Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ASEAN merupakan organisasi regional yang menaungi negara-negara Asia Tenggara yang salah satu tujuan pembentukannya adalah untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Pada proses menggapai tujuan tersebut, tampaknya ASEAN mengalami kesulitan untuk menemukan pijakan dasar keamanan yang dapat disetujui oleh seluruh anggotanya. Baru pada 1976 disepakati Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang di dalamnya memuat konsepsi Ketahanan Regional (regional resilience. Konsep tersebut sedianya merupakan kebijakan Ketahanan Nasional (Tannas) yang diterapkan oleh Presiden Soeharto di Indonesia. Tesis ini menganalisis mengapa ASEAN menerima konsep Tannas Presiden Soeharto sebagai mekanisme dasar kesepakatan keamanan di ASEAN. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori norm life cycle dari paradigma konstruktivisme digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian process-tracing pada studi kasus dalam penelitian kualitatif. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep Tannas yang ditawarkan oleh Presiden Soeharto dapat melalui proses regionalisasi di ASEAN karena peran penting Presiden Soeharto, kesesuaian norma tersebut dengan keadaan regional Asia Tenggara, dan kemampuan norma tersebut mengakomodasi kepentingan nasional negara anggota ASEAN.

---

One of the objectives of ASEAN as a regional organization in Southeast Asia is to maintain a peaceful and stable environment. In the process of achieving that goal, in fact, ASEAN had difficulties to find common security foothold that can unite its member-states perception on the matter. In 1976, the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) which contains the concept of regional resilience was agreed. That concept was initially applied by President Soeharto in Indonesia as National Resilience. This thesis analyzes why ASEAN accepted President Soehartos National Resilience as the basic mechanism of security cooperation in ASEAN. In answering that question, the theory of norm life cycle from constructivism is utilized by this thesis. In addition, this thesis also uses process-tracing research method of study case in qualitative research. In the end, this thesis explains the regionalization process of Indonesias National Resilience in ASEAN has been delivered due to the role of President Soeharto, its relevance with regional environment, and its ability to accommodate ASEAN member states national interests."

"Speech President Soeharto of the Republic of Indonesia as chairman of the non-aligned movement at the inaugural session of the eleventh conference of the heads of state or government of the non-aligned countries in Cartagena, Colombia, 18 October 1995.The Tenth Summit Meeting of our Movement has indeed been a watershed. It established beyond doubt the continuing relevance of Non-Alignment in the post Cold-War era. Comprising 113 countries of different political, economic, social and cultural backgrounds, has been able to maintain its unity and solidarity over four decades. And these include respect for the sovereign equality among states, national independence, territorial integrity and sovereignty, non-aggression, non-interference in domestic affairs and the fostering of relations of mutually beneficial cooperation among all nations, especially among the developing countries."

"Sebagai pasar yang berkembang pesat, PV memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah dalam rantai pasokan jika dimanfaatkan sepenuhnya. Penelitian ini membahas tentang smiling curves untuk mengukur dan menunjukkan potensi untuk menghasilkan nilai tambah bervariasi secara signifikan di seluruh rantai nilai Solar PV. Menggunakan analisis Tabel Input-Output dari OECD, ditunjukkan bahwa ketika investasi dalam PLTS sebesar 4,68 GWp sesuai rencana bisnis PLN dalam RUPTL 2021-2030, pada skenario Business as Usual sektor hulu memberikan nilai tambah yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan ketergantungan sektor manufaktur Modul PV pada input impor. Penelitian ini juga melihat kondisi nilai tambah yang dihasilkan apabila keseluruhan fasilitas produksi PV Modul dibuat di Indonesia, didapatkan selisih sebesar 231.29 Juta USD. Untuk masing-masing skenario, didapatkan nilai tambah pada tahap pra-produksi dalam hal ini riset dan pengembangan, hampir sama sekali tidak memberikan nilai tambah yang signifikan. Terakhir penelitian ini juga menghitung berapa banyak jumlah tenaga kerja yang diserap dari kedua skenario tersebut, berapa banyak energi yang di produksi dan emisi CO2 yang direduksi, serta rekomendasi dan strategi dalam rangka meningkatkan nilai tambah di sepanjang rantai pasok Industri Panel Surya.

---

As a rapidly growing market, PV has the potential to add value to the supply chain if fully utilized. This study examines smiling curves to measure and demonstrate the potential for generating value-added significantly across the Solar PV value chain. Using the Input-Output Table analysis from the OECD, it is shown that when the investment in PLTS is 4.68 GWp according to the PLN business plan in the RUPTL 2021-2030, in the Business as Usual scenario the upstream sector provides very little value-added. This shows the dependence of the PV Module manufacturing sector on imported inputs. We also see the value-added results if the entire PV Module production facility is made in Indonesia, which gets a difference of 231.29 million USD. For each scenario, an increase in value-added at the pre-production stage, in this case research and development, was found to provide almost no significant value-added. Finally, this study also calculates how much labour is absorbed from the two scenarios, how much energy is produced and CO2e emissions reduced, as well as recommendations and strategies in order to increase value-added along the supply chain of the Solar Panel Industry."

"Penelitian ini membahas mengenai presidensialisasi partai dalam Partai Demokrat pada masa kepemimpinan Yudhoyono. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa Partai Demokrat merupakan partai presidensial karena memenuhi dua indikator utama dalam teori presidensialisasi yang dijelaskan oleh Thomas Poguntke dan Paul Webb. Indikator pertama adalah kekuatan kepemimpinan dalam Partai yang dapat dilihat dari tiga aspek yaitu perubahan peraturan yang memberikan pemimpin partai pada kekuasaan yang lebih formal, kapasitas pemimpin partai untuk menciptakan program mandiri dalam partainya dan pelembagaan pemilihan kepemimpinan langsung yang lebih berpusat pada presiden daripada partai. Kemudian, Indikator kedua yaitu kekuatan kepemimpinan dalam eksekutif dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pertumbuhan sumber daya kekuasaan politik pada kepala eksekutif, kemampuan kepala eksekutif untuk merujuk teknokrat non partai dan kecenderungan kepala eksekutif untuk melakukan perombakan kabinet. Sehingga kedua indikator tersebut dapat menjadi landasan untuk melihat fenomena presidensialisasi pada Partai Demokrat sejak awal pembentukan, pada masa pemilihan umum yang mengusung Yudhoyono tahun 2004 dan 2009 maupun pada masa dimana Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penulis melakukan wawancara dan kajian literatur untuk mendapatkan data yang dapat menunjang skripsi ini. Pada intinya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Partai Demokrat mengalami presidensialisasi partai oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

---

The thesis discusses the phenomenon of a presidentialized party in the Democratic Party during the leadership of Yudhoyono. The focus of this thesis is to explain that the Democratic Party is a presidential party because according to two main indicators in presidentialization theory by Thomas Poguntke and Paul Webb. Presidentialized party can be analyzed based on two indicators. The first indicator is the leading power in the Party, which can be seen from three aspects: the change of rules that gives party leaders to more formal power, the capacity of party leaders to create an independent program in their party and the institutionalization of a presidential-centered direct leadership election rather than the party. Then, the second indicator is the leading power in the executive, can be seen from three aspects: the growth of political power resources to the chief executive, the ability of the chief executive to refer to non-party technocrats and the tendency of the chief executive to make a cabinet reshuffle. So these two indicators can be a reference to see the phenomenon of presidentialization the Democratic Party since the beginning of the formation, during the elections that brought Yudhoyono in 2004 and 2009 as well as in the period where Yudhoyono became President of the Republic of Indonesia. This thesis uses qualitative methods in which the authors conduct interviews and literature review to obtain data that can support this thesis. In essence, this thesis aims to explain that the Democrat Party experienced the presidentialist party by Susilo Bambang Yudhoyono."