Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian tentang penerapan sistem penjaminan simpanan di Indonesia adalah untuk memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi industri perbankan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, yaitu dengan cara: melihat pentingnya kepercayaan nasabah bagi industri perbankab; menjelaskan peranan skim penjaminan simpanan dalam memelihara bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan; menguraikan mekanisme skim penjaminan simpanan dan prasyarat pendukung bagi pendirianya; menganalisis kemungkinan penerapan skim asuransi simpanan di Indonesia. Metode penelitian disertasi ini, sesuai dengan yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (legal research), menggunakan penelitian hukum normatif. Karena itu upaya memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tertier seperti konsep-konsep, doktrin-doktrin dan perundang-undangan atau kaedah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini."

"Kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa perbankan merupakan salah satu faktor utama untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana program penjaminan simpanan yang ada di Indonesia saat ini serta bagaimana peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan maka sistem penjaminan simpanan menjadi bersifat terbatas. Dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi dana para nasabah sehingga akan menciptakan rasa aman bagi mereka dan selanjutnya akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa perbankan.

---

The public confidence towards national banking industry is one of the keys to preserve banking industrial stability. This essay discusses about deposit guarantee program in Indonesia nowadays and the role of Deposit Guaranteeing Institution (LPS) to increase public confidence in using banking services. This research is normative legal research with analytical descriptive. The result of this research concludes that with the appliance of Deposit Guaranteeing Institution, the deposit guarantee system in Indonesia became limited guarantee. In this case, the function of Deposit Guaranteeing Institution is to give protection for the customers fund so they can feel safety about their fund and further will increase the public confidence in using banking services."

"Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki peranan yang sangat penting baik sebagai penerima simpanan maupun sebagai penyalur dana masyarakat. Sehingga faktor kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi sangat penting pula dipelihara. Penyimpan dana mau menyimpan dananya di bank umum apabila dia yakin bahwa dananya akan aman tersimpan. Kepercayaan masyarakat akan lenyap apabila kondisi keuangan bank dalam keadaan buruk antara lain tidak likuid yaitu bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada nasabah. Apabila ini terjadi, maka nasabah akan mengambil dananya di bank beramai-ramai (rush) sebagai cerminan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank umum. Hal ini terjadi di Indonesia pada saat krisis ekonomi melanda yang mempengaruhi kondisi keuangan perbankan secara keseluruhan yang memburuk. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Penjaminan Pemerintah (blankeet guarantee) terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Namun mengingat kebijakan program penjaminan tersebut bersifat sementara dalam rangka langkah darurat untuk mengatasi krisis perbankan sehingga apabila tidak disertai dengan kebijakan yang lebih jelas akan menimbulkan moral hazard dikalangan perbankan maupun masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program penjaminan pemerintah terhadap penghimpunan dana masyarakat dan perkembangan kinerja perbankan serta untuk melihat hubungan antara suku bunga penjaminan dengan suku bunga simpanan dan suku bunga SBI.Data yang digunakan adalah data skunder dari Bank Indonesia tahun 1993 - 2003 untuk deposito dari tahun 1995 - 2003 untuk data perbankan dan suku bunga, sedangkan data pendapatan perkapita bersumber dari data Biro Pusat Statitik periode 1993-2003. Analisis untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan melalui analisis tabulasi dan grafik, analisis korelasi, analisis regresi serta analisis sensitivitas terhadap simpanan dana pihak ketiga, kinerja bank, suku bunga deposito, suku bunga penjaminan, suku bunga SBI serta pendapatan perkapita.Dari hasil penelitian terhadap dampak Program Penjaminan Pemerintah terhadap simpanan masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara program penjaminan pemerintah dengan penghimpunan dana masyarakat artinya program penjaminan telah memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan penghimpunan dana masyarakat di Bank Umum. Hal ini ditunjukkan dengan hasil estimasi fungsi deposito dengan memasukkan variabel program penjaminan sebagai variabel dummy. Sementara itu selama pelaksanaan program penjaminan secara tidak langsung telah mendorong perbaikan kinerja bank umum sebagai akibat krisis keuangan yang melanda Indonesia.Berdasarkan hasil estimasi pengaruh suku bunga penjaminan terhadap hubungan suku bunga deposito dan suku bunga SBI, ditemukan bahwa suku bunga penjaminan memiliki pengaruh dalam penentuan suku bunga simpanan. Dalam hal ini telah terjadi pergeseran acuan penentuan suku bunga simpanan yang sebelumnya selalu mengacu kepada suku bunga SBI maka setelah adanya program penjaminan, suku bunga penjaminan menjadi acuan bank dalam menentukan suku bunga simpanannya."

"Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menjelaskan tentang akad musyarakah dalam lingkup bank umum syariah di Indonesia. Analisis difokuskan pada kalusul jaminan pengembalian modal dalam akad musyarakah di Bank ABC dan Bank XYZ. Bentuk yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yang mana penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank ABC dan Bank XYZ dalam praktiknya mencantumkan jaminan pengembalian modal di dalam akad musyarakah kepada para nasabahnya. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Standar Internasional The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) tentang Musyarakah, dimana ketentuan tersebut berpotensi merugikan nasabah. Penelitian ini menyarankan agar Bank ABC dan Bank XYZ dalam melakukan pembiayaan musyarakah harus memastikan kepatuhan terhadap hukum positif. Lebih lanjut, klausul jaminan pengembalian modal pada akad musyarakah di Bank ABC dan Bank XYZ tersebut mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum karena melanggar syarat sah objektif sebuah perjanjian.

---

This thesis aims to discuss and explain the musyarakah contract within the scope of sharia commercial banks in Indonesia. The analysis focuses on the capital return guarantee clause in the musyarakah contract at Bank ABC and Bank XYZ. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The results of this research show that Bank ABC and Bank XYZ in practice include a capital return guarantee clause in their musyarakah contract with their customers. The capital return guarantee clause is not in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and the International Standard of The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) concerning Musyarakah, in which the clause has the potential to harm customers interest. This research suggests that Bank ABC and Bank XYZ, in conducting musyarakah contract, must ensure the compliance with positive laws. Furthermore, the capital return guarantee clause in musyarakah contract at Bank ABC and Bank XYZ resulted in the contract being null and void because it violated the objective legal conditions of an agreement."

"Sebagai salah satu unsur penting dalam jaring pengaman sistem keuangan khususnya dibidang perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peranan untuk menjaga stabilitas keuangan Indonesia. Krisis ekonomi global pada tahun 2008 mengharuskan LPS meningkatkan Nilai Penjamin Simpanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan LPS meningkatkan Nilai Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menganalisis kemungkinan penurunan Nilai Penjamin Simpanan LPS serta hubungannya dengan penerapan risk-based premium di Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Data yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 11 UU LPS dimungkinkan terjadi penurunan terhadap Nilai Penjamin Simpanan LPS. Berdasarkan alasan peningkatan Nilai Penjamin Simpanan pada tahun 2008, yaitu adanya ancaman krisis ekonomi, UU LPS mengatur apabila alasan tersebut telah teratasi maka besaran Nilai Penjamin Simpanan dapat disesuaikan kembali. Maka berdasarkan hal ini, dimungkinkan untuk menurunkan Nilai Penjamin Simpanan LPS.

---

As one of the important elements in the financial safety net, especially in banking system, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has a big role to keep the stability of Indonesia?s financial system. The global economic crisis in 2008 requires IDIC increase the Deposit Insurance Coverage. This studies aims to determine the reaseon IDIC increase the coverage based on Law No. 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as amended by Act No. 7 of 2009, to analyze the possibility to decrease the deposit insurance coverage and its relation to the risk-based premium in Indonesia in order to maintan the stability of the financial system. This research is a normative juridical research. The data were collected by literature study. The results for this study are based Article 11 of IDIC Act, there is a posibility to adjust the Deposit Insurance Coverage. IDIC increased the coverage in 2008 because there is a threat of an economic crisis. So based on this Act, if the threat is no longer a problem for Indonesia, IDIC can adjust to decrease the Deposit Insurance Coverage.

;

As one of the important elements in the financial safety net, especially in banking system, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has a big role to keep the stability of Indonesia?s financial system. The global economic crisis in 2008 requires IDIC increase the Deposit Insurance Coverage. This studies aims to determine the reaseon IDIC increase the coverage based on Law No. 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as amended by Act No. 7 of 2009, to analyze the possibility to decrease the deposit insurance coverage and its relation to the risk-based premium in Indonesia in order to maintan the stability of the financial system. This research is a normative juridical research. The data were collected by literature study. The results for this study are based Article 11 of IDIC Act, there is a posibility to adjust the Deposit Insurance Coverage. IDIC increased the coverage in 2008 because there is a threat of an economic crisis. So based on this Act, if the threat is no longer a problem for Indonesia, IDIC can adjust to decrease the Deposit Insurance Coverage.

;

As one of the important elements in the financial safety net, especially in banking system, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has a big role to keep the stability of Indonesia?s financial system. The global economic crisis in 2008 requires IDIC increase the Deposit Insurance Coverage. This studies aims to determine the reaseon IDIC increase the coverage based on Law No. 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as amended by Act No. 7 of 2009, to analyze the possibility to decrease the deposit insurance coverage and its relation to the risk-based premium in Indonesia in order to maintan the stability of the financial system. This research is a normative juridical research. The data were collected by literature study. The results for this study are based Article 11 of IDIC Act, there is a posibility to adjust the Deposit Insurance Coverage. IDIC increased the coverage in 2008 because there is a threat of an economic crisis. So based on this Act, if the threat is no longer a problem for Indonesia, IDIC can adjust to decrease the Deposit Insurance Coverage.

;

As one of the important elements in the financial safety net, especially in banking system, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has a big role to keep the stability of Indonesia?s financial system. The global economic crisis in 2008 requires IDIC increase the Deposit Insurance Coverage. This studies aims to determine the reaseon IDIC increase the coverage based on Law No. 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as amended by Act No. 7 of 2009, to analyze the possibility to decrease the deposit insurance coverage and its relation to the risk-based premium in Indonesia in order to maintan the stability of the financial system. This research is a normative juridical research. The data were collected by literature study. The results for this study are based Article 11 of IDIC Act, there is a posibility to adjust the Deposit Insurance Coverage. IDIC increased the coverage in 2008 because there is a threat of an economic crisis. So based on this Act, if the threat is no longer a problem for Indonesia, IDIC can adjust to decrease the Deposit Insurance Coverage.

;

As one of the important elements in the financial safety net, especially in banking system, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has a big role to keep the stability of Indonesia?s financial system. The global economic crisis in 2008 requires IDIC increase the Deposit Insurance Coverage. This studies aims to determine the reaseon IDIC increase the coverage based on Law No. 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as amended by Act No. 7 of 2009, to analyze the possibility to decrease the deposit insurance coverage and its relation to the risk-based premium in Indonesia in order to maintan the stability of the financial system. This research is a normative juridical research. The data were collected by literature study. The results for this study are based Article 11 of IDIC Act, there is a posibility to adjust the Deposit Insurance Coverage. IDIC increased the coverage in 2008 because there is a threat of an economic crisis. So based on this Act, if the threat is no longer a problem for Indonesia, IDIC can adjust to decrease the Deposit Insurance Coverage."

"Bank adalah suatu institusi yang salah satu bidang usahanya adalah penghimpunan dana masyarakat, maka terdapat persyaratan dimana suatu Bank harus mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, dapat berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional dan harus menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (prudential banking). Oleh karena itu industri Perbankan di Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu bidang usaha yang sarat dengan peraturan-peraturan (heavy regulated business) yang sengaja diterbitkan oleh pemerintah untuk mencegah terulangnya kebobrokan perbankan yang pernah menyeret Indonesia kedalam krisis berkepanjangan. Perbankan juga diharapkan ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menerapkan Kebijakan prinsip kehati-hatian Bank. Perbaikan dalam industri perbankan ini harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang telah mempercayakan dananya kepada dunia perbankan. Adapun pengaturan di bidang perbankan akan mencakup diantaranya kaidah-kaidah kedudukan pelaku di bidang perbankan, Mengingat hal tersebut maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai bentuk badan hukum yang paling ideal dan bank. Dalam tulisan ini akan dianalisis mengenai kaitan antara karakteristik usaha perbankan dengan karakteristik dari masing-masing bentuk badan hukum dari Bank (Koperasi, Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas/PT) dengan menggunakan parameter prinsip dasar, cara pendirian dan permodalan serta struktur organisasinya yang tujuan akhirnya adalah untuk menelaah bentuk badan hukum yang paling tepat untuk suatu Bank. Setelah penelaahan bentuk badan hukum PT memiliki kelebihan-kelebihan dibanding bentuk badan hukum yang lain, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa saat ini bentuk badan hukum untuk suatu Bank yang ideal adalah Perseroan Terbatas."