Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pers dengan Lembaga Legislatif. Bagaimana pers sebagai salah media komunikasi massa dalam era reformasi ini melakukan fungsi kontrol atas DPR-RI Bagaimana tanggapan DPR-RI terhadap pers, dan bagaimana pengelolaan manajemen Humas Sekretarait Jenderal DPR RI sebagai mediator antara pers dan DPR-RI.Kerangka pemikiran dari penilitian ini adalah bahwa pers sebagai salah satu media komunikasi massa memiliki fungsi informasi, hiburan, pendidikan dan kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial pers ini sangat terkait dengan pelaksanaan kelembagaan pemerintahan termasuk DPR-RI. Pers dan DPR adalah merupakan sub sistem dari sistem politik, sehingga Dinamika hubungan kedua institusi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berlangsung. Reformasi telah mengubah wajah demokrasi Indonesia termasuk Pers dan DPR. Pers lebih bebas dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya sementara itu hubungan antar lembaga tinggi negara lebih ditengarai adanya parliament heavy. Adanya penguatan fungsi dua lembaga tersebut menyebabkan kedua hubungan menjadi menarik untuk diamati.Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Wawawancara dilakukan terhadap informan yang terdiri dari anggota DPR-RI, kelompok pers dan kelompok masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pers di era reformasi diwarnai dengan semangat kebebasan yang sangat luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena adanya tuntutan perkembangan demokrasi. Pers Indonesia saat ini sedang mencari jati diri. Hal ini menyebabkan pers tidak mudah untuk diatur oleh siapapun, termasuk dewan. Saat ini belum jelas bentuk pers Indonesia.Selain itu, Pers Indonesia yang baru saja bebas dari tekanan pemerintah dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya merasa bahwa saat ini tidak ada suatu institusi yang dapat mengontrol pers. sehingga pers Indonesia saat ini merasa bebas untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Pers di era reformasi ini lebih suka menyerang siapa saja, hanya mengambil segi-segi negatif dari Dewan, dan tidak menempatkan isu tidak secara prosposional. Namun fungsi kontrol pers terhadap DPR-.RI dirasakan belum effektif. Hal ini disebabkan karena DPR di dalam era reformasi ini juga memiliki kekuasaan yang luar biasa.Ristriksi politik yang mempengaruhi kehidupan pers, di era reformasi ini relatif sudah tidak dirasakan oleh pers. Namun Penyelesaian sengketa masyarakat dengan pers melalui lembaga peradilan yang mengacu pada KUHP, dirasakan sangat merugikan pers. Sementara ristriksi ekonomi yang berupa pertimbangan bisnis perusahaan pers mempengaruhi kebijakan redaksi.Peran Bagian Pemberitaan dan Penerbitan (Humas) DPR RI dirasakan belum mampu membantu meningkatkan citra positif DPR-RI. Hal ini disebabkan karena kurang terbangunnya hubungan yang baik antara wartawan yang ada di DPR dengan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan. Selain itu masih rendahnya kreatifitas Bagian Pemberitaan dan Penerbitan dalam membangun citra, lambannya kinerja staf karena mental pegawai masih diwarnai sebagai seorang birokrat, jumlah personil yang terbatas, kurang jelasnya otoritas kewenangan, serta anggaran yang belum memadai.x + 108 halaman + LampiranDaftar Pustaka : 30 buku (Tahun 1971 s.d. 2003) + 2 Artikel."

"Ideologi merupakan bagian dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang berbudaya. Ideologi adalah salah satu nilai yang membentuk arsitektur. Arsitektur secara fisik merupakan proses produksi. Tetapi secara non fisik, arsitektur mengandung nilai-nilai yang merupakan produk dari budaya. Arsitektur seringkali dijadikan propaganda politik oleh pemerintah, karena nilai-nilai yang terkandung dalam arsitektur dapat menjadi alat untuk mengekspresikan kekuasaan, kekuatan dan ideologi suatu negara. Gedung parlemen merupakan gedung yang secara fisik berfungsi sebagai wadah kegiatan pemerintahan suatu negara. Di tempat inilah keputusan-keputusan kenegaraan yang mempengaruhi kehidupan rakyat dibuat. Gedung parlemen merupakan wadah bagi kekuasaan legislatif yang merupakan wakil dari rakyat yang dipiiih oleh rakyat. Sebagai wakil rakyat, para anggota legislatif menyuarakan pemikiran rakyat yang terbentuk dari nilai-nilai budaya bangsa (ideologi bangsa) yang turut dipengaruhi oleh sejarah bangsa hingga terbentuknya sebuah negara. Sehingga sangat wajar jika desain gedung parlemen suatu Negara rnencerminkan sistem pemikiran suatu bangsa (ideologi bangsa). Dengan kata lain gedung partemen dapat dikatakan sebagai lambang identitas nasional dan lambang kedaulatan suatu Negara. Perbedaan sistem pemikiran atau perbedaan ideologi antar Negara menghasilkan bangunan parlemen dengan konsep arsitektur yang juga berbeda. Tulisan ini mencoba untuk mengetahui bagaimana haluan ideologis dan politik suatu Negara dapat mempengaruhi desain arsitektur bangunan parlemen Negara tersebut."

"Tesis ini membahas tentang peran DPR-RI dalam Kerjasama Parlemen di kawasan Asia Pasifik dalam rangka memberantas terorisme. Berkaitan dengan hal tersebut organisasi parlemen yang diteliti adalah Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dan ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) yang merupakan dua organisasi parlemen yang terkait dalam penulisan ini, dalam kurun waktu tahun 2001-2004. Alasan pemilihan periodesasi waktu ini adalah karena pada tahun 2001 isu terorisme menjadi mengemuka sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001, yaitu peledakan bom di gedung WTC Amerika SerikatTesis ini menggunakan metode kualitatif analisis dan akan menjawab pertanyaan mengenai peran apakah yang dimainkan oleh DPR dalam kerjasama regional di kawasan Asia Pasifik dalam memberantas terorisme. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi pustaka/dokumen-Dokumen yang berhubungan dengan Parlemen Indonesia (DPR-RI), organisasi APPF dan AIPO serta hasil-hasil sidang baik berupa resolusi, laporan kunjungan ataupun pembicaraan persahabatan dan bilateral (friendly talk) dengan negara-negara lain serta bahan-bahan dari Departemen Luar Negeri berupa kertas posisi Pemerintah yang menyangkut pemberantasan terorisme. Seluruh sumber data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori peran, diplomasi, teroris dan kebijakan luar negeri.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terorisme merupakan ancaman yang serius dan merupakan isu yang komplek. Selain pemerintah, parlemen sudah seharusnya ikut bertanggung jawab dalam menanggulanginya. DPR-RI bekerjasama dengan negara-negara Asia Pasifik dalam pemberantasan terorisme dengan melakukan diplomasi seperti lobi-lobi. Hal tersebut dilakukan agar ide-ide dan gagasan Indonesia dapat menjadi acuan di dalam setiap pengambilan keputusan seperti yang tertuang dalam resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh APPF dan AIPO.Peran lain yang dilakukan oleh Parlemen Indonesia (DPR-RI) adalah juga melakukan pembicaraan persahabatan dengan negara-negara yang sangat kritis terhadap penanggulangan terorisme. Parlemen Indonesia juga mengubah kebijakan politik luar negerinya dengan mendorong sebuah negara besar seperti Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan luar negerinya seperti penghentian sweeping terhadap orang Indonesia di Amerika Serikat pasca tragedi 11 September 2001, dalam sidang APPF di Honolulu Hawai tahun 2002.

---

This thesis describes the role of DPR-Rl in its inter-parliamentary cooperation in combating terrorism in Asia-Pacific Region. Organization that become the object of research were Asia Pacific Inter-Parliamentary Forum (APPF) and ASEAN Inter-Parliamentary Organization. The research was carried out during 2001-2004 year period in those two organizations, which were closely related to this research. The reason why the year 2001 is chosen as the focus of study in this thesis is because during the year, the issue of terrorism emerged subsequent to the bomb attacks in WTC buildings that took place on September 11, 2001.This thesis, using qualitative method, answer the question what roles played by Indonesian Parliament in Asia Pacific Regional Cooperation in Combating terrorism. The documents gathered and collected as references are the profiles of DPR-RI, APPF and ALPO, outcomes of those organizations meeting in the form of resolutions, reports of visits of bilateral talks/friendly talks, and documents from Departement of Foreign Affairs on the Stance of Indonesian Government in fighting against terrorism. All those sources were analyzed by using the theories of roles, diplomacy, terrorism and foreign policies.The conclusion that can be drown from this study is that terrorism is a serius threat and consists of complex issues. Not only government, but also Parliament should be responsible to prevent it DPR-Rl in cooperation with Parliaments from Asia Pacific countries fights against terrorism through diplomacy to allow Indonesian ideas to become the main reference in every decision making process as cointained in resolutions produced by APPF and AIPO.Other roles played by DPR-Rl were conducting friendly talks to countries, which were considered critical of terrorism issues. A shift was also made in Indonesia's foreign affairs policy by pushing a big country like the United States to issue its foreign policy to end sweeping against Indonesians following the September 11, 2001 tragedy in the 2002 APPF meeting in Honolulu, Hawaii."

"Upaya yang dilakukan dalam pengembangan PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah melalui kegiatan diklat yang sesuai dengan kebutuhan pegawai dan organisasi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Evaluasi terhadap para peserta yang telah mengikuti diklat sangatlah penting karena training merupakan suatu investasi, harus diketahui hasilnya dan training bisa dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku bagi peserta diklat, diberikan oleh instruktur yang tepat, menggunakan metode yang didesain khusus guna meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan diklat menurut peserta yang telah mengikuti pelatihan terhadap pelaksanaan tugas pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI ditinjau dari aspek metode, instruktur, materi pelatihan, dan fasilitas diklat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian survey serta metode kajian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah pegawai golongan II dan III pada Sekretariat Jenderal DPR RI dengan jumlah sampel 89 orang yang diambil secara Proportionated Stratified Random Sampling yaitu pegawai yang masuk dalam pengelompokkan tertentu memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Pengertian mengenai teori pelatihan sangat beragam dari berbagai pakar. Salah satunya diberikan oleh Ivancevich (2001;383) bahwa pelatihan lebih ditujukan untuk membantu meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas sekarang. Atmodiwirio (2005:35) juga menjelaskan ketiga istilah pendidikan, pelatihan dan pengembangan saling berkaitan satu dengan lainnya bahkan kadang-kadang saling mengisi satu sama lainnya. Ada yang lebih tajam membedakan antara istilah pendidikan dengan pelatihan. Bahwa pendidikan mempunyai makna dan kesan yang selalu berkaitan dengan pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran yang membekali seseorang dengan ilmu pengetahuan untuk kepentingan dan kebutuhannya dikemudian hari dan mempertahankan hidupnya. Sedangkan pelatihan terkesan hanya untuk meningkatkan keterampilan seseorang pegawai negeri agar kinerjanya meningkat. Kinerja disini diartikan sebagai meningkatnya produksi/prestasi kerja yang lebih efisien dan efektif bagi dirinya sendiri maupun organisasi. Notoatmodjo (2003:101), juga menjelaskan tujuan pelatihan ini utamanya adalah meningkatkan produktivitas atau hasil kerja pegawai, atau dengan kata lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja tiap pegawai.Menurut Mathis dan Jackson (2002:31), bahwa evaluasi pelatihan adalah membandingkan hasil-hasil setelah pelatihan dengan tujuan yang diharapkan para manajer, pelatih serta peserta pelatihan. Terlalu sering, pelatihan dilaksanakan tanpa pemikiran untuk mengukur dan mengevaluasinya di kemudian hari untuk melihat seberapa baik pelatihan tersebut telah dilaksanakan. Menurut Siagian (2007:202), pelaksanaan suatu program pelatihan dan pengembangan dapat dikatakan berhasil apabila dalam diri para peserta pelatihan dan pengembangan tersebut terjadi suatu proses transformasi.Penelitian ini memberikan beberapa hal penting yaitu bahwa asas persamaan gender dan perimbangan merupakan faktor yang penting dalam suatu perencanaan diklat. Hal lain yang juga dianggap penting bahwa faktor keragaman latar belakang pendidikan, golongan, serta status jabatan merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam menentukan peserta suatu diklat. Ekspetasi dan persepsi dari individu yang memiliki tingkat pendidikan tertentu merupakan hal yang harus dijadikan dasar dalan rencana suatu diklat.Hasil penelitian ini adalah sekitar 71,7 % responden menyatakan bahwa diklat yang diikuti telah cukup baik dilihat secara umum serta 13,1 % responden yang menyatakan sikap negatif. Rata-rata peserta yang pernah mengikuti pelatihan berdasarkan mean score yaitu 3,68. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum diklat sudah direncanakan secara baik. Penilaian responden jika berdasarkan aspek yang diteliti memberikan hasil sebesar 75,6 % menilai instruktur memiliki kinerja yang cukup baik, 72,5 % responden menyatakan bahwa metode diklat yang direncanakan telah memenuhi kondisi yang baik, fasilitas diklat memberikan respon yang positif juga yaitu sebesar 71,7 % responden menilai baik. Aspek yang rendah pada materi diklat yaitu sebanyak 67,0 % responden yang menilai positif, terendah dibandingkan aspek yang lain. Hal ini memberikan informasi bahwa perencanaan diklat kurang memperhatikan pada materi yang akan diberikan kepada peserta. Kesimpulan yang didapat adalah aspek yang diukur sebagai instrumen penelitian memberikan gambaran bahwa pelaksanaan diklat telah disiapkan dan direncanakan secara matang, yaitu metode, instruktur, materi dan fasilitas diklat. Persepsi responden terhadap aspek materi cenderung menilai kurang direncanakan dengan baik.Saran yang peneliti ajukan bahwa diklat yang baik perlu didasarkan pada penentuan kompetensi bagi pegawai yang akan dijadikan calon sebagai peserta diklat. Untuk aspek materi pelatihan perlu dilakukan peningkatan kinerja, yaitu harus mengandung unsur di bidang kepribadian, hubungan dengan orang lain dan di bidang kerja. Materi pelatihan perlu disusun berdasarkan kebutuhan dari peserta pelatihan dan disesuaikan dengan kekurangan kinerja dari peserta pelatihan saat ini guna meningkatkan kinerja dari peserta itu sendiri.

---

The efforts to develop civil servants capacity at the Secretariat General of DPR RI is conducted through training and education program based on the need of the organization and the employees to improve their capacity and their expertise. Evaluation on participants who took part at the program is very important since education and training program is an investment that needs to be measures and the success of a training is based on its ability to improve the knowledge, skills, and attitude of the trainees, given by proper trainer, using a specially design method for performance improvement of the employees. The aim of this study is to identify the nature of education and training implementation according to the trainees who have engaged in such training related to their employment at the Secretariat General of the DPR RI based on several aspects of method, trainer, training material, and facilities of the training.This study uses quantitative approach and survey with descriptive analysis, supported by questionnaire as a means to collect data. The population of this study is civil servants of the Secretariat General of the DPR RI with 89 samples based on proportionated stratified random sampling from second and third level employees within a selected group with equal opportunities to be considered as a sample. The definition of education and training theories are very diverse. Ivancevich (2001: 383) came with one theory that the aim of training is to intensely assist employees to improve their ability in performing their duties. Atmodiwirio (2005:35) described three key terminologies of education, training and development that are interrelated and sometimes completing one and another. There is also a clearer differentiation of training and education. On the one hand, education has a definition and notion that always related to long live learning process. A process that gives a person some basis of knowledge for his/her own significance and needs for the future and to survive. And on the other hand, training tends to only improving the ability of a civil servant on their performance. Performance here is defined as an improvement of the product/achievement of any work with a more efficient and effective result for a person as well as for the organization. Notoatmodjo (2003:101) also gave some explanation on the main objective of a training that is to improve the productivity or work result of an employee, or in other word to improve work effectiveness and efficiency of each employee.According to Mathis dan Jackson (2002:31), training evaluation is an attempt to compare result of training with the expectation of the manager, trainer, and trainees. It is often that training is being conducted without any consideration on the measurement and evaluation in the future to learn about the administration of the training. As indicated by Siagian (2007:202), the success of training and development program can be seen from any transformation within the participants? themselves.This study found several important facts namely gender equality and balance as some factors necessary in planning education and training program. Other factors also considered as important and need to be considered on recruiting trainees are diversity of educational background, work level, and work status. Expectation and perception of each individual with certain level of education must also be considered as some principals in planning education and training program.The result of the study shows that 71.7 % of the respondent stated that the training that they have been participated was fairly good since only 13.1% respondent in general gave a negative remark. The average of participant who has participated in any training program has a mean score of 3.68. It shows that in general the training was well planned. Based on respondent review on several aspect studied there is 75.6% on fairly good performance of the trainer, 72.5% respondent stated that the planned training method has been perform in good order, training facilities was given a positive response since 71.7% respondents considered it good. The low aspect is on training material with 67.0% of the respondents gave positive remark, lower than other aspects of the study. It informs us that the education and training program is lack on material support given to the trainees. The conclusion of this study is that aspects measured as research instruments has given a clear view on through implementation of education and training, including its methods, trainers, training material and training facilities. Respondents? perception on material aspect tends to be ill planned.Recommendation proposed by the researcher is that a good education and training is based on competence of the training participant applicants. The training material aspect is conducted for the improvement of performance which contains of the personality element aspect, interaction, and in the field of work. Training material is necessary composed base on the need of the training participants and in accordance with the lack performance of the training participants to increase their performance."

"Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnya topik ini. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ? Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal yang dikaji dalam tesis ini. Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan kondisi-kondisi yang melingkupi pembuatan tindakan tersebut, make dipilihlah 2 (dua) kasus. Kasus itu adalah Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Intemasional Pasca Peristiwa Dili 1991. Untuk memahami peran DPR RI tersebut, maka digunakan beberapa kerangka pemikiran. Partama, adalah tentang model hubungan legislatif dan eksekutif dalam suatu sistem politik dalam kaitan dengan pembuatan politik luar negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth N, Waltz. Kedua, adalah konsep-konsep tentang fungsi dan hak-hak lembaga legislatif secara umum dan DPR RI secara khusus. Hasil temuan tesis ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (kasus Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Internasional Pasca Peristiwa Dili 1991) sebagai output bukanlah berbentuk peraturan setingkat Undang-Undang (W). Konsekuensi logisnya adalah fungsi pembuatan W yang dimiliki DPR RI tidak digunakan. Yang digunakan oleh DPR RI adalah fungsi kontrol saja. Fungsi kontrol inipun digunakan secara terbatas oleh DPR RI, yang ditunjukkan oleh digunakannya wewenang bertanya di dalam Komisi saja. Selain itu penggunaan fungsi kontrol ditunjukkan juga oleh adanya berbagai masukan dan saran yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tesis ini juga menemukan kenyataan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia adalah pelaksana politik luar negeri Indonesia). Demikian halnya dalam kasus Penyelesaian Masalah Timor Timm- pasca Peristiwa Dili 1991. Kebijakan Penyelesaian Masalah Timor Timur tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah secara serius di dalam rapat-rapat dengan DPR RI (Komisi I). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia (Jenderal purnawirawan Suharto) adalah tokoh yang menentukan dan mendominasi pembuatan politik luar negeri Indonesia (dua kasus) tersebut. Salah satu sebab dominannya Presiden RI tersebut karena pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 belum dijelaskan dalam peraturan perundangan yang lebih operasional. Ketiadaan perturan perundangan yang lebih opersional tersebut menyebabkan kedudukan DPR dalam pembuatan politik luar negeri RI menjadi tidak terlalu jelas. Akibatnya DPR RI tidak berdaya, ketika lembaga tersebut diabai.kan oleh eksekutif."