Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Smart contract terinspirasi dari kontrak tradisional, dimana berperan sebagai dasar hubungan bisnis. Validasi dilakukan untuk memastikan smart contract sesuai dengan kontrak tradisional. Smart contract merupakan bagian fundamental dari blockchain bernama Ethereum. Blockchain adalah ledger terdistribusi dan diamankan dengan mekanisme konsensus berdasarkan kriptografi. Smart contract adalah program komputer yang disimpan di blockchain yang memungkinkan konversi kontrak tradisional menjadi paralel secara digital, maka akan berperilaku persis seperti yang diprogram. Blockchain dikenal memiliki immutability dengan memastikan blok-blok digabungkan dengan hash yang dienkripsi dalam blockchain, sehingga tidak ada yang dapat mengganggunya. Immutability sangat dibutuhkan untuk menjamin pencatatan dapat dipercaya, karena tidak dapat dimanipulasi oleh pihak manapun. Namun, kebutuhan akan pengembangan fitur baru telah memunculkan teknik upgrade. Di sisi lain terdapat pihak yang tidak setuju apabila smart contract dapat diupgrade karena dapat merusak immutability dalam blockchain, karena melalui upgrade akan merubah perilaku dalam smart contract. Pada kasus dimana smart contract memerlukan lebih dari satu kali transaksi. Pada jeda waktu tersebut pengembang dapat mengupgrade smart contract sehingga perilaku smart contract dapat berubah, hal ini dapat merugikan pengguna. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan mekanisme upgrade yang transparan, sehingga dapat divalidasi. Pada penelitian ini mengusulkan sistem validasi smart contract untuk membantu pengguna publik memahami perilaku smart contract.

---

Smart contracts are inspired by traditional contracts, the basis for business relationships. Validation is done to ensure that smart contracts comply with traditional contracts. Smart contracts are a fundamental part of the blockchain called Ethereum. Blockchain is a distributed ledger and is secured by a consensus mechanism based on cryptography. Smart contracts are computer programs stored on the blockchain that allow the conversion of traditional contracts into digital parallels, so they will behave exactly as programmed. Blockchain is known to have immutability by ensuring that blocks are combined with encrypted hashes in the blockchain so that no one can interfere with it. Immutability is needed to ensure that records can be trusted because they cannot be manipulated by any party. However, the need for the development of new features has given rise to upgrade techniques. On the other hand, some parties disagree that smart contracts can be upgraded because they can damage the immutability of the blockchain. After all, upgrading will change the behavior of the smart contract, in cases where smart contracts require more than one transaction. During this time gap, developers can upgrade the smart contract so that the behavior of the smart contract can change, this can be detrimental to users. To overcome this problem, a transparent upgrade mechanism is needed, so that it can be validated. This study proposes a smart contract validation system to help public users understand the behavior of smart contracts."

"Pemasaran relasional dalam konteks penelitian ini berarti melihat kegiatan pemasaran sebagai kegiatan yang terencana dan saling mendukung antar seluruh komponen perusahaan untuk mencapai hubungan yang berkelanjutan dengan konsumen dalam rangka membangun kepuasan, kepercayaan dan loyalitas pelanggan, dengan melihat bagaimana ketiga komponen yang membentuk pemasaran relasional yaitu manajemen, karyawan dan nasabah saling berhubungan.Bentuk usaha yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepuasan dan kepercayaan nasabah adalah modal bagi BPR untuk berusaha. Kepuasan telah menjadi kata kunci, dimana hampir setiap bank memasukkan kepuasan nasabah sebagai bagian dari pernyataan misinya. Pengelola BPR harus dapat memuaskan nasabahnya sehingga nasabah bisa bersikap loyal dan dengan kesadaran penuh memilih untuk terus berhubungan dengan perusahaan secara relasional. Demikian juga kepercayaan (trust) nasabah terhadap bank, dimana nasabah memberikan kepercayaan kepada bank untuk menyimpan uangnya.Penelitian bcrpcrspektif nasabah ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang hubungan dan pengaruh kepuasan dan kepercayaan pada loyalitas nasabah kepada BPR dalam pemasaran relasional. Informasi yang didapat dari penelitian ini akan memudahkan pihak manajemen untuk mengambil tindakan manajerial dalam rangka membangun hubungan relasional dengan nasabahnya.Fokus penelitian adalah nasabah BPR-BPR yang terdapat di Bekasi dengan jumlah responden 252 orang, seluruhnya telah menjadi nasabah BPR selama minimal 6 bulan dan bcrtransaksi sedikitnya I kali setiap bulannya, sehingga mampu memberikan penilaian.Hubungan variabel-variabel penelitian dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS vesi 10.00 untuk melihat sampai sejauhmana hubungan yang terjadi antara indikator dengan variabelnya serta antara variabel dengan variabel lainnya."

"Tanpa terasa dua tahun lebih berlalu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permuhonan pengujian Undang-Undang (Judicial review) yang diajukan 31 (Tiga puluh satu) Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia...."

"Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dalam perkembangannya masih menghadapi banyak tantangan untuk mampu memainkan peran yang siginifikan dalam mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi berdampingan dengan peran BUMN dan perusahaan swasta. Kondisi koperasi yang demikian itu ternyata kemudian semakin memprihatinkan karena koperasi juga telah kehilangan landasan konstitusionalnya sebagai wujud asas kekeluargaan dalam susunan perekonomian Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, suatu hal yang tentu saja harus segera dikaji kembali untuk mengembalikan landasan konstitusional koperasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa."

"Open Parliament (Keterbukaan Parlemen) adalah inisiatif global yang mengintegrasikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam lembaga parlemen. Beberapa penelitian sebelumnya terkait Open Parliament, belum ada yang meneliti ketiga prinsip tersebut dalam sebuah penelitian. Lebih lanjut, jika mengaitkan nilai-nilai keterbukaan pemerintah terhadap kepercayaan publik jumlahnya masih sangat terbatas. Sehingga, dilakukan penelitian dengan tujuan menganalisis penerapan nilai-nilai Open Parliament oleh DPR RI untuk membangun kepercayaan publik. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan metode kualitatif, menggunakan data primer dari wawancara mendalam dengan berbagai unsur terkait, termasuk anggota DPR RI, Sekretariat OPI, pejabat dan pelaksana di Setjen DPR RI, serta masyarakat seperti kelompok sipil, wartawan, mahasiswa, dan peneliti. Data sekunder diperoleh dari laporan kinerja DPR RI, kajian kelompok masyarakat sipil, berita media massa, laporan PPID, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengadopsi konsep Open Parliament di Indonesia dengan dimensi transparansi (Schnackenberg dan Tomlinson, 2016), partisipasi (Sakapurnama, 2012), dan akuntabilitas (Lalolo, 2003), serta kepercayaan publik (Grimmelikhuijsen, 2012). Hasilnya menunjukkan bahwa praktik tata kelola Open Parliament oleh DPR RI belum optimal, terutama karena kurangnya kemauan politik dari pimpinan dan anggota DPR RI, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI.

---

Open Parliament is a global initiative to internalize the values of transparency, participation, and accountability within parliamentary institutions. Previous studies on Open Parliament have not examined these three principles comprehensively. Furthermore, research linking government openness to public trust remains limited. Therefore, this study aims to analyze the implementation of Open Parliament values by the Indonesian House of Representatives (DPR RI) to build public trust. The approach used is post-positivist with qualitative methods, using primary data from in-depth interviews with various related elements, including members of DPR RI, OPI Secretariat, officials and staff at the DPR RI Secretariat General, and the public such as civil society groups, journalists, students, and researchers. Secondary data is obtained from DPR RI performance reports, studies conducted by civil society groups, media reports, PPID reports, and applicable laws and regulations. This study adopts the Open Parliament concept in Indonesia with dimensions of transparency (Schnackenberg and Tomlinson, 2016), participation (Sakapurnama, 2012), and accountability (Lalolo, 2003), as well as public trust (Grimmelikhuijsen, 2012). The results show that the governance practices of Open Parliament by DPR RI are not optimal, mainly due to the lack of political will from the leaders and members of DPR RI, which affects the low public trust in DPR RI."