Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam menjalankan tugasnya, aparatur penegak hukum tidak terlepas darikemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjaminperlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam prosesperadilan pidana adalah melalui lembaga hukum yang dibentuk sebagaifungsionalisasi dan re-evaluasi terhadap sub-sistem peradilan pidana yang telahada yang bertujuan sebagai lembaga pengawasan terhadap upaya paksa daripenegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam halpenegakan hukum (law enforcement). Dengan arah kebijakan yang didasarkandalam rangka pembaharuan hukum pidana yang menuju pada proses hukum yangadil (due process o f law), dibentuk lembaga Hakim Komisaris sebagai upayadalam pengawasan upaya paksa yang dilakukan penegak hukum dalammenjalankan tugas dan kewenangannya. Upaya paksa dalam penegakan hukumpada sistem peradilan pidana {Criminal Justice System) terakumulasi pada subsistemperadilan pidana dalam tahapan penyidikan dan penuntutan. Pada tahapanpenyidikan dan penuntutan ini, Penyidik dan Penuntut Umum memilikikewenangan untuk melakukan Penghentian Penyidikan dan atau PenghentianPenuntutan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHAP,tentunya dibutuhkan tindakan pengawasan terhadap kewenangan aparatur penegakhukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak melakukanpenyelewengan ataupun penyalahgunaan wewenang. Penerapan lembaga HakimKomisaris merupakan mekanisme hukum yang diharapkan menjadi tahapminimalisasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia dalamsistem peradilan pidana terhadap upaya paksa yang tidak sesuai dengan proseduryang telah ditentukan berdasarkan sistem litigasi. Hakim Komisaris secara tidaklangsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya paksa yang dilakukanoleh Penyidik dalam rangka penyidikan maupun Penuntut Umum dalam rangkapenuntutan, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat pada instansiyang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga dimungkinkan adanya pengawasanantara Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal Penghentian Penyidikan danPenghentian Penuntutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hakim Komisarisadalah lembaga yang merupakan salah satu model pengawasan secara horizontalyang diakomodir oleh Hukum Acara Pidana dalam rangka pembaharuan sistemperadilan pidana.

---

ABSTRACTIn its running tasks, law enforcement apparatus is not apart from thepossibility to perform acts which are conflict with the legislation and regulations.One effort to ensure the protection of human rights o f a suspect or defendant inthe criminal justice process through the institution o f law is establishing theinstitution namely Judicial Commissioner as the function and re-evaluationsubsystem o f criminal justice system that are aimed as a control force to theefforts o f law enforcement has been given by law. With the policy directions thatare based in the framework o f criminal law to the fair process (due process o flav/), Judicial Commissioner is established as a supervision to the force effortsmade in the law enforcement. At the stage o f investigation and prosecution, theinvestigator and the general prosecutor have the authority to make termination o finvestigation and prosecution with the terms and conditions stipulated in thecriminal justice system. It is needed the supervision to them in order to carryauthority, not to misuse or abuse authority. With the Judicial Commissioner, it ishopefully expected to minimize the occurrance o f violations o f human rights inthe criminal justice system toward the force efforts that does not comply with theprocedure who have been determined based on the litigation system. JudicialCommissioner indirectly supervise the implementation o f the force action whichis done by the investigators in the investigation and by the general prosecutors inthe prosecution effort. Through this institution, it is also possible for thesupervision o f police and prosecutors in the case o f termination of investigationand termination o f the prosecution. So that it can be said that the JudicialCommissioner is a horizontally control model in the framework of criminal justicesystem."

"Thesis ini tentang Penyidikan yang Dilakukan Dengan Cara Sains Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Perhatian utama thesis ini adalah penanganan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Sat Gas Bom Polri.Fokus penelitiannya adalah tentang unit analisa (analytical unit) yang dipergunakan dalam rangka upaya memahami fenomena sehubungan tindakan penyidik dalam penyidikan tindak pidana terorisme, aktlvitas atau dapat pula disebutkan dengan kinerja dari unit kerja dalam Polri yang melakukan kegiatan penyidikan. Unit kerja itu kemudian dikenal pula sebagai Sat Gas Bom Polri.Dengan demikian, unit analisa penelitian ini bukanlah kegiatan individu masing-masing personil Polri, melainkan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh unit tersebut dan tingkatan-tlngkatan legitimasl kerja yang dilakukannya. Dalam hal ini, keglatan yang dilakukan oleh Sat Gas Bom Polri sebagai suatu kerja tim (team work).Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualititaif dengan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara, dan wawancara dengan pedoman, untuk mengungkapkan kegiatan penyidikan tersebut.Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kegiatan penanganan terhadap tindak pidana terorisme dilakukan dengan melakukan kegiatan penyidikan yang didukung penggunaan teknologi canggih. Bentuk teknologi canggih yang digunakan adalah dengan memanfaatkan direction finder, GA 900, analysis note book, ion scane, dan gas chromatography mass spectrometer. Penggunaan teknologi canggih ini mulai dilakukan pada saat pengungkapan kasus Bom Bali.Dalam pengungkapan kasus Born Bali, bantuan juga didapat dari agency atau institusi polisi negara-negara sahabat. Ini merupakan apresiasi yang sangat besar dalam penanganan kasus bom di Indonesia.Sat Gas Bom Polri melakukan kegiatannya dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia melalui metode yang didapat dari kegiatan penyidikan dan proses selama kegiatan itu berlangsung. Tehnik-tehnik dan cara-cara lama seperti penggunaan informan, mulai ditinggalkan dan diganti dengan penggunaan teknologi canggih. Hal ini tidak langsung mengubah teknik penyidikan yang sudah ada, akan tetapi, dengan bentuk kegiatan penyidikan yang didukung scientifc Investigation, sangat berperan dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia."

"Dalam menjalankan tugasnya, aparatur penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga hukum yang dibentuk sebagai fungsionalisasi dan re-evaluasi terhadap sub-sistem peradilan pidana yang telah ada yang bertujuan sebagai lembaga pengawasan terhadap upaya paksa dari penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam hal penegakan hukum (law enforcement). Dengan arah kebijakan yang didasarkan dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang menuju pada proses hukum yang adil (due process of law), dibentuk lembaga Hakim Komisaris sebagai upaya dalam pengawasan upaya paksa yang dilakukan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Upaya paksa dalam penegakan hukum pada sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) terakumulasi pada sub-sistem peradilan pidana dalam tahapan penyidikan dan penuntutan. Pada tahapan penyidikan dan penuntutan ini, Penyidik dan Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan Penghentian Penyidikan dan atau Penghentian Penuntutan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHAP, tentunya dibutuhkan tindakan pengawasan terhadap kewenangan aparatur penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak melakukan penyelewengan ataupun penyalahgunaan wewenang. Penerapan lembaga Hakim Komisaris merupakan mekanisme hukum yang diharapkan menjadi tahap minimalisasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana terhadap upaya paksa yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan berdasarkan sistem litigasi. Hakim Komisaris secara tidak langsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penyidikan maupun Penuntut Umum dalam rangka penuntutan, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga dimungkinkan adanya pengawasan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hakim Komisaris adalah lembaga yang merupakan salah satu model pengawasan secara horizontal yang diakomodir oleh Hukum Acara Pidana dalam rangka pembaharuan sistem peradilan pidana.

---

In its running tasks, law enforcement apparatus is not apart from the possibility to perform acts which are conflict with the legislation and regulations. One effort to ensure the protection of human rights of a suspect or defendant in the criminal justice process through the institution of law is establishing the institution namely Judicial Commissioner as the function and re-evaluation subsystem of criminal justice System that are aimed as a control force to the efforts of law enforcement has been given by law. With the policy directions that are based i n the framework of criminal law to the fair process (due process of law), Judicial Commissioner is established as a supervision to the force efforts made in the law enforcement. At the stage of investigation and prosecution, the investigator and the general prosecutor have the authority to make termination of investigation and prosecution with the terms and conditions stipulated in the criminal justice system. It is needed the supervision to them in order to carry authority, not to misuse or abuse authority. With the Judicial Commissioner, it is hopefully expected to minim ize the occurrance of violations of human rights in the criminal justice system toward the force efforts that does not comply with the procedure who have been determined based on the litigation system. Judicial Commissioner indirectly supervise the implementation of the force action which is done by the investigators in the investigation and by the general prosecutors in the prosecution effort. Through this institution, it is also possible for the supervision of police and prosecutors in the case of termination of investigation and termination of the prosecution. So that it can be said that the Judicial Commissioner is a horizontally control model in the framework of criminal justice system."

"Laporan hasil penelitian ini tentang penyidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Perhatian atau fokus penelitian adalah kegiatan unit Perbankan Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka pencucian uang. Kegiatan para penyidik setelah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang dugaan adanya pencucian uang. Kemudian pemahaman para penyidik dengan penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tnndak Pidana Pencucian Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap para tersangka. Metode penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan informan untuk mengumpulkan data dalam rangka memperoleh informasi atau gambaran secara holistik tentang obyek studi yang diteliti, kemudian dengan metode wawancara dan metode penelitian dokumen serta kajian dokumen. Penelitian dokumen dengan mempelajari contoh kasus yang nyata terjadi yaitu kasus pencucian uang di Jawa Timur dan kasus pencucian uang yang terjadi di Jakarta, yaitu dari kasus BNI Rp. 1,2 trilyun,-. Kedua kasus tersebut sudah mendapat persetujuan dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan untuk slap disidangkan.Hasil penelitian menjelaskan bahwa setelah dilakukan penelitian melalui wawancara dengan para penyidik di Unit perbankan dapat ditemukan beberapa hal dan memerlukan pemecahan lebih lanjut, antara lain :a. pasal-pasal dalam perundang-undangan saling bertentangan, misainya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dalam pasal 41 berbunyi :1. di sedang pengadilan saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.2. dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut, mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hal tersebut bertentangan dengan pasal 160 KUHAP, dimana saksi disebutkan secara jelas nama, alamat dalam proses persidangan terbuka. Dengan demikian belum ada aturan yang mengatur secara jelas yang dapat mengecualikan ketentuan tersebut.b. Penerapan ketentuan khusus dalam penanganan pencucian uang dengan mengabaikan kejahatan umum dengan kata lain penanganan pencucian uang didahulukan daripada kejahatan umum.c. Penegakan hukum tetap mengacu pada Hukum Acara Pidana sebagai payung umum) "back up".d. Setiap penanganan tetap dibuatkan Berita Acara sesuai pasal 75 KU HAP karena pelanggaran pasal tersebut dapat dituntut dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Contohnya dengan Berita Acara Pendapatan yang ditandatangani penyidik dan memenuhi syarat.Penanganan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang hanya berdasarkan laporan dari PPATK saja, sebenarnya laporan langsung dari masyarakat juga bisa, asalkan didukung dengan adanya bukti-bukti yang kuat berdasarkan KUHAP. Demikian halnya adanya laporan dari penyidik unit lain misalnya dalam penanganan kasus penggelapan (primary crime) ternyata terdapat predicate crime yaitu pencucian uang. Unit tersebut langsung melakukan penyidikan tanpa menyerahkan kasus tersebut ke unit perbankan.Kedudukan penyidik unit perbankan merupakan bagian dari Bareskrim, sehingga masih adanya hubungan antara atasan dan bawahan. Hubungan tersebut memungkinkan adanya intervensi dari atasan terhadap bawahan yang melakukan penyidikan terhadap kasus pencucian uang. Penyidik selaku bawahan tersebut tidak berani menentang apa yang diperintahkan atasan, yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Jika berani menentang perintah atasan maka akan menerima sanksi kemungkinan dipindahkan ke lingkungan kerja lainnya yang lebih kering. Demikian halnya terjadi hubungan atau interaksi antara tersangka dan penyidik, pada waktu dilakukan perneriksaan. Dengan demikian kedudukan penyidik lebih tinggi daripada tersangka. Dad hasil wawancara antara peneliti dengan penyidik dinyatakan ada kalanya terjadi kolusi dan korupsi, walaupun tidak ada bukti otentik, namun hai itu ada dan nampaknya biasa terjadi dalam segala tingkat pemeriksaan.Selain daripada itu terjadi perbedaan persepsi antara penyidik dengan jaksa sehingga sering terjadi bolak baliknya berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum begitu pula sebaliknya. Hal tersebut dibuktikan dalam penanganan kasus BNI, dimana jaksa meminta seluruh barang-bukti agar diserahkan, tetapi penyidik menyerahkan hanya barang bukti penyisihannya saja_ Maka dari itu memerlukan pertemuan rutin tingkat Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian RI, Kejaksaan Agung untuk membahas perbedaan persepsi.Demikian hasil penelitian yang dapat saya kemukakan menurut kemampuan saya, saran dan koreksi dari pembimbing dan penguji sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini."