Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Riset ini membahas mengenai kepentingan politik pemerintah pusat di wilayah otonom. Hong Kong adalah wilayah otonomi khusus Tiongkok yang memiliki hak otonomi eksklusif kecuali pada bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Permasalahan berawal dari Keputusan National Peoples Congress Standing Committee (NPCSC) tahun 2014 mengenai pelaksanaan universal suffrage untuk pemilihan Chief Executive Hong Kong Keputusan tersebut dianggap tidak demokratis oleh kelompok pro-demokrasi. Kelompok pro-demokrasi menduga ada intervensi politik Pemerintah Tiongkok yang ingin membatasi perkembangan demokrasi melalui keputusan NPCSC. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana Pemerintah Tiongkok menggunakan Keputusan NPCSC mengenai Reformasi Pemilihan Umum Hong Kong tahun 2014 sebagai alat dalam membatasi perkembangan Demokrasi di Hong Kong. Untuk menganalisa masalah tersebut, riset ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Lebih lanjut, permasalahan dalam riset ini dianalisis menggunakan teori Terry M. Moe mengenai rational choice di dalam institusi. Teori ini menjelaskan bagaimana pihak yang berkuasa mempertahankan status quo kekuasaannya. Terdapat dua temuan dari riset ini. Pertama, terdapat hubungan antara Pemerintah Tiongkok dan NPCSC yang keduanya dikontrol oleh Partai Komunis Tiongkok. Kedua, hubungan tersebut mempengaruhi keputusan NPCSC tahun 2014 untuk memberikan syarat-syarat yang sulit dilaksanakan oleh calon Chief Executive untuk maju di pemilihan umum. Syarat-syarat yang ada adalah bentuk electoral authoritarian regime dari Pemerintah Tiongkok yang ingin mempertahankan status quo. Status quo yang berjalan pada tahun 2014 adalah keunggulan kelompok loyalis pro-Beijing di pemerintahan Hong Kong. Konsekuensi dari diloloskannya Keputusan NPCSC tahun 2014 oleh parlemen Hong Kong adalah tetap berjalannya status quo sampai dengan tahun 2047, walaupun dengan adanya universal suffrage. Tahun 2047 adalah batas akhir perjanjian Sino-British Joint Declaration yang menjamin hak otonomi eksklusif Hong Kong.

---

This research discusses the central governments interests in autonomous region. Hong Kong is Chinas Special Administrative Region which has its own exclusive autonomy in many aspects of government except in national security and foreign affairs. The problem came from a decision made by National Peoples Congress Standing Committee in 2014 about the implementation of universal suffrage in Hong Kongs Chief Excecutive election. The decision was deemed undemocratic by pro-democracy groups. They assumed that Chinas government was trying to obstruct the growth of democracy in Hong Kong throught NPCSCs decision. This problem raises a question about how the Chinese government used NPCSCs decision about Hong Kongs electional reform 2014 as a tool to limit the development of democracy in Hong Kong. To analyze this problem, this research uses qualitative method with literature studies. Furthermore, the problem in this research is analyzed using Terry M. Moes theory on rational choice in an institution.

This theory explains how the dominant group defends the status quo under its rule. There are two findings in this research. First, there is a relationship between Chinese government and NPCSC in which both of them are controlled by Communist Party of China. Second, the previously mentioned correlation has an impact towards 2014 NPCSC decision in form of requirements which deter Chief Executive candidates to run for the office. Those requirements are form of electoral authoritarian regime from the Chinese government which wants to preserve the status quo. The status quo in 2014 the status quo gave advantages to pro-Beijing loyalists in Hong Kong government. The consequence of the passage of NPCSC decision by Hong Kong parliament in 2014 is the preservation of status quo until 2047, although with the existence of universal sudfrage. 2047 is the deadline of Sino-British Joint Declaration which guarantees autonomous rights of Hong Kong."

"Rapat Umum Pemegang Saham RUPS merupakan organ PT yang memiliki semua wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT 2007 dan anggaran dasar PT. RUPS ini memiliki kedudukan dan peran yang cukup penting bagi jalannya sebuah PT, sehingga wajib untuk diselenggarakan. Pemegang saham, dalam hal ini, dapat mengajukan permintaan kepada Direksi untuk diselenggarakan RUPS. Namun, dapat saja Direksi menolak menyelenggarakannya, jika Direksi memiliki alasan yang sah menurut hukum. Untuk itu, UUPT 2007 telah mengatur bahwa pemegang saham dapat mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan sendiri RUPS tersebut. Akan tetapi, penyelesaian permohonan ini memakan waktu dan biaya yang cukup banyak. Karena tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur penyelesaian perkara permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut. Hal ini tidaklah efisien jika dilihat dari sudut pandang bisnis. Untuk itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisa perbandingan pengaturan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham menurut hukum perusahaan di Indonesia dengan Negara Belanda, Spanyol, Jerman, Republik Rakyat Tiongkok, Inggris dan Australia, yang diharapkan dapat mengahasilkan sebuah koreksi dan masukan bagi pengaturan yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk Yuridis-Normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan pada pengaturan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham menurut Hukum Perusahaan yang berlaku di Indonesia, Belanda, Spanyol, Jerman, Republik Rakyat Tiongkok, Inggris dan Australia, dalam hal syarat bagi pemegang saham untuk dapat menyelenggarakan RUPS, tata cara penyelenggaraan dan kedudukan keputusan RUPS yang diselenggarakan oleh pemegang saham. Terkait dengan Pengadilan, tidak semua negara mengatur bahwa pemegang saham harus mengajukan permohonan izin ke Pengadilan terlebih dahulu untuk dapat menyelenggarakan sendiri RUPS.

---

General Meeting of Shareholders GMS is an organ of a limited liability company which has all of the authorities that are not given to the Board of Directors and the Board of Commissioners, within the limits specified in The Company Law 2007 and the articles of association of the limited liability company. GMS holds an important position and role in the management of a limited liability company, thus, GMS is mandatory to be held. Shareholders, in this case, may submit an application to the Board of Directors to convene the GMS. However, the Board of Directors may refuse to do so, if the Board of Directors has a valid legal reason. Therefore, the Company Law 2007 has stipulated that the shareholders may submit a petition to the Chairman of the District Court to convene the GMS themselves. However, such settlement may take a long time and cost a lot of money. Due to the absence of regulations that specifically regulate the settlement of the petition for convening the GMS, it is inefficient from a business point of view.

Therefore, this thesis will discuss and analyze the comparison of regulations of the GMS convened by shareholders according to company law in Indonesia against other countries such as Netherlands, Spain, Germany, People 39 s Republic of China, United Kingdom and Australia, which hopefully will give correction and input to existing regulations in Indonesia. The research method used in this research is Juridical Normative, with descriptive research type.

The results of this study found that the GMS which convened by shareholders is regulated differently in each country, in terms of the requirements for shareholders to hold the GMS on their own, the procedures and resolutions of the GMS held by shareholders. In relation to the Court, this study also found that not all country stipulates that the shareholders must submit a petition to the Court for being able to convene the GMS on their own."