Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The book presents the results from the uranium mining and hydrogeology conference (UMH VI) held in September 2011, in Freiberg, Germany. The following subjects are emphasised, uranium mining, phosphate mining and uranium recovery. Cleaning up technologies for water and soil. Analysis and sensor for uranium and radon and modelling."

"Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu kegiatan usaha yang menguras sumber daya alam yang begitu masif dan memiliki dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi. Sebagai upaya untuk mendorong akan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dikendalikan agar terselenggaranya fungsi pelestarian lingkungan hidup maka dikenalkanlah kebijakan hukum instrumen ekonomi lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut belumlah dianggap ideal bagi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) diaturlah berbagai instrumen ekonomi lingkungan di sektor pertambangan mineral dan batubara, yaitu pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan yang mengembangan dan memanfaatkan batubara, seperti untuk Dimethyl Ether (DME) dan Synthetic Natural Gas (SNG). Selain itu, diatur pula mengenai pengenaan pertambangan batubara sebagai barang kena pajak penghasilan (PPN) 10% (sepuluh persen). Penelitian ini melakukan kajian terdapat pelaksanaan kebijakan instrumen ekonomi lingkungan setelah ditetapkan UU CK dengan studi kasus di PT Bukit Asam Tbk. Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji efektifitas kebijakan instrumen ekonomi lingkungan. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan analisis data deksriptif-analitis. Hasil penelitian ini pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan yang mengembangan dan memanfaatkan batubara dan pengenaan pertambangan batubara sebagai barang kena pajak penghasilan (PPN) 10% (sepuluh persen) belum efektif, serta PT Bukit Asam hanya menerapkan sebagian instrumen ekonomi lingkungan model perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan, dan insentif/disinsentif.

---

Mineral and coal mining is one of the business activities that drains natural resources so massively and has a high impact on environmental damage and pollution. In an effort to encourage mining and coal business activities to be controlled so that the function of environmental conservation can be implemented, a policy on environmental economic law instruments was introduced in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, the environmental economic instruments in the law are not yet considered ideal for sustainable mineral and coal mining business activities, so Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK) regulates various environmental economic instruments in the mineral and coal mining, namely the imposition of a 0% (zero percent) royalty for mining business actors who develop and utilize coal, such as for Dimethyl Ether (DME) and Synthetic Natural Gas (SNG). In addition, it also regulates the imposition of coal mining as income taxable goods (VAT) 10% (ten percent). This study examines the implementation of the environmental economic instrument policy after the CK Law was enacted with a case study at PT Bukit Asam Tbk. The purpose of this study was to examine the effectiveness of the environmental economic policy instrument. This research method is a qualitative method with descriptive-analytical analysis of the data. The results of this study are the imposition of 0% (zero percent) royalties for mining business actors who develop and utilize coal and the imposition of coal mining as income taxable goods (VAT) 10% (ten percent) has not been effective, and PT Bukit Asam only applies some economic instruments. environmental development planning model and economic activity, environment, and incentives/disincentives."

"Produk pertambangan bersifat tidak terbarukan dan industri pertambangan memiliki risiko dan dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan kegiatan industri lainnya. Industri pertambangan akan tetap ada selama masih ada perkembangan peradaban kehidupan manusia. Kesenjangan dalam penerapan Good Mining Practice (GMP) pada kegiatan pertambangan menjadi akar permasalahan penyebab dan kompleksitas dampak terhadap lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis SWOT, dan analisis AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sudah sudah memiliki dokumen kebijakan lingkungan. Upaya untuk mencapai target kebijakan tersebut dengan melakukan program pengelolaan risiko lingkungan berdasarkan dokumen Amdal yang dipadukan dengan RKAB, yang merupakan program kerja tahunan yang disetujui KESDM. Perusahaan melakukan evaluasi program pengelolaan lingkungan dengan berpartisipasi dalam program Proper yang dilaksanakan oleh KLHK. Meskipun hasil Proper memperlihatkan hasil yang baik dengan kategori Biru, namun masih ada yang harus ditingkatkan dalam hal kebijakan lingkungan dan strategi perusahaan untuk mencapai target yang ditetapkan. Kesimpulan penelitian ini bahwa perusahaan mempunyai kekuatan dan peluang untuk meningkatkan pengelolaan risiko lingkungan, dengan membuat kebijakan lingkungan yang melibatkan manajemen puncak, melakukan rekrutment tenaga ahli lingkungan hidup yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi yang sesuai, dan membuat rencana kerja pengelolaan lingkungan tahunan.

---

Mining products are non-renewable and a mining industry has relatively higher risk and a greater environmental impact than carrying out other industry. However, mining will continue to exist as long as there is the development of human civilization. The gap in the application of Good Mining Practice (GMP) to mining activities is the main root cause of the magnitude and complexity of the impact on the environment. The method used in this research is descriptive analysis, SWOT analysis and AHP analysis. The results of the study indicate that the company already has an environmental policy. Efforts to achieve this policy target are carried out by carrying out an environmental management program based on the EIA document combined with the RKAB, which is an annual work program approved by the MEMR. The company evaluates environmental management programs by participating in the Proper program implemented by the Ministry of Environment and Forestry. Even though the Proper results show good results in the Blue category, there is still something that needs to be improved regarding environmental policies and company strategies to achieve the set targets. The conclusion of this study is that companies have strengths and opportunities to improve environmental risk management by developing environmental policies that involve top management, recruiting environmental experts with appropriate educational backgrounds and competencies, and making annual environmental management work plans."

"Tidal marsh restoration provides the scientific foundation and practical guidance necessary for coastal zone stewards to initiate salt marsh tidal restoration programs. The book compiles, synthesizes, and interprets the current state of knowledge on the science and practice of salt marsh restoration, bringing together leaders across a range of disciplines in the sciences (hydrology, soils, vegetation, zoology), engineering (hydraulics, modeling), and public policy, with coastal managers who offer an abundance of practical insight and guidance on the development of programs."

"Skripsi ini membahas mengenai perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut tujuannya adalah penelitian problem solution, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut ilmu penerapannya adalah penelitian monodisipliner. Simpulan dari penelitian ini ialah kebijakan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan Indonesia saat ini telah diatur oleh masing-masing sektor, yaitu pertambangan dan kehutanan, serta berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan pertambangan legalitasnya sudah ada kepastian hukum yaitu Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terkait desentralisasi dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait peran pemerintah daerah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan. Akan tetapi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada prakteknya masih menghadapi beberapa kendala perizinan pertambangan terutama dalam perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan Kabupaten Tuban, antara lain mengenai kompensasi lahan dan perbedaan prinsip di dalam penafsiran Bupati Kabupaten Tuban dalam pemberian izin. Hasil penelitian menyarankan kedepannya diharapkan penerapan pola perizinan sebagai pola pengusahaan pertambangan, seharusnya di tunjang oleh administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dan diharapkan Pemerintah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik dengan cara mengatur seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan negara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sehingga kekayaan alam di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

---

This mini thesis discusses about the licensing and implementation of limestone mining in forest areas by PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. This type of research is used by species normative research, according to the research purpose is problem solution, according to its application is the focus of research problems, and according to science is the application of research monodisipliner. The conclusion of this study is, mining policy in Indonesia's forest area has been regulated by each sector which is mining sector and forestry sector, and by the authority of the local government in granting mining licenses legally existing rule of law which is Article 1 paragraph (7) of Law Number 32 Year 2004 about Regional Government especially about Decentralization and Article 37 of Law Number 4 of 2009 about Mineral and Coal mining related role of local government that provides Mining Permit. However PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. in practice still faces some obstacles, especially in the mining permitting and licensing activities limestone mining in the forest area of Tuban, which is the principle of compensation for land and differences in the interpretation of the Tuban district Mayor in giving permission. The results suggest the future is expected adoption pattern as patterns mining business licenses, should be supported by public administration and better public services and more legal certainty. And the government is expected to run well the government functions by regulating all mining activities in Indonesia for the welfare state in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, so the benefit from natural resources in Indonesia can be felt by the people of Indonesia."