Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota-kota besar di Indonesia, terutama di Jabotabek cenderung mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini semakin membuat lahan untuk transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV semakin terbatas, bahkan saat di Jakarta tidak diperbolehkan lagi membangun SUTT. Hal ini dapat diatasi dengan membangun Saluran kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150kV. Di sisi lain, terdapat instalasi eksisting di bawah tanah sehingga penggelaran SKTT harus disesuaikan pada suatu kedalaman, agar tidak saling bersinggungan dengan instalasi tersebut.Kajian ini membahas hubungan kuat hantar arus (KHA) SKTT 150 kV terhadap penggelaran pada kedalaman 1-10 meter dengan referensi KHA pada permukaan tanah (0 meter) dengan menggunakan metode analisis statistik, NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate Return) dan PBP (Payback Period) pada data yang diperoleh dari spesifikasi pabrikan, beberapa kontrak konstruksi, dan persetujuan gambar konstruksi. Hasil dari penelitian ini, yakni dengan asumsi pada operasi 1 sirkit kabel trefoil dengan panjang sirkit 5,022 km di dalam tanah dengan resistivitas termal ρT = 1 K.m/W (sesuai menurut kondisi garansi pabrikan), dalam periode ekonomis 40 tahun menunjukkan bahwa dengan ANOVA (menggunakan tingkat nyata/taraf signifikansi α = 5%), tidak terdapat perbedaan signifikan ratarata kuat hantar arus (KHA) terhadap setiap level kedalaman penggelaran pada 3 kabel uji pada setiap kelompok dimensi kabel (1000mm2 dan 2000 mm2). Namun, terdapat perbedaan signifikan rata-rata selisih nilai KHA di setiap level kedalaman tanah terhadap KHA di permukaan tanah pada kabel uji 1000mm2, walaupun tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata persentase KHA kabel di setiap level kedalaman terhadap KHA di permukaan tanah untuk seluruh kabel uji. Secara keekonomian, dari level kedalaman 1-10 meter diperoleh estimasi NPV berkisar dari Rp 768 milyar sampai dengan Rp 534 milyar untuk kabel uji 2000mm2 dan berkisar dari Rp 574 milyar sampai dengan Rp 410 milyar untuk kabel uji 1000mm2. Terlihat bahwa kedalaman penggelaran berpengaruh lebih signifikan terhadap NPV kabel 2000mm2 daripada NPV kabel 1000mm2. IRR cenderung tidak berbeda untuk seluruh kabel uji, yakni antar 23% sampai dengan 18% (masih di atas MARR yang ditentukan, yakni 5,27%) sehingga investasi dalam kondisi ini masih dapat dinyatakan layak. PBP untuk seluruh kabel uji cenderung tidak berbeda, yakni 5 tahun untuk kedalaman 1-3 meter, dan 6 tahun untuk kedalaman 4-10 meter. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai karakteristik umum teknis dan ekonomis untuk mendukung perencanaan umum jangka panjang instalasi SKTT 150 kV menggunakan kabel 1000mm2 dan 2000mm2 di area Jabodetabek.

---

In Indonesia big cities, especially in Jabodetabek region, it tends has high-density of population. This affects on lack of land availability for 150 kV over-head line (OHL) transmission, even there is unavailability to erect OHL circuit in Jakarta due to the local government regulation. To overcome this, underground cable (UGC) transmission could be a solution. However, there are existing installations laid on the ground, consequently, UGC as the later installation one should be adjusted on the safe burial depth to avoid collision with the existing installations.

This paper discusses on relation of ampacity (current carrying capacity) of 150 kV High-Voltage UGC transmission at different common cable cross-section sizes applied in Jabodetabek region to its laying at 1 to 10 meter-depth referring to the ampacity value at the land surface laying (0 meter-depth) using statistics, NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate Return) and PBP (Payback Period) analyses by data from cable manufacturer specifications, construction contracts, and approval drawings.

This results that presumed on 1 circuit (cct) operation of 5,022 km cable in buried soil with the thermal resistivity ρT = 1 K.m/W , within 40 years at the manufacturer guarantee conditions showed that by ANOVA (using significance level, α = 5%) there is no significance of current carrying capacity (CCC) average against each of depth of burial among 3 cable tests of each dimension. However, there is a significant difference of on-buried to on-surface absolute Ampere value among 1000mm2-cable samples, even though the percentage of on-buried CCC differences against on-surface CCC value is relatively similar.

In economics, the NPV of are ranged from Rp 768 billions to Rp 534 billions for 2000mm2-cable and from Rp574 billions to Rp 410 billions for 1000mm2-cable. From those ranges, it shows that depth of burial affects more significant to the 2000mm2 cable NPV than that is 1000mm2 ones. The IRR tends to be typical for whole of the cable samples which is ranged from 23% to 18% (above determined MARR 5.27%) which means that an investment is still feasible on this condition. The PBP is also typical, which is 5 years for 1 to 3 meters depth of burial and 6 years for 4 to 10 meters depth. This may be used as a general technical and economical characteristics of UGC 1000mm2 and 2000mm2 installations in Jabodetabek region in order to support plan and/or to build government policies regarding its long-term installation planning."

"Jakarta, kota metropolitan dengan kepadatan 16.158 orang per km² (BPS, 2022), membutuhkan solusi transportasi yang efisien seperti Mass Rapid Transit (MRT) berbasis rel. MRT dinilai aman, nyaman, ramah lingkungan, dan tepat waktu. Pembangunan stasiun kereta bawah tanah yang baru dimulai di Indonesia memerlukan dinding diafragma (D-wall) sebagai struktur penahan tanah. Proses desain dan konstruksi D-wall ini membutuhkan insinyur dengan etika dan profesionalisme tinggi untuk mengatasi tantangan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tahapan dan tantangan desain serta konstruksi dinding diafragma stasiun bawah tanah, dan mengkaji penerapan K3, kode etik, serta etika profesi insinyur dalam proses tersebut. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan mendalam mengenai kompleksitas pembangunan D-wall pada proyek MRT Jakarta Fase 2 dan menekankan pentingnya etika profesi serta standar K3 dalam industri konstruksi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kualitas desain dan konstruksi infrastruktur transportasi bawah tanah di Indonesia.

---

Jakarta, a metropolitan city with a population density of 16,158 people per km² (BPS, 2022), requires efficient transportation solutions such as Mass Rapid Transit (MRT) based on railways. MRT is considered safe, comfortable, environmentally friendly, and punctual. The construction of underground train stations, newly initiated in Indonesia, necessitates the use of diaphragm walls (D-walls) as soil retaining structures. The design and construction process of these D-walls require engineers with high ethics and professionalism to address the existing challenges. This study aims to understand the stages and challenges of designing and constructing diaphragm walls for underground train stations, and to examine the implementation of occupational safety and health (K3), ethical codes, and professional ethics among engineers in this process. The research results are expected to provide in-depth insights into the complexity of D-wall construction in the MRT Jakarta Phase 2 project and emphasize the importance of professional ethics and K3 standards in the construction industry. Thus, this research contributes to improving the quality of design and construction of underground transportation infrastructure in Indonesia."

"Pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kebutuhan gas masyarakat Kota Depok terus meningkat. Namun, infrastruktur gas di Kota Depok masih belum memadai padahal di Kota Depok terdapat pipa transmisi dan distribusi gas. Karena itu diperlukan pengembangan infrastruktur gas di Kota Depok untuk mendorong pemanfaatan gas secara lebih luas. Tujuan penyusunan skripsi mi adalah untuk menghasilkan suatu rancangan sistem perpipaan distribusi gas di Kota Depok. Perancangan sistem distribusi gas ini dimulai dengan pengumpulan data teknis dan data suplai-permintaan gas di Kota Depok, dilanjutkan dengan analisis data, pembuatan rute, simulasi dengan piranti lunak, perhitungan keekonomian serta analisis dampak sosial dan lingkungan. Standar desain yang digunakan dalam perancangan sistem perpipaan distribusi gas ini adalah ASME B31.8-1995. Kondisi optimal dari rancangan dicari dengan melakukan simulasi menggunakan piranti lunak Piping Systems FLUID FLOW versi2.1. Kebutuhan gas Kota Depok hingga tahun 2025 mencapai 3,51 MMSCFD. Dari simulasi, diperoleh panjang total rute altematif A sebesar 118,29 km dan panjang rute altematif B sebesar 127,86 km. Diameter pipa polyethylene yang digunakan berkisar antara 63 mm sampai 280 mm. Tekanan suplai gas yang digunakan adalah 8 barg dengan batasan tekanan minimum ditetapkan sebesar 500 mbarg dan kecepatan gas maksimum sebesar 100 ft/s. Pada altematif A, diperoleh tekanan gas terkecil sebesar 585 mbarg dan kecepatan gas terbesar sebesar 79,75 ft/s, sedangkan pada altematif B diperoleh tekanan gas terkecil sebesar 553 mbarg dengan kecepatan gas terbesar sebesar 78,82 ft/s. Total biaya investasi yang telah ditambahkan dengan bunga untuk altematif A mencapai US$ 12,14 juta sedangkan untuk altematif B mencapai US$ 11,89 juta. Pada kasus dasar dimana margin harga jual gas ditetapkan sebesar 3$/MMBtu, didapat NPV pada tahun 2025 untuk altematif A sebesar US$ 0,57 juta dengan IRR 12,95%, payback period 7,6 tahun, dan rasio B/C 1,68. Sementara altematif B, NPV sebesar US$ 0,73 juta dengan IRR 13,23%, payback period 7,5 tahun, dan rasio B/C 1,63. Dilihat dari parameter-parameter tersebut, kedua altematif layak dibangun secara ekonomi."

"Penggunaan bahan bakar gas perlu mendapat perhatian mulai saat ini mengingat cadangan minyak bumi tidak lama lagi akan habis dan bahan bakar gas menawarkan keramahannya terhadap lingkungan. Salah satu pemanfaatan bahan bakar gas adalah untuk gas kota. Gas kota memang lebih praktis dalam penggunaannya dibandingkan dengan bahan bakar gas lain seperti elpiji, di samping harganya lebih ekonomis. Akan tetapi penggunaannya masih terbatas karena terbatas pula sarana perpipaan untuk medistribusikannya. Oleh karena itu, pembangunan sarana tersebut menjadi panting. Untuk membuat sistem perpipaan distribusi gas, suplai dan permintaan perlu dipertimbangkan pertama kali sebagai dasarnya. Beranjak dari dasar itu barulah dapat dibuat suatu rancangan sistem perpipaan dan selanjutnya dianalisis ke1ayakannya. Sistem perpipaan distribusi gas yang dirancang adalah sistem perpipaan distribusi gas di Jawa Tengah mengingat sarana ini belum ada dan industri-industri yang ada di sana cukup banyak. Metode perancangan secara teknis menggunakan perangkat lunak Piping Systems Fluid Flow dengn data input meliputi data permintaan, hasil survei, MapInfo, dan kondisi operasi, sehingga diperoleh ukuran pipa yang optimal. Perhitungan keekonomian menunjukkan bahwa investasi dan kelayakan dari pembangunan sistem perpipaan terutama dipengaruhi oleh panjang dan ukuran pipa. Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan, pembangunan sistem perpipaan distribusi gas di Jawa Tengah layak dengan margin minimum 1,13 US$/MMBtu"