Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan penduduk DKI Jakarta yang semakin pesat mengakibatkan kurang terpenuhi kebutuhan hidup bagi penduduknya sacara layak. Karenanya perlu dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan kota di sekitar Jakarta secara terencana dan terarah. Di samping untuk meningkatkan pembangunan daerah Jakarta, juga guna mengurangi arus urbanisasi yang memusat di Jakarta. Berdasarkan instruksi Presiden No. 13 bulan Juli 1976, diadakanlah pengembangan wilayah Jabotabek untuk meringankan tekanan penduduk Jakarta yakni dengan cara membina pola pemukiman perkotaan dan penyebaran kesempatan kerja. Salah satu dari wilayah pengembangan kota tersebut adalah Kabupaten Bekasi, mengingat wilayah ini memiliki potensi untuk berkembang. Hal ini sesuai dengan permasalahan penelitian ini, yakni tentang: pelaksanaan pembinaan kota Bekasi, masalah - masalah yang terdapat dalam pengembangan kota Bekasi, dan pengaruh fungsi Bekasi sebagai kota penyangga terhadap arus urbanisasi ke Jakarta. Pemenuhan data lapangan secara kualitatif dilakukan selama 20 hari didua daerah yang signifikan dengan permasalahan penelitian ini yakni di wilayah Kotip Bekasi sebagai kawasan pemukiman yang heterogenitasnya lebih tinggi dibanding pemukiman lainnya dan Kecamatan Cibitung sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Bekasi. Sedangkan untuk jenis penelitian ini adalah deskriptif-eksplanasi dengan penarikan sampel secara purposive. Letak kabupaten Bekasi terlihat cukup strategis (dekat dengan Ibu Kota Jakarta), sehingga Bekasi mendapat tanggung jawab siabagi kota penyangga bagi Jakarta. Sebab itu kini Bekasi menyediakan fasilitas pemukiman dan lahan pekerjaan di bidang industri yang dapat dimanfaakan bagi penduduk Jakarta. Akibatnya tingkat migrasi dan heterogenitas penduduk Bekasipun tinggi, sehingga membawa berbagai masalah. Meskipun banyak permasalahan yang dihadai, Bekasi sejauh ini telah mampu menjalankan perannya sebagai kota penyangga dalam memenuhi kebutuhan pemukiman. Sedangkan untuk menyediakan lahan pekerjaan, Bekasi hanya memberi kesempatan kepada para urban untuk memilih bekerja di Bekasi. Bila pembinaan kota Bekasi untuk pemukiman dan industri tidak diperhatikan, maka tak heranlah dapat menimbulkan berbagai masalah. Dan dapat mengakibatkan para urban yang datang (dari Jakarta) kembali keasalnya. Akhirnya bisa saja kelak Bekasi bukan lagi sebagai daerah penyangga tetapi menjadi daerah batu loncatan bagi urbanisasi ke Jakarta."

"Beberapa perkembangan yang terjadi dalam ruang kota dapat dilihat dari sebuah sudut pandang sebagai usaha mendekorasi kota. Keberadaan ornamen dan dekorasi dapat meningkatkan kualitas visual dan fungsi sebuah lokasi, serta meningkatkan legibility dan imageability kota.Akan tetapi ornamen dan dekorasi masih dipandang sebagai elemen estetik semata yang hanya memiliki peran dekoratif sehingga keberadaannya dalam ruang kota tidak dipandang sebagai kebutuhan penting.Skripsi ini mencoba mengkaji peran ornamen dan dekorasi dalam meningkatkan kualitas visual, teknis dan fungsi ruang kota, serta prinsip-prinsip dalam memenuhi perannya.Dengan mengkaji peran penting omamen dan dekorasi ruang kota, diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai tingkat kepentingan keberadaan ornamen dan dekorasl dalam ruang kota. Selanjutnya dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak dalam penempatan ornamen dan dekorasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas ruang kota."

"Sebagai daerah bisnis, Ancol perlu pula menyediakan sarana yang dapat menampung kegiatan bisnis perkantoran dan perdagangan terpadu sekaligus dalam bentuk bangunan campuran. Penulisan ini dimaksudkan guna menjelaskan dasar-dasar (konsep) perencanaan dan perancangan di wilayah Ancol, di mana di dalam lahan perencanaan tersebut terdapat pusat kegiatan kota. Penulisan ini dibuat setelah gambar-gambarrencana selesai. Tanah yang 'digarap' pada kenyataannya masih berupa llahan kosong, yang direncanakan dilewati MRT sebagai alat transportasi yang utama di kawasan ini."

"Untuk membangun kota Jakarta sebagai kota masa depan khususnya pengembangan kawasan pantai Utara (Water Front City) diperlukan strategi dan kebijakan yang terpadu dari unsur-unsur terkait baik Pemerintah Daerah maupun pihak swasta serta masyarakat pantai Utara Jakarta. Gagasan pengembangan kawasan pantai Utara Jakarta telah dimulai sejak tahun 1989, namun sampai saat ini belum dapat dilaksanakan mengingat belum siap dan terkoordinasinya unsure-unsur terkait di atas. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah analisis strategi dan kebijakan pengembangan kawasan pantai Utara Jakarta yang dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi misi, strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam pengembangan kawasan Pantai Utara Jakarta. 2. Seberapa besar ketahanan kota DKI Jakarta mempengaruhi misi, strategi dan kebijakan pengembangan. Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah : 1. Menganalisis strategi dan kebijakan pengembangan kawasan pantai Utara Jakarta dan faktor-faktor mempengaruhinya. 2. Untuk memprediksi pengaruh ketahanan kota terhadap kebijakan kawasan pantai Utara Jakarta, apabila akan dilaksanakan pada saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini AHP( Analytical Hierarchy Process ) dari Thomas Saaty, yakni suatu metode yang mengukur bobot dalam menentukan pilihan dan variabel-variabel yang dianalisis. Untuk menentukan bobot tersebut telah ditentukan skala dasar, yakni suatu ukuran yang berlaku sesuai dengan prioritas-prioritas pilihan dengan berbagai kriteria. Data yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner dan wawancara terstruktur, antara lain : pada tingkat misi, data diperoleh dari para ahli perencana, pada tingkat strategi data melibatkan pihak swasta, dan pada tingkat kebijakan, kuesioner dan wawancara dengan melibatkan seluruh komponen birokrasi, pihak swasta, pengelola bandara serta tokoh masyarakat di daerah penelitian. Tujuan penelitian butir 1 diperoleh kesimpulan bahwa untuk tingkat strategi, prioritas utamanya adalah pembangunan pelabuhan ( H )dengan bobot tertinggi 0,257 (25,7%), diikuti oleh pembangunan tempat rekreasi (R) : 0,247 (24,7 %), industri (I) : 0,149 (14 ,49%), dan pengembangan ekonomi ( E ) : 0,147 (14,7 %). Sedangkan pada tingkat kebijakan yang harus diprioritaskan adalah faktor birokrasi ( B ) dengan bobot 0,096 (9,6 %) diikuti oleh faktor pendanaan keuangan ( U) : 0,062 (6,2 %) dan prasarana (P) : 0,043 (4,3%). Untuk tujuan penelitian butir 2 diperoleh kesimpulan bahwa gatra ketahanan kota yang paling berpengaruh dan perlu ditingkatkan untuk kesuksesan strategi dan kebijakan pengembangan kawasan pantai Utara Jakarta adalah gatra ekonomi (E ) dan keamanan ( K) dengan masing-masing bobot prioritas 0,273 (27,3%) diikuti politik ( P) 0,235 (23,5 %) dan sosial budaya ( S ) : 0,218 (21,8 %). "