Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu prinsip yang dikenal oleh masyarakat internasional dalam penyelesaian sengketa adalah prinsip penyelesaian secara damai, yang dituangkan dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1907. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai kerap menemui masalah ketika akan diterapkan untuk menyelesaikan persengketaan, terutama mengenai masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang dewasa ini telah berkembang menjadi hal yang sangat penting dalam dunia internasional. Faktor tersulit dalam penegakan HAM berasal dari adanya kesulitan dalam mempersepsikan HAM itu sendiri dan terdapatnya hal-hal yang dapat menghambat penegakan HAM di dalam suatu negara, seperti adanya prinsip kedaulatan dan prinsip non-intervensi. Dewasa ini penegakan HAM sudah dianggap menjadi masalah internasional dan menjadi tanggung jawab internasional, oleh karena itu suatu negara tidak dapat lagi mengklaim bahwa masalah pelanggaran HAM di wilayahnya semata-mata merupakan yurisdiksi domestiknya. Salah satu kasus yang mencolok di Indonesia adalah rangkaian pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur pada masa sebelum dan setelah pelaksanaan Jajak Pendapat pada tahun 1999 untuk menentukan status wilayah Timor Timur. Kasus ini menjadi sorotan publik dan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dilakukan. Telah dicoba penyelesaian melalui Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, akan tetapi masalah ini tak kunjung selesai. Pada tahun 2004 Indonesia dan Portugal menyetujui untuk memulai usaha bilateral dalam bentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Secara garis besar, Komisi ini berfungsi mewujudkan rekonsiliasi melalui pengungkapan fakta kebenaran mengenai pelanggaran HAM yang dilaporkan, mengeluarkan laporan yang meluruskan persepsi mengenai catatan sejarah bersama dari pelanggaran HAM yang dilaporkan terjadi pada masa itu, serta merumuskan cara-cara dan rekomendasi langkah-langkah untuk dapat menyembuhkan luka lama terkait kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. Apabila dibandingkan dengan Komisi-komisi sebelumnya, yaitu KPP-HAM yang lebih mengutamakan penuntutan melalui persidangan dan KKR yang tidak sukses menjalankan proses rekonsiliasi setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR dinyatakan tidak berkekuatan hukum melalui judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, KKP dapat dikatakan cukup berhasil menerapkan prinsip penyelesaian sengketa secara damai terkait pelanggaran HAM.

---

Among the common principles in settlement of international disputes known to the international public is the principle pacific settlement of disputes, which can be found in Article 1 of 1907 Hague Convention. The principle of pacific settlement of disputes often becomes troublesome in its application, particularly regarding cases of violations of human rights. The hardest factor in the enforcement of human rights comes from difficulties in recognizing the perception of human rights itself and other things that could hamper the enforcement of human rights in a country, like the principle of sovereignty and the principle of non-intervention. Lately, the enforcement of human rights has been regarded as an international importance and has become an international responsibility. Hence, countries can no longer claim that a matter of human rights violation lies solely within its domestic jurisdiction. One of the key cases in Indonesia is the series of human rights violations that happened in East Timor during and after the public consultation held in 1999 to determine the status of the region. The case came under the public spotlight and there had been many attempts to settle the dispute as soon as possible. There have been attempts of dispute settlement through an ad hoc human rights trial body and through Commission of Truth and Reconciliation, but both attempts did not succeed. In 2004, Indonesia and Timor Leste agreed upon starting a bilateral attempt in the form of the Commission Of Truth And Friendship. In a glance, the Commission strived to promote reconciliation through the establishment of a report to clear up the misperceptions concerning the history of the violations of the human rights that had happened in the past, also to formulate ways and recommend steps to be taken in order to heal the wounds of the past, regarding the said violations of human rights. In comparison to previous Commissions, namely KPP-HAM which strived for prosecution through trial and KKR which failed to carry out its mandates, after Law Number 27 of 2004 regarding KKR was deemed no longer valid after a verdict by the Constitutional Court. CTF has been thought to be quite successful in applying the principle of pacific settlement of disputes in regard of violations of human rights."

"Penulisan tesis ini memfokuskan pada pembahasan tentang Mobilisasi dan Demobilisasi Forgzas Armadas da Libertagéo Nacional de Timor Leste-Tentara Pembebasan Nasional Timor Timur: Sayap militer dalam perjuangan Kemerdekaan Umor Timur Tahun 1975-2000. Peneiitian ini dimaksudkan untuk dapat menjeiaskan pembentukan FALINTIL sebagai respon terhadap pergolakan politik antara partai-partai politik dan pembubaran FALINTIL yang bertujuan membangun sebuah miiiter professionai. Pergeseran orientasi Tropas dari sebuah institusi militer apolitik menuiu peran politik. Pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah mengapa Tropas dan anggota Fretiiin dapat menyatukan misi perjuangan dalam FALINTIL dan mengapa pasca kemerdekaan FALINTIL harus dibubarkan ? 4Untuk menganalisis persoaian diatas, teori yang digunakan adalah teori nasionalisme, dekolonisasi dan teori kelompok kepentingan dan teori profesionalisme militer. Teori ini akan membantu penuiis dalam menganalisis dan mengamati dinamika poiitik yang melatarbelakangi mobilisasi dan proses demobilisasi FALINTIL. Kemudian metodoiogi yang digunakan agialah diskriptif kuaiflatif dan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan Iibraiy research.Dari hasil penelitian ini menunjukkan kecenderungan bahwa kelahiran FALlNTiL diawali oleh terbentuknya sebuah komisi kemanusiaan antara Fretilin dan Apodeti yang berfungsi membantu rakyat yang mengalami pendentaan akibat kudeta UDT. Dari komisi kemudian adanya intervensi kepenlingan Fretiiin yang dibawah oleh elit komisi kemanusiaan ini. Daiam konsep-konsep tentang tentara profesional tentara secara doktriner memiliki suatu misi yang lebih iintas golongan baik itu poiitik, agama maupun keiompok-kelompok kepentingan. Tropas tampaknya berusaha melaksanakan doktrin netralitas tentara itu tetapi naluri nasionalisme Timories-nya sulit untuk dihilangkan. Dalam kondisi politik seperli ini, usaha unluk mengajak para pimpinan partai politik bermusyawarah dalam penyelesaian masaiah Timor Timur mengalami kebuntuhan. Sedangkan di sisi Iain kekerasan UDT yang dimulai tanggai 11 Agustus 1975, terus berianjut sampai 19 Agustus 1975 di seiuruh kota Dili dan Baucau. Melihat realitas ini sebagai Timories, kecenderungan bangkitnya nasionalisme untuk memerdekaan Timor Timur mengantarkan para anggota Tropas menentukan pilihan untuk meiakukan kontra kudeta terhadap UDT. Jadi, ketika terjadi kontra kup tanggal 20 Agustus 1975 menandai mobilisasi (Iahirnya) FALiNTIL secara fungsionai yang merupakan penyatuan antara kekuatan Tropas dan para anggota Fretilin. Dengan demikian kecenderungan keberpihakan Tropas terhadap Fretilin disebabkan oleh faklor-faktor sebagai berikut ; keadilan tidak ditegakan dalam penyeiesaian masalah Timor Timur. Keberpihakan pemerintah Portugal terhadap UDT memberikan jastiiikasi kepada Tropas untuk mengambii Iangkah-Iangkah politik terhadap UDT. Proses dekolonisasi yang terjadi di daerah-daerah koloni Portugal seperti di Anggoia, Mozambique, Guena Bisau memberikan pelajaran poiitik yang berharga bagi kebangkitan nasionaiisme di kalangan Tropas.Meningkatnya tingkat kekerasan yang dilakukan oleh UDT terhadap Fretilin selama kudela semakin menciptakan opini dan persepsi anggota Tropas yang negatif terhadap UDT. Fenornena ini berimpiikasi pada munculnya konsoiidasi Tropas untuk menghadapi kekuatan UDT yang didukung Poiisi Portugal. Dan faktor terakhir yang ikut mewarnai keberpihakan politik Tropas adalah peraaudaraan kandung antara Rogerio Lobato sebagai Panglima Tropas dan Nicolao Lobato sebagai Wakil ketua Fretilin, ikut menentukan pembelaan politik Tropas bagi Fretilin. Jadi kedekatan secara psikologis dan biologis mengantarkan ke1ompok Tropas untuk me1akukan pembelaan politik terhadap kepentingan politik Freti|in_ Sedangkan demobilisasi FALINTIL di lakukan atas dasar sebuah keinginan mulia yakni membangun militer yang profesional dan tidak mengintervensi ruang publik seperti bisnis dan poIitik_ Kemudian ketegangan politik dalam inlemal FAUNTIL berdampak pada gesekan kepentingan antar faksi-faksi politik dalam FALINTIL serta ketldakjelasan keanggotaan FALINTIL menjadi penyebab utama demobilisasi FALINTIL."

"Dibalik kertas adalah film tentang hutan tanaman industri yang juga dikenal sebagai HTI. Film ini ditujukan untuk ribuan masyarakat adat dan masyarakat lokal di seluruh Indonesia, yang lahannya berdekatan atau berada di dalam wilayah konsensi HTI, atau di wilayah di mana izin baru HTI direncanakan.Film ini bedasarkan suara-suara masyarakat dari 8 komunitas di Papua, Sumatra Utara, Riau dan Jambi, yang telah kehilangan sebagian atau semua tanah leluhur mereka untuk dijadikan HTI. Kita akan mendengar dampak yang sudah mereka alami terkait ekonomi, kampung, air, budaya, bahan pangan serta hak-hak atas tanah mereka. Film ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat mengorganisir diri untuk menghadapi tantangan tersebut."