Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas penerapan basis Kas Menuju Akrual pada laporan keuangan Badan Diklat ESDM dalam upaya persiapan menerapkan basis akrual laporan keuangan Badan Diklat ESDM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif terhadap akun-akun dalam laporan keuangan Badan Diklat ESDM, yaitu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Persediaan, Akumulasi Penyusutan, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan Pendapatan Diterima Di Muka yang telah menerapkan basis akrual di Neraca tetapi masih ada beberapa kesalahan dalam penerapan basis akrual. Hasil penelitian menyarankan bahwa Badan Diklat ESDM harus menyiapkan konversi basis Kas Menuju Akrual menjadi basis akrual dengan cara inventarisasi atau konversi laporan yang sudah ada, meliputi Laporan Saldo Anggaran Lebih Awal, Neraca Awal, dan Laporan Perubahan Ekuitas

---

This thesis discusses the application of Cash Towards Accrual basis on the financial report of the Agency for Mineral Resources in implementing the accrual basis financial report the Agency for Mineral Resources. This research is a descriptive qualitative study of accounts in the financial statements the Agency for Mineral Resources, that is allowance for doubtful account, inventory, accumulated depreciation, debts to third parties, and unearned revenues which have implemented accrual basis in the balance sheet but there are still some mistakes in the implementation of the accrual basis. Results of the study suggest that the Agency for Mineral Resources should prepare a conversion of Cash Towards Accrual basis to be Accrual basis by an inventory or conversion of existing reports, including Statement of Changes in Budget Surplus Beginning, Beginning Balance Sheet, and Statement of Changes in Equity"

"Tesis ini membahas persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Sekretariat Jenderal DPR RI ditinjau dari sisi kebijakan, sumber daya manusia, teknologi dan informasi, serta dana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan persiapan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menunjang penerapan akuntansi berbasis akrual masih kurang. Hal ini dicerminkan dengan belum adanya kebijakan internal mengenai akrual untuk akun persediaan, asset tetap, belanja, dan pendapatan, belum siapnya sumber daya manusia, masih kurangnya dukungan dari teknologi dan informasi, serta belum adanya dukungan dana, berupa anggaran. Dari hasil penelitian tersebut, maka disarankan bagi Sekretariat Jenderal DPR RI untuk membuat kebijakan internal terkait dengan pengelolaan akun persediaan, aset tetap, belanja, dan pendapatan. Kemudian, perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan cara melakukan pelatihan computer dan diklat akrual, sehingga diharapkan sumber daya manusia yang ada dapat mengikuti perkembangan aplikasi yang ada. Peningkatan dukungan teknologi dan informasi yaitu personal computer dan jaringan internet, juga sangat diperlukan agar dapat menunjang aplikasi akrual, serta dukungan dana berupa anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan akuntansi akrual.

---

This thesis discusses the preparation of the implementation of accrual basis accounting in the Secretariat General of the Indonesian House of Representatives viewed from the policy, human resources, technology and information, and funds. This research is a descriptive qualitative research. The result of this research shows the lack of preparation of the accrual basis accounting implementation in the Secretariat General of the Indonesian House of Representatives. It can be seen from the absence of accrual based internal policies for inventory account, fixed assets, expenditure, and income. Not only from those reason, the lack of preparation can also be seen from the human resources, the lack of support of technology and information, as well as the lack of financial support or a budget.

From the results, it is suggested for the Secretariat General of the Indonesian House of Representatives to make accrual based internal policies related to the management of those inventory account, fixed assets, expenditure, and income. Then, it is necessary to improve human resources capability by conducting computer training and training on the accrual basis, so it can be expected that the human resources could follow the development of the application. Improvement of the support of technology and information like personal computer and internet network, is also very necessary in order to support the application the accrual basis, as well as financial support or a budget can be used to support the implementation of activities related to the accrual basis accounting."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu pengelola keuangan dan aset daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan pencatatan akuntansi berbasis akrual dapat dinilai dari kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem pemerintahan dan politik, peraturan-peraturan pendukung, sumber daya manusia, sistem informasi, serta kebijakan dan model penerapannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada dukungan dari Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan pencatatan secara akrual basis dan sumber daya manusia juga sudah memadai, tetapi masih ada hambatan dari segi dasar peraturan dan petunjuk teknis penerapan basis akrual, serta sistem informasi akuntansi yang digunakan.

---

The aim of this research is to determine the readiness of DKI Jakarta Provincial Government as one of financial and asset manager, in order to implement accrual based accounting in DKI Jakarta Provincial Government financial statement. This research used qualitative research method (case study). The readiness of local government to implement recording an accrual basis accounting can be examined from supportive infrastructure, i.e. government and political system, law product, human resource, accounting information system, and preparation policy and implementation model. The result of this research indicates that central government support to implementing accrual based accounting immediately and human resources are also sufficient, but there is obstacle from the rules and technical guidance and also accounting information systems that is used."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persiapan penerapan akuntansi akrual di Kementerian Pertanian serta untuk melihat kendala yang menghambat persiapan penerapan akuntansi akrual tersebut. Penerapan akuntansi akrual di Kementerian Pertanian ini didorong oleh adanya reformasi sektor publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan studi kasus yang dilakukan, ditemukan hambatan dalam proses persiapan penerapan akuntansi akrual yakni rendahnya mental birokrasi di Biro Keuangan dan Perlengkapan serta kurangnya perhatian Menteri dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dalam persiapan penerapan akuntansi akrual.

---

This study aims to analyze the preparation on accrual accounting implementation in the Ministry of Agriculture as well as to see the obstacles that hinder the preparation of the accrual accounting implementation. Application of accrual accounting in the Ministry of Agriculture has been encouraged by the public sector reform and Government Regulation Number 71 Year 2010 concerning the Government Accounting Standards (GAP). Based on case studies carried out, it found the obstacles in the process of preparation of accrual accounting implementation are lower bureaucracy mental on Bureau of Finance and Equipment and the lack of attention of the Minister and the Secretary General of the Ministry of Agriculture in preparation for the accrual accounting implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu pengelola keuangan negara di Pemerintah Pusat dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan kementerian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Kesiapan instansi pemerintah untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dapat dinilai dari kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem pemerintahan dan politik, peraturan- peraturan, kebijakan dan model pengimplementasian, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sudah ada dukungan dari Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan akuntansi berbasis akrual, tetapi masih ada kendala dari sisi kebijakan teknis yang belum sepenuhnya siap untuk diterapkan.

---

The aim of this research is to determine the readiness of finance department Ministry of Maritime Affairs and Fisheries as one of state financial manager in the central government, in order to implementing accrual basis accounting for financial statements of ministry. This research used qualitative research method (case study). The readiness of government agencies to implement accrual basis accounting can be examined from readiness supportive infrastructure, such as government and political system, law product, implementation policy and model, human resource, and information system. The result of this research indicates that central government support to implementing accrual basis accounting immediately, but there is obstacle from technical policy which has not been ready to implementation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kementerian Perindustrian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan mengambil objek penelitian di Kementerian Perindustrian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual dijalankan mengunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual SAIBA bersifat mandat dan dikomunikasikan melalui pelatihan pegawai. Metode pencatatan perpetual dan metode penilaian harga terakhir pada akuntansi persediaan dipersepsi partisipan sebagai hal yang rumit. Hambatan yang teridentifikasi antara lain pegawai berlatar belakang pendidikan non-akuntansi dan kelemahan aplikasi.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the implementation of accrual based accounting in Ministry of Industry. This qualitative research uses case study as an approach and takes Ministry of Industry as the object of research. Results of this study indicate that accrual accounting using the Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual SAIBA is mandated and communicated through employee training. Perpetual recording method and last price valuating method for inventory accounting are perceived as a complicated thing. Detentions that identified include employee non accounting educational background and the weakness of application system."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Kementerian Kesehatan RI. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif studi kasus. Analisis penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kementerian Kesehatan dilakukan dengan melihat pada kondisi infrastruktur pendukung seperti sistem informasi, sumber daya manusia, komitmen pimpinan dan laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan telah menunjang penerapan akuntansi berbasis akrual namun belum terintegrasi secara optimal, komitmen pimpinan juga telah diberikan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual di Kementerian Kesehatan namun belum didukung secara optimal oleh kondisi sumber daya manusia yang dimiliki. Secara umum laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dengan peraturan terkait penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

---

The method used is qualitative research methods case study. Analysis of the accrual based government accounting standard in the Ministry of Health Indonesia is done by looking at the conditions of supporting infrastructure such as information systems, human resources, leadership commitments and financial reports generated.

The results of this study indicate that the information system used has supported the implementation of accrual based accounting but has not been integrated optimally, the leadership commitment has also been given for the implementation of accrual based accounting in the Ministry of Health but not optimally supported by the condition of human resources owned. In general, the resulting financial statements have been in accordance with the rules related to the application of accounting based government accruals. Key words Accrual basis, Governance Accounting, Ministry of Health"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis temuan yang menjadi penyebab turunnya opini audit serta menguji karakteristik pemerintah daerah yang berhubungan dengan naiknya opini audit. Analisis terkait dengan temuan audit dilakukan dengan metode kualitatif dan pengujian terkait hubungan karakteristik pemerintah daerah dilakukan dengan metode kuantitatif dengan uji korelasi dan uji beda rata-rata. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa temuan yang menjadi penyebab turunnya opini audit adalah akun kas, piutang PBB P-2, persediaan, aset tetap, dana BOS, belanja dan pengecualian lainnya. Dari hasil analisis akun yang menjadi pengecualian paling banyak adalah terkait dengan aset tetap. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan yang lebih rendah, umur administrasi yang lebih lama, penduduk yang lebih banyak dan pemerintah berbentuk kota memperoleh opini audit yang lebih baik WTP. Sedangkan latar belakang pimpinan daerah mempunyai hubungan negatif signifikan dengan opini audit. Selain itu berdasarkan hasil uji beda rata-rata, pemerintah daerah dengan aset yang lebih besar rata-rata memperoleh opini audit WTP. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait dengan pengelolaan aset tetapnya dan juga memaksimalkan sumber daya seperti aset dan juga pendapatan daerah yang dimiliki untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait peningkatan opini LKPD.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the finding that causing the decrease of audit opinion and to examine characteristics of local government that have a relationship with the increase of audit opinion. The analysis related to the finding is done qualitatively and the examination related to characteristic of local government is done quantitatively by using correlation test and mean difference test. The result of qualitative analysis shows that the most findings is related to cash, PBB P2 receivable, inventory, fixed asset, BOS fund, cost dan other exception. From the analysis, it is found that the most findings is related to fixed asset. Based on the quantitative analysis, it is found that local government with less dependent, longer age, higher population and cities type have obtain better audit opinion. While the background of local government leaders have negative relationship with audit opinion. Analysis with mean difference test shows that local government with bigger asset have obtain better audit opinion. The implication of this study is the government can improve their supervision and control on the fixed asset management and also maximizing the sources such as asset and revenue to support activities related to the improvement of audit opinion."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi atas Pendapatan Negara Bukan Pajak sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada laporan keuanganKementerian Keuangan serta masalah yang dihadapi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atas pos pendapatan negara bukan pajak. Hasil penilitian ini menunjukkan perbedaan perlakukan akuntansi atas sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan masalah yang dihadapi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peraturan yang lebih teknis khususnya terkait pendapatan serta peningkatan kapasitas/pengetahuan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

---

This thesis aims to know the differences of the accounting treatment of non-tax revenue before and after the accrual-based is implemented on Ministry of Finance's financial report as well as the problems encountered in the implementation of accrual-based accounting. This research is a descriptivequalitative research of non-tax revenue. The results show the difference in accounting treatment before and after the accrual-based Government accounting standards is implemented and the problems faced by the Ministry of Finance. Therefore, this research suggests that technical guidance especially related to revenue should be regulated and capacity and knowledge of the human resources involved in the preparation of the financial statements shall be improved."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi atas Pendapatan Negara Bukan Pajak sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada laporan keuangan Kementerian Keuangan serta masalah yang dihadapi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atas pos pendapatan negara bukan pajak. Hasil penilitian ini menunjukkan perbedaan perlakukan akuntansi atas sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan masalah yang dihadapi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peraturan yang lebih teknis khususnya terkait pendapatan serta peningkatan kapasitas/pengetahuan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

---

This thesis aims to know the differences of the accounting treatment of non tax revenue before and after the accrual based is implemented on Ministry of Finance rsquo s financial report as well as the problems encountered in the implementation of accrual based accounting. This research is a descriptive qualitative research of non tax revenue. The results show the difference in accounting treatment before and after the accrual based Government accounting standards is implemented and the problems faced by the Ministry of Finance. Therefore, this research suggests that technical guidance especially related to revenue should be regulated and capacity and knowledge of the human resources involved in the preparation of the financial statements shall be improved."