Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Jaminan Pertanggungan Wajib Penumpang Ojek Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dengan pokok permasalahan kesatu Bagaimanakah Kepesertaan Pengemudi Ojek Online Dalam Pertanggungan Wajib Penumpang Berdasarkan UU No.33/1964, kedua Bagaimanakah Jaminan dan Santunan Pertanggungan terhadap Penumpang dan Pengemudi Ojek Online berdasarkan UU No.33/1964 dan UU No.34/1964 tentang Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan terhadap Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif atau doktrinal, dengan tipe penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder dengan teori kausalitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ojek Online tidak termasuk dalam definisi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.33/1964 dan UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini berkorelasi bahwa penumpang ojek online tidak mendapatkan hak atas pembayaran ganti rugi jika mengalami kecelakaan lalu lintas jalan karena dikategorikan bukan sebagai penumpang yang diwajibkan membayar iuran wajib sehingga tidak berhak mendapatkan santunan. Apabila ojek online baik pengemudi dan penumpang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan (ditabrak kendaraan lain) maka dikualifikasikan ke dalam sepeda motor pribadi dan dapat diberikan santunan berdasarkan UU No.34/1964. Adapun yang menjadi saran dari penulisan ini adalah amandemen ketentuan mengenai kendaraan bermotor berdasarkan UU No.22/2009 dan UU No. 33/1964.

---

This thesis discusses the Compulsory Coverage Guarantee for Online Ojek Passengers Based on Act No. 33/1964 concerning Compulsory Passenger Accident Coverage Funds with the first main issue being How is the Participation of Online Ojek Drivers in Compulsory Passenger Coverage Based on Act No. 33/1964, secondly How is the Insurance Guarantee and Compensation for Online Ojek Passengers and Drivers based on Act No. 33/1964 and Act No. 34/1964 concerning Road Traffic Accident Funds for the Risk of Road Traffic Accidents. The method used is normative juridical, with a descriptive analytical research type using secondary data with causality theory. The results of this research indicate that online motorcycle taxis are not included in the definition of public motorized vehicles as regulated in Article 1 of Act No. 33/1964 and Act No.22/2009 concerning Road Traffic and Transportation, this correlates with the fact that online motorcycle taxi passengers do not have the right to compensation payments if they experience a road traffic accident because they are not categorized as passengers who are required to pay mandatory fees so they are not-entitled to compensation. If an online motorcycle taxi driver and passenger are victims of a road traffic accident (hit by another vehicle) then they qualify as private motorbikes and can be given compensation based on Act No.34/1964. The suggestion in this writing is an amendment to the provisions regarding motorized vehicles based on Act No.22/2009 and Act No.33/1964."

"Kecelakaan Pesawat Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) dalam rangka penerbangan demo yang terjadi pada 9 Mei 2012 menimbulkan korban jiwa sebanyak 45 orang. Setiap terjadinya peristiwa kecelakaan tentunya akan berdampak secara hukum, karena selalu membawa dampak kerugian sehingga melahirkan tanggung jawab hukum. Dalam hal ini terutama bagi Sukhoi selaku pemilik pesawat SSJ-100. Dalam menentukan tanggung jawab hukum dari Sukhoi, penulis akan menganalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sehingga terdapat kepastian hukum, apa bentuk tanggung jawabnya, apa persyaratan untuk dapat bertanggung jawab, berapa besar kerugian yang harus dibayar dan lain-lain. Penentuan tanggung jawab Sukhoi dalam perspektif hukum merupakan sarana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pesawat SSJ-100. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pesawat SSJ-100, yaitu antara lain: Ordonansi Pengangkutan Udara 1939, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Materi perlindungan hukum yang diatur meliputi: tanggung jawab terhadap konsumen pengguna pesawat SSJ-100 dan penentuan nilai ganti rugi yang wajib dipenuhi oleh Sukhoi.

---

Sukhoi Superjet 100 Aircraft Accident (SSJ-100) in order to demo flight that occurred on May 9, 2012 caused fatalities by 45 people. Each occurrence of the accident will certainly affect the law, because it's always taken a heavy toll so bear legal responsibility. In this case, especially for the owners as the Sukhoi SSJ-100 aircraft. In determining the legal liability of the Sukhoi, the author will analyze with reference to legislation so that there is rule of law, what kind of responsibility, what are the requirements to be responsible, how much damages should be paid and others.

Determination Sukhoi responsibility legal perspective is a means of legal protection for consumers of SSJ-100 aircraft. The results showed there are several laws and regulations relating to the protection of the law for consumer users SSJ-100 aircraft, which include: Air Freight Ordinance 1939, Act No. 1 of 2009, Act No. 8, 1999. The material legal protection set includes: responsibility towards the consumers SSJ-100 aircraft and the determination of compensation that must be met by Sukhoi."

"Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur bahwa bukti kepesertaan program asuransi wajib kecelakaan penumpang semata-mata dapat dibuktikan dengan kupon pertanggungan. Pengaturan tersebut menjadi tidak sesuai dengan implementasi yang ada karena pada kenyataannya sudah tidak lagi diberlakukan kupon pertanggungan. Perubahan sistem tiket merupakan salah satu faktor penyebab tidak diberlakukannya kupon pertanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Penulis berusaha untuk menelusuri bagaimana kekuatan pengaturan kupon pertanggungan serta masih relevan tidaknya kupon pertanggungan untuk diterapkan pada sistem tiket kereta rel listrik dan busway. Hasil penelitian yang didapat adalah kupon pertanggungan merupakan salah satu bukti untuk mengajukan klaim asuransi, dimana keseluruhan bukti harus terpenuhi secara kumulatif. Pengaturan mengenai kupon pertanggungan sebagai bukti kepesertaan sudah tidak relevan untuk diterapkan pada saat ini.

---

Indonesia regulates that proof of passenger insurance in passenger accident compulsory insurance program only can be proved by an insurance coupon. Those regulations are not suitable with the implementation due to not applying of the insurance coupon over our condition. One of the factors causing an insurance coupon is not applied anymore is the changes of ticket system.

This study is a normative-juridical research. The author explores the strength of insurance coupon regulation and the relevance of insurance coupon to be applied in electric train and busway ticket system.

The result of this study reveals that insurance coupon is one of the proofs that shall be used to claim insurance, whereas all other proofs are also need to be fulfilled cumulatively. This study reveals that the regulation of insurance coupon is not relevance to be applied with our current condition."

"Kapal motor penyeberangan (KMP) atau biasa disebut dengan Ro-Ro (Roll on-Roll off) pengangkut penumpang sebagai moda transportasi andalan bagi Indonesia untuk menghubungkan selat dan danau masih mengalami kendala karena pelaksanaan peraturan-peraturan keselamatan pada kapal motor penyeberangan di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagian besar dari berbagai standar dan peraturan internasional serta peraturan perundangan Indonesia mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya. Munculnya kumulatif potensi penyebab kecelakaan kapal motor penyeberangan dalam jumlah besar dan signifikan belakangan ini mengakibatkan maraknya kecelakaan kapal motor penyeberangan. Potensi tersebut bisa ditimbulkan dari banyak pihak dan dengan banyak latar belakang yang mendasarinya. Analisa terhadap potensi penyebab kecelakaan kapal motor penyeberangan merupakan langkah awal untuk membenahi dan meningkatkan keselamatan transportasi laut, khususnya pada kapal motor penyeberangan di Indonesia. Beberapa langkah mendesak yang harus dilakukan untuk meningkatkan keselamatan transportasi laut, khususnya pada kapal motor penyeberangan, adalah peningkatan sumber daya manusia pada semua pihak yang terlibat pada penyeberangan dan perubahan regulasi-regulasi yang terkait dengan penetapan tarif dan penggunaan standar pemeriksaan yang disyaratkan SOLAS. Analisa yang digunakan pada skripsi ini dengan model statistik deskriptif yang sebagian besar didapatkan dari data primer. Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah studi lapangan dan literatur. Diharapkan dengan hasil analisa terhadap potensi penyebab kecelakaan kapal motor penyeberangan di Indonesia mampu memberikan rekomendasi penanganan tindak lanjut pada semua pihak untuk meningkatkan keselamatan transportasi kapal motor penyeberangan di Indonesia.

---

Ro-Ro (Roll on-Roll off) passenger ship (abbreviated as Ropax) as relied transportation by Indonesian people to connect straits and lakes still facing problems because of the implementation of the ropax safety rules is still in the concerned condition. Almost all of the standards and international rules and also Indonesian government rules facing distortion towards the implementation. The cumulative of potentials of accident motive appears in Ropax in great number and significant nowadays has caused glowing of Ropax accidents. The potentials can be consequences of mistakes of many parties and with many motives behind them. Analyze on potential of accident motive in Ropax is the first step to tidy up and increase the safety of marine transportation, especially in Ropax in Indonesia. Some urgently steps which must to do in attempts of increasing the safety of marine transportation, especially in Ropax, are up grading the human resources to all parties who involved with operational of Ropax and changing regulations (about tariff and using of inspection standards which mandatory from SOLAS). Analyze used in this paper is descriptive statistic model which majorities of data gained from primary data. Methods used in this paper are field study and literature study. Hope the results of analyze on potential of accident motive in Ropax can gives recommendations to all parties about follow up in increasing the safety of marine transportation of Ropax in Indonesia."