Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai persekongkolan tender yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat terjadi. Mengambil kasus tender penanganan jalan dan jembatan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 dimana telah diputus bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tetapi diputuskan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung (MA). Untuk membahas permasalahan ini, menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis dari Putusan KPPU No. 34/KPPU-L/2009 dan Putusan MA No. 38 K/Pdt.Sus/2012 dalam memutus perkara Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 bahwa KPPU dan MA pun masih adanya kekurangan dalam memutuskan perkara ini.

---

This thesis discusses the bid rigging which can lead to unfair competition case. Taking the case of roads and bridges tender handling Bima district, West Nusa Tenggara Fiscal Year 2009 which had been found guilty by KPPU but was found not guilty by the Supreme Court (MA). Normative study and legal-normative juridical analysis will be used to address this issue. The results of this study is an analysis of the Commission's Decision No. 34/KPPU-L/2009 and MA No 38 K/Pdt.Sus/2012 in deciding the case Tender Management Roads and Bridges Sector Bima Highways Department of Public Works Bima district, West Nusa Tenggara Fiscal Year 2009 that the Commission and the MA is still wrong in deciding this case."

"Saat ini kondisi lalu lintas perkotaan di Surabaya menderita kronis dan kemacetan yang parah, pembanguanan jaringan jalan tol khususnya di daerah timur Kota Surabaya sangat dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang paling optimum pada jalan tol Bandara Juanda-Tanjung Perak. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi atau studi kepustakaan yang bersumber dari catatan, jurnal, buku, laporan dan lain sebagainya guna mendukung dan memperkuat penelitian ini. Hasil penelitian ini didapatkan skema kerjasama pemerintah swasta yang optimum adalah BOT dengan dukungan pemerintah dalam hal pembiayaan untuk pengadaan tanah.

---

Currently urban traffic conditions in Surabaya suffering chronic and a severe jams, pembanguanan toll road network especially in the eastern city of Surabaya is necessary. The purpose of this study was to search for Public Private partnership scheme (PPP) is the most optimum at toll road Juanda Airport- Tanjung Perak. Methods to be used in this study is the analysis descriptive of qualitative based on the data obtained. The data was collected by the method of documentation or the literature study are sourced from the records, journals, books, reports and others to support and strengthen this study. Results of this study found Public Private partnership scheme the is optimum BOT with government support in terms of financing for land acquisition."

"Pertumbuhan Kota Jakarta yang sangat pesat sebagai akibat urbanisasi menimbulkan permasalahan dalam penyediaan infrastruktur kota Maraknya kawasan-kawasan permukiman di hinterland Kota Jakarta semakin menambah beban pemerintah kota dalam menyediakan prasarana permukiman sehingga penanganan prasarana menjadi lambat dan tidak jelas skala prioritasnya. Jalan lingkungan permukiman, yang menjadi kewenangan pemerintah kota, merupakan salah satu prasarana yang sering dikeluhkan warga penanganannya. Sebagai respon atas kurang optimalnya kinerja pemerintah dalam menangani jalan lingkungan permukiman, muncullah pola-pola pembiayaan dengan prinsip fee for service di beberapa daerah dengan menarik dana dari masyarakat pengguna jalan. Hal ini memicu bentuk partisipasi masyarakat di Kompleks Perumahan Bali View, Ciputat Kab. Tangerang (yang dibangun oleh pengembang) dengan membentuk pengelolaan lingkungan terpadu dan tidak tergantung lagi kepada Pemerintah. Melihat karakteristik permukiman yang berbeda, dicoba untuk meneliti kemungkinan pemeliharaan jalan lingkungan permukiman di Kelurahan Tebet Timur Jakarta Selatan dengan berbasis partisipasi masyarakat. Hasil peneiitian menunjukkan, bahwa pemeliharaan jalan lingkungan permukiman dapat diterapkan di Kelurahan Tebet Timur berdasarkan pertimbangan kemauan dan motivasi masyarakat berpartisipasi, willingness to pay, kemampuan pendanaan dan dukungan perangkat masyarakat seperti Dewan Kelurahan. Selain itu penelitian ini juga menghasilkan simulasi biaya yang harus ditanggung masyarakat setiap bulan jika pengelolaan tersebut diterapkan. Dari hasil penelitian, besar biaya yang harus ditanggung masyarakat sangat terjangkau dan masih dibawah rata-rata pengeluaran perbulan dan ability to pay masyarakat. Di akhir studi, penelitian ini merekomendasikan suatu mekanisme pemeliharaan jalan permukiman yang melibatkan pemerintah, dewan kelurahan dan partisipasi masyarakat. Dengan mekanisme ini, diharapkan beban Pemerintah Kota Jakarta untuk penanganan jalan lingkungan permukiman dapat dikurangi.

---

The rapid growth of Jakarta as the result of urbanization had caused some problems in providing urban infrastructures. The thriving settlement areas in hinterland Jakarta brought more burdens to the City Government in providing settlement facilities so as the infrastructure provision ran slowly and not clearly prioritized. The settlement road that is under the authority of the city government is one example of infrastructure that is often being complained by the citizen. As the response to the failure of the government in dealing with settlement roads, some funding patterns emerged with the principle of fee for service in some areas by attracting fund from the road users. This triggered the community participation in Bali View Complex, Ciputat, Tangerang Regency (constructed by developer) by founding an integrated area maintenance and not depended on the government.

Viewing the different characteristics of settlements, it is tried to research the possibility of settlement road maintenance in Kelurahan Tebet Timur, Jakarta Selatan based on community participation. The result of the research revealed that the settlement road maintenance can be applied in Kelurahan Tebet Timur, Jakarta Selatan based on willingness and motivation of the community to participate or willingness to pay with community based participation, the financial capacity and support of community apparatus such as Kelurahan Council. Besides, this research also provides cost simulation that should be paid by the people every month during the implementation of the maintenance.

From the research, the amount of money should be paid by the citizen is affordable and still under average monthly expenditure and the community's ability to pay. At the end of the study, this research recommends a mechanism of settlement road maintenance that involving the Government, Kelurahan Council, and community participation. With this mechanism, it is expected that the burden of Jakarta City Government to deal with settlement road could be reduced."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi proses penerapan PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi pada jalan tol dan kendala dalam penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kontrak konsesi jasa disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah sesuai dengan PSAP 16 yang mulai berlaku efektif pada tahun 2022.  Penelitian ini penting dilakukan karena aset konsesi jasa khususnya jalan tol bernilai besar sehingga potensi kesalahan penyajian akuntansi dapat mempengaruhi opini Laporan Keuangan Kementerian PUPR maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus atas perjanjian konsesi jasa jalan tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesulitan pada empat dari lima proses penerapan PSAP 16 yang dapat menjadi kendala pada penyajian PSAP 16 di laporan keuangan dan kendala tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbaikan pada proses penerapan PSAP 16 dalam mengatasi kendala penyajian nilai pada laporan keuangan dan tindak lanjut penyelesaian temuan BPK RI atas pencatatan akuntansi konsesi jasa jalan tol sesuai dengan PSAP 16 dengan pengembangan sistem akuntansi untuk pencatatan aset konsesi jasa secara terintegrasi, optimalisasi pengendalian intern untuk memisahkan porsi belanja barang dan modal, serta mekanisme pengukuran penggunaan alokasi anggaran dan penatausahaan aset konsesi jasa sehingga dapat menyajikan aset konsesi jasa sesuai substansi ekonomi.

---

This research aims to evaluate the process of implementing PSAP 16 Service Concession Agreements - Grantor on toll roads and the obstacles in implementing accounting under applicable regulations. Service concession arrangements are presented and disclosed in government financial reports under PSAP 16 which has been effective since 2022. This research is important to carry out because service concession assets, especially toll roads, have great value so the potential for accounting misstatements to occur can influence the opinion of the Ministry of Public Works and Housing's Financial Report and even the Financial Report of Central Government. The research method used is a qualitative method using a case study approach on toll road service concession agreements at the Ministry of Public Works and Housing. The research results showed that there were difficulties in four out of the five PSAP 16 implementation processes which caused several obstacles in presenting PSAP 16 in financial statements and obstacles related to completing audit findings. The implications of this research are expected to provide improvements to the process of implementing PSAP 16 in overcoming obstacles in presenting value in financial reports and follow-up to the completion of BPK RI's findings regarding accounting for toll road service concessions under PSAP 16 by developing an integrated accounting system for recording service concession assets, optimization of internal control to separate the portions of operational and capital expenditure, as well as adequate measurement mechanisms for the use of budget allocations and administration so the service concession assets can be presented according to their economic substance."