Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas proses dan upaya Tiongkok dalam memulihkan perekonomian di Era Kepemimpinan Jiang Zemin (1989-2002) hingga terumuskannya teori `Tiga Perwakilan`( 三个代表). PascaPeristiwaTiananmen1989,keberlangsungan reformasi ekonomi Tiongkok terancam akibat menguatnya tekanan faksikonservatif yang menentang program Gaige Kaifang. Situasi itu membuat reformasi ekonomi Tiongkok terhenti dan perekonomian negara terpuruk. Adanya embargo dan kecaman internasional semakin memperburuk kondisi ekonomi Tiongkok tersebut. Upaya Jiang Zemin dalam membangun kembali perekonomian negara diantaranya dilakukan dengan mendapatkan kembali kepercayaan investor asing, membangun sektor swasta, dan internasionalisasi perdagangan Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Jiang Zemin untuk menyelaraskan kebutuhan dalam negeri dengan kondisi internasional saat itu, berhasil membawa kemajuan yang signifikan bagi perekonomian Tiongkok. Upaya-upaya tersebut kemudian mengilhami perumusan teori `Tiga Perwakilan` ( 三 个 代 表 ). Artikelini menggunakan metode sejarah untuk menganalisis dan menginterpretasikan upaya Jiang Zemin dalam memperbaiki perekonomian Tiongkok pasca Peristiwa Tiananmen tahun 1989, hingga dirumuskannya teori `Tiga Perwakilan` (三个代表) pada 2002."

"ABSTRAK Tesis ini menaklik hubungan negara dan bisnis dalam kebijakan ekonomi luar negeri China bernama BRI. Berangkat dari konsep ldquo;bina ekonomi negara rdquo; dan metode penelitian kualitatif ndash; studi kasus, penelitian ini mengafirmasi bahwa agenda konektivitas melalui BRI mengandung motif ekonomi dan politik China di Asia Tenggara. Tujuan strateginya, yaitu pendalaman hubungan kerja sama dan kontiunitas internasionalisasi. Penelitian ini menunjukkan aktor bisnis memiliki keterlibatan penting dalam penyelenggaraan bina ekonomi negara. Industri konstruksi infrastruktur dan transportasi merupakan bagian dari pengendalian tersebut. Proses penetrasi berlangsung dalam empat faktor determinan. Pertama, kebijakan BRI dijadikan sebagai program pembangunan nasional yang sesuai visi China rsquo;s Rejuvenation, sehingga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah subnasional terunifikasi. Kedua, tujuan antara pemerintah dengan aktor bisnis bersifat kompatibel. Terakhir, hubungan anatar pemerintah dengan kedua sektor industri beserta keterlibatan aktor bisnisnya menjadi direktif dan hierarkis, karena pemerintah melakukan penguasaan sistem kepemilikan, sistem manajemen perusahaan, dan struktur kepemimpinan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara berhasil mengendalikan aktor bisnis.Kata kunci: BRI, Negara-Bisnis, Bina Ekonomi Negara, Konektivitas, dan Industri Konstruksi dan Transportasi.

---

ABSTRACT This thesis examines state business relations in Belt and Road Initiative as China rsquo s foreign economic policy. Set forth from ldquo economic statecraft rdquo theory and qualitative method, this research shows that connectivity agenda through BRI have economic and geostrategic motives and interrelated in Southeast Asia. The significance of the strategy are internationalization continuity and deepening of cooperation. This research found that commercial actor as important part to implemented economic statecraft. The penetration process occupy in four determinant factors. First, BRI is positioned as national development and convergent in ldquo China rsquo s Rejuvenation rdquo , so that the relationship between the central government and subnational government is unified. Second, the intrinsic goal is compatible between government and commercial actors. Third, market structure in infrastructure construction and transportation industry sector is created by government become more concentrated and monopoly. Finally, the reporting relationship between state and commercial actors become more directive, hierarchy, and centralized, because government exercises ownership control, corporate managements, and the composition of personnels and company leader is appointed directly by government. The results of this research indicate that state has controlled actor commercial for reach economic and geostrategic aims in Southeast Asia. "

"Rencana undang-undang dasar rakyat Tiongkok yang diajukan adalah kesimpulan pengalaman sejarah perjuangan rakyat Tiongkok selama seratus lebih dan gerakan konstitusional dalam jaman modern ini. Dijelaskan pula beberapa isi pokok undang-undang dasar, dan pendapat-pendapat mengenai rencana undang-undang dasar.Sedangkan undang-undang dasar rakyat Tiongkok terdiri dari mukadimah dan empat bab. Bab pertama tentang asas-asas dasar. Bab kedua tentang susunan negara. Bab ketiga tentang hak dan kewajiban asasi warganegara. Dan bab keempat tentang bendera nasional, lambag negara, dan ibu kota."

"Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan perkembangan investasi asing di Cina pada tahun 1992-2002 serta memperoleh gambaran bagaimana pengaruh perkembangan investasi asing terhadap distribusi pendapatan penduduk Cina dalam kurun waktu 1992-2002 dengan mempertimbangkan dimensi keterbukaan Cina terhadap dunia internasional. Berdasarkan pendekatan kesejarahan yang terdiri atas analisis-analisis dan sintesis-sintesis dari perkembangan investasi asing dan tingkat pendapatan di Cina tahun 1992-2002, penelitian ini menarik hipotesis: Distribusi investasi asing yang tidak merata berpengaruh terhadap munculnya kesenjangan pendapatan penduduk antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Cina serta antara wilayah pesisir timur dan wilayah tengah dan barat Cina, oleh karena itu pemerintah Cina mengambil tindakan untuk memperkecil tingkat kesenjangan tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis. Pengujian hipotesa dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi investasi asing di Cina yang menimbulkan kesenjangan pendapatan penduduk di Cina harus ditangani dengan upaya serius dari pemerintah, bila tidak, kesenjangan pendapatan yang semakin besar akan mengancam kemajuan perekonomian negara Cina"