Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengaturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengharuskan jual beli hak atas tanah agar dilangsungkan secara terang dan tunai. Hal tersebut menyulitkan proses negosiasi awal di mana akta jual beli belum dapat dibuat namun kepastian hukum bagi para pihak sudah dibutuhkan guna menjamin terlaksananya perbuatan hukum yang mereka lakukan secara baik. Meskipun demikian, tidaklah berarti kepastian hukum dalam jual beli hak atas tanah tidak dapat diciptakan sejak awal proses. “Asas Kebebasan Berkontrak” yang dianut oleh hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat berbagai macam perjanjian dengan batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Karenanya lahirlah perjanjian pengikatan jual beli di dalam masyarakat. Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah pun menjadi hal yang lazim diadakan dalam tiap proses awal jual beli hak atas tanah. Lazimnya perjanjian pengikatan jual beli dilakukan di hadapan notaris dengan dituangkan ke dalam suatu akta otentik. Namun adakalanya perjanjian pengikatan jual beli tersebut hanya dibuat di bawah tangan dengan berbagai macam bentuk yang ditentukan sendiri oleh para pihak. Dengan tidak dibuatnya secara otentik perjanjian pengikatan jual beli tersebut menimbulkan persoalan terkait keabsahan maupun pembuktian dalam implementasinya. Dalam penulisan ini dibahas mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat dalam bentuk nota kesepakatan, yaitu dalam perkara sengketa perjanjian pengikatan jual beli antara H. Maming Daeng Tata selaku Pembeli dengan Darma Setiawan selaku Penjual dengan obyek tanah warisan di wilayah Jakarta Selatan. Nota kesepakatan yang dibuat para pihak tidak mengatur secara lengkap mengenai bagaimana jual beli akan dilaksanakan, sehingga di luar nota kesepakatan tersebut terdapat pula kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis antara para pihak. Hal tersebut menimbulkan perselisihan antara para pihak hingga pada akhirnya berakibat dinyatakan tidak sahnya perjanjian pengikatan jual beli tersebut oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara mengkaji suatu kasus dalam suatu putusan, kemudian diterapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dituangkan dalam bentuk tulisan deskriptif analitis mengenai pembahasan dari suatu permasalahan yang terjadi.

---

ABSTRACTThe regulation of the Principal Agrarian Laws requires that the purchase of land rights should be done in bright and cash. That requirements has brought difficulties for the beginning of the negotiation process in which the deed of sale yet has not been able to be made, meanwhile in the other side, legal certainty for the parties has been required in order to guarantee the implementation of legal acts which they do. Nevertheless, this does not mean a legal certainty in the beginning of the process on a sale and purchase of land rights cannot be created. The principle of “Freedom of Contract” in the contract law adopted by the Civil Law has granted freedom to the people to create a wide variety of agreements with certain limitations. Those has made the sale and purchase binding agreements born in the society. Sale and purchase binding agreement of land rights has became a common thing that held in many of the initial process of buying and selling land rights. Sale and purchase binding agreement usually conducted in the presence of a public notary to be made into an authentic deed. But sometimes a sale and purchase binding agreement could be made ​​with an underhand deed by the parties. A non authentic deed ​​of sale and purchase binding agreement might raises legal problems regarding the validity of the agreement in its implementation. This study discusses the validity of the sale and purchase binding agreement of land right which is made ​​in the form of a memorandum of understanding which held in the dispute of sale and purchase binding agreement between H. Maming Daeng Tata as a buyer and Darma Setiawan as a seller with an inherited land in South Jakarta as the object. Memorandum of understanding made ​​by the parties in this case were not regulate comprehensively on how the purchase proccess will be conducted, so that beside the memorandum of understanding, there were also unwritten agreements made between the parties. This has raise dispute between the parties and finally brought the sale and purchase binding agreement declared as an invalid agreement by the court. This research was using normative juridical approach method, which examine a case on one decision, then implemented it with the regulation applied, then laid out in the form of a descriptive analytical writing, of a discussion on which the problems happen."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus terkait penetapan wanprestasi pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran atau bertahap. Penelitian ini membahas mengenai penetapan wanprestasi bagi debitur yang terlambat melaksanakan prestasinya dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran serta tangung jawab notaris terkait adanya perbedaan isi pada minuta dan salinan akta dan analisis pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 PK/PDT/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini ialah bahwa debitur yang telah lalai dalam membayar angsuran pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum jatuh tempo sudah dapat dikatakan sebagai debitur yang wanprestasi. Selain itu, hasil dari tesis ini juga menjabarkan bahwa notaris bertanggung jawab apabila terdapat minuta akta yang isinya berbeda dengan salinan akta dengan memberikan pernyataan terdapat perbedaan substansi diantara minuta dan salinan akta.

---

This research is based by a case related to the determination of event of default in the Purchase Agreement for Land and Building in instalments or in stages. This study discusses the determination of defaults for debtors who are late in carrying out their responsibility in the Purchase Agreement for Land and Building in instalments and notary responsibility related to differences in content in the minutes and copies of the deed and analysis of judges' considerations in the Decision of Supreme Court Number 884 PK/PDT/ 2018. The research method used in this research is normative juridical research with descriptive and analytical research types. The results of the research in this thesis are that debtors who have been negligent in paying instalments in the Purchase Agreement for Land and Building that have not matured can already be said to be debtors who default. In addition, the results of this thesis also describe that the notary is responsible if there are minutes deeds which contents are different from the copy of the deed by stating that there is difference between the deed and the copy of the deed."

"Penelitian ini membahas mengenai Akta Pengakuan Hutang dengan menggunakan jaminan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli berupa tanah dan bangunan, bukan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/Pdt/2017. Oleh karena jaminan yang diberikan berupa tanah dan bangunan, paling tepat adalah menggunakan Lembaga Hak Tanggungan sebagai jaminan sebagai jaminan pelaksanaan pelunasan hutang. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah implikasi hukum Akta Pengakuan Hutang dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris pada saat yang bersamaan dan bagaimana tanggung jawab notaris yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang memuat klausula telah beralihnya hak atas tanah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif. Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bentuk jaminan pelunasan suatu hutang yang tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan berupa hak atas tanah, bentuk jaminan ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seharusnya bentuk jaminan yang digunakan terhadap obyek hak atas tanah tersebut adalah Hak Tanggungan. Notaris yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bentuk jaminan pelunasan dapat dibebankan pertanggungjawaban perdata karena telah membuat akta yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

The thesis is to analyze Deed of Credit Acknowledgement, using warranty in form of Sales Purchase Agreement upon Sales Purchase Object of land and building, not using the Mortgage Deed, based on the decision of the Supreme Court Adjudication of Republic Indonesia Number 1277 K/Pdt/2017. As the given warranties are in form of land and building, therefore the most appropriate is to apply Mortgage Deed as the warranty on credit settlement. This study raises the issue of how the legal implications of the Deed of Credit Acknowledgement and the Sales Purchase Agreement made by a Notary at the same time and how the responsibilities of a notary who make the Sales Purchase Agreement which contains a clause on land rights have been transferred. To answer these problems, this study uses a normative form of research. The type of data that used in this study is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study uses descriptive data analysis methods with a qualitative approach. The results of this research is show that the use of the Sales Purchase Agreement as a form of guarantee of repayment of a debt contained in the Deed of Credit Acknowledgement with collateral in the form of land rights, this form of collateral is not in accordance with applicable regulations, should be the form of collateral used for the object of land rights these are Mortgage Deed. A notary who makes a Deed of Sale and Purchase Agreement as a form of guarantee of repayment may be liable for civil liability for making a deed that is not in accordance with the provisions of the legislation."

"Penelitian ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Gin, yang mana terdapat gugatan terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual diluar pengetahuan dari salah satu pihak, dan Akta Kuasa Menjual tersebut juga dibuat oleh Notaris dimana pihak pembeli belum melakukan pelunasan kepada penjual, selain hal tersebut, Notaris dalam membuat aktanya juga melakukan rekayasa tanggal serta mencantumkan keterangan yang tidak benar mengenai tempat penandatanganan akta. Permasalahan yang akan diambil adalah mengenai akibat hukum dari akta yang dibuat secara melawan hukum serta tanggung jawab notaris dan akibat hukum terhadap pembatalan akta-akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian diperoleh bahwa Putusan PN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Gin telah sebagian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah menyatakan notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yang berakibat akta notaris menjadi batal demi hukum, serta pelanggaran atas kebenaran formal akta memiliki akibat hukum akta autentik tersebut kehilangan keautentisitasannya. Dengan adanya pembatalan akta notaris memiliki akibat hukum bahwa kembalinya hubungan hukum serta penguasaan objek perjanjian menjadi seperti tidak pernah terjadi perjanjian.

---

This study discusses the Decision of the Gianyar District Court Number 10/Pdt.G/2018/PN.Gin, where there is a lawsuit against a Notary who commits an unlawful act in the matter of making a Deed of Conditional Sale and Purchase Agreement (PPJB) and a Selling Authorization Deed without the knowledge of one of the parties, and the Selling Authorization Deed is also made by a Notary where the buyer has not paid off to the seller, other than this, the Notary in making the deed also includes incorrect date and includes incorrect information about the place of signing of the deed. The problems that will be taken are about the legal consequences of the deeds made in an unlawful manner and the responsibility of the notary and the legal consequences of the cancellation of the deeds he made. This study uses normative juridical research, using descriptive analytical research typology, which uses secondary data and data collection tools used are document studies. The results showed that the PN Decision Number 10/ Pdt.G/2018/PN.Gin had been partially in accordance with statutory provisions and had stated that the notary was proven to have committed an unlawful act, which resulted in the notary deed being null and void, and violation of formal truth the deed has the legal effect that the authentic deed loses its authenticity. With the cancellation of the notary deed, there is a legal consequence that the return of legal relations and the control of the object of the agreement are as if there had never been an agreement."

"ABSTRAKTesis ini membahas pembuatan akta pelepasan hak tanpa sepengetahuan dari para ahli waris dengan berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang sudah dipalsukan. Dengan akta pelepasan hak Tergugat I telah membalik nama tanah dari orangtua Penggugat menjadi milik Tergugat I. Tergugat I menjualnya kepada Turut Tergugat. Permasalahan dalam tesis ini yaitu keabsahan akta pelepasan hak yang dibuat oleh Notaris dengan memalsukan surat keterangan waris dan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik terhadap akta jual beli yang dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian yuridis normatif dengan tipe penilitian deskriptif analitis. Hasil penelitian yaitu keabsahan akta pelepasan hak yang dibuat oleh Notaris dengan didasarkan dengan surat keterangan waris yang dipalsukan adalah tidak sah, karena akta yang dibuat oleh Notaris diberi kedudukan sebagai akta otentik, yaitu akta yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan hukum. Akta pelepasan hak yang dibuat oleh Tergugat II terdapat unsur penipuan dimana pihakpertama yang menjadi pihak dalam mengalihkan hak atas tanah dalam kasus ini adalah Penggugat dan ahli waris almarhum H.E Kosasih tidak pernah sama sekali hadir untuk menandatangani akta pelepasan hak. Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik terhadap akta jual beli yang dibatalkan bahwa Turut Tergugat, tidak dapat menuntut pihak lain atas pembatalan akta pelepasan haknya, karena terbukti pihak Tergugat I telah melakukan suatu tindakan penipuan terhadap Penggugat. Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian, bersikap professional dan berpegang pada Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notarisyaitu Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the making of the deed of waiver of rights without the knowledge of the Plaintiff and the heirs based on the heirs' letter of statement that has been falsified by the Defendant. Based on the said deed of waiver of rights, Defendant I has transferred the ownership of the land owned by the Plaintiff's parents to become the property of Defendant I. Then Defendant I resold it to Co-Defendant. The problem in this thesis is the validity of the deed of waiver of rights made by a notary by faking a certificate of inheritance and legal protection for the buyer that has good faith in the canceled deed of sale and purchase. The research method used is normative juridical research with analytical descriptive research type. The result of this study is the validity of the deed of waiver of right made by a Notary based on falsified certificate of inheritance is invalid, because the deed made by the Notary is given a position as an authentic deed, i.e. a deed made to prove the existence of certain legal acts. The deed of waiver of right made by Defendant II also contained an element of fraud in which the first party, who is the party in transferring the rights on land in this case was the Plaintiff and the heir of the late H. E. Kosasih was neverpresent to sign the said deed of waiver of right. Legal protection for buyer in good faith for the canceled deed of sale and purchase is that the right holder who is currently CoDefendant, is unable to sue the other party for the cancellation of the deed of waiver of right, because it is proven that Defendant I has committed a fraudulent act against thePlaintiff. In carrying out his/her position, a notary is required to always apply the precautionary principle, be professional and adhere to Article 3 paragraph 4 of the Notary Code of Ethics, namely that Notaries and others who assume and carry out the position as Notary shall be obliged to act honestly, independently, impartially, full of responsibility."

"Pembatalan suatu surat kuasa menjual oleh pengadilan karena terdapat unsur penipuan, seharusnya mengakibatkan perbuatan pemindahan hak atas tanah melalui jual beli adalah batal demi hukum, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya nomor 83/Pdt.G/2013/PN.Slmn memutus bahwa perbuatan jual beli tersebut adalah sah demi hukum. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini membahas mengenai bagaimana kekuatan mengikat akta jual beli atas surat kuasa menjual yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan apakah alasan-alasan hukum yang digunakan dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.Slmn sebagai alasan pengesahan akta jual beli telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bentuk penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis-normatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis norma hukum tertulis/asas hukum dalam pelaksanaannya pada putusan pengadilan dan penerapannya dalam kasus atau peristiwa hukum terkait sinkronisasi. Dalam jual beli hak atas tanah, orang yang berhak menjual adalah pemilik tanah itu. Pemilik dapat bertindak sendiri atau mewakilkan dirinya dengan memberi kuasa kepada orang lain. Dengan adanya pemberian kuasa tersebut, maka penerima kuasa memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penjual. Keabsahan hukum jual beli tanah haruslah ditinjau dari Hukum Tanah Nasional dan putusan Mahkamah Agung No. 123/K/Sip/1970. Menurut putusan Mahkamah Agung No. 123/K/Sip/1970, sahnya jual beli hak atas tanah ditentukan oleh syarat materil dari jual beli itu, yang salah satunya adalah penjual berhak dan berwenang menjual hak atas tanah yang bersangkutan. Apabila penjual tidak berhak dan berwenang, maka jual beli tersebut adalah batal demi hukum. Jika suatu akta kuasa menjual dibatalkan oleh pengadilan, maka penerima kuasa tidak berwenang untuk bertindak sebagai penjual, sehingga salah satu syarat materiil sahnya jual beli tidak terpenuhi yaitu penjual tidak berwenang untuk menjual. Hal ini menyebabkan jual beli hak atas tanah adalah batal demi hukum.

---

A power of attorney to sell which is stated null and void by law because there is one of the elements of fraud, should cause the transfer of land rights through sale and purchase is also null and void, however Sleman District Court stated that its sale and purchase is valid. Based on that, this study discusses about the validity of the sale and purchase of land rights that its power of attorney was stated null and void, and whether the legal reasons that was used by the court had been conformable with the law. This thesis uses normative juridical research methods, because the purpose of this thesis is to analyze the regulations/the principal of law in its implementation on the decision of court and its application in cases or legal case related to synchronization. In the sale and purchase of land rights, the person who has the right to sell is the owner of the land. The owner might act on his/her behalf or authorize others. With such a power of attorney, the attorney has the authority to act as a seller. The validity of the sale and purchase of land rights shall be reviewed from agrarian law and the jurisprudence of Supreme Court Decision number 123/K/Sip/1970. According to Supreme Court Decision number 123/K/Sip/1970, the validity of the sale and purchase of land rights is determined by the material requirements of the sale and purchase, which includes the seller is entitled and competent to sell the land rights, the buyer is entitled to purchase the land rights, the land rights could be sold by law, moreover the land rights is not in dispute. If the seller is not entitled and competent to sell the land rights, resulting the sale and purchase of the land rights is null and void. In case, the power of attorney is stated null by the court, then the attorney has no authority to act as a seller, so one of the material requirements is not fulfilled that is the seller is not authorized to sell. This causes the transfer of land rights is null and void."

"Sebelum tahun 2012 saat dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, transaksi jual beli tanah dilakukan dengan menggunakan blanko akta jual beli. Tesis ini membahas mengenai praktik pembuatan akta jual beli bengan blanko kosong terkait dengan status tanah yang belum dipecah, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/PDT/2016/PT.BDG. Permasalahan yang diangkat ialah mengenai keabsahan pembuatan Akta Jual Beli, akibat hukum dari pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong, dan tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli yang dibuat dengan blanko kosong dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/Pdt/2016/PT.BDG. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis-normatif yaitu menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait dan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen yang terkait dengan kasus yang diangkat dalam tesis ini. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong ialah tidak sah berdasarkan undang-undang, akibat hukum dari akta jual beli dengan blanko kosong ialah dapat dibatalkan (vernietigbaar), dan terhadap PPAT yang membuat akta jual beli dengan blanko kosong akta jual beli dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/Pdt/2016/PT.BDG dikenakan hukuman baik secara perdata maupun secara administrasi.

---

Prior to 2012 whereas the issuance of Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 1997 concerning Provisions for Implementing Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration, land sale and purchase transactions were carried out using form of sale and purchase deeds. This thesis discusses the practice of making a sale and purchase agreement with blank forms related to the status of land that has not been divided, based on the decision of the West Java High Court Number 570/PDT/2016/PT.BDG. The raised issues are regarding the validity of the Deed of Sale and Purchase, the legal consequences of making the sale and purchase deed with a blank form, and the responsibility of the PPAT for the sale and purchase deed which made upon a blank form based on the West Java High Court Decree Number 570/Pdt/2016/PT.BDG. Analysis in the writing of this thesis conducted in the form of juridical-normative that is using primary data based on related literatures and document studies related to the case in this thesis. The results of the study concluded that the making of a sale deed made with a blank form is illegitimate based on the law, the legal consequences of the sale deed with a blank form can be canceled (vernietigbaar), and against the PPAT who made a sale deed with a blank purchase deed based on the Decree of the West Java High Court Number 570/Pdt/2016/PT.BDG may be subject to punishment both by civil and administrative law."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kedudukan cessionaris pada suatu kredit sindikasi setelah dibuatnya Perjanjian Jual Beli Piutang Dan Perjanjian Pengalihan Piutang Kredit Sindikasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1116 K/Pdt/2015. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bertipe deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian: berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat 1 dan Pasal 613 ayat 2 KUHPerdata, cessie yang dilakukan dari PT Artha Niaga Kencana selaku kreditur pertama kepada Gaston Investments Limited selaku kreditur paling akhir adalah sah. Sahnya keseluruhan cessie tidak mengakibatkan Gaston Investments Limited dibenarkan untuk melakukan penagihan langsung. Gaston Investments Limited mempunyai kedudukan yang sah sebagai pemegang jaminan dari debitur setelah dilakukan pengalihan piutang kredit sindikasi tersebut. Notaris dalam kasus ini juga memiliki peran penting dalam proses pengalihan piutang kredit sindikasi ini karena cessie dibuat dalam bentuk akta notaris. Kata Kunci: Cessie, Kredit Sindikasi, Cessionaris, Jual Beli Piutang

---

ABSTRACTThis thesis discuss cessionaris legal position after the issuance of Agreement of Sale and Purchase of Receivables and Transfer Agreement of Syndicated Loan of Receivables pursuant to Supreme Court Decision Number 1116 K PDT 2015. This study is a normative juridical research by using a descriptive analysis type of research with qualitative research approach. The result of this study Pursuant to the provisions of Article 613 paragraph 1 of the Civil Code, the whole cessie from PT Bank Artha Niaga Kencana as the original creditor to Gaston Investments Limited as the last creditor is rightful. Gaston Investments Limited not allowed to conduct immediate and total collection from the debtor but Gaston Investments Limited has a legal position as the holder of the fixed collateral after the Sale And Purchase Loan Syndication Deed And Loan Syndication Transfer Deed to be signed. Notary in this case has an important role in the process of transferring rights and obligations under syndicated loan because the cessie made under notary deed. Keywords Cessie, Syndicated Loan, Cessionaris, Sale and Purchase Loan Facility"

"Tesis ini membahas mengenai kewajiban notaris dalam pengesahan surat jual beli. Dalam penanganan proses jual beli maupun pengesahannya, notaris harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan, baik peraturan yang mengatur mengenai jabatan notaris, maupun peraturan lainnya terkait jual beli dan pengesahannya. Banyaknya notaris yang masih menjadi turut tergugat dalam suatu perkara perdata menjadi suatu bukti bahwa masih banyak terdapat notaris yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. Permasalahan yang diangkat yaitu mengenai tanggung jawab seorang notaris yang melanggar kewajiban dalam menjalankan jabatannya dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian atas pengesahan surat jual beli berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta akibat hukum atas pembatalan surat jual beli yang disahkan oleh notaris. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptis analitis, dimana penulis berusaha untuk menggambarkan secara tepat melalui penjelasan-penjelasan terkait kewajiban yang dimiliki seorang notaris beserta akibat hukum dari pembatalan pengesahan surat jual beli. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari studi dokumen yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, Berdasarkan hasil penelitian ini, notaris yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya pada proses pengesahan surat jual beli, dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Pembatalan pengesahan surat jual beli oleh notaris dapat berakibat hukum terhadap batalnya hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak di dalam surat jual beli tersebut serta pemberian sanksi bagi para pihak terkait jual beli tersebut dan bagi notaris itu sendiri. Sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, diharapkan lebih diberikan oleh pihak-pihak terkait, untuk menjaga citra notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan penuh oleh masyarakat.

---

This thesis discusses the notarys obligation on legalization of sale and purchase letter. In handling sale and purchase letter and its legalization, the notary must always comply with the laws and regulations, both the regulations governing the incumbency of the notary, as well as other regulations relating to sale and purchase. In fact, there is so many notaries who still being a defendant in a civil case, become a proof that still so many notaries who are negligent in carrying out their obligations. The main problems in this thesis are responsibility of a notary who violates the obligation to carry out his position by not paying attention to the precautionary principle on the legalization of sale and purchase letter based on the applicable legislation and the legal consequences for cancellation of the legalization sale and purchase letter by the notary. The form of this study is normative juridical type of analytical descriptive research, where the author tries to describe correctly through explanations related to the obligations of a notary and the legal consequences of canceling the legalization of the sale and purchase letter. The used data in this thesis is a secondary data, originating from the study of documents which are then analyzed using a qualitative approach. Based on the results of this study, the notary who is negligent in carrying out their obligations in the process of the legalization sale and purchase letter, can be held accountable civilly. The cancellation of the legalization of a sale and purchase letter by a notary may result in a legal cancellation of the legal relations made by the parties in the sale and purchase letter and the imposition of sanctions for the parties related to the sale and purchase of the notary himself. Administrative sanctions as well as criminal sanctions for notaries who are proven to commit acts against the law are expected to be given by related parties, to maintain the image of the notary as public officials who are given full trust by the community."

"[Penelitian ini bertujuan untuk melihat kebsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di dalam kasus terkait dengan jual beli tanah. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang mendahului perjanjian jual beli tanahnya. Di dalam skripsi ini, dianalisis satu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari analisis terhadap putusan tersebut, diketahui bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli terkait transaksi tanah telah berkembang untuk mengatasi kebuntuan dalam hal syarat-syarat dilakukannya jual beli belum terpenuhi. Pengikatan jual beli ini memuat janji-janji untuk melakukan jual beli tanah apabila persyaratan yang diperlukan untuk itu telah terpenuhi. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah syarat-syarat sahnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah, hal-hal yang mengakibatkan suatu pihak dinyatakan melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli dianggap tidak sah menurut hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum,dikaitkan dengan putusan Nomor 412/ Pdt.G /2013/PN.JKT.PST

---

This study aims at looking into The Sale and Purchase Binding Agreement legality related to the land sale transaction. It is discovered that the Sale and Purchase Agreement on land transactions has been developing in the society to overcome the clogged in terms of the condition that the requirements of the sale transaction have not been fulfilled. This preliminary sale and purchase agreement is meant to be as a preceding agreement of the primary intention of all parties to conduct the process of land sale and purchase if the required requirements for that purpose have been fulfilled. Based on those matters, the problems that will be observed in this thesis are conditions of a legally binding land preliminary sale and purchase agreement, the factors that cause a breach of land preliminary sale and purchase agreement, and lawful protection for the party in loss if the land preliminary sale and purchase agreement is deemed to be not legally binding and therefore null and void, related to the Decision Number 412/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.

, This study aims at looking into The Sale and Purchase Binding Agreement legality related to the land sale transaction. It is discovered that the Sale and Purchase Agreement on land transactions has been developing in the society to overcome the clogged in terms of the condition that the requirements of the sale transaction have not been fulfilled. This preliminary sale and purchase agreement is meant to be as a preceding agreement of the primary intention of all parties to conduct the process of land sale and purchase if the required requirements for that purpose have been fulfilled. Based on those matters, the problems that will be observed in this thesis are conditions of a legally binding land preliminary sale and purchase agreement, the factors that cause a breach of land preliminary sale and purchase agreement, and lawful protection for the party in loss if the land preliminary sale and purchase agreement is deemed to be not legally binding and therefore null and void, related to the Decision Number 412/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.

]"