Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus dari skripsi ini adalah membahas mengenai kerja sama yang dilakukan oleh negara pantai dalam memberantas pembajakan di laut. Pembajakan di laut merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup tua. Hukum internasional khususnya UNCLOS 1982, menyatakan bahwa pembajakan harus terjadi di laut lepas di luar yurisdiksi suatu negara. Namun demikian, saat ini berkembang bentuk pembajakan baru di mana pembajakan tidak terjadi di laut lepas melainkan di perairan pedalaman, laut teritorial, dan zona tambahan, contohnya yang ada di Selat Malaka. Selain di Selat Malaka pembajakan yang terjadi di Laut Cina Selatan sendiri masih terdapat perdebatan mengenai apakah pembajakan yang terjadi di Laut Cina Selatan masuk ke dalam pembajakan sebagaimana di maksud oleh UNCLOS 1982. Lebih lanjut, letak dari Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan beberapa negara pantai menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi negara manakah yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Upaya tunggal yang dilakukan oleh satu negara pantai tidak cukup untuk memberantas pembajakan dan luasnya lautan membutuhkan kerja sama dari negara-negara pantai untuk memberantas piracy dan armed robbery di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka.

---

Focus of the research is explaining regional cooperation which conducted by littoral states to combat piracy and armed robbery. Piracy is an old time crime. International law, particularly UNCLOS 1982 emphasized that piracy shall occur in the high seas beyond jurisdiction of any states. However, in modern times, a new form of piracy appeared. New form of piracy that so called armed robbery occurred in internal water, teritorial water, contigous zone of state, for instance piracy in Malacca Strait. Meanwhile, in South China Sea itself contention still exist to determine whether piracy that occurred in South China Sea can be classified as piracy within scope of UNCLOS 1982 or not. Moreover, Location of Malacca Strait and South China Sea which adjacent to littoral states raised a question with regard to jurisdiction to solve this problem. Effort from single state is not sufficient to combat piracy in the area it goes beyond vast of the sea required littoral states to cooperate to combat piracy and armed robbery in South China Sea and Malacca Strait."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai proses regionalisasi Asia Selatan dilihat dari aspek keamanan, ekonomi dan politik internasional serta sosial budaya dalam SAARC. Pembahasan dalam tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran regionalisasi di negara berkembang, khususnya di kawasan Asia Selatan. Dengan menggunakan teori regionalisme, maka akan dianalisis tahap regionalisasi dari tiap aspek melalui keterlibatan indikator-indikator pendukung regionalisme, seperti kebijakan, common goal dan hasil faktualnya. Setelah itu, akan dilihat tingkat regionalisme dari tiap aspek melalui proses pelaksanaan kebijakannya. Hasil dari analisa tulisan ini memperlihatkan bahwa regionalisasi di aspek keamanan masih rendah, begitu pula di aspek ekonomi dan politik internasional. Di sisi lain, dengan melihat keterlibatan indikator-indikator pendukung menunjukkan aspek sosial budaya di SAARC memasuki tahap regionalisasi sedang.

---

This final assignment will discuss the process of regionalization in South Asia in the facets of security, international and political economy and social culture in SAARC. The aim of this paper is to give description about regionalization in developing countries, especially in South Asia region. This paper will use regionalism as the theory and analyze the level of regionalization from every facets through supporting indicators of regionalization. The supporting indicators will be the actors, policies, common goal and also the factual impacts. This paper will also analyze regionalization from the policies? implementation in SAARC. The result showed that regionalization in security aspect is still low, this is also happen in international and political economy. However, seeing through the supporting indicators of regionalization, level of regionalization in social culture of SAARC is in the middle."

"Penelitian ini membahas peningkatan kerja sama antara Korea Selatan dengan ASEAN dan India melalui New Southern policy pada masa pemerintahan Moon Jae-in di tahun 2017 - 2022 sebagai strategi dalam merespon rivalitas dua mitra pentingnya. Memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Cina di awal periode kepemimpinan Moon Jae-in menempatkan Korea Selatan pada posisi dilematis dan tidak dapat berpihak kepada salah satunya yang merupakan mitra pentingnya. Amerika Serikat sebagai sekutu keamanan dan Cina sebagai mitra dagang terbesar negaranya merefleksikan ketergantungan Korea Selatan pada dua aspek tersebut kepada dua negara yang berkompetisi tersebut. Dengan posisi ini, Pemerintahan Moon Jae-in kemudian mengeluarkan New Southern Policy sebagai komponen kebijakan luar negerinya yang dapat menjadi salah satu upaya untuk mereduksi ketergantungan Korea Selatan terhadap Cina dan Amerika Serikat serta menghindari konsekuensi keberpihakan dalam rivalitas kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik studi literatur dimana melalui konsep strategi hedging, studi ini menemukan bahwa Korea Selatan melakukan hedging ketiga dengan meningkatkan kerja sama dengan ASEAN dan India di bidang ekonomi yang salah satunya adalah penandatangan Free Trade Agreements, di bidang sosial-budaya dengan penyediaan beasiswa untuk masyarakat dari negara mitra NSP, dan di bidang politik keamanan dengan meningkatkan keaktifan pada forum-forum internasional.

---

This research discusses the increase in cooperation between South Korea and ASEAN and India through the New Southern policy during the Moon Jae-in administration in 2017-2022 as a strategy in responding to the rivalry between two important partners. The heated relations between the United States and China at the beginning of Moon Jae-in's leadership period put South Korea in a dilemmatic position and could not take sides with one of them, which was an important partner. The United States as a security ally and China as the country's largest trading partner reflect South Korea's dependence on the two competing countries in both aspects. With this position, the Moon Jae-in Government then issued the New Southern Policy as a component of its foreign policy which could be an effort to reduce South Korea's dependence on China and the United States and avoid the consequences of partisanship in the rivalry between the two countries. This research uses qualitative methods and literature study techniques where through the concept of hedging strategies, this study finds that South Korea conducts the third hedging by increasing cooperation with ASEAN and India in the economic field, one of which is the signing of Free Trade Agreements, in the socio-cultural field by providing scholarships for people from NSP partner countries, and in the political security field by increasing activeness in international forums."