Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh institusi politik di pemerintahan terhadappertumbuhan ekonomi. Institusi politik disini didefinisikan sebagai dukungan partaipolitik yang memiliki kursi terbesar di legislatif terhadap eksekutif dalam pilkada.Hasil pengujian menunjukkan bahwa jika eksekutif didukung oleh partai terbesar dilegislatif maka berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam tesis inijuga ditemukan bahwa dominasi partai politik dalam legislatif memiliki peran penting.Jika partai terbesar dalam legislatif mendukung eksekutif maka pengaruhnya terhadappertumbuhan positif, terlebih jika partai tersebut semakin dominan. Dan sebaliknya,jika partai terbesar tidak mendukung eksekutif maka akan menghambat pertumbuhan,terlebih jika partai tersebut semakin dominan.

---

ABSTRACTThis thesis aims to examine the effect of political institut ions on economic growth.Political institutions are here defined as the support of a political party that has themost seats in the legislature to the executive in the elections. The results show thatif the executive is supported by the largest party in the legislature then has apositive effect on economic growth. In this thesis also found that the dominance ofpolitical parties in the legislature has an important role. The largest party in thelegislature supporting the executive tend to have positive effect on growth,especially if the party is increasingly dominant. And conversely, if the largestparty does not support the executive then will inhibit growth, especially if theparty is more dominant."

"Penelitian ini ditujukan untuk melihat pengaruh pemerintah daerah melalui penerimaan, pengeluaran rutin, dan pengeluaran pembangunan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.Metodologi yang digunakan adalah panel data untuk 26 propinsi di Indonesia pada periode 1991-1999. Variabel yang dipakai adalah investasi swasta, tenaga kerja, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, dan penerimaan daerah. Regresi dilakukan dengan menggunakan model dari Sung Kim Tai yang pernah dipakai untuk menganalisa sektor pemerintah daerah di Korea.Berdasarkan hasil estimasi, didapatkan bahwa pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, dan penerimaan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di 26 propinsi di Indonesia. Pengeluaran pembangunan dan rutin sesuai dengan hipotesa bahwa keduanya mempunyai pengaruh yang positif sedangkan penerimaan daerah tidak sesuai dengan hipotesa yang menyatakan mempunyai pengaruh posilif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.Elastisitas variabel pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, dan penerimaan pemerintah daerah berada di atas satu persen, elastisitas terbesar adalah pengeluaran rutin kemudian diikuti oleh pengeluaran pembangunan dan penerimaan daerah. Besarnya elastisitas tersebut menunjukan besarnya pengaruh kebijakan pemerintah daerah khususnya kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah."

"Tesis ini membahas pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sepanjang tahun 2007-2011 terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian dengan menggunakan analisis ekonometri data panel terhadap provinsi/kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2007-2011. Hasil studi memperlihatkan bahwa pengeluaran konsumsi dan pengeluaran kapital pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This thesis explores the influence of local government expenditure during the year 2007-2011 on regional economic growth. Research using panel data econometric analysis of the provinces / districts / cities in Indonesia from 2007 to 2011. The study results showed that consumption expenditure and local government capital expenditures and significant positive effect on economic growth in the region."

"In the Indonesia democracy, the multiparty system is used as one of the canal to aggregate the public aspirations. This mechanism is supported by Law No. 25/1999 about fiscal decentralization and a series of related regulations. It is also supported by direct election for regional head (Pilkada). As such, the winning political parties may influence the local government budget allocation which finally transform into the economic growth.This study estimates the influence of party politic concentration on the local economic growth. The data used is the local government election of 2004 and 2009 from 55 regions (cities). The concentration of political power in regional legislatives is measured by using Herfindahl Hirschman Index (HHI). The results of analysis confirm that the more concentrated political power in the regional legislative results lower economic growth.

---

Dalam dinamika demokrasi Indonesia, mekanisme multipartai merupakan salah satu cara untuk mengatur aspirasi. Mekanisme ini didukung Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai desentralisasi fiskal dan dinamika perubahannya. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung pun turut mendukung mekanisme demokrasi di daerah. Partai politik pemenang pilkada akan memengaruhi pola alokasi anggaran daerah yang akhirnya bisa berdampak pada efektivitas pengeluaran pemerintah.Studi ini mengestimasi seberapa besar pengaruh konsentrasi partai di daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Analisis menggunakan data 55 kabupaten/kota tahun 2004 dan 2009. Konsentrasi partai politik di dalam parlemen di daerah diukur dari proporsi anggota dewan dari masing-masing partai politik menggunakan Herfindahl Hirschman Index (HHI). Data tahun 2004 dan 2009 mengonfirmasi bahwa semakin terkonsentrasinya anggota dewan pada satu partai politik tertentu, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi daerah tersebut."

"Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.Pada tahap awal pembangunan, penggunaan komponen utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan disadari begitu menguntungkan. Sumber pembiayaan luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembangunan untuk mempercepat proses pembangunan nasional, di mana secara langsung menambah tersedianya dana investasi sehingga mampu mendorong kegiatan produksi dan terciptanya kesempatan kerja. Masuknya modal dari luar negeri juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan kekayaan alam yang begitu melimpah namun perekonomian dalam negeri belum mampu menyediakan dana untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaari alam.Meskipun pinjaman diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan namun di lain pihak pinjaman juga menimbulkan biaya. Pada tahun-tahun terakhir ini, biaya tersebut khususnya bagi negara-negara berkembang lebih besar daripada manfaatnya. Biaya terbesar dari semakin besarnya utang adalah cicilan utang (debt servicing). Cicilan utang terdiri dari pembayaran amortisasi (pembayaran utang pokok) dan suku bunga. Apabila utang terus meningkat atau tingkat suku bunganya meningkat maka pembayaran cicilan utang juga akan meningkat.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa utang luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan perneliharaan infrastruktur fisik akan menunjang kegiatan investasi dan perdagangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan PDB. Oleh karenanya, utang luar negeri Indonesia memiliki kontribusi yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian, di mana sumber pembiayaan luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembangunan untuk mempercepat proses pembangunan nasional yang secara langsung dapat menambah tersedianya dana investasi sehingga mampu mendorong kegiatan produksi. Di sisi lain, besarnya akumulasi jumlah utang telah memberikan tekanan terhadap keuangan negara karena tingginya jumlah kewajiban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang harus dibayar.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa indikator adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga dapat dilihat dari tingkat suku bunga, inflasi, laju pertumbuhan investasi dan term of trade.Variabel suku bunga dan inflasi akan berpengaruh negatif terhadap tingkat pertumbuhan PDB. Kenaikan tingkat suku bunga membuat biaya investasi menjadi bertambah mahal sehingga akan mengurangi investasi. Faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi perkembangan inflasi di Indonesia antara lain adalah ekspektasi inflasi masyarakat yang cenderung meningkat. Peningkatan ekspektasi inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik yang dilakukan oleh pemerintah.Variabel investasi mempunyai elastisitas yang paling besar, hal ini menunjukan bahwa setiap kenaikan nilai investasi yang dilakukan di Indonesia akan berpengaruh besar pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu variabel term of trade pada periode 1999-2004 berpengaruh negatif terhadap tingkat pertumbuhan PDB. Kondisi ini terjadi karena penerimaan ekspor yang melambat. Nilai ekspor tahun 2004 hanya tumbuh sebesar 8,25% dibanding tahun 2003 sementara di satu sisi peningkatan nilai impor justru menunjukan adanya peningkatan sebesar 13,73%."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan. Kedua hal tersebut sama-sama penting namun sulit diwujudkan secara bersamaan. Hai ini dapat terjadi karena strategi pembangunan pada awal masa orde baru lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pada pemerataan distribusi pendapatan. Tesis ini meneliti pengaruh distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi di Indonesia. Selain dari itu, akan diteliti juga pengaruh indikator pembangunan seperti inflasi dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi.Pertumbuhan ekonomi propinsi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto per kapita, sedangkan distribusi pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia yang terdiri dari persentase pendapatan 40 % penduduk berpendapatan rendah, 40 % penduduk berpendapatan menengah dan 20 % penduduk berpendapatan tinggi. Inflasi yang dipakai adalah inflasi regional rata-rata selama 1 tahun dan tingkat penddikan yang digunakan adalah persentase penduduk yang pendidikan tertinggi ditamatkan setingkat SMP.Pengolahan data dilakukan dengan penggunaan model analisis data panel, yaitu metode fixed effect dengan pembobotan cross section weight. Variabel dummy digunakan untuk melihat perbedaan antar propinsi dan juga untuk melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi antar sebelum krisis dan sesudah krisis ekonomi.Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh distribusi pendapatan secara positif, pada semua kelompok penduduk. Akan tetapi pengaruh persentase kenaikan pendapatan 40 % penduduk berpendapatan rendah lebih tinggi dari pada persentase kenaikan pendapatan 40 % penduduk berpendapatan menengah dan persentase kenaikan pendapatan 20 % penduduk berpendapatan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk telah berkurang dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi. Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tingkat pendidikan penduduk yaitu persentase penduduk yang pendidikan tertinggi ditamatkan setingkat SMP berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah di propinsi diharapkan untuk lebih memperhatikan pemerataan distribusi pendapatan karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu pemerintah daerah diharapkan mampu mempertahankan tingkat inflasi yang rendah karena semakin tinggi inflasi pertumbuhan ekonomi akan berkurang. Dan juga pemerintah daerah diharapkan memberikan kesempatan seluas-luasnya agar penduduknya dapat memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi."

"Pada masa awal Orde Baru tahun 1969-1973, perencanaan ekonomi Indonesia masih sangat percaya bahwa trickle down effect akan terjadi. Oleh karena itu strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah pada awal periode Orde Baru hingga akhir tahun 70-an terpusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun setelah sepuluh tahun sejak Pelita I fakta memperlihatkan bahwa efek yang diinginkan tidak tercapai, malah menimbulkan ketimpangan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh pertumbuhan kesempatan kerja yang tinggi pula dari tingkat kemiskinan tidak berkurang secara signifikan. Mulai Pelita III tahun 1979/80-1983/84 strategi pembangunan mulai diubah, tidak hanya pertumbuhan ekonomi akan tetapi berorientasi kesejahteraan rakyat. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 1976-2004 terus mengalami penurunan yang signifikan dari sebesar 54,2 juta jiwa menjadi sebesar 36,15 juta jiwa. Dan jika dilihat antara jumlah penduduk miskin di pedesaan dan di perkotaan temyata, jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dari pada jumlah penduduk miskin di perkotaan. Hal ini dikarenakan lebih dari 60 persen jumlah penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan yang sebagian besar bekerja disektor pertanian. Dengan menggunakan metoda analisis regresi berganda ingin diketahui bagaimana kondisi ketidakmerataan pendapatan antara penduduk di pedesaan dan perkotaan, dan pengaruh perubahan pangsa pendapatan tertimbang di pedesaan dan di perkotaan serta bagaimana peranan PDB sektoral terhadap laju pertumbuhan kemiskinan.Hasil penelitian memberikan masukkan bahwa; Peningkatan pendapatan per kapita mendorong perlambatan laju pertumbuhan kemiskinan, sebaliknya ketidakmerataan pendapatan akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk miskin. Ketimpangan pendapatan mempercepat laju pertumbuhan kezniskinan, ini dapat dilihat dari pangsa pendapatan perkotaan yang berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Sektor primer, yang merupakan sektor yang paling besar distribusi pendapatannya, berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin secara nasional. Sektor sekunder dan sektor tersier memberikan pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Temuan ini mengindikasikan masyarakat miskin di Indonesia sebagian besar bukan bekerja di sektor ini, akan tetapi bekerja di sektor primer dan di pedesaan, sedangkan sektor skunder dan tersier sangat berkembang pesat di perkotaan. Dengan pelaksanaan sistem desentralisasi memberikan dampak akan penurunan jumlah penduduk miskin.Dengan demikian perlunya pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan diciptakannya lapangan pekerjaan yang padat karya dengan upah diatas standar minimum akan mengurangi pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin pun berkurang. Ini didukung dengan infrastruktur yang baik pula seperti tersedianya fasiltas pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang baik. Dengan perhatian yang sangat serius di sektor pertanian, seperti pengembangan sistem dan teknik pertanian, mendirikan industri agrobisnis, dan pengembangan Iembaga keuangan yang mendorong percepatan perkonomian di pedesaan. Yang perlu mendapat perhatian adalah pertumbuhan ekonomi tanpa disertai kemerataan pendapatan belum tentu dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, untuk itu peningkatan pertumbuhan ekonomi seharusnya disertai dengan pengurangan ketidakmerataan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat."

"Tesis ini menjelaskan bagaimana variabel fiskal (pajak/tax) dan moneter (tingkat bunga rill/real interest rate) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam suatu sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate). Disamping itu, tesis ini mengulas bagaimana perubahan variabel-variabel seperti : real exchange rate yang ditunjukan oleh rasio antara indeks harga luar negeri dikali dengan nilai tukar, dengan indeks harga domestik (QF*E/CPI), serta besarnya tingkat bunga rill (RI), besarnya impor dunia (MWR), defisit anggaran pemerintah (G-T), obligasi pemerintah (L) clan output perekonomian domestik setahun lalu (Y(-1)), akan mempengaruhi perubahan pada output (Y) tahun berjalan. Data yang digunakan adalah data tahunan periode 1969-1997. Perangkat ilmiah yang digunakan adalah ekonometrika, menggunakan sistem persamaan simultan clan merupakan penerapan dari teori IS-LM dalam perekonomian kecil dan terbuka dengan sistem nilai biker tetap. Secara spesifik, model ini merupakan model Mundell-Fleming. Semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunalkan harga konstan 1993 (serous dalam nilai riil). Untuk simulasi output periode 1998-2003, diasumsikan bahwa pemerintah menerapkan paket kebijakan makro (fiskal dan moneter) pads tahun 1998. Ada 9 skenario yang diaplikasikan yaitu : skenario pertains, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dan moneter, keduanya bersifat longgar; skenario kedua, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat longgar dan kebijakan moneter bersifat netral; skenario ketiga, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat longgar namun kebijakan moneter bersifat ketat; skenario keempat, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat netral dan kebijakan moneter bersifat longgar, skenario kelima, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal manpun moneter bersifat netral; skenario keenam, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal netral dan moneter bersifat ketat; skenario ketujuh, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ketat namun kebijakan-moneter bersifat longgar, skenario kedelapan, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter bersifat netral; sedangkan skenario kesembilan, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal maupun moneter yang bersifat ketat Dari basil simulasi dapat disimpulkan bahwa secara umum kebijakan fiskal lebih efektif di dalam mendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya, dengan asumsi tingkat pertnmbuhan harga konstan, kebijakan fiskal dan moneter yang longgar akan memberikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang maksimal."

"Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah ada hubungan (pengaruh) kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang dan faktorfaktor pertumbuhan ekonomi di dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia? Dengan negara-negara mitra dagang mana saja, pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus meningkat? Penelitian menggunakan data panel: 20 negara mitra dagang, yaitu jumlah ekspor terbesar ke negara tujuan (Australia, Belgia, Kanada, Cina, Perancis, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Korea, Malaysia, Belanda, Filipina, Saudi Arabia, Singapura, Spanyol, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama) pada periode waktu 30 tahun (1974-2003).Regresi data panel dengan menggabungkan (pooling) data cross-section dan time series, menggunakan variabel dummy (least square dummy variable) dan variabel lag dependen (YP(-1)); serta dikombinasikan dengan model kuadratik ( YPPxYPP, TRDIxTRDJ dan YPRxYPR) adalah serupa dengan estimasi data panel dengan fixed efects.Hasil penelitian menyatakan bahwa ada hubungan (pengaruh) kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang dengan pertumbuhan ekonomi di indonesia. Peningkatan US$ 1 pdb per kapita riil negara mitra dagang (YPP) menyebabkan peningkatan US$ 0.039771 tingkat PDB per kapita rill indonesia (YP) (signifikan). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus meningkat dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai nilai rasio pdb per kapita rill terhadap PDB per kapita rill negara mitra dagang (ypr) lebih kecil dari nilai ypr optimal 3.102024 dengan prioritas dalam hubungan kerjasama perdagangan, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Belanda, Perancis, Belgia, Hong Kong, Kanada, Inggris, Australia, Singapura, Italia, Spanyol, Saudi Arabia, Jerman, Korea, Malaysia, Thailand, Filipina, Cina, dan India. pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai tingkat PDB per kapita riil (YPP) yang besar.Ada hubungan (pengaruh) faktor-faktor pertumbuhan di dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. peningkatan US$ 1 PDB per kapita rill inisial indonesia (LYP) menyebabkan penurunan US$ 0.029591 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); pertambahan 1 orang pertumbuhan penduduk Indonesia (PI) menyebabkan penurunan US$ 1832.987 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 persen investasi/PDB rill Indonesia (invi) menyebabkan peningkatan US$ 4.033363 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin angka inflasi Indonesia (inft) menyebabkan peningkatan US$ 804.2352 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin secondary enrollment ratio (SER) Indonesia (SCHI) menyebabkan penurunan US$ 12.65101 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); peningkatan US$ 1 trade/PDB rill Indonesia (TRDI) menyebabkan peningkatan US$ 689.5339 tingkat PDB per kapita riil Indonesia (signifikan); peningkatan 1 poin YPR menyebabkan peningkatan US$ 246.6701 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan); peningkatan US$ 1 pola interaksi PDB per kapita riil negara mitra dagang dengan trade/PDB riil indonesia (YPPxTRDI) menyebabkan penurunan US$ 0.009320 tingkat PDB per kapita rill Indonesia (signifikan). Keterbukaan (openness) tidak selalu akan memberikan manfaat yang lebih (more benefit) dengan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan impor bahan baku yang iebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekspor barang modal seperti mesin-mesin industri menunjukkan bahwa tingkat kapitalisasi (capital intensive) proses perekonomian di dalam negeri masih rendah.Dari hasil penelitian ini, saran untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah pemerintah kembali menggiatkan program keluarga berencana (KB) untuk mengurangi laju peningkatan jumlah penduduk; investasi diarahkan untuk menghasilkan produk-produk antara (intermediate goods) guna mengurangi laju impor barang-barang dasar sehingga share of trade meningkat, menyebabkan pdb per kapita meningkat; jaminan kepastian di dalam negeri, yaitu stabilisasi harga untuk mencegah peningkatan inflasi walaupun sebenamya diperlukan untuk rangsangan investasi; kebijakan pemerintah terhadap peningkatan SDM lulusan sekolah menengah, contoh pemberian training (tenaga kerja siap pakai) dan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai untuk tenaga menengah; peningkatan kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra dagang yang mempunyai YPR iebih kecil dari YPR optimal 3.102024 dengan prioritas dalam hubungan kerjasama perdagangan."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah untuk lebih mendorong peran swasta dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah masa oil booming berakhir. Data share investasi pemerintah yang ditunjukkan oleh pembentukan modal tetap bruto pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menampakkan kecenderungan terus menurun sejak awal tahun 1980-an. Sebaliknya share investasi swasta justru memperlihatkan tren yang terns menaik. Namun, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah menyebabkan ekonomi Indonesia tumbuh negatif 13,1% pada tahun 1998. Keadaan ini menyebabkan momentum kenaikan investasi yang terjadi sebelum krisis tidak dapat dipertahankan.Untuk mengukur kontribusi modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pengaruh kenaikan stok modal pemerintah terhadap kenaikan output (PDB riil}, maka tesis ini disusun dengan tujuan untuk menduga elastisitas output terhadap modal pemerintah serta input lain yaitu modal swasta dan tenaga kerja. Disamping itu pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah untuk berinvestasi sehingga pada akhimya akan meningkatkan stok modal pemerintah. Pada sisi lain, tujuan tesis ini adalah ingin mengetahui kontribusi utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan terhadap pembentukan stok modal pemerintah.Model yang digunakan dalam tesis ini mengadopsi model yang dikembangkan oleh Dessus dan Herrera (2000) dengan mengestimasi model persamaan simultan yang terdiri dari dua persamaan yaitu satu persamaan fungsi produksi dan satu persamaan modal pemerintah. Dengan menggunakan metode three-stage least square didapatkan hasil elastisitas output terhadap modal pemerintah sebesar 0,24; terhadap modal swasta sebesar 0,33; dan terhadap tenaga kerja sebesar -0,63. Krisis ekonomi yang berlangsung selama periode tahun 1998-2003 menyebabkan tingkat output yang dihasilkan lebih rendah sebesar -24,3% dari tingkat yang seharusnya bisa dicapai jika tidak terjadi krisis. Pertumbuhan ekonomi sebesar 1% yang diukur dari peningkatan PDB riil menaikkan stok modal pemerintah sebesar 0,17%. Sedangkan utang luar negeri pemerintah tidak signifikan mempengaruhi pembentukan stok modal pemerintah.Berdasarkan hasil pendugaan elastisitas modal pemerintah dan swasta, dapat dihitung pula nilai average of annual implicit rate of return. Nilai ini menyatakan hasil rata-rata per tahun peningkatan output yang diperoleh jika nilai modal dinaikkan sebesar Rp 1,-. Dan penghitungan nilai ini diperoleh hasil bahwa peningkatan nilai modal pemerintah sebesar Rp 1,- akan menaikkan output sebesar Rp 0,489,- sedangkan kenaikan nilai modal swasta sebesar Rp 1,- akan meningkatkan output sebesar Rp 0,277,-. Hasil ini menunjukkan bahwa produktivitas modal pemerintah lebih tinggi daripada modal swasta."