Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas konflik antara kelompok pada pendirian tempat ibadah GKI Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada konflik tersebut terjadi dominasi oleh satu kelompok kepada kelompok lainnya. Keragam otoritas dalam masyarakat, menurut Dafrendorf, yang memungkinkan hal itu terjadi. Mereka yang secara jumlah mayoritas menggunakan potensi tersebut sebagai sumber otoritas untuk mengontrol otoritas negara untuk mengikuti keinginan dan kepentingannya. Konflik yang terjadi melibatkan kelompok-kelompok lain di luar jemaat GKI Taman Yasmin dengan warga sekitar lokasi gereja (Forkami). HTI, FPI, GARIS, KontraS, dan Komnas Perempuan, misalnya, adalah beberapa kelompok kepentingan yang terlibat dalam konflik ini. Pada konflik GKI Taman Yasmin, negara sebagai pemegang otoritas penyelenggara negara (Pemerintah Kota Bogor) juga ”takluk” pada dominasi kelompok tertentu. Kelompok penolak memiliki alasan menolak pendirian gereja, yaitu karena di wilayah berdirinya gereja adalah mayoritas muslim, serta adanya pemalsuan tanda tangan warga pada 15 Januari 2006 yang dilakukan Munir Karta (sebagai Ketua RT) sebagai persetujuan pendirian gereja. Sebaliknya bagi kelompok pendukung, GKI Taman Yasmin dianggap telah memenuhi syarat pendirian gereja, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), kebijakan Pemkot Bogor membekukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja pada tahun 18 Februari 2008 adalah salah. Karena itu, kebijakan Pemkot Bogor yang mencabut IMB secara permanen pada 11 Maret 2011 dianggap menyalahi aturan, termasuk menyimpang dari rekomendasi wajib Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu, pengaturan konflik kepentingan pada pendirian tempat ibadah melalui Pengadilan sebagai pihak ketiga adalah salah satu cara yang perlu dikembangkan sebagai mekanisme pengelolaan konflik.

---

This thesis discuss about inter group conflict on establishment of places of worship GKI Taman Yasmin in Bogor, West Java, using a qualitative approach. The results showed that conflict occurred because of domination by one group to another group. This is called Authority Diversity in society, according Dafrendorf. The majority potentially uses such as the source of authority to control the state authorities to follow their wishes and interests. Conflicts has involve other groups outside the GKI Taman Yasmin and societies around the location of the church (Forkami). HTI, FPI, GARIS, KontraS, and Komnas Perempuan, are some of the interest groups involved on that conflict. The State as stakeholder of the authority of state officials (City Government) was also "give in" to the group dominance. Repellent groups have rejected the establishment of the church building grounds. This happen because of the church will be established in the region of majority of Muslim, and because of the fake signature that do Munir Karta (as the head of neighborhood) on January 15, 2006 for the approval of the establishment of the church. The support groups, had considered that GKI Taman Yasmin had eligible to establishment of the church, and according the decision of the Supreme Court (MA), Bogor City Government policies to freeze Building Permit (IMB) of the church on February 18, 2008 is incorrect. Therefore, Bogor City Government policies that permit permanently revoked on March 11, 2011 is considered to violate the rules, including mandatory deviate from the recommendations of the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Furthermore, setting a conflict of interest in the establishment of places of worship by the Court as a third party is one way to be developed as a mechanism of conflict management."

"Relasi antara korporasi dengan komunitas lokal pada industri tambang, minyak, dan gas mengalami banyak perubahan sejak reformasi politik (1998) dan digulirkannya Undang-Undang Otonomi Daerah (1999 dan 2004). Gejala utama yang mengemuka dalam perubahan ini adalah maraknya peristiwa konflik, diperkirakan hampir seluruh korporasi besar tambang dan migas menghadapi masalah dengan komunitas lokalnya. Berdasarkan sejumlah penelitian lapangan sebelumnya, anatomi konflik secara analitik dapat dipetakan dalam tiga dimensi, yakni dimensi sebab, dinamika, dan resolusi konflik. Dimensi sebab mencakup variabel perubahan politik, ketimpangan, eksploitasi, dominasi, pemberdayaan dan tekanan demografi, serta ekonomi; dimensi dinamika meliputi fluktuasi, eskalasi dan bentuk konflik, itensitas, peran aktor dan lembaga, serta karakter budaya komunitas; dan dimensi resolusi mencakup kontrak sosial lama dan kontrak sosial baru. Dengan model ini secara empirik dikaji kasus konflik antara korporasi dengan komunitas lokal di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hasil studi menunjukkan adanya pola berkenaan dengan signifikan-tidaknya sebab konflik, tinggi-rendahnya dinamika konflik, signifikan-tidaknya resolusi konflik, dan secara keseluruhan menunjukkan tiga dimensi konflik ini saling berhubungan dalam proses konflik.

---

Relationship between corporation and local community in mining and oil industry in Indonesia has changed significantly since political reform (1998) and the enactment of regional autonomy (1999 and 2004). Social conflicts arouse as main symptom of such changes, that almost all corporations had common problems in their relationship with local communities. Based on previous studies, the anatomy of conflicts can be elaborated into three dimensions: causes, dynamics and resolution of conflict. Cause of conflict includes variables of political reform, inequality, exploitation, domination, empowerment, demographic and economic pressure; dimension of dynamics includes variables of fluctuation, escalation and type of conflict, role of actor and institution, and local cultural characteristics; and dimension of resolution consist of variables of old and new social contracts. With this framework this study analyses empirically the conflict between corporation and local community in Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, West Java. The results indicate that there is a pattern of significance of causes, dynamics and resolution of conflicts, which is in general reveals a relation among dimensions of conflict."

"Perkebunan sawit merupakan sektor dengan jumlah konflik agraria tertinggi di Indonesia. Konflik yang terjadi pada sektor perkebunan sawit kerap memunculkan aktivitas yang didalamnya melibatkan penggunaan kekerasan. Tugas Karya Akhir ini bertujuan untuk menganalisis konflik kebun sawit di Desa Bangkal dan mengidentifikasi kekerasan yang muncul sebagai bagian dari proses eskalasi konflik. Dalam tulisan ini, data terkait kasus konflik kebun sawit PT. HMBP 1 dan Masyarakat Desa Bangkal dikumpulkan melalui kajian kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan Teori Segitiga Konflik. Hasil analisis menemukan bahwa kedua aktor yang berkonflik mengembangkan sikap negatif terhadap satu sama lain akibat adanya pertentangan terkait pengelolaan tanah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perilaku, baik koersif maupun non koersif. Konflik ini bereskalasi melalui lima tahapan, yaitu mobilisasi, perluasan, polarisasi, disosiasi, dan jebakan. Dari lima tahap tersebut, empat diantaranya melibatkan dua jenis kekerasan, yakni kekerasan struktural dan kekerasan langsung, seperti ancaman kekerasan, penembakan gas air mata, dan penembakan menggunakan senjata api.

---

Oil palm plantations are the sector with the highest number of agrarian conflicts in Indonesia. Conflicts in the oil palm sector often involve activities that include the use of violence. This Final Project aims to analyze the oil palm plantation conflict in Bangkal Village and identify the violence that emerged as part of the conflict escalation process. In this paper, data related to the palm oil plantation conflict between PT. HMBP 1 and The Bangkal Village Community were collected through literature review and analyzed using the Conflict Triangle Theory. The analysis found that both conflicting parties developed negative attitudes towards each other due to disagreements over land management, manifested in various forms of behavior, both coercive and non-coercive. This conflict escalated through five stages, namely mobilization, enlargement, polarization, dissociation and entrapment. Among this five stages, four of them involve two types of violence, structural violence and direct violence, such as threats of violence, tear gas and firearms shootings."

"Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui dampak konflik yang terjadi di Lampung Selatan yaitu Kecamatan Way Panji terhadap ketahanan Wilayah/Daerah dan implikasinya terhadap ketahanan nasional. Latar belakang pemilihan judul dan objek penelitian tentang konflik di Way Panji, karena konflik tersebut sudah menjadi konflik yang berskala nasional dengan melibatkan bukan hanya kedua desa yang terlibat konflik melainkan sudah melibatkan bahkan sampai ke Banten. Penelitian ini menggunakan motode pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian adalah deskriptif dan menggunakan data primer dan sekunder, yang didapat dari unit yang analisis (informan). Hasil penelitian menunjukan bahwa, terjadinya konflik etnis di Kecamatan Way Panji adalah akibat adanya kesenjangan sosial, dimana masyarakat Balinuraga sebagai pendatang menguasai sektor ekonomi, sedangkan masyarakat Agom yaitu masyarakat asli Lampung hanya sebagai penonton dari kekuasaan dan sumber-sumber kemakmuran di Kecamatan tersebut. Substansinya adalah karena tidak meratanya kesejahteraan yang dirasakan oleh penduduk asli yang mayoritas beretnis Lampung, dan sebaliknya masyarakat pendatang tingkat kesejahteraannya lebih baik, karena keuletan dan sikap stuggle mereka yang membuat mereka maju dalam status sosial ekonomi yang menimbulkan kecemburuan, kemudian konflik yang pada awalnya dapat diredam, akhirnya tidak dapat diredam dan menjadi konflik berskala nasional. Konflik etnik yang terjadi di Kecamatan Way Panji menimbulkan dampak yang sangat besar, antara lain korban jiwa, harta benda, dan hancurnya infrastruktur fisik dan sosial di wilayah konflik tersebut. Ditinjau dari eksistensi sebuah negara, maka konflik etnik tersebut tentunya akan menjadi sebuah ancaman terhadap keutuhan NKRI karena sudah melibatkan bukan hanya etnis Lampung dan etnis Bali melainkan beberapa etnik lain seperti Banten, Medan dll. Kondisi tersebut dapat melemahkan ketahanan wilayah tersebut, karena wilayah menjadi tidak kondusif dan tidak terkendali khususnya pada aspek kehidupan yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan.

---

This research aims to study the effects of the conflicts in South Lampung sub district namely Way Kanji to the region resilience and its implications to national resilience. The reason why to study Way Panji conflict is because the conflict has become national scale which involves not only two villages but its spread to the villages around the region. This study uses a qualitative approach method with descriptive nature and use of primary and secondary data obtained from informants. The results showed that, ethnic conflict in Way Panji is due to the existence of social inequality, which Balinuraga society as immigrants dominate economic sectors, while indigenous people of Lampung, Agom, was just as viewers of the power and resources of the prosperity of the district. The problem is the inequality of prosperity felt by the majority of the indigenous population in Lampung, and as the immigrant community life prosper because they struggle tenacity and attitude that make them advance in their socioeconomic status raises jealousy, therefore conflicts that can initially be muted, finally break lose and become a conflict of national scale. Ethnic conflict that occurred in Way Kanji raises huge impact in physical and social infrastructure in the region. Viewed from the existence of a state, the ethnic conflict is certainly going to be a threat to the integrity of the Republic because it is not only involved the people of Lampung and Bali but also some other ethnic groups such as Banten, Medan, etc.. This condition can weaken region’s resistance, because the region is not conducive and uncontrolled especially in relation to social, economic and defense security."

"ABSTRACTThe objectives of this study are to investigate class structure, class consciousness,class formation, and class struggle of fishers in Balilcpapan as well as factors affectingthese phenomena. Basically, this is a qualitative study.The study found that class stnxcture of the fishers in Balikpapan has not beensimplified to become two great hostile classes, namely bourgeoisie and proletariat. Onthe contrary, class structure of iishers in Balikpapan has developed to become morecomplex. Now, there are four classes of fishers in Balikpapan, namely the capitalist, thelabour, the small fishers (petty bourgeoisie), and the intermediate/medium fishers. Classrelation between labour and owner of the means of production here is quite unique.Unlike in industries in general, relation between labour and owner here contains twodimensions, namely the exploitative dominative and the patron-client. This ?twodimensions? pattem of class relation is also found between the tishers (especially thesmall and the intermediate classes fishers) and the merchants.Class consciousness and class formation of the labour have not been developedyet. In other -words, so far, labour class exists only as a class in itself, not class for itselfFactors affecting labour class consciousness and class formation are iiagmentation oflabour, high class permeability, labour?s dependent on the owner, lack of leader, lack ofcommon problem, and the share-system (not wage). On the other hand, small andintermediate classes fishers have already developed class consciousness as well as classformation. The most important factors contribute to this fact are the present of ?big?common problems over and over again, as well as the present of active and vocal leadersamong them. The capitalist class of Fishers has not developed class consciousness andclass formation.In line with the lack of class consciousness and class formation of the labour,class conflict between labour and owner has never occurred. Conflicts between labourand owner only take place individually, not as a class. Form of individual labour struggleare grievance, questioning, ?protest", and quit. On the other hand, small and intermediateclass fishers often carry out a class struggle fiom dialog with the opponent as well asgovemment and legislators (DPRD), huge and rather violent demonstration, up tohijacking big ships and burning down big fishing vessel of their opponent.In class conflict, whether between small and intermediate classes fishers withmining firms or with ?big capitalist? fishers class, there is again a peculiar characterwhich is uncommon or even unknown to the industrial world. In fishery class conflict,there is a strong alliance between the owner class and the labour class. Furthermore,when class conflict is taking place between the lower and the higher class fishers such asbetween the ?peja1a" (intermediate class) and the purse seine fishers (big capitalist class)early 2006 in Balikpapan, a strong alliance between owner and labour in each class was still hold. It means, capitalist fishers plus labour agains intermediate fishers plus labour. Something that probably never imagined by Marx!In the class conflict between the "pejala" (intermediate class) and the purse seine fishers (big capitalist class) in Balik papan, the main issue or the cause of the conlict was not exploitation but domination in the process of "production". In this case, the intermediete class was dominated by the big capitalist class. More over, even though the issue was a "realistic issue", but because it was about source of livelihood, the level of violence of the class conflict was very high. In the case, fishing vessel was burned down and the vice-skipper was hit near his eye. Thus, the violence of a class conflict is not only determined by realistic vs non-realistic issue, but whether it is about main source of livelihood or not.In conclution, this study plays a remarkable and significant contribution to the theory of fishery class conflict in particular, and even for the theory of class and class conflict in general."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Strategi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Mengatasi Konflik Sosial (Studi Kasus: Bakesbangpolinmas Kota Bekasi). Dalam bahasannya, tesis ini akan mengkaji mengenai strategi apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk penanganan konflik di Kota Bekasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi kasus pada konflik yang terjadi di Kota Bekasi. Dalam tesis ini dipaparkan contoh konflik yang pernah terjadi di Kota Bekasi, antara lain Peristiwa Ciketing, Peristiwa Galilea Galaxy dan Peristiwa Kalibaru. Hasil penelitian menyarankan bahwa strategi penanganan konflik yang sudah ada tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, perlu ada penguatan fungsi deteksi dini, pencegahan konflik, dan rehabilitasi konflik di dalam penanganan konflik. Penguatan fungsi tersebut dapat berjalan optimal apabila dilakukan perbaikan di dalam rekruitmen aparatur penanganan konflik.

---

ABSTRACTThe focus of this tesis is describe about Strategy of Bekasi City Government on Solving Social Conflict (Case Study: Bakesbangpolinmas Bekasi City). The purpose of this study is to research analysis about strategy of Bekasi City government have been applied to solving social conflict. The method of this research is qualitative method research with case study. On this tesis, researcher have description analysis some example or cases of social conflict in Bekasi City, such as HKBP Ciketing Church Conflict, Galilea Church Conflict and Kalibaru Conflict. The conclution of this research explained that the strategy of Bekasi City government on solving social conflict didn't effective. Because the condition, the researcher suggested Bekasi City Government is more comprehensive to make a ruling of a public policy product about solving social conflict, especially at Bekasi City."

"Mengharapkan hadimya seorang Tokoh yang didengar, dihormati, dan disegani, adalah suatu dambaan tersendiri bagi masyarakat di Maluku saat ini. Betapa tidak, negeri yang terkenal, toleran dan konpromis, dalam nuansa heterogenitas masyarakat yang kental tersebut, kini diporak-porandakan oieh konfiik, dan tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikannya. Koniiik yang telah berlangsung lebih dari dua tahun ini, hampir dapat dikata berhasil meluluh-lantakan semua tatanan sosial Iokal yang selama ini terbangun mapan di masyarakat meialui proses-proses kultural. Dengan kata lain, pemirnpin dan kepemimpinan di Maluku dalam skala kecil (in grup), maupun masyarakat secara luas, saat ini dipertanyakan.Padahal, berbicara mengenai pemuka pendapat di Maluku, tidak kurang banyaknya orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemuka pendapat. Berbagai pengalaman telah membuktikan bahwa Iewat kepemukaannya, para pemuka pendapat memperiihatkan peranannya yang dominan dan signiiikan, di masyafakat. Kepemukaan mereka telah banyak dibuktikan dalam hai penyelesaian konfiik yang terjadi di masyarakat, dimana tidak periu mengikutsertakan pihak Iuar (termasuk TNI dan Polri).Dalam sejarah perjalanan masyarakat di Maluku, kemampuan pemuka pendapat dalam mengelola konflik terlihat sedemikian rupa, sehingga konflik dengan dampak yang negatif sekalipun, mampu dikelola menjadi kekuatan yang positif. Hasilnya adalah, terbangunnya relasi-relasi sosial, kohesi sosial bahkan integrasi sosial. Kenyataan ini yang melahirkan hubungan-hubungan seperti, Pela dan Gandong.Ketika konflik terus berlanjut, orang lalu menanyakan dimana peran pemuka pendapat yang selama ini ada ? siapa-siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pemuka pendapat, dan bagaimana perannya saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini yang mendorong dilakukannya studi ini.Dari hasil studi di lapangan, ditemukan seiumlah fakta berkaitan dengan permasalahan sebagaimana diajukan di atas. Pertama, konfiik yang terjadi sejak 19 Januari 1999, adalah konflik yang direncanakan, dengan memanfaatkan sejumlah persoalan sosial seperti, masalah mayoritas- minoritas, masalah kebijakan politik pemerintahan Orde Baru, masalah kesenjangan sosial, ekonomi antara pusat dan daerah, masalah imigran dan penduduk asli, serta masalah politisasi agama. Kedua, Konfiik berhasil membangun fanatisme kelompok yang sempit, dimana setiap orang mengidentifikasi dirinya secara subyektif berbeda dengan orang lain di Iuar kelompoknya. Dengan demikian, kepemukaan seseorang sering mengalami gangguan komunikasi dalam berhadapan dengan kelompok di Iuamya (out group). Ketiga, Masuknya kelompok Iuar dalam jumlah besar dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar, adalah faktor kendala tersendiri bagi berperannya seorang-pemuka pendapat secara signiikan di Maluku.Untuk maksud studi ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Dengan metode ini diharapkan akan dapat dituliskan secara sistimatis semua fenimena konflik yang terjadi di masyarakat pada Iatar alamiahnya, dan bagaimana peran pemuka pendapat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut."