Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Apoteker yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kefarmasian perlu mengetahui tentang bagaimana pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan pelayanan kefarmasian di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Oleh sebab itu, Program Profesi Apoteker Universitas Indonesia menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Tujuan diselenggarakannya PKPA ini agar para calon apoteker dapat mengetahui dan memahami peran, tugas, dan fungsi dari Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu, diharapkan mahasiswa apoteker mengetahui, mempelajari, dan memahami kebijakankebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis serta evaluasi di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian."

"Apoteker yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kefarmasian perlu mengetahui tentang bagaimana pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan pelayanan kefarmasian di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Oleh sebab itu, Program Profesi Apoteker Universitas Indonesia menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Tujuan diselenggarakannya PKPA ini agar para calon apoteker dapat mengetahui dan memahami peran, tugas, dan fungsi dari Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu, diharapkan mahasiswa apoteker mengetahui, mempelajari, dan memahami kebijakankebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis serta evaluasi di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian."

"Sebelum para calon apoteker mengaplikasikan keahlian dan kemampuannya, serta ikut mengambil bagian dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat maka para calon apoteker perlu diberikan pembekalan ilmu dan informasi untuk lebih memahami mengenai tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), khususnya di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, perlu dilakukan oleh para calon Apoteker sehingga dapat lebih mengetahui dan sebagai gambaran di kemudian hari mengenai peranannya terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat dan khususnya di bagian pemerintahan sehingga diharapkan pembangunan di bidang kesehatan di Indonesia dapat tercapai."

"Tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalam Kesehatan diatur dalam Permenkes No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010. Dalam Permenkes ini telah diatur setiap visi, misi, tujuan, dan kewajiban yang harus dilakukan oleh direktorat untuk menjamin tersedia dan terjangkaunya obat dan perbekalan kesehatan. Demi tercapainya hal tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan dari segi sarana, prasarana serta sumber daya manusia profesional yang salah satunya adalah apoteker. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, Apoteker termasuk dalam tenaga kefarmasian yang diperbolehkan oleh Undang-undang untuk melakukan penyediaan/pengadaan obat berdasarkan kompetensi dan pengetahuan di bidang obat dan perbekalan kesehatan (Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, 2007). Mengingat pentingnya peran apoteker dalam penyediaan obat dan perbekalan kesehatan maka calon apoteker perlu melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sehingga calon apoteker memperoleh gambaran nyata tentang peran apoteker di masyarakat secara umum dan di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara khusus, terutama di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan."

"Pentingnya peranan apoteker menyebabkan perlunya pembekalan kepada calon apoteker agar dapat mengaplikasikan pengetahuan yang sudah diperoleh. Oleh karena itu, penting untuk diadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dengan adanya PKPA ini, seorang calon apoteker dapat memperoleh gambaran nyata mengenai perannya secara umum di masyarakat dan secara khusus di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, terutama di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan bertujuan agar calon apoteker :

1. Memahami mekanisme kerja, tugas pokok, dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
2. Memahami ruang lingkup kerja, tugas pokok, dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

"

"Oleh karena itu, calon Apoteker perlu mengadakan Praktek Kerja Profesi di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan khususnya di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk lebih memahami peran apoteker dalam proses pengadaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan bertujuan agar calon apoteker :

1. Memahami mekanisme kerja, tugas pokok, dan fungsi serta peran Apoteker di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
2. Memahami ruang lingkup kerja, tugas pokok, dan fungsi serta peran Apoteker di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

"

"Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan bertujuan agar calon apoteker :

1. Memahami mekanisme kerja, tugas pokok, dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
2. Memahami ruang lingkup kerja, tugas pokok, dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

"

"Apoteker yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kefarmasian perlu mengetahui tentang bagaimana pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan pelayanan kefarmasian di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Oleh sebab itu, Program Profesi Apoteker Universitas Indonesia menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. PKPA ini diperlukan agar para calon apoteker dapat mengetahui dan memahami peran, tugas, dan fungsi dari Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu, diharapkan mahasiswa apoteker mengetahui, mempelajari, dan memahami kebijakan-kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis serta evaluasi di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian."

"Apoteker yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kefarmasian perlumengetahui tentang bagaimana pemerintah membuat kebijakan-kebijakan danprogram-program yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan pelayanankefarmasian di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Oleh sebab itu, ProgramProfesi Apoteker Universitas Indonesia menyelenggarakan Praktik Kerja ProfesiApoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, khususnyaDirektorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Tujuandiselenggarakannya PKPA ini agar para calon apoteker dapat mengetahui danmemahami peran, tugas, dan fungsi dari Kementerian Kesehatan, khususnyaDirektorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu, diharapkanmahasiswa apoteker mengetahui, mempelajari, dan memahami kebijakankebijakan,penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, danbimbingan teknis serta evaluasi di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian."

"Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan,khususnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. PKPA inidiperlukan agar para calon apoteker dapat mengetahui dan memahami peran,tugas, dan fungsi dari Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat JenderalBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu, diharapkan mahasiswa apotekermengetahui, mempelajari, dan memahami kebijakan-kebijakan, penyusunanstandar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis serta evaluasidi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian."