Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Arkeologi dan politik memiliki hubungan yang sangat erat, terutama mengenai penelitian yang mendukung pembentukan narasi nasional yang didukung oleh negara, dukungan yang diberikan dapat mempengaruhi hasil penelitian tersebut. Penghilangan beberapa metodologi saat riset dan pengembangan dalam arkeologi dapat berarti adanya misinterpretasi yang kemudian digunakan untuk mendukung pendapat tertentu. Mengutip Trigger (1998), arkeologi nasionalis membuka perspektif baru dalam penelitian namun dapat menjadi masalah pula ketika penelitian dilakukan dengan mengabaikan atribut subjeknya. Subjektivitas dalam arkeologi menimbulkan pertanyaan mengenai otoritas kepemilikan terhadap cagar budaya di Indonesia. Pemerintahan Indonesia yang lalu menunjukkan mereka memiliki andil yang besar dalam menentukan narasi cagar budaya, bahkan mengatur pergeserannya dengan drastis. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana narasi mempengaruhi identitas setelah adanya perubahan pada pemerintahan dan apakah setiap pemerintahan ini memiliki karakteristik yang ditonjolkan untuk melegitimasi posisi mereka sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, mengaplikasikan critical discourse analysis (CDA) untuk memahami informasi yang sudah dikumpulkan. Tulisan ini akan memperhatikan dua pemerintahan terakhir karena perubahan narasi yang tajam.

---

Archaeology and politics are closely intertwined with each other, especially regarding state- sponsored research that supports a national narrative, support given could affect the outcomes of the research. Intentional dismiss of methodologies in development and research in archaeology could lead to the misinterpretation that support certain claims. As Trigger (1998) has explained, nationalistic archaeology opens another point of view in research. However, it becomes a problem when the research is done while disregarding certain attributes attached to the subjects. Subjectivity in the field raises the question of who has the authority over heritage in Indonesia. Previous presidential administrations in Indonesia have exhibited the power they have in controlling a narrative, to the point of being able of drastically shifting it. This paper aims to learn how these narratives affect the identity after a change in the administration and whether each of these administrations have their own characteristics being highlighted that legitimizes their positions as the highest position of authority in the country. The method of research is done by literature research, applying a critical discourse analysis (CDA) method over the materials collected. Main focus of this paper will be the last two presidential administrations due to the sudden shift in narratives."