Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Direksi Perseroan yang menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tidak memenuhi syarat sehingga akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan ke dalam akta Notaris dibatalkan demi hukum dan dianggap tidak berkekuatan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penilitian yuridis-normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum yang tertulis dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dengan tipologi penilitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Permasalahan dalam tesis ini adalah tanggung jawab Direksi Perseroan dalam menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak memenuhi syarat dan kedudukan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh Notaris yang tidak memenuhi syarat. Adapun hasil penilitian dalam tesis ini adalah syarat-syarat yang harus dilakukan agar Rapat Umum Pemegang Saham dapat dianggap sah tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja namun Direksi juga harus menjalankan kewajibannya dalam Perseroan agar dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan oleh Notaris juga menjadi batal demi hukum karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan dengan perbuatan melawan hukum.

---

This thesis discusses about the Board of Directors who held the General Meeting of Shareholders who did not fulfill the requirements so the deed of the General Meeting of Shareholders as outlined in the Notary deed was null and void. The deed was considered to have no legal force. This research was conducted with a juridical-normative research method, namely by examining the written legal norms with the document study data collection technique. The research typology used for this research was descriptive-analytical. The problems in this thesis are the responsibilities of the companys Board of Directors in carrying out the General Meeting of Shareholders that does not fulfil the requirements and the deed of the General Meeting of Shareholders, made by Notary, that does not meet the requirements stands. The conclusions in this thesis are the conditions that must be done so that the General Meeting of Shareholders can be considered valid are not only found in the laws and regulations, but the Board of Directors must also carry out its obligations in the company in order to hold a General Meeting of Shareholders. The deed of the General Meeting of Shareholders made by Notary also becomes null and void due to the General Meeting of Shareholders are held in an illegal manner."

"Direksi sebagai organ perseroan memiliki peran penting dalam menjalankan pengurusan perseroan dan mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan bisnis. Sering kali direksi dihadapkan pada suatu kondisi dimana harus mengambil suatu keputusan dan tindakan yang cepat agar perusahaan yang dikelolanya tetap bisa memperoleh peluang bisnis. Begitu pula pada Badan Usaha Milik Negara khususnya Perusahaan Perseroan yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, mungkin saja seorang direksi yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan untuk peluang tersebut mengabaikan dan melanggar prinsip-prinsip good corporate governance yang memungkinkan terjadinya tindakan benturan kepentingan. Situasi demikian bilamana terdapat kepentingan yang berbenturan antara pribadi direksi dengan perseroan, maka akan dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan yang pada akhirnya merugikan perseroan. Oleh karena itu kelima prinsip good corporate governance yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran wajib untuk diterapkan oleh Badan Usaha Milik Negara guna mencegah terjadinya tindakan benturan kepentingan yang dilakukan oleh direksi.

---

The Board of Directors as an organ of the company has an important role in carrying out the management of the company and has the authority to make business decisions. Often the directors are faced with a condition where they have to take a decision and take quick action so that the company they manage can still get business opportunities. Likewise, in State-Owned Enterprises, especially corporate companies whose main goal is to pursue profit, it is possible that a director who has the authority to make decisions for these opportunities ignores and violates the principles of good corporate governance which allows conflicts of interest to occur. Such a situation if there is a conflict of interest between the directors and the company, it will be able to influence the making of a decision that will ultimately harm the company. Therefore, the five principles of good corporate governance, namely the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness, must be implemented by State-Owned Enterprises in order to prevent conflicts of interest by the directors."

"Tesis ini membahas masalah hukum terkait dengan penentuan benturan kepentinganketika seorang Direksi melakukan pengambilan keputusan dalam pengurusannyaterhadap PT. Pengambilan keputusan merupakan rutinitas seorang Direksi mengingatwewenang dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengurusan PT sehari-hari,keputusan Direksi akan menentukan arah PT itu bergerak untuk mencapai tujuannya, disaat yang sama dalam pengambilan keputusan, Direksi sedapat mungkin menghindarikeputusan yang dapat menyebabkan kerugian PT. Dalam Undang-Undang No 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas tidak terdapat pengertian yang jelas tentang apa itubenturan kepentingan, juga tidak terdapat tentang apa saja yang dapat dikatakan sebagaibenturan kepentingan. Pengertian yang jelas atas benturan kepentingan ini sangat pentingkhususnya ketika terdapat sengketa yang dihadapkan di muka Pengadilan. Karenanyauntuk mencari solusi atas masalah tersebut, dalam tesis ini meneliti tentang bagaimanamenentukan kriteria benturan kepentingan dalam keputusan Direksi. Penelitan dalamtesis ini menggunakan teori fiduciary duty yaitu suatu teori dimana dalam pengurusan PT,seorang Direksi harus mengutamakan kepentingan PT, selain itu lebih memperdalamtentang kepentingan, maka tesis ini juga memakai teori economic analysis of law ataupendekatan ekonomi terhadap hukum yang berangkat dari prinsip dalam pengambilankeputusan, manusia akan selalu bersikap rasional yaitu memilih pilihan yang palingmaksimal atau menguntungkan untuk dirinya. Tesis ini meninjau kasus yang diputus diPengadilan yang menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara terkait benturankepentingan cenderung memutus hanya berdasarkan ketentuan normatif saja tentangkeputusan Direksi yaitu dengan menggantungkan pada keputusan RUPS, tanpa melihatfakta mengenai kepentingan Direksi yang terungkap dalam persidangan

---

This thesis discusses legal issues related to determining conflicts of interest when the

Board of Directors makes decisions in managing PT. Decision making is a routine

activity of the Board of Directors considering its authority and responsibility to carry out

the day-to-day management of the PT, the decision of the Board of Directors will

determine the direction of the PT to receive answers, as well as in decision making, the

Board of Directors as far as possible avoids decisions that may harm PT. Law Number

40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, what is clear is the interests of the

interests, and nothing can be said to be a conflict of interest. A clear understanding of the

interests of these interests is especially important, especially when the dispute is before

the Court. Therefore, to find a solution to these problems, this thesis discusses how to

determine the criteria for conflicts of interest in the decisions of the Board of Directors.

The research in this thesis uses the theory of fiduciary duty, which is a theory where in

the management of a university, directors must prioritize the interests of the PT, in

addition to deepening the analysis, this thesis also uses legal economic analysis. The

theory or economic approach to law that departs from the principle of decision making,

humans will always judge rationally that they choose the most optimal or beneficial

option for themselves. This thesis examines cases decided in Courts which show that

judges in deciding related cases tend to decide cases based solely on normative provisions

regarding the decision of the Board of Directors, namely by relying on the decision of the

GMS, regardless of the facts. regarding the interests of the Board of Directors as proven

in the trial examination"

"ABSTRAKDengan pertumbuhan ekonomi dan ditunjang tercapainya kepastian hukum, dunia dagang dan bisnis yang berkembang pesat. Badan hukum yang dapat mewakili para pedagang dan pelaku bisnis yang paling banyak digunakan adalah Perseroan Terbatas. Dalam penulisan tesis penulis ini membahas tentang kepemimpinan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam suatu Perseroan. Berikut dengan prinsip itikad baik yang dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab kedua Organ Perseroan. Peraturan perundang undangan menyatakan perihal itikad baik. Namun tidak mengatur secara jelas perihal itikad baik tersebut. Tidak adanya itikad baik dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perseroan, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan.

---

ABSTRACTThe economic growth that supported by principle of legal security this days confirm the growing trade and business. The most poupular legal entity used by the merchants and businessmen is the Limited Liability Company. In writing this thesis, the writer would to explain regarding the leadership and responsibilities of the Directors and the Board of Commissioners in the Company. Together with the principle of good faith that is associated with the duties and responsibilities of both company Company Organ. The Laws and regulations state the good faith. But do not explain clearly the good faith. No implementation of good faith in the management and liable, will cause the Directors and the Board shall be personally liable against such loss."

"Perseroan Terbatas harus menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan bagi setiap terjadi perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tesis ini melakukan penelitian atas ketiadaan Keputusan RUPS bagi perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang disebabkan karena pengakhiran masa jabatan sesuai periode jabatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Akibatnya Perseroan tidak dapat melakukan pemberitahuan perubahan Data Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, merupakan penelitian menggunakan media kepustakaan perundang-undangan serta melakukan kajian dan analisa pada akibat hukum yang timbul, karena tidak dilakukannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri atas adanya perubahan Direksi atau Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya, guna menjawab permasalahan bagaimana penerapan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam praktek dilingkungan Perusahaan Grup PT Pertamina Patra Niaga melalui studi pustaka dan studi empiris, serta akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri serta menemukan solusinya, sehingga penulisan ini dapat berguna bagi tataran perkembangan teoritis, bagi para pelaku usaha dan juga bermanfaat bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengadministrasian hukum.

---

Limited Liability Companies must submit a Change of Company Data Notification for each change in the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as determined by the Limited Liability Company Law, based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS). This thesis conducts research on the absence of GMS Decisions for changes in Directors and Board of Commissioners due to termination of the term of office according to the period of office as specified in the Articles of Association. As a result, the Company cannot notify changes to Company Data through the Legal Entity Administration System (SABH) at the Ministry of Law and Human Rights. This study used normative juridical method, which is use the statutory library media and analysis of the legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister for changes in the Directors or Board of Commissioners whose term of office has finished, in order to answer the problem of how to apply the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007 in the practice of the PT Pertamina Patra Niaga Group Company through literature studies and empirical studies, and legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister and finding a solution, so that this thesis can be useful for the level of theoretical development, for business people and also beneficial for the Government in carrying out the duties of legal administration. "

"Direksi merupakan pihak yang bertindak mewakili perusahaan suatu perseroan terbatas, termasuk mewakili perseroan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan. Tanggung jawab direksi tentu secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk juga tanggung jawab direksi dalam proyek pengadaan barang dan jasa dipemerintahan. Pada penelitian ini penulis melakukan Penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus disampaikan secara deksriptif analitis. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Direksi dapat dimintai pertanggunjawaban selaku pihak yang mewakili perseroan terbatas, dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administrasi, serta adanya kepastian hukum dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan.

---

The Board of Directors is the party acting on behalf of the company of a limited liability company, including representing the company in the procurement of goods and services in the Government. The responsibilities of the board of directors are of course strictly regulated in the Limited Liability Company Law, including the responsibility of the board of directors in government procurement projects. In this study, the authors conducted normative legal research through a statutory approach and a descriptive analytical case approach. The results of this study found that the Board of Directors can be held accountable as a party representing a limited liability company, can be held accountable for civil, criminal and administrative matters, as well as legal certainty in the judge's consideration in deciding cases in the procurement of goods and services projects in the Government."

"ABSTRAKFokus tesis ini membahas pertanggung jawaban Direksi yang rangkap jabatan yang permasalahannya timbul akibat pemberlakuan larangan rangkap jabatan mengingat hal tersebut berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat. Tesis ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif yang disajikan secara kualitatif dengan teknis analisis deskriptif dan kritis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Persaingan Usaha diatur ketentuan larangan rangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris pada dua atau lebih perseroan. Namun ternyata ketentuan ini tidak melarang mutlak rangkap jabatan, melainkan hanya terhadap rangkap jabatan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ada 2 bentuk rangkap jabatan yang dilarang. Pertama, apabila orang tersebut duduk dalam dua perusahaan yang bersaing hubungan horizontal atau kedua perusahaan berada dalam pasar bersangkutan yang sama . Kedua, rangkap jabatan direksi pada tingkat vertikal hulu-hilir atau memiliki kaitan erat dalam proses produksi/distribusi . Atas pelanggaran ketentuan rangkap jabatan ini, maka telah terjadi pelanggaran fiduciary duty yang dilakukan oleh direksi yaitu dalam bentuk pelanggaran duty of care, duty of good faith, dan duty to manage the company rsquo;s affairs with the proper degree of skill and care. Atas pelanggaran duty of care tersebut, Direksi yang rangkap jabatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya sampai kepada harta pribadi atas kerugian perseroan sebagaimana termuat dalam Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis discusses the responsibilities of the Board of Directors in dual positions whose problems arise due to the implementation of the dual position ban considering that it has the potential to hamper fair business competition. This thesis uses a normative legal research method which is presented in qualitative approach and the technical analysis is descriptive and critical. Based on Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Business Competition Act shall be stipulated in the prohibition of dual positions as directors or commissioners in two or more companies. However, this provision does not prohibit the absolute dual position, but only against dual positions causing the occurrence of monopolistic practices and or unfair business competition. There are 2 forms of dual positions that are prohibited. Firstly, if the person is seated in two competing companies horizontal relationship or both companies are in the same relevant market . Secondly, dual positions of directors at the vertical level closely related in the production distribution process . Upon the violation of this dual position provision, there has been fiduciary duty violations committed by the Board of Directors in the form of violation of duty of care, duty of good faith and duty to manage the company 39 s affairs with the proper degree of skill and care. For the violation on duty of care, the Board of Directors may be held accountable to personal property for the loss of the company as contained in Article 97 of the Company Act."