Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan dari perspektif hukum keuangan publik atas klausul-klausul yang berkaitan dengan keuangan negara dalam Kontrak Kerja Sama Layanan Jasa Litbang antara Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ?LEMIGAS? dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas (SKK MIGAS) Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tipologi penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan PPPTMGB ?LEMIGAS? sebagai penyedia jasa dan KKKS sebagai pengguna jasa dalam kontrak kerja sama layanan jasa teknologi berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam kedudukan yang tidak sejajar dan terdapat kendala dalam pemenuhan klausul-klausul yang berkaitan dengan keuangan negara. Penelitian ini menyarankan perlu diberikan pemahaman kepada KKKS selaku pengguna jasa dalam pelayanan jasa litbang terkait status keuangan BLU PPPTMGB ?LEMIGAS? yang merupakan keuangan negara karena dari segi regulasi, tata kelola, dan resiko masih berada pada lingkungan kuasa hukum keuangan negara. Oleh karena itu, terdapat klausul-klausul dalam kontrak yang tidak dapat dipenuhi atau perlu penyesuaian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.

---

This thesis discusses review of perspective of the public finances law on clauses relating to the state finances in Research and Development Service Cooperation Contract between Public Service Agency of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? and Contractor of Cooperation Contract (KKKS) based on BP Migas Administrative Guidelines No. 007 Revisi-II/PTK/I/2011 on Supply Chain Management of Contractor of Cooperation Contract. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refer to legal norms which is contained in the legislation using typology of prescriptive research that is a research aimed to get the solutions about what must be done to overcome certain issues. The results of this study concluded that the position of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? as service provider and Contractor of Cooperation Contract (KKKS) as service user in Research and Development Service Cooperation Contract is not equal and has the obstacle in fulfilling the clauses related to state finances. The study suggest that Contractor of Cooperation Contract (KKKS) as service user in research and development service needs to be given understanding related to financial status of Public Service Agency of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? which is state finances because in terms of regulations, governance, and the risk is still in environment of state finances law. Therefore, there are clauses in contract cannot be met or need adjustment related to state finances legislation."

"Penulisan skripsi ini didasarkan pada masuknya keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara.Salah satu akibat hukum masuknya keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara adalah pemeriksaan keuangan BUMN Persero dilakukan oleh Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan.Masuknya BUMN Persero sebagai objek pemeriksaan BPK menimbulkan ketidakpastian hukum.Pertama, status hukum BUMN Persero menjadi tidak jelas apakah termasuk badan hukum privat atau badan hukum publik.Kedua, apabila BUMN Persero merupakan badan hukum privat maka BPK seharusnya tidak lagi melakukan pemeriksaan keuangan BUMN Persero dan lebih fokus pada fungsinya untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk APBN.Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum keuangan BUMN Persero bukan lagi merupakan keuangan negara dan sebagai badan hukum privat, maka Akuntan Publik lah yang berwenang melakukan pemeriksaan.

---

This thesis is based on the inclusion of State Own Enterprise`s financial as a public (state) finance. One of the legal consequences of that condition is the examination of SOE is conducted by Public Accountant and BPK. The inclusion of SOE as the one of examination object of BPK is causing the legal uncertainty. First, the legal status of SOE is unclear whether including private legal entity or public entity. Second, if the SOEis a private legal entity, then BPK doesn`t have an authority to examine the SOE financial anymore and should focus on its function to examine the management and financial responsibility of the state (APBN only).This research method is using normative juridical and relying on secondary data will be presented in descriptive analysis. The result of this research shows that the legal status of SOEfinancial is no longer public (state) financial and as a private legal entity, the Public Accountant is the one who is authorized to conduct the examination."

"Tesis ini mencoba melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan publik pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sehingga berhasil mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi sejarah, data yang digunakan adalah data dokumen dengan data utama berasal dari tiga buku biografi Umar bin Abdul Aziz yang masing-masing ditulis oleh Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi dan Imadudin Khalil.Dari hasil penelitian diketahui bahwa Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesesuaian dengan syari'at dan pola hidup sederhana sebagai dasar filosofi tata kelola pemerintahannya, termasuk di dalamnya keuangan publik. Sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan publik yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengembalikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, optimalissi kharaj, menetapkan beban jizyah yang relatif tinggi, memberantas korupsi dan nepotisme, dan gerakan penghemtan dan efisiensi. Dalam menetapkan belanja publik, Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas uama, selaras dengan salah satu tujuan syari'at yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Dari analisis yang dilakukan diketahui bahwa kebijakan pengelolaan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz relevan untuk diterapkan pada masa kekinian, sehingga kesejahteraan rakyat bisa terwujud.

---

This thesis tries to make a research toward public finance management era Umar Bin Abdul Aziz so as to prosper the society. The thesis uses a qualitative method by historical study approach. The data being used are documentary data with primary data mainly deriving from three Umar Bin Abdul Aziz biographycal books which were written by Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi and Imadudin Khalil consecutively.From the research, it is known that Umar Bin Abdul Aziz makes use of shariah and austerity as philosophical basis of its goverment management, including public finance. As for Public Finance decision being taken by Umar Bin Abdul Aziz is to put zakah back as primary source of government?s income, optimize kharaj, decide high level of jizyah, fight against corruption and nepotism, and socialize simplicity and efficiency. In setting government expenditure, Umar Bin Abdul Aziz puts social prosperity as top priority, and accordance with one shariah objectives that is to accomplish prosperity for human beings. From the analysis done, it is identified that Umar Bin Abdul Aziz public finance management decision is relevant to be implemented to the present condition, so that social prosperity can be attained."

"Kebijaksanaan pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk lebih meningkatkan dana yang bersumber dari dalam negeri, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk memenuhi tugas-tugas umum operasional pemerintah. Salah satu komponen penerimaan dalam negeri adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peranan PNBP semakin dirasakan penting di dalam upaya pelayanan kepada masyarakat, karena sebagai akibat tuntutan dari pengaruh globalisasi di dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga mengharuskan aparatur pemerintah menyediakan pelayanan yang berkualitas dan bervariasi. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud diperlukan birokrasi yang memiliki jiwa kewirausahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya. Sampai sejauhmana efektifitas pelaksanaan Keppres Nomor 38 Tahun 1991 tersebut, melalui penelitian ini mencoba untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijaksanaan unit swadana dengan studi kasus pada PPPTMGB Lemigas. Berdasarkan pada hasil pembahasan yang menggunakan analisa statistik dan analisa deskriptif diperoleh kesimpulan bahwa variabel kemampuan personel, motivasi profesional, insentip, masa kerja, budaya kerja, struktur organisasi dan kebijaksanaan pemerintah secara bersamaan mempengaruhi tingkat implementasi kebijaksanaan unit swadana di PPPTMGB Lemigas. Besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap implementasi kebijaksanaan unit swadana ditunjukkan dengan parameter determinannya sebesar 97% dan hanya 3% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam pembahasan hasil penelitian."

"Indonesia’s public finance and functions of Badan Pemeriksa Keuangan, Supreme Auditing Board."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan keuangan padaBadan Layanan Umum (BLU) dan tanda-tanda yang menunjukan kerentanankeuangan tersebut, untuk melihat BLU yang benar-benar berkinerja baik, danuntuk mengevaluasi kinerja BLU yang ada. Berdasarkan hasil pengujian kepada128 BLU, terdapat 17 BLU yang mengalami kerentanan keuangan dan variabelyang berpengaruh terhadap kerentanan keuangan adalah EQUITY, ADMIN, danMARGIN. Sedangkan variabel dummy yang berpengaruh adalah dummykesehatan. Hal ini berarti BLU bidang kesehatan lebih rentan daripada BLU yanglain. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi logit. Hasilstudi ini merekomendasikan analisis kerentanan keuangan dimasukan sebagaisalah satu cara dalam menilai kinerja BLU terutama kinerja keuangan selain rasiokeuangan yang telah digunakan saat ini dalam Perdirjen Perbendaharaan NomorPER-36/PB/2012, melakukan monitoring yang intensif terhadap BLU yangmengalami kerentanan keuangan, dan perlu adanya evaluasi berkala untukmenentukan kelayakan suatu BLU. Evaluasi dapat dilakukan setiap dua tahunsesuai dengan definisi kerentanan keuangan, yaitu mengalami kerentanankeuangan selama dua tahun berturut-turut.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the financial vulnerability in the PublicService Agency (BLU) and the signs that show to the financial vulnerability, tosee the BLU that really perform well, and to evaluate the performance of existingBLU. Based on test results to 128 BLU, there are 17 BLU experiencing financialvulnerability and variables influencing the financial vulnerability is EQUITY,ADMIN, and MARGIN. While the dummy variables that influence the healthdummy. This means that the health sector BLU BLU more vulnerable than others.This research was conducted using logit regression. The results of this studyrecommend the analysis of financial exposure included as one way of assessingthe performance BLU mainly financial performance in addition to financial ratioshave been used today in Regulatory Number PER-36/2012, monitoring theintensive BLU experiencing financial exposure, and the need for periodicevaluation to determine the feasibility of a BLU. Evaluation can be done everytwo years in accordance with the definition of financial vulnerability, which isexperiencing financial vulnerability for two consecutive years"

"Untuk mewujudkan good public and corporate governance (GCG) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik maka diperlukan reformasi di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik mencakup perubahan format lembaga dan penyempurnaan alat-alat yang digunakan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, seperti sistem anggaran dan sistem akuntansi. Sebagaimana diketahui kondisi regular APBN yang lalu meniliki banyak kelemahan, diantaranya adalah penggunaan basis anggaran tradisional, kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran oleh penyedia layanan publik, hambatan birokrasi yang mengurangi otonomi dalam pelayanan publik, dan banyaknya dana yang bersifat off budget.Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara membuka koridor bare bagi penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan pasal 68 dan pasal 69 dari undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai badan layanan umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada basil (kinerja). Konsep tersebut didasari oleh konsep agencifrcation yang telah meluas di berbagai negara dan sukses dalam memenuhi kebutuhan akan pentingnya good governance. Buktibukti di negara-negara OECD menunjukkan bahwa penerapan agencif cation telah membuat adanya perbaikan pecan dan kualitas dalam pelayanan publik (Rob Laking-2002).Yang dimaksud dengan BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dart mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisms yang sehat. Termasuk dalam tujuan ini adalah perwujudan efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat serta pengamanan aset negara yang dikelola oleh instansi terkait.Karya akhir ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para pengelola badan penyedia jasa layanan publik atas konsep pembentukan BLU dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan juga untuk mengetahui pemahaman dan kesiapannya, serta kesulitan-kesulitan, hambatan dan harapan mereka terhadap BLU. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data adalah dengan membagikan kuesioner kepada responden yang dipilih berdasarkan kelompok BLU. Pendekatan penelitian adalah dengan deskriptif kualitatif. Materi Kuesioner mengacu pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan BLU dan Undang-Undang No 1 tahun 2004 pasal 68 dan 69.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi BLU memiliki score terendah yakni 2.84 (dibawah nilai median 3.00) yang berarti bahwa sosialisasi masih perlu untuk ditingkatkan. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada umumnya responden menyatakan kesiapannya untuk menjadi BLU yang ditunjukkan dengan score sebesar 3.62. Sedangkan tingkat keyakinan responden terhadap konsep BLU untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara berturutturut adalah 3.45, 3.68, dan 3.53. Hal ini menunjukkan responden menyatakan yakin bahwa konsep BLU dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara."