Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar, dimana Satgas Saber Pungli memiliki wewenang untuk melakukan operasi tangkap tangan dalam upaya pemberantasan pungutan liar, sedangkan KPK juga mempunyai wewenang operasi tangkap tangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini mengambil contoh kasus operasi tangkap tangan KPK kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Wahid Husen pada tahun 2018. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif yang mengatur mengenai kewenangan Satgas Saber Pungli dan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar. Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengapa terjadi tumpang tindih terhadap pemberantasan pungutan liar antara Satgas Saber Pungli dan KPK, kemudian bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang tumpang tindih tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Satgas Saber Pungli dan KPK dalam hal pemberantasan pungutan liar. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa Satgas Saber Pungli dan KPK perlu mengatur secara jelas mengenai kewenangan yang tumpang tindih dalam penanganan kasus korupsi pungutan liar dan kedua pihak perlu untuk menentukan bentuk pengaturan yang tepat untuk mengatur kewenangan yang tumpang tindih tersebut.

---

This thesis discusses the Task Force to Clean Up Illegal Levies (Satgas Saber Pungli) and the Corruption Eradication Commission (KPK) which have overlapping authority in terms of eradicating criminal acts of corruption with an illegal levy mode, where the Saber Pungli Task Force has the authority to conduct hand arrest operations. in the effort to eradicate illegal levies, while the KPK also has the authority to catch hand in the effort to prosecute corruption. To make it easier to understand, this thesis takes the example of the case of the arrest of the head of the Sukamiskin Penitentiary (Kalapas), Wahid Husen in 2018. This thesis is a normative legal research that focuses on positive law that regulates the authority of the Saber Pungli Task Force and the KPK in eradicating criminal acts. corruption by way of extortion. The main problem in this thesis is why there is an overlapping authority of the Saber Pungli Task Force and the KPK in eradicating corruption by using illegal fees, then how is the implementation and regulation of these overlapping powers. The purpose of this study was to determine the authority of the Saber Pungli Task Force and the KPK in terms of eradicating illegal fees. The research result of this thesis is that the Saber Pungli Task Force and the Corruption Eradication Commission need to clearly regulate the overlapping authority in handling illegal extortion corruption cases and the two parties need to determine the appropriate form of regulation to regulate this overlapping authority."