Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The national character of public policy indicates that the decision is up to the court of national country concerned. Therefore, each country can rule whether public policyand its related issues are part of the country's public policy. Courts around the world have recognized that Article V of the Convention is discretionary. The courts of Civil Law countries appear to be interpreting public policy broadly. This is quite evident from decisions made by courts in Indonesia, The People's Republic of China, Japan and Korea, The Indonesian Court considered Article V(2) (b) of the New York Convention which states that the court may deny the enforcement of an arbitral award if enforcement would violate public policy of the place of enforcement. In addition, before the enactment of Law No. 30 of 1999, which provides that the enforcement of foreign arbitral awards in Indonesia imitatively applies to awards which do not violate public policy order in terms of all underlying principles of the Indonesian legal system and society."

"ABSTRAKPada tahun 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI memberlakukan Permendikbud No. 160 Tahun 2014 yang berakibat pada munculnya dua kurikulum di dalam sistem pendidikan Indonesia yang menimbulkan beberapa permasalahan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian ini menyimpulkan bahwa kurikulum merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan harus diatur dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden.

---

ABSTRACTIn 2014, the Minister of Education and Culture of Indonesia implements Regulation No. 160 of 2014 which resulted in the emergence of two curricula in the Indonesian education system that caused some problems. By using descriptive research method, this research concludes that the curriculum is the responsibility of central government and must be regulated by a higher regulation namely Presidential Regulation."

"Dalam tulisan ini diargumentasikan dua hal. Pertama, berdasarkan evaluasi tujuan pendidikan hukum di Indonesia, ternyata tujuan pendidikan hukum tidak otonom. Argumentasi kedua dalam tulisan ini adalah evaluasi penyelenggaraaan pendidikan hukum menunjukkan beberapa kelemahan yang sangat berpengaruh pada lulusan fakultas hukum."

"Yayasan yang merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Berlakunya Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, maka suatu yayasan yang usahanya dibidang pendidikan harus tunduk pada ketentuan undang undang tersebut. Dampak berlakunya UU BHP terhadap yayasan adalah yayasan harus membentuk BHP kemudian membubarkan diri.

---

Foundation which is a legal entity consisting of the separate property with the objective of social, religious and humanitarian. The introduction of Indonesian Law No. 9 Year 2009 about Legal Education, the foundation of a business education should be subject to the provisions of the law. The effect of the introduction of BHP Law is the foundation of the foundation must be established and BHP discharge."