Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"SIMAK-BMN memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penatausahaan BMN. Namun dalam penggunaannya, aplikasi SIMAK-BMN belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna di Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, terdapat keluhan tentang perlunya perbaikan SIMAK-BMN secara berkelanjutan dari para pengguna, padahal di lain pihak, pengembang aplikasi justru seringkali melakukan perbaikan terhadap aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan SIMAK-BMN di Kementerian Pekerjaan Umum. Model yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean dikombinasikan dengan model penerimaan teknologi UTAUT. Variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, system quality, information quality, dan service quality. Pengolahan data dilakukan dengan PLS-SEM dikarenakan data yang digunakan dalam penelitian tidak memenuhi asumsi SEM. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan SIMAK-BMN adalah effort expectancy, service quality dan facilitating conditions. Selain ketiga faktor tersebut, terdapat beberapa faktor di luar penelitian yang diperoleh berdasarkan pertanyaan terbuka yang disertakan dalam kuesioner penelitian. Dengan demikian, permasalahan yang terkait dengan faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian khusus baik oleh pengembang aplikasi serta unit pembina guna tercapainya efektivitas penerapan SIMAK-BMN.

---

SIMAK-BMN has an important role on assets administration. Unfortunately, SIMAK-BMN doesn’t take in a good use by the user at the ministry of public works. On the other hand, there are complaint about the need for enhancement of SIMAK-BMN by the user while application developers make improvements repeatedly. This study aims to determine factors that influence the effectiveness of SIMAK-BMN in ministry of public works. Model used in this study refers to the successful model of information system by DeLone and McLean combined with the technology acceptance model UTAUT. Variabel used in this study includes performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, system quality, information quality, and service quality. Application that are used for data processing is PLS-SEM because the data used in this study did not meet SEM assumptions. The results of the study showed that the factors that influence the effectiveness of SIMAK-BMN are effort expectancy, facilitating conditions, and service quality. In addition to these three factors, there are several factors beyond the research obtained by open-ended questions were included on questionnaire. Thus, the problems associated with these factors need special attention either by the developers and supporting unit to achieve effective implementation of SIMAK-BMN."

"Penelitian ini membahas pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan dan penggunaan sistem terhadap kepuasan pengguna, serta pengaruh penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap manfaat bersih dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Perguruan Tinggi Negeri, dengan menggunakan Model Update DeLone dan McLean (2003). SIMAK BMN merupakan sistem informasi untuk pelaksanaan penatausahaan aset pada satuan kerja Pemerintah Pusat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diolah dari 101 responden pengguna petugas penatausahaan aset. Hasil penelitian ini secara umum konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh DeLone dan McLean (2003). Karena penerapan aplikasi SIMAK BMN sifatnya wajib, maka penelitian ini tidak menguji pengaruh variabel kualitas informasi, sistem dan layanan terhadap penggunaan sistem. Variabel kualitas informasi, kualitas sistem dan penggunaan sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, namun kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Selain itu penggunaan sistem dan kepuasan pengguna ditemukan berpengaruh terhadap manfaat bersih. Untuk mengoptimalkan kualitas layanan, selain melalui jalur formal dapat juga dilakukan juga melalui jalur informal seperti sharing grup antara petugas penatausahaan aset.

---

This study discusses the influence of information quality, system quality, service quality and the use toward user satisfaction, and the influence of use and user satisfaction toward net benefits in the implementation of Accounting Management Information Systems of State-Owned Assets (SIMAK-BMN) at State Universities, by using Model Update DeLone and McLean (2003). SIMAK BMN is an information system for the implementation of the administration of the assets at the working unit of the Central Government. This study uses primary data compiled from 101 respondents the asset administration officials.

The results of this study are generally consistent with research conducted by DeLone and McLean (2003). By reason of the application SIMAK BMN is mandatory, this research does not examine the effect variable of information quality, systems, and service toward system usage. The information quality, systems quality and the use influence the user satisfaction, however service quality does not influence the user satisfaction. Furthermore, use and user satisfaction was found influence to the net benefits. To optimize service quality, in addition through formal channels also can be held by informal channels such as sharing group between asset administration officials."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas implementasi SIMAK BMN serta faktor-faktor yang mendeterminasi implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Kebijakan ini hadir agar dapat membantu penatausahaan BMN dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN di Indonesia. Sudah hampir 7 tahun semenjak tahun 2008 kebijakan ini diterapkan oleh semua Kementerian dan Lembaga di Indonesia, namun sejumlah masalah masih hadir sehingga penerapan belum sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Konsep yang digunakan meliputi keuangan negara, good governance, SIM, e-government, dan kebijakan publik.Hasil penelitian ini menunjukan implementasi SIMAK BMN secara keseluruhan sudah berjalan dan memberikan manfaat. Seiring terimplementasinya kebijakan ini ternyata masih memiliki kendala yang disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, pemimpin yang belum boerkomitmen, komunikasi yang belum baik, sosialisasi dan pelatihan yang minim, sarana dan prasarana yang belum dimanfaatkan maksimal, kebijakan yang masih lemah, serta sistem aplikasi yang belum baik.

---

ABSTRACTThis thesis reviewing the implementation of SIMAK BMN in Ministry Of Public Works and Public Housing Republic Of Indonesia and including determinates factors of the policy implementation. This policy comes to help the administration of BMN on the scheme of The order administration and The Proper Management of BMN in Indonesia. There are almost seven years since 2008, this policy implements in all ministries and institution in Indonesia, but various problems still comes so that implementation still far from the target. This research used qualitative approaching and descriptive design. The concept used in this research include public finance, good governance, information and management system, egovernment, and public policy.The result shows the whole implementation of SIMAK BMN works properly and giving benefits but still have problems which caused by human resources factors, lacks of leader?s commintment, bad comunication, less of training and socialization, unuseful facilities, weak policy and unwell application system."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan SIMAK BMN telah dilakukan secara efektif dengan mencerminkan keseluruhan dan kondisi asset yang sebenarnya di Ditjen Bina Marga serta sejauh mana pemanfaatan asset hasil SIMAK BMN dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan cara studi lapangan berupa wawancara dengan petugas SIMAK BMN dan melakukan observasi di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIMAK BMN sudah dilakukan secara cukup efektif dengan mencerminkan kondisi asset yang sebenarnya di Ditjen Bina Marga. Dengan adanya SIMAK BMN, pencatatan atas asset tetap lebih terpola dan dapat digunakan untuk pengambilan kep utusan. Catatan atas laporan aset yang dihasilkan dari SIMAK BMN sejauh ini cukup dapat diandalkan, namun tidak mencakup semuanya.

---

The purpose of this study is to determine if the implementation of SIMAK BMN has been conducted effectively to reflect the overall and the current asset condition in Bina Marga and the extent of which the assets have been utilized by the users of financial statements. The study was conducted by field studies in the form of interviews with operator of SIMAK BMN and observing in Ditjen Bina Marga Ministry of Public Works.

The results of the study indicate that the application SIMAK BMN has been utilized quite effective as it reflects the current asset condition of Bina Marga's assets. With the existence of SIMAK BMN application, recording of fixed assets will be more patterned and can be utilized for decision making. Notes to asset report resulting from SIMAK BMN is reliable, however it does not cover the whole Bina Marga's assets."

"Siskohat merupakan sistem informasi yang strategis dan vital bagi Kementrian Agama. Gangguan pada sistem informasi ini akan memberikan citra yang negatif bagi Kementrian Agama yang berimplikasi bahwa pemerintah gagal dalam mengemban amanat dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009. Faktanya, berdasarkan hasil audit Siskohat tahun 2012 terlihat banyak rencana strategis yang tidak berjalan baik sebagaimana harusnya berjalan sesuai dengan Renstra Ditjen PHU 2010-2014. Hal ini menjadi dasar untuk meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan implementasi Siskohat. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model gabungan Delone & Mclean dan model Technology Acceptance Modeling (TAM) yang disesuaikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan objek studi penelitian. Model pengumpulan data menggunakan teknik kuisioner. Pengolahan data menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) yang dibantu dengan tools software LISREL. Hasil penelitian ini adalah model sukses sistem informasi Siskohat. Faktor-faktor yang ditemukan mempengaruhi kesuksesan implementasi Siskohat adalah System Quality, Information Quality, Service Quality, Percieved easy of Use, Perceived Usefulness, User Satisfaction dan Net benefit.

---

Siskohat is a strategic information system and vital for the Ministry of Religious Affairs. Disturbances in this information system will give a negative image for the Ministry of Religious Affairs which implies that the government has failed in undertaking to carry out the Act No. 34 of 2009. However, based on the results of the audit of Siskohat in 2012, seen many strategic plan did not implement as well as it should be run in accordance with the Strategic Plan 2010-2014 of Ditjen PHU. This became the basis for examining the factors that influence the successful implementation of Siskohat.

The model used in this study is a combined model of DeLone & Mclean and Technology Acceptance Model (TAM) which is adjusted with previous studies and the object of research studies. Data collection using questionnaire techniques. Processing data using Structural Equation Modeling (SEM) assisted with LISREL 8.7.

The research result is a successful model of information system of Siskohat. Some factors that influence the implementation success of Siskohat are System Quality, Information Quality, Service Quality, Percieved Easy of Use, Perceived Usefulness, User Satisfaction and Net benefit."

"Dalam rangka menunjang program penataan sumber daya manusia Kementerian Luar Negeri membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai Simpeg sebagai tahapan dalam pembangunan Human Resource Information System HRIS Kementerian Luar Negeri Akan tetapi sistem tersebut memiliki kendala karena tidak berjalan sesuai dengan harapan stakeholder Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi faktor faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan penerapan aplikasi Simpeg di Kementerian Luar Negeri dengan menggunakan model turunan dari Information System Success Model Technology Acceptance Model UTAUT dan Trust Model Data penelitian didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 160 pegawai di kantor pusat serta kantor perwakilan RI di beberapa negara Data penelitian tersebut dianalisa menggunakan konsep Structural Equation Modelling SEM bebasis kovarian dengan menggunakan perangkat lunak Amos Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kesuksesan penerapan Simpeg di Kementerian Luar Negeri adalah System Quality Information Quality Service Quality Percieved Ease of Use Habit dan User Satisfaction.

---

In order to support Human Resource Management program Ministry of Foreign Affairs develops Human Resource Information System in a small scale However there are some problems while implementing this system because it did notalign with the stakeholder requirements yet The objective of this research is to evaluate factors that influence the successful implementation of Human Resource Information System in Ministry of Foreign Affairs using derrivative model of Information System Success Model Technology Acceptance Model UTAUT and Trust Model The research model wa applied to collect from the questionnaries answered by 160 users of Human Resource Information System from the headquarter office and also from Indonesian Embassy offices in some countries The results were analyzed using Structural Equation Modelling SEM covarian based in Amos The results indicated factors that influence the successful implementation of Human Resource Information System in Ministry of Foreign Affais are System Quality Information Quality Service Quality Percieved Ease of Use Habit and User Satisfaction."

"Untuk meningkatkan jumlah penduduk Indonesia yang melek Internet, diperlukan pemerataan akses internet. The Global Partnership on Output-based Aid (GPOBA) - Extending Telecommunication in Rural Indonesia adalah Pilot Project dari World Bank yang bertujuan memfasilitasi pemerataan jangkauan akses internet, telekomunikasi dan transaksi data lain melalui model "Community Access Points" (CAP 2.0) dalam bentuk Warung Internet Pedesaan (Wardes). Wardes, singkatan dari warung internet perdesaan adalah tempat yang menyediakan keperluan akses internet dan layanan konten digital. Berdasarkan data dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pemberdayaan Informatika saat ini terdapat 112 Wardes di Jawa Barat dan Banten dan 110 Wardes di Lampung telah dibangun, namun terdapat 20 Wardes di Jawa Barat dan Banten dan 46 Wardes di Lampung tutup. Kurangnya penerimaan teknologi oleh masyarakat bisa menjadi salah satu penyebab tutupnya Wardes. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Wardes oleh masyarakat dengan menggunakan Model Penerimaan Teknologi Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) dan dianalisa dengan konsep Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan program Wardes-GPOBA oleh masyarakat dipengaruhi oleh variabel Performance Expectancy, Effort Expectancy, Price Value dan Habit.

---

To increase the number of Internet-literate population in Indonesia, it is required equity of access to internet. The Global Partnership on Output-based aid (GPOBA) - Extending Telecommunications in Rural Indonesia is a Pilot Project from World Bank that aims to facilitate equitable access to reach the internet, telecommunications and other data transactions through the model of "Community Access Point" (CAP 2.0) in the form of Rural Internet Cafe called Wardes. Wardes, short for rural internet cafes are places that provide Internet access and service needs of digital content.

Based on data obtained from monitoring and evaluation activities by the Directorate of Informatics Empowerment, there has been 112 Wardes in West Java and Banten Province and 110 Wardes in Lampung Province have been built, but there are 20 Wardes in West Java and Banten Province and 46 Wardes in Lampung Province closed. Lack of acceptance on technology by the community could be the reason Wardes closed.

This study was conducted to determine the factors that influence the acceptance of Wardes using Technology Acceptance Model of Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) and then analyzed with Structural Equation Modeling (SEM) concept. The result of this research shows that influence factors of Wardes-GPOBA Program Acceptance by community is Performance Expectancy, Effort Expectancy, Prive Value and Habit."

"Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (Itjen PUPR) memiliki program penguatan peran pengawasan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2015-2019. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Itjen PUPR sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Kementerian PUPR. Sejalan dengan itu, Itjen PUPR menetapkan capaian level 3 Internal Audit Capacity Model (IACM), namun hasil penilaian BPKP menunjukkan bahwa Itjen PUPR masih berada di level 2 IACM. Salah satu penyebab ketimpangan ini adalah belum diterapkannya Manajemen Pengetahuan (MP) di Itjen PUPR. Itjen PUPR dapat mencapai level 3 IACM jika telah menerapkan MP. Agar penerapan MP berhasil, maka sebelum diterapkan, Itjen PUPR perlu mengukur tingkat kesiapannya terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar tingkat kesiapan Itjen PUPR dalam rangka menerapkan MP dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap aspek-aspek yang dinilai belum siap menerapkan MP. Kesiapan MP diukur berdasarkan kerangka kerja yang divalidasi oleh Pakar secara kualitatif. Kerangka kerja dibagi atas 2 aspek utama: Individu dan Organisasi, dengan menggunakan faktor-faktor: Kepercayaan, Efikasi Diri, Kerterbukaan pada Perubahan, Resiprokal, Pemahaman atas MP, Regulasi, Budaya, Struktur, Kepemimpinan & Manajemen, Strategi, Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK), dan Lingkungan Fisik. Pengukuran tingkat kesiapan mengacu pada skala Rao. Penelitian ini juga dilakukan secara kuantitatif dengan mengedarkan survei kuesioner skala likert 1-5 kepada 150 pegawai sebagai metode pengambilan sampel. Data yang dikumpulkan dari hasil survei akan diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan nilai Kesiapan MP Itjen PUPR adalah 66.68% yakni berada pada tingkat Reseptif (level 4), yang berarti Itjen PUPR dalam keadaan siap untuk menerapkan Manajemen Pengetahuan, namun dengan catatan perbaikan pada faktor Regulasi dan Struktur.

---

General Inspectorate (GI) of Ministry of Public Works & Housing (PWH) has strengthening program of surveillance role which is based on Beuroucracy Reformation Road Map Ministry of PWH 2015-2019. This program is conduced to improve GI-PWHs performance as government internal control apparatus in Ministry of PHW. Aligned to it, GI-PWH has set third level of Internal Audit Capacity Model (IACM), but BPKPs assessment showed that GI-PWH is still on second level of IACM. One of the reasons of this deviation is unimplemented Knowledge Management (KM). GI-PWH may achieve third level IACM if it has implemented KM. In order to succeed in KM implementation, readiness level of KM must be measured first.

This research aims to know how much KM readiness level of GI-PWH in order to implement it. Knowing the level, this research may be able to give some reccomendations toward GI-PWH related to aspects in KM that may not be ready. KM readiness is assessed based on Theoretical Framework which was validated by experts qualitatively. The framework is divided into 2 main aspects: Individual and Organization. Factors accomodated to conduct the assessment are: Trust, Knowledge Self-Efficacy, Openness for Change, Reciprocicy, Understanding of Definition & Benefit of KM, Regulatin, Culture, Structure, Leadership & Management, Strategy, Information & Communcation Technology (ICT), and Physical Environment. The measurement of readiness level refered to Rao scale.

This research was conducted quantitatively by using 5-scale-likert questionnaire. Respondents were carried out from 150 samples. Data was collected and processed by using descriptive-analysis method. The result showed readiness level to implement KM in GI-PWH is 66.68% at Receptive level. This means GI-PWH is ready to implement KM, but"

"Sebagai bentuk implementasi hasil dari evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017 di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara oleh Kemenpan RB yaitu dengan memanfaatkan hasil informasi capaian kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja. Kementerian Sekretariat Negara melalui Biro Sumber Daya Manusia telah membangun dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Kinerja yaitu Portal Informasi Kinerja Pegawai (PIAWAI) sejak tahun 2018 untuk mengukur capaian kinerja pegawai dan pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Namun dalam pelaksanaan-nya, dilihat persentase pengguna PIAWAI melalui fitur pelaporan kinerja harian hanya 18% dari target yang diharapkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor- faktor yang memengaruhi kepuasan dan penerimaan pengguna terhadap PIAWAI. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan menyebarkan kuesioner online ke pegawai di Kementerian Sekretariat Negara yang menggunakan PIAWAI dan pengelolaan data serta penarikan kesimpulan menggunakan Structural Equation Modeling dan Partial Least Square untuk melakukan analisis data. Analisis dilakukan terhadap 96 data responden atau 7,1% dari jumlah pengguna PIAWAI dengan sebaran data responden pada 3 Unit Kerja atau 30% dari jumlah Unit Kerja di Kementerian Sekretariat Negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 9 hipotesis terdapat 6 hipotesis yang diterima dan 3 hipotesis yang ditolak. Faktor- faktor yang memengaruhi penerimaan pengguna terhadap PIAWAI yaitu faktor Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Information Quality, Commitment from Leadership, User Satisfaction. Selanjutnya diharapkan penyedia Biro Sumber Daya Manusia dapat menyederhanakan aplikasi PIAWAI dengan dibuat versi mobile baik android/IOS serta penambahan fitur reminder pada tiap harinya.

---

As a form of implementation of the evaluation of the performance of the 2017 Bureaucratic Reform in the Ministry of State Secretariat by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, namely by utilizing the results of the information on individual performance achievements as the basis for providing performance allowances, through the Bureau of Human Resources, the Ministry of State Secretariat has built and implemented a Performance Management System, namely the Employee Performance Information Portal (PIAWAI) since 2018 to measure the performance achievements of employees and officials within the Ministry of State Secretariat. However, in its implementation, the percentage of PIAWAI users through the daily performance reporting feature is only 18% of the expected target. Based on these problems, this study conducts further analysis to determine the factors that influence user satisfaction and acceptance of PIAWAI—collecting data using questionnaires by distributing online questionnaires to employees at the Ministry of State Secretariat using PIAWAI. Data management and drawing conclusions using Structural Equation Modeling and Partial Least Square to perform data analysis. The analysis was carried out on 96 respondent data or 7.1% of the number of PIAWAI users with the distribution of respondent data in 3 work units or 30% of the number of work units in the Ministry of State Secretariat. This study indicates that of the 9 hypotheses, there are 6 accepted hypotheses and 3 rejected hypotheses. The factors that influence user acceptance of PIAWAI are Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Information Quality, Commitment from Leadership, and User Satisfaction. Furthermore, the Human Resources Bureau provider can simplify the PIAWAI application by making a mobile version of both android/IOS and adding a reminder feature every day."

"Ketersediaan barang dan jasa memberikan pengaruh yang langsung dan tidak langsung terhadap roda pemerintahan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Menyangkut masalah barang dan jasa di dunia teknologi informasi maka salah satu hal yang menjadi perhatian bagi Kementerian ataupun Lembaga Pemerintah sebagai pengguna barang dan jasa dan pihak swasta sebagai penyedia barang dan jasa adalah masalah sistem pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Kementerian Pekerjaan Umum memulai implementasi e Procurement pada tahun 2002 dan merupakan yang pertama dalam penerapan e-Procurement dan hingga saat ini ada dua metode pelelangan secara elektronik yang diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yaitu Semi e-Procurement dan Full e-Procurement.Dalam penelitian ini penulis mengkaji perbandingan manfaat dari sistem Full e Procurement terhadap sistem Semi e_Procurement dan kaitannya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Perbedaan dari kedua metode ini hanyalah pada saat penyerahan dokumen penawaran.Identifikasi manfaat menggunakan Ranti's Generic IS IT Business Value yang pada akhirnya hasil identifikasi akan dikaitkan terhadap kategori manfaat Digital Prosperity dan dimodelkan menggunakan System Dynamics dan dilakukan simulasi Stock and Flow Diagram untuk mendapatkan hasil penilaian manfaat Digital Prosperity Dari hasil penelitian ditemukan bahwa walaupun perbedaan kedua metode pelelangan secara elektronik tersebut hanya pada saat pemasukan dokumen penawaran namun ternyata memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan efisiensi anggaran.

---

Availability of goods and services give direct and indirect impact to the continuous process of government activity in order to establish a fair and prosperous people. Regarding the issue of goods and services in the world of information technology, one thing that is main concern to the Ministry or government agencies as users of goods and services and the private sector as a provider of goods and services is a matter of public procurement system itself. Ministry of Public Works began implementation of e-Procurement in 2002 and was the first in the implementation of e-procurement, and to date there are two methods of electronic procurement implemented by the Ministry of Public Works, namely Semi e-Procurement and Full e-Procurement.

In this research, the authors examine the values of Full e-Procurement system compared to Semi e-Procurement and its relation to the improvement to public welfare of Indonesia. The difference of these two methods is is only at process of delivering bidding documents.

Value Identification using Ranti's Generic IS / IT Business Value, which in turn is mapped to the categories of Digital Prosperity and modeled using System Dynamics and the authors performed simulations of Stock and Flow Diagram to get the value of Digital Prosperity's. From the results of the research, although the difference between the two methods of electronic procurement is only at process of delivering bidding documents, but it is beneficial to the public welfare in the form of an increasing efficiency of the government budget."