Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRiset merupakan aspek penting yang telah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi proses sebuah kebijakan Negara maju, lembaga non pemerintah, lembaga usaha, dan lembaga nirlaba hamper tidak bisa terlepas dari keberadaan riset. Upaya penempatan hasil riset sebagai landasan proses kebijakan telah dilakukan Indonesia slama lebih dari lima puluh tahun, tetapi hasilnya masih belum optimal. Naskah ini bertujuan mengungkap sejumlah persoalan yang dihadapi lembaga penelitian, khususnya di Kementrian Sosial dalam menempatkan riset sebagai salah satu referensi empirik proses kebijakan. Dari pembahasan ini terungkap bahwa persoalan utamanya adalah bagaimana riset itu dapat dipahami sebagai bahan penting dalam penetuan alternatif kebijakan. Penelitian komperehensif (intersektoral) dan interdisiplin ilmu sangat dibutuhkan untuk menjawab permasalahan sosial yang semakin besar sekaligus semakin kompleks. Peningkatan kapasitas peneliti, baik kuantitas maupun kualitas dala merespons persoalan tersebut sangat dibutuhkan. Pada sisi lain, sinkronisasi program penelitian, baik di lingkungan lembaga penelitian dan pengembangan ,unit teknis kementrian maupun instasi sektoral di lingkungan pemerintah pusat dan daerah masih mengalami banyak hambatan. Pengejawantahan wacana proses kebijakan berbasis riset perlu dibangun berupa kesamaan pesepsi antaroganisasi termaksud sejak penentuan isu, perumusan masalah, hingga pelaporan hasil, tanpa megesampingkan kaidah ( meodologi dan administrasi ) penelitian untuk menjamin kredibilitas hasil. Konsekuensi logisnya sangat terkait dengan kesiapan peneliti dan sarana prasarana penelitian, termasuk dukungan penganggaran.

---

ABSTRACTResearch is an important aspect that has been used as one of the basic considerations for the process of a policy. In developed countries, every policy of non-governmental institutions, business entities, and non-profit instftutions can hardly be detached from the existence of research. Attempts to locate research results as the base forthe policy process have been conducted by Indonesia for more than fifty years, but the results are still not optimum yet. This paper aimed to reveal a number of issues that are still faced by research institutions, especially in the Ministry of Social Affairs in placing research as one of the empirical references to the policy process. From the discourse it was revealed that the main issue was how the research can be understood as an important ingredient in the determination of policy alternatives. Comprehensive (intersectoral) and interdisciplinary research was needed to address the increasing complex social problems. Increasing the capacity of researchers, both quantity and quality in responding to the problem was still urgently needed. On the other hand, the synchronization of research programs, both within the research and development institutions, the technical units of ministries and sectoral agencies within the central and local governments still face many obstacles. Therefore, the manifestation of the discourse of a research-based policy process needs to be developed in the fonn of similar perceptions bet\veen inter-organizations since the determination of issues, the formulation of the problem, to reporting the results, without overriding the rules (methodology and administration) of research to ensure the credibility of the results. The logical consequence of this is closely related to the readiness of researchers and research infrastructure, including budget support. "

"ABSTRACTJoged Bumbung adalah salah satu bentuk karawitan Bali yang sangat populer saat ini. Kepopulerannya dalam seni pertunjukan tidak hanya dikenal oleh masyarakat Bali tetapi juga masyarakat Indonesia. Seni pertunjukkan Joged Bumbung memiliki fungsi utama sebagai hiburan, yang biasanya dipentaskan setelah melaksanakan upacara mepandes, pawiwahan, ulang tahun pemuda dan instansi lainnya. Fenomena dalam perkembangannya muncul berbagai bentuk baru dalam komposisi iringan tari Joged Bumbung yaitu digunakannya instrumen non tradisional Bali seperti xylophone, gitar bass elektrik, angklung kocok, kendang sunda, cymbal, dan tambourine. Perahu Layar merupakan salah satu iringan tari Joged dengan media ungkap gamelan Joged Bumbung yang dipadukan dengan intrumen non tradisional Bali. Iringan tari Joged Perahu Layar diciptakan pada tahun 2011 oleh Kadek Dwi Cipta Adi Kusuma. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini difokuskan sebagai berikut : 1) Bagaimana bentuk estetis lagu Perahu Layar Seka Joged Bumbung Cipta Dharma, 2) Bagaimana proses transformasi lagu Perahu Layar kedalam Seka Joged Bumbung Cipta Dharma, 3) Apa fungsi dan makna lagu Perahu Layar Seka Joged Bumbung Cipta Dharma. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung dengan beberapa teori sebagai pembedah permasalahan antara lain: teori estetika, teori kreativitas, teori fungsi musik, dan teori semiotika. Dilihat dari segi bentuk iringan tari Joged Bumbung Perahu Layar tersebut menggunakan konsep Tri Angga yaitu kawitan, pangawak, dan pakaad. Bagian pangawak dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian cecelantungan dan bagian jaipongan. Pada bagian jaipongan Kadek Dwi Cipta Adi Kusuma menggunakan instrumen xylophone sebagai melodi pokok memainkan lagu Perahu Layar. Proses transformasi yang dilakukan Kadek Dwi Cipta Adi Kusuma yang menjadikan lagu Perahu Layar sebagai iringan tari Joged Bumbung memiliki proses diantaranya ekplorasi, improvisasi, dan pembentukan. Lagu Perahu Layar aslinya berasal dari Jawa Tengah, karya dari Ki Nartosabdo yang kemudian Kadek Dwi Cipta Adi Kusuma menjadikannya sebagai iringan tari Joged Bumbung. Suatu karya pastinya memiliki fungsi dan makna yang terkandung didalamnya. Iringan tari Joged Bumbung Perahu Layar memiliki fungsi sebagai pengungkapan emosional, fungsi sebagai hiburan, dan fungsi reaksi jasmani. Adapun makna yang terdapat dalam iringan tari Joged Bumbung Perahu Layar yaitu makna komunikasi, kreativitas, dan makna ekonomi."

"Sejak awal pertumbuhannya, industri gula di Indonesia tidak pernah Iepas dan campur tangan kepentingan negara. Ini karena peran khusus yang dimiliki oleh industri gula, yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Disamping komoditi gula kemudian menjadi salah satu komoditi pertanian yang strategis yang tingkat ketersediaan dan harganya mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi dan politik negara. Di sisi lain keberadaan industri gula di Jawa sangat tergantung pada keberadaan petani, khususnya dalam hal penyediaan tanah untuk penanaman tebu dan tenaga kerja untuk pengelolaan perkebunan tebu dan pabrik gula.Namun ketergantungan itu tidak menyebabkan kedudukan petani dalam hubungannya dengan produksi gula menjadl kuat. Sebaliknya petani Iebih sering menjadi obyek eksploitasi pabrik gula yang praktiknya ditopang oleh kebijakan negara. Tesis ini berusaha mendeskripsikan proses dan bentuk eksploitasi petani tebu serta peranan kebijakan negara, sejak periode tanam paksa hingga masa sekarang.Untuk itu dilakukan suatu penelitian yang bersifat deskriptif; Iewal suatu pendekatan atau metoda analisa komparatif sejarah (historical comparative analysis). Metoda analisa komparatif sejarah digunakan untuk mengungkapkan realitas sejarah eksploitasi petani tebu sejak awal pertumbuhan perkebunan tebu di Indonesia. Seiain itu, untuk mengungkapkan keadaan kontemporer perkembangan industri gula di Jawa, digunakan matoda pengamatan lapangan (field research).Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pergulaan di Indonesia sejak awal pertumbuhannya pada masa kolonial, ditandai oleh adanya kontinyuitas kebijakan yang praktiknya Iebih banyak memihak kepentingan pabrik gula ketimbang petani. Kontinyuitas itu terjadi karena dalam sejarahnya, negara memiliki kepemingan ekonomi-politik terhadap produksi gula yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik gula. Ini berlangsung kelika pabrik gula dikuasai oleh negara (jaman tanam paksa) atau ketika dikuasai oleh pihak swasta (masa liberal dan politik etis). Keadaan yang sama juga terjadi ketika negara nasional, lewat program nasionalisasi tahun 1957, mengambil alih kepemilikan dari tanah para pengusaha swasta asing (Belanda). Yang hal itu terus berlanjut sampai sekarang.Sifat eksploitatif dari kebijakan negara terwujud melalui eksploitasi tanah dan tenaga kerja pada petani oleh pabrik gula dan kekuatan "atas petani" lainnya. Semuanya itu dilakukan atas nama produksi gula. Di pihak lain, karakter pola hubungan produksi antara petani dengan pabrik gula menepis kemungkinan timbulnya suatu bentuk perlawanan yang bersifat radikal. Ini pada gilirannya mendorong kelangsungan keadaan dan nasib para petani yang selalu terpinggirkan dari jaman ke jaman.Oleh karena itu hanya melalui suatu kebijakan sosial-ekonomi dan politik yang berskala Iuas, Iangsung menyentuh serta berpihak pada kepentingan para petani maka nasib petani tebu di Jawa yang Iebih dari satu setengah abad terpinggirkan, bisa dirobah. Salah satu bentuk kebijakan itu adalah menjalankan privatisasi pabrik gula yang mengarah pada transformasi kepemilikan pabrik gula secara bertahap kepada para petani dan penduduk desa Iainnya."