadaan yang pada waktu terbentuknya peraturan- peraturan itu telah diketahui kemungkinannya. Baru kemudian ternyata ada keadaan-keadaan , yang seandainya dulu juga sudah diketahui kemungkinannya, tentu akan dimasukkan ke dalam lingkungan peraturan tersebut. Dalam hal keadaan-keadaan seperti inilah akan terlihat pentingnya faktor kejujuran dari pihak-pihak yang berkepentingan. "

"Some weakness in corporate governance in 1980 in America and England, make it urgent to reform corporate governance in order to guarantee stakeholders for good business competition. Good governance is a guideline for companies to actualizes goals and governance. Application of good governance still not fully done by many company because this principle was not binding as a legal rules. This principle applied only as non-explicitly guideline by companies. This situation discourage good governance in practice. Legal construction is important to legitimate good corporate governance as a rule that should be obeyed by companies organs. Companies obligated to manifest principle of good corporate governance as legitimate rules."

"Pada beberapa kasus penyewa tidak dapat menikmati barangyang disewanya dengan tentram dikarenakan adanyapermasalahan-permasalahan yang tidak diduga sebelumnya.Sebenarnya KUHPerdata dan beberapa peraturan perundangundanganlainnya telah memberikan perlindungan kepada penyewayang beritikad baik yang mengalami permasalahan dalamhubungan sewa-menyewa. Namun pada praktiknya tidak semudahitu penyewa dapat mempertahankan hak sewanya. Untuk ituUndang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimanmemberikan perlindungan kepada penyewa yang beritikad baikdengan memberikan kesempatan baginya untuk dapat mengajukantuntutan hak kepada Pengadilan Negeri. Tuntutan hak tersebutdapat berupa gugatan ataupun perlawanan terhadap eksekusiyang dirasa merugikan hak-hak pihak penyewa yang telahberitikad baik. Tuntutan hak yang berupa gugatan pada umumnyalebih dapat melindungi hak-hak penyewa yang beritikad baikkarena lebih banyak gugatan yang diajukan oleh penyewa dapatditerima oleh Majelis Hakim dibandingkan dengan perlawananterhadap eksekusi. Hal ini dikarenakan belum adanyakeseragaman pendapat mengenai berhak atau tidaknya penyewauntuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi. BerdasarkanPasal 195 ayat (6) HIR seharusnya perlawanan terhadapeksekusi yang diajukan oleh penyewa sebagai pihak yangtereksekusi dapat diterima karena yang dipersyaratkan harussebagai pemilik barang yang disita hanyalah perlawananterhadap eksekusi yang diajukan oleh pihak ketiga. Adapunseorang penyewa dapat dikatakan memiliki itikad baik apabilapenyewa tersebut menghormati pelaksanaan prestasi yang telahdiperjanjikan dengan melaksanakannya dengan jujur dan tidakbertentangan dengan kepatutan dan keadilan dengan didasarikemauan yang baik."

"Dalam buku ini diuraikan mengenai perkembangan pemahaman manusia terhadap asas negara hukum. Pada perkembangan terakhir, asas negara hukum melahirkan ajaran diskersi yang akhirnya melahirkan ajaran peraturan kebijakan (beleidsregel). Ajaran peraturan kebijakan melahirkan ajaran asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karenanya, buku ini sangat dianjurkan bagi mahasiswa, dosen dan praktisi hukum."