Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta otentik merupakan salah satu alat bukti tertulis. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Tetapi akta notaris dapat dapat memiliki cacat yuridis yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahan akta tersebut. Pada prakteknya sering terjadi suatu akta notaris dimintakan pembatalannya dimuka pengadilan. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam tesis ini membahas mengenai dua permasalahan, yaitu mengenai kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat secara melawan hukum dan akibat hukum dari pembatalan akta. Dan untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitan yuridis normatif yaitu dengan mendapatkan data dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini.

---

Authentic deed is one of the written evidence. Authentic deed has probative force and perfect binding. But the Authentic deed can have juridical defect that causes nullification or invalidity of the deed. In common practice, a notary deed cancellation is requested upfront court. This can be done one with a tort lawsuit.

In this thesis discusses about the two issues, namely the strength of evidence generated authentic act against the law and the legal consequences of the cancellation of the deed. And to answer both of these problems, the authors use the method of normative research to obtain data from the literature relating to the issues in this thesis."

"Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat dan berwenang membuat akta otentik. Di dalam prakteknya, tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan karena cacat hukum dalam perbuatannya setelah akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Notaris bahkan dapat menjadi Tergugat atau Turut Tergugat di persidangan seperti dalam kasus pemindahan hak atas saham Perseroan yang dapat beralih hanya berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Surat Pemindahan Hak Atas Saham dibawah tangan yang diduga dipalsukan oleh Penerima Hak, dengan tanpa membuat Akta Pemindahan Hak Atas Saham. Notaris harus mencermati bahwa tidak cukup hanya dengan Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan yang menyatakan ditutupnya RUPS tersebut secara otomatis terjadi peralihan hak atas saham dari Pemberi Hak kepada Penerima Hak. Pemindahan hak atas saham seharusnya diikuti dengan pembuatan akta pemindahan hak yang terpisah dari Berita Acara tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya jika terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya maka pihak yang menderita kerugian karena hal tersebut dapat menjadikan Notaris sebagai tergugat atau turut tergugat dan menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris ataupun juga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berakibat dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.

---

Notaries are public officials who carry out legal services to the public and authorize to make an authentic deed. In practice, some of the Notary experiencing problems in connection with the deed that they made is declared null and void by a court verdict because of their law disability in their actions after the deed is signed by the parties. Notary can be the Defendant or even the Co-defendant in the trial as in the case of the transfer of rights of shares of the Company which can be transfered only by the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders and the Letter of Transfer of Rights of Shares in private deed which allegedly forged by the Assignee, without making the Deed of Transfer of Rights of Shares. Notary must observe that it is not enough just to rely on the Minutes of the Annual General Meeting of the Company that stated the closing of the meeting is automatically the transfer of rights of shares from the Assignor to the Assignee occurred. The transfer of rights of shares shall be followed by the deed of the transfer of rights of shares that are separate from the minutes meeting.

This thesis uses the research method that is the normative juridical which is literature research, using secondary data sources that already exist and analyze several laws relating to the liability of the Notary. After conducting research and analysis, the author conclude that the Notary in the their position if proven to have committed a breach of their obligations and restrictions as set forth in Law No. 30 of the year 2004 regarding Incumbency of the Notary and other regulations then the party who suffer losses because of it can make a Notary as a defendant or co-defendant and demand reimbursement of expenses, damages and interest to the notary or also the deed that is made by the notary can be cancelled or annulled by law."

"Tesis ini membahas tanda tangan yang telah terbukti tidak identik baik yang dibubuhkan pada Akta Notaris, maupun pada dokumen yang dijadikan dasar dalam pembuatan Akta Notaris. Walaupun demikian hal tersebut tidak serta merta menjadikan Akta Notaris yang dipersoalkan adalah palsu atau dipalsukan sebagaimana berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid/2020. Persoalan tanda tangan yang tidak identik sering kali disalahtafsirkan, yang mengakibatkan Akta Notaris tersebut dapat menjadi palsu atau dipalsukan. Adapun dirumuskan permasalahan mengenai tanda tangan yang tidak identik dengan dokumen pembandingnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid/2020 dikaitkan dengan keautentikan Akta Notaris dan Akta Notaris agar tidak dinyatakan palsu atau dipalsukan sebagai akibat dari tanda tangan yang tidak identik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Tesis ini berbentuk doktrinal yang sifatnya eksplanatoris, yakni untuk menguji keadaan hukum yang sudah ada, yakni keterkaitan antara tanda tangan dengan keautentikan Akta Notaris. Disimpulkan bahwa tanda tangan yang tidak identik dengan dokumen pembandingnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid/2020 tidak serta merta menyebabkan hilangnya keautentikan dari Akta Notaris. Akta Notaris tersebut tetap dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs). Agar Akta Notaris tidak dinyatakan palsu atau dipalsukan akibat dari tanda tangan yang tidak identik, maka harus dipenuhi persyaratan di mana Notaris dalam pembuatan akta, wajib melekatkan surat dan dokumen pendukung pada minuta akta, serta melekatkan sidik jari dari masing-masing penghadap pada minuta aktanya, demikian sebagaimana yang diwajibkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pemenuhan kewajiban tersebut sejalan pula dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Akta Notaris sebagai akta autentik dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses signatures that have been proven to be not identical both those affixed to the Notary Deed, or to the document used as the basis for making a Notary Deed, however this does not necessarily make the Notarial Deed in question fake or falsified as based on the consideration of the judge in the Supreme Court Decision Number 544 K/Pid/2020. The issue of non-identical signatures that are often misinterpreted which causes the Notarial Deed to be fake or falsified. The problem is formulated regarding the non-identical signature in the Supreme Court Decision Number 544 K/Pid/2020 related to the authenticity of the Notarial Deed and how it should be so that the Notarial Deed is not declared fake or falsified as a result of non-identical signatures based on the Civil Code and Law of Office of Notary Public. This thesis is in a doctrinal form which is explanatory to examine the existing legal situation, namely the relationship between the signature and the authenticity of the Notarial Deed. It was concluded that the non-identical signature which was interpreted in the Supreme Court Decision Number 544 K/Pid/2020 related to the authenticity of the Notarial Deed did not cause the loss of the authenticity of the Notarial Deed, by which the Notarial Deed still had perfect evidentiary power (volledig bewijs) and requirements that must be met so that the Notarial Deed is not declared fake or falsified as a result of non-identical signatures, then it is appropriate for the Notary in making the deed to attach letters and documents to the minutes of the deed and attach the fingerprints of each appearer on the minutes of the deed, as required in Article 16 paragraph (1) letter c Law Number 2 of 2014 on Amendments to Law Number 30 of 2004 on Office of Notary Public. Fulfillment of this obligation is also in line with Article 1868 of the Civil Code which states that a Notary Deed as an authentic deed is made in the form and procedure determined by law, in this case the Law of Office of Notary Public."

"ABSTRAKTesis ini meneliti Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN mengenai tanggung jawab Notaris yang turut serta memasukkan keterangan palsu dalam akta jual beli saham sesuai dengan surat keterangan tentang perubahan susunan pengurus dan pemegang saham. Permasalahan dalam tesis ini meliputi tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat adanya pemalsuan akta dan tanggung jawab hukum Notaris yang turut serta melakukan pemalsuan akta dalam Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif sehingga hasil penelitian ini berbentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu, pertama perlindungan hukum yang dimiliki oleh setiap pemegang saham perseroan terbatas apabila kepentingannya dirugikan, berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah hak perseorangan, hak penilaian, hak utama, dan hak pemeriksaan, maka dengan dilanggarnya hak-hak tersebut pemegang saham dapat mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri untuk pembatalan akta agar dapat memperoleh hak atas sahamnya kembali, kedua terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab seorang notaris yang turut serta memalsukan akta autentik antara lain tanggung jawab secara pidana dengan sanksi pidana penjara, tanggung jawab secara perdata dengan sanksi penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga, dan tanggung jawab secara administrasi yang berbentuk pemberhentian dengan tidak hormat karena berdasarkan Pasal 13 UUJN, Notaris yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Dalam kasus notaris diancam pidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun maka notaris dapat dikenakan sanksi administrasi terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh karena itu, diharapkan notaris lebih berhati-hati dan menolak pembuatan akta autentik dari klien, apabila notaris telah mengetahui tidak adanya kelengkapan dokumen pendukung sebagai syarat untuk pembuatan akta tersebut untuk menghindari terjeratnya notaris dalam sanksi pidana penjara kemudian hari.

---

ABSTRACTThis thesis examines Decision Number 9/PID/2019/PT.BTN regarding the responsibilities of a Notary Public regarding the inclusion of false statement in the share purchase agreement in accordance with the statement to change the composition of shareholders and management as stated. Problems in this thesis include legal protection for shareholders due to falsification of the deed and legal responsibilities of the notary who participated in falsifying the deed in Decision Number 9/PID/2019/PT.BTN. To answer these problems, uses a normative juridical form of research with descriptive research typology, therefore the results of this research is analytical descriptive. The results of the research in this thesis are, first, the legal protection possessed by each shareholder of a limited liability company if its interests are impaired, based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies is individual rights, valuation rights, main rights, and examination rights, with the violation of these rights shareholders can file a civil suit to the District Court for cancellation of the deed in order to obtain the right to their shares again, secondly there are 3 (three) forms of responsibility of a notary public who participate in falsifying authentic deeds, including criminal liability with imprisonment, civil liability with reimbursement, compensation, and/or interest, and administrative responsibility in the form of dishonorably dismissal because based on Article 13 of the UUJN, a notary who commits an offense threatened with imprisonment of 5 (five) years or more may be dishonorably dismissed. In case a notary public is liable to a maximum imprisonment of 8 (eight) years, the notary may be subject to the heaviest administrative sanction in the form of dishonorable discharge. Therefore, it is expected that the notary will be more careful and reject the making of an authentic deed from the client, if the notary has known the absence of supporting documents as a condition for making the deed to avoid the notary being ensnared in later criminal sanctions."

"ABSTRAKDalam isi Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Salah satu tindakan “seksama” yang wajib dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta pihak adalah memperoleh keterangan dan data-data formal guna memenuhi syarat dalam membuat suatu akta otentik. Dalam membuat akta pihak, kewajiban dan tanggung jawab Notaris hanya terbatas kepada data-data formil semata, namun demikian bila melihat dalam putusan, seolah-olah terdapat kewajiban materiil yang harus dicari oleh seorang Notaris setiap kali membuat akta pihak. Dalam kasus ini, perusahaan yang dibeli oleh Penggugat V memiliki utang-piutang dengan Tergugat II terkait pembangunan pabriknya, dimana kedudukan Tergugat II sebagai kreditur pemegang jaminan hak kebendaan atas aset perusahaan yang dibeli oleh Penggugat V. Ketika ada penagihan atas piutang yang dimiliki Tergugat II, kreditur, Penggugat V merasa membeli dari lelang dalam keadaan bersih tanpa utang-piutang sehingga memilih jalur hukum dan beracara di Pengadilan Negeri Kota Bumi dan Gunung Sugih, lampung. Dalam dua putusannya, aset-aset yang dibeli oleh Penggugat diletakan sita jaminan pada Oktober 2006. Pada tahun 2007, Tergugat II, kreditur yang memegang jaminan hak kebendaan tersebut kemudian datang kepada notaris, bersama Tergugat I, membuat akta pernyataan subrogasi dan tiga perjanjian atas jaminan milik bersama. Mengetahui adanya subrogasi, para Penggugat kemudian menuntut, dengan mendalilkan bahwa Notaris (Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena seharusnya Notaris mengecek objek jaminan sebelum membuat akta subrogasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kewajiban Notaris dalam mencari kebenaran materiil. Apakah Notaris berkewajiban dalam mencari kebenaran formil dan materiil suatu objek jaminan dalam pembuatan akta subrogasi? Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan akta subrogasi dan perjanjian atas jaminan milik bersama dalam kasus tersebut? Untuk itu diperlukan suatu penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan juga melakukan wawancara dengan ahli untuk memperkuat data penelitian.

---

ABSTRACTIn the content of article 16 paragraph 1 subparagraph (a) Act Number 30 of 2004 concerning the rule of notary public is mentioned that in running his/her job, the notary public is obliged to act honestly, cerefully, independently, impartially, and to keep the interests of relevant parties in the works of the law. One of the actions "carefully" that must be done by a notary public while making the deed was obtaining information and formal data in order to fulfill the formal requirements for making an authentic deed. In making the deed, obligations and responsibilities of the Notary public is limited to formal data only, however, when seen in thedecision, as if there is a material obligation that must be find by a Notary Public whenever making the deed. In this case, the company was purchased by Plaintiff V has debts related to establishment of the factory with Defendant II, as a creditor holding collateral material rights over the company's assets were purchased by theplaintiff V. When Defendant II collect its accounts receivable, Plaintiff V which feel buying with free and clear for all liens from an auction, choose to proceedings it in the District Court of Kota Bumi and Gunung Sugih, Lampung. In two decision, the assets purchased by the Plaintiff V placed sequestration in October2006. In 2007, the Defendant II, creditor who holding collateral material rights, come to the notary public with Defendant I made a subrogasi statement deed and three guarantee of common property agreement. Aware of subrogation, the Plaintiff then sued by postulating that the Notary public (Defendant III) has committed an unlawful act because the object of collateral material rights should be checked by Notary before making subrogation deed. This raises the question of Notary public obligation in finding material fact. Are Notaries obliged to find the fact of the formal and material object of guarantee/collateral in the subrogationdeed? How is the legal consequence of the cancellation of subrogation deeds and guarantee of common property agreement in such cases? This requires a study. The author uses the method of normative research and also conduct interviews with experts to strengthen research data."

"Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta secara otentik. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris selaku pejabat umum sering melakukan pelanggaran kode etik. Salah satu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris adalah pembuatan akta pencabutan kesaksian dalam persidangan yang bukan merupakan kewenangannya. Oleh karena itu, Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan pada Kode Etik Notaris dan Undangundang Jabatan Notaris. Selain itu, akibat perbuatannya tersebut yang merupakan perbuatan melawan hukum, notaris dapat juga dikenakan sanksi pidana dan perdata.

---

Notary is a public official who has the authority to make the authentic deed. In the performance of duties and responsibilities, notary as a public officials often violate the code ethics. One of the ethical violation is committed by a notary deed revocation of testimony in the trial which is not an authority. Therefore, the Notary may be penalized based on the Code of Ethics and the Law of Notary. In addition, due to the actions which are against the law, notaries can also be subject to criminal sanctions and civil."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta relaas yang cacat hukum, serta akibat hukum terhadap akta relaas yang cacat hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder yang menggunakan pendekatan kualitatif. Notaris dituntut untuk bertindak secara amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait perbuatan hokum. Prakteknya sering dijumpai akta-akta Notaris yang seharusnya bersifat otentik dan dijadikan alat bukti yang sempurna, ternyata menjadi masalah di kehidupan masyarakat. Banyak pula dijumpai Notaris selaku pejabat umum tempat masyarakat mencari kepastian ternyata dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai peraturan perundang-undangan hukum dan mencederai sumpah jabatannya. Penulis memiliki 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu pertama tentang bagaimana akibat hukum atas akta relaas yang dibuat oleh Notaris tidak disetujui beberapa pemegang saham dan bagaimana tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta relaas yang dibuatnya tidak disetujui beberapa pemegang saham. Hasil penelitian penulis atas akibat hukum terhadap Akta Notaris yang tidak memenuhi syarat dan prosedur pembuatan akta autentik sesuai UUJN dan UUPT dapat dibatalkan oleh para pihak dan terdegradasi kekuatan hukum pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Notaris yang lalai maupun yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi-sanksi terkait atas perbuatannya. Notaris dalam pembuatan akta relaas memiliki 3 (tiga) tanggung jawab, yaitu tanggung jawab secara perdata, secara pidana maupun secara administratif.

---

This thesis is about responsibility of notary towards deeds of relaas which found to be flawed, and how the legal consequences towards them. The method used in this study is juridical normative research that used secondary data and qualitative approach. The Notaries are required to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial and take care of all interests parties related to legal actions. In practice, the Notary deeds that should be authentic and used as perfect evidence, often found to become a problem in the society. In addition, the notary as a public official where the people seeks legal certainty, was often found in carrying out their position not according to regulations and injured his oath of office. The author has two problems that will be discussed in this research. First about how the legal consequences of the voluntary deed made by a Notary are not approved by some shareholders and second, how the legal responsibility of the Notary on the relaas deed made is not approved by some shareholders. The results of the authors research on the legal consequences of the Notary Deed that violates the terms and the procedures according the regulations , can be canceled by the parties and degraded the legal force of proof to be under the hand. Notaries who are negligent or who intentionally commit acts against the law can be subject to sanctions related to their actions. A notary who makes a relaas deed having three responsibilities, namely civil, criminal and administrative responsibilities."

"Notaris memperoleh kewenangan dari Negara secara atribusi yang diwujudkan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain oleh undang-undang. Salah satu fungsi dari Akta Autentik adalah untuk digunakan sebagai alat bukti dalam sebuah sengketa hukum agar membantu mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian bagi pihak yang berkepentingan dalam akta. Oleh sebab itu apabila Notaris dalam jabatannya melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang yang mengakibatkan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dalam hal pembuatan Akta Autentik dapat dikenakan sanksi. Terlebih lagi apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan tindak pidana seperti pemalsuan, maka Notaris yang bersangkutan bisa saja dijerat dengan sanksi pidana. Dalam hukum pidana pemalsuan terhadap Akta Autentik lebih berat hukumannya daripada surat-surat biasa, hal ini dikarenakan Akta Autentik dinilai mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya atau karena Akta  Autentik  mempunyai  tingkat  kebenaran  lebih  tinggi  daripada surat-surat biasa atau surat-surat lainnya, sehingga dirasa perlu untuk meningkatkan maksimum ancaman pidananya.

---

The Notaries obtain an authority from the law, that is based on Law Number 30 of 2004 about Notary Position and also it's amendments to Law No. 2 of 2014. The Notary is an official to make an authentic deed about all deeds, agreements and stipulations required by the Regulations or by interested parties are required to be made into authentic deed, make sure an approval date, keep the deed and provided Grosse, copies and quotations, all as long as in the regulations are not also assigned or excluded to another officers or other person. One of the functions of the Authentic Deed is to help recall some events if there is a legal dispute to be used as an evidence, so that it can be used by the interested parties in the deed. Therefore, if the notary did an act of abuse the authority or did an arbitrary action, so that notary can be sentenced. And if the action violates the criminal act such as a forgery, then that notary may be included as a subject of a criminal sanction. In the criminal law, a falsification of authentic deed have more severe punishment than the ordinary letters, this is because the content of an authentic deed have a higher level of truth and validated more than an ordinary letter or other letters, so it is a necessary to increase the criminal maximum punishment."

"Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik ialah suatu akta yang dibuat sesuai ketentuan undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta dibuat. Sebelum melakukan pembuatan akta, PPAT wajib melakukan pengenalan penghadap dengan memeriksa identitas data diri dan dokumen dari penghadap. Kewajiban ini dilakukan sebatas pada kebenaran formil saja. Meskipun pengenalan penghadap telah dilakukan, masih dijumpai permasalahan hukum terkait akta PPAT. Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi dalam pembuatan akta adalah pemalsuan identitas dan dokumen, yang terlihat dari adanya tanda tangan palsu (spurious signature) pada akta. Hal ini menjadi permasalahan terhadap PPAT yang lalai dalam melakukan pengenalan penghadap sehingga digugat karena dianggap dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan penghadap. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis mengenai tanggung jawab serta perlindungan hukum bagi PPAT terhadap pemalsuan tanda tangan (spurious signature) yang terdapat di dalam akta jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder, yang hasilnya bersifat eksplanatoris-analitis. Apabila PPAT melakukan kelalaian dalam pengecekan identitas penghadap, maka PPAT telah melanggar syarat formil dan syarat materiil pembuatan akta serta dapat dikenai tanggung jawab administratif. Namun, kurang tepat jika karena kelalaiannya yang bersifat administratif PPAT digugat atas dasar perbuatan melawan hukum dan ditempatkan sebagai tergugat. PPAT hanya bertugas mengkonstantir kehendak dari para penghadap dan tidak mengetahui adanya pemufakatan jahat yang terjadi, maka lebih tepat bila ditempatkan sebagai pihak turut tergugat. Berdasarkan hal tersebut seorang PPAT dapat meminta perlindungan yaitu pendampingan dalam proses persidangan dari Majelis Pembinaan dan Pengawasan maupun Majelis Kehormatan IPPAT.

---

According to Article 1868 of the Indonesian Civil Code, an authentic deed is a deed made in accordance with the provisions of the law or made before an authorized public official at the place where the deed was made. Prior to the creation of an authentic deed, Indonesian Land Deed Officer (PPAT) is required to identify the requesting party by checking their identity from personal data and documents. This obligation is carried out to the extent of fulfilling the formal truth. Despite identification has been carried out, there are still legal problems related to the authentic deed made by PPAT. One of the problems that might happen is falsification of identities and documents, which can be seen from the existence of a fake signature (spurious signature) on the deed. This is a problem for Land Deed Officer (PPAT) who was negligent in identifying the requesting party where they could be sued to have intentionally committed unlawful acts together with the requesting party. Therefore, this study will analyze the responsibility and legal protection for Land Deed Officer (PPAT) against forgery of signatures (spurious signature) contained in the creation of sales and purchase authentic deed. This research is a normative juridical research using secondary data types, the results of which are explanatory-analytical. If Land Deed Officer (PPAT) is negligence in checking the identity of the requester, then the Land Deed Officer (PPAT) has violated the formal and material requirements for making the deed and is subject to administrative responsibility. However, it is not appropriate if due to administrative negligence, Land Deed Officer is sued on the basis of an unlawful act and placed as a defendant since Land Deed Officer is only tasked with constituting the will of the parties and does not know that there is an evil consensus that has occurred, so it is more appropriate to be placed as a co-defendant party. Based on this, Land Deed Officer can ask for protection, namely assistance in the trial process from the Guidance and Supervision Council and the Land Deed Officer Honorary Council."

"Tesis ini membahas mengenai seorang notaris yang cuti karena menjabat sebagai pejabat negara, dan membuat akta jual beli atas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apakah pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dalam masa cuti Notaris sah kekuatan pembuktian hukumnya dan apakah perbuatan Notaris/ PPAT tersebut termasuk pelanggaran Jabatan? Dan bagaimana penerapan sanksi terhadap perbuatan Notaris/PPAT dalam hal ini? Akta yang dibuat dalam hal ini tergolong Akta Partij, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris/ PPAT berdasarkan keterangan para pihak yang mana para pihak menjamin apa yang dinyatakan adalah benar dan tidak ada penipuan di dalamnya. Apabila di kemudian waktu ternyata ada pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut, maka Notaris/PPAT tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas akta tersebut.

---

This thesis discusses about a notary who take leave because serving as a state officer, and made deed of sale and purchase as a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/ "PPAT"). Is the making of deed of sale and purchase by PPAT during leave period as a Notary have legal probative force and whether the action of the Notary/PPAT may include as a violation of occupation? And how is the application of sanctions against such acts by Notary/PPAT in this case? In such event, would the deed be considered as Deed of Partij, which is a deed made by Notary/PPAT based on the statements of the parties where the parties guarantee what is stated is true and there is no fraud in it. And if in the future there are parties who feel disadvantaged by the making of the deed, then the Notary/PPAT shall not be responsible for the deed."