Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kawasan perlindungan laut(KPL) di Indonesia terhadap kemiskinan. Panel data dari tahun 2006 – 2010 untuktingkat kabupaten, dan dari tahun 2005-2010 untuk tingkat provinsi diestimasidengan metode efek tetap. Indikator kemiskinan yang digunakan adalah P0, P1 danP2. Selain KPL, digunakan juga pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan populasisebagai variabel bebas untuk mengontrol karakteristik wilayah. Hasil estimasimenunjukkan hubungan negatif antara KPL dan kemiskinan untuk hampir semuaindikator kemiskinan dan definisi KPL. Artinya KPL berkontribusi terhadappengentasan kemiskinan. Studi ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhanekonomi dan pertumbuhan populasi merupakan determinan dari kemiskinan

---

ABSTRACTThe main purpose of this study is to examine whether marine protected areas(MPAs) in Indonesia have an impact on poverty alleviation. It takes municipalityand province as unit of analysis, and employs a panel data set from 2006 to 2010for municipality level and from 2005 to 2010 for province level. In the estimation,there are 294 municipalities and 33 provinces are involved. The fixed effect modelis employed in order to control for regional and municipality characteristics. Asoutcome variables different measures of poverty are considered and comparedsuch as the poverty headcount index, the poverty gap, and the poverty severity.The primary independent variable is MPAs, which is defined using differentdefinitions such as the share of MPAs, an indicator for the presence of MPAs, andthe absolute size of MPAs. Population growth and GRDP growth are the otherindependent variables which control for regional socioeconomic characteristics.The results show a significant impact of MPAs on poverty reduction. It isdemonstrated by the negative relationship between MPAs and the povertymeasures for almost all indicators of poverty and MPA definition. On average,protection of marine areas gives contribution on poverty alleviation. BeyondMPAs, this paper also confirms existing findings about poverty dynamics.Characteristics of the region, economic growth and population growth determinepoverty considerably. Regarding economic growth, the poorer the area the moredesirable the formation of an MPA."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pengaruh kawasan konservasi laut KKL terhadap produksi perikanan tangkap di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dari 32 provinsi di Indonesia selama periode 2010 ndash; 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio luas KKL/laut secara signifikan berpengaruh positif terhadap produksi perikanan tangkap di Indonesia dengan nilai elastisitas sebesar 0,007. Selain rasio luas KKL/laut, variabel yang secara signifikan berpengaruh positif adalah variabel perahu, rumah tangga perikanan, alat penangkapan ikan, dan trip. Pengaruh rasio luas KKL/laut dan variabel lain yang signifikan bersifat inelastis dengan kondisi skala hasil yang menurun.

---

The aim of the research was to analyse the effect Marine Protected Area MPA to capture fisheries in Indonesia. The research method was regression data panel from 32 provinces in Indonesia during 2010 2014. The results show that MPA's size sea ratio gives a significant positive effect to capture fisheries production in Indonesia with elasticity value of 0.007. Beside MPA's wide sea ratio, other variable, namely number of fishing boat, number of fishing household, number of fishing gear and trip, also have the same positive impacts. The MPA's size sea ratio and other variable are inelastic with the decreasing return to scale condition."

"Penelitian ini menganalisis evaluasi dampak MPA untuk memahami perubahan dan kemajuan implementasi kebijakan. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa penetapan MPA merupakan suatu upaya untuk konservasi. Penelitian ini menggunakan tiga lokasi MPA dan kabupatennya Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Berau dan kabupaten yang bukan lokasi MPA di Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur untuk analisis mean difference, serta sebanyak 22 kabupaten MPA dan Non MPA tahun 2006-2016 untuk analisis regresi.Hasil analisis CPUE dengan mean difference antara MPA dan kabupaten tempat MPA berada dan analisis dengan membandingkan tingkat CPUE antara kabupaten dengan MPA dan kabupaten tanpa MPA menghasilkan mean CPUE di lokasi MPA yang berbeda signifikan dibandingkan dengan kabupaten tempat MPA. Mean CPUE juga menunjukkan hasil yang berbeda signifikan pada kabupaten yang merupakan lokasi MPA dibandingkan dengan kabupaten yang tidak memiliki MPA. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penetapan MPA akan berpengaruh signifikan terhadap CPUE. Dimana penetapan MPA di kabupaten akan meningkatkan CPUE.

---

This study analyzes the MPA impact evaluation to understand the changes and progress of policy implementation. Previous research has suggested that MPA determination is an attempt to conserve. This study used three MPA and district locations Anambas Islands District, Padang Pariaman and Berau Districts and non MPA districts in Riau Islands Province, West Sumatra and East Kalimantan for mean difference analysis, as well as 22 MPA and Non MPA districts of the year 2006 2016 for regression analysis.The result of CPUE analysis with mean difference between MPA and district where MPA is located and analysis by comparing CPUE level between districts with MPA and districts without MPA produces CPUE mean in MPA location which is significantly different compared to district where MPA. Mean CPUE also shows significantly different results in districts that are the location of MPA compared to districts that do not have MPA. The result of regression analysis shows that the determination of MPA will have a significant effect on CPUE. Where the determination of MPA in the district will increase CPUE."

"ABSTRAKPenetapan Taman Nasional yang ditujukan untuk proses konservasi memberikan dampak terhadap ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah Taman Nasional. Hal ini disebabkan Taman Nasional menjadi wilayah yang harus minim dari aktivitas manusia sehingga kegiatan seperti berladang, membuka lahan baru untuk berkebun, mencari kayu dihutan, berburu satwa menjadi sesuatu yang illegal dan melanggar aturan. Namun, kebutuhan ekonomi menyebabkan masyarakat tetap melakukan hal yang dilarang tersebut sehingga menimbulkan konflik antara pengelola Taman Nasional dengan masyarakat sekitar. Memberikan solusi melalui sosialisasi dan pengikutsertaan masyarakat dalam proses konservasi tidak menyelesaikan masalah hingga keakarnya, yaitu kebutuhan ekonomi. Ekowisata berbasis komunitas dianggap bisa menjembatani kebutuhan konservasi dan kebutuhan ekonomi. Namun untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan modal sosial yang bisa merekatkan komunitas sehingga pengelolaan dan pengembangan ekowisata yang suistainable dapat terwujudkan dengan baik. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana modal sosial bekerja terhadap hal tersebut. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan data sekunder dengan triangulasi data sebagai upaya untuk memvalidasi hal tersebut.

---

ABSTRACTDetermination of the National Park aimed at the conservation process has an impact on the economic needs for people in the area around the National Park. This is due to the National Park into an area that should be minimal so that the activities of human activities such as farming, clearing new land for gardening, look for wood in the forest, wildlife and hunting turned into something illegal and a violation of the rules. However, the economic needs that the community keep doing things that are prohibited so that later lead to conflicts between park managers and the local community. Providing solutions through awareness and community participation in the conservation process is not considered to basically solve the problem, the economic needs. Community-based Ecotourism is considered to bridge the needs of conservation and economic needs. But to achieve this, the necessary social capital that can glue the community so that the management and development of ecotourism suistainable can materialize well. This article will explain how social capital works against it. To explain this, this study using research methods with qualitative approaches and secondary data with the triangulation of data in an attempt to validate it."

"ABSTRAKPelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati kawasan fungsi lindung diperlukan bagi keseimbangan Iingkungan dan keberlanjutan pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara pengelolaannya adalah dengan penetapan Taman Nasional.Indonesia adalah negara kepulauan yang dinilai mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar (mega biodiversity) baik di ekosistem daratan maupun lautan. Potensi kaanekaragaman hayati tersebut termasuk yang ada di kawasan taman nasional sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan dan obat-obatan dan ekowisata (ecotourism). Segara bioregional Indonesia terbagi dalam tujuh biogeografik region yaitu bio-regional Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Dalam Setiap bio-regional tersebut telah ditetapkan sejumlah taman nastonal.Taman nasional adalah satu kawasan nasional yang ditetapkan sebagai salah satu kawasan konservasi fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Sebagai salah satu dari kawasan fungsi lindung yang merupakan subsistem dari suatu ruang wilayah mempunyal peran yang sangat strategis bagi pembangunan berkelanjutan.Obyek penelitian adalah Taman Nasional menurut UU No. 5 tahun 1990 yaitu kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami; memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh; memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dlkembangkan sebagal pariwisata alam; merupakan kawasan yang dapat dibagl ke dalam zona Inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lainnya.

---

ABSTRACTThe conservation and utilization of biodiversity in the preservation area are needed for the environmental balance and sustainable development to meet the basic need and society welfare. One of the management effort is to designate the national park.Indonesia is an archipelagic country which has domain the most richness of the biodiversity resources (mega biodiversity country) not only in the terrestrial ecosystem but also in the marine environment. The biodiversity potential includes those in the national park, is not USBU yet in an optimal way not only in direct use but also in an indirect way for meeting the need such as foods, clothes, shelters, medicines and ecotorism. Indonesia bio-region consist of seven biogeography region l.e. bioregional Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, Maluku, dan lrian Jaya. In each bioregion consist of numbers of national park.National park is a national area designated as an ecosystem and biodiversity conservation area. As one of the preservation area in a subsystem of the regional spatial structure it has a very strategic role for sustainable development.As an object chosen for this study, a national park according to the Government of Indonesia Law Number 5 year 1990 is ah area which meet the criteria interalia as follows: appropriate size of land to maintain the sustainability of the natural ecological process; it has a unique and specific natural resources; it has one or more untouched ecosystem; it has an original natural conditions which are potential for developing the ecotourism. Internally national park area can be divided into various zone based on the function and it's structure of the ecosystem."

"Taman Nasional Kepulauan Seribu termasuk ke dalam Kawasan Perlindungan Laut di Indonesia dan dikelompokkan ke dalam beberapa zonasi, salah satunya yakni zona inti. Pada tahun 2010-2012, Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu menjalankan program Kampanye Pride yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar tidak menangkap ikan di kawasan zona inti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program terhadap perilaku nelayan setelah dua tahun program selesai dijalankan. Skripsi ini membahas dampak Program Kampanye Pride di Kelurahan Pulau Harapan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu DKI Jakarta dengan menggunakan analisis metode kuantitatif terhadap 30 responden. Teori yang digunakan adalah teori dimensi-dimensi dampak oleh Agustino yang terdiri dari dimensi pengaruh program terhadap kelompok sasaran, keadaan program di masa kini, serta pengaruh tidak langsung program terhadap kelompok sasaran. Simpulan yang didapatkan dari penelitian adalah Program Kampanye Pride memberikan dampak positif terhadap perilaku masyarakat nelayan di kelurahan Pulau Harapan.

---

Kepulauan Seribu National Park is one of the Marine Protected Area in Indonesia which is grouped into several zones, one of which is the core zone. In 2010-2012, Kepulauan Seribu National Park’s Office ran Pride Campaign program that aims to change fishermen’s behavior so they do not to catch fish in the core zone. This study aims to determine the impact of the program on fishermen’s behavior after two years this program is finished. This study discusses the impact of the Pride Campaign Program at Kelurahan Pulau Harapan in Kepulauan Seribu, DKI Jakarta by using quantitative analysis method to 30 respondents. The theory used is dimensions of the impact’s theory by Agustino which consists: the impact of a program to target groups, present state of the program, and the indirect impact of a program to target groups. The conclusions obtained from the research is the Kampanye Pride program had a positive impact on fishermen’s behavior in Kelurahan Pulau Harapan."

"Taman Nasional Dumoga Bone dengan luas wilayah 325.000 hektar meliputi Cagar Alam Bulawa 75.200 hektar, Suaka Margasatwa Bone 110.000 hektar, dan Hutan Lindung 46.300 hektar. Sesuai dengan masalah yang dihadapi, maka obyek penelitian hanya dibatasi pada Suaka Margasatwa Dumoga, yang pada tahun 1983 telah mengalami kerusakan hutan seluas kira-kira 20.000 hektar. Kegiatan-kegiatan sebagian petani di Desa-desa Kecamatan Dumoga yang berada di sekitar Taman Nasional dalam bentuk peladangan liar, pemukiman liar, pengambilan berbagai hasil hutan serta penangkapan binatang-binatang langka yang dilindungi, telah menyebabkan kerusakan sebagian hutan di wilayah Suaka Margasatwa Dumoga, dalam kawasan Taman Nasional-Dumoga Bone. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor sosial dan ekonomi apa dari penduduk di sekitar wilayah yang menghambat pengelolaan Taman Nasional. Tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu mengidentifikasi data dan informasi mengenai faktor-faktor sosial dan ekonomi penduduk di sekitar wilayah yang menghambat pengelolaan Taman Nasional, menguji hipotesis, sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan pengelola Taman Nasional, dan diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu lingkungan, serta bagi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini telah dilaksanakan melalui pengamatan dan survai dengan menggunakan kuesioner, wawancara dengan para petani respondent pemerintah daerah, serta instansi-instansi yang bersangkutan di Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan tingkat Pusat. Sesuai dengan hipotesis pertama, ternyata bahwa rendahnya pendidikan petani memberi pengaruh negatif (menghambat) terhadap pengelolaan Taman Nasional. Dalam kenyataannya, tingkat pendidikan yang lebih rendah menyebabkan kerusakan hutan yang lebih besar, dan sebaliknya, tingkat pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan kerusakan hutan dengan intensitas yang lebih kecil (tabel 15, halaman 99). Selanjutnya dibuktikan pula bahwa hasil analisis mendukung hipotesis yang kedua yaitu rendahnya pendapatan petani, memberi pengaruh negatif (menghambat) terhadap pengelolaan Taman Nasional. Sebagaimana halnya dengan variabel pendidikan terhadap variabel kerusakan hutan, ternyata tingkat pendapatan berbanding terbalik dengan tingkat kerusakan hutan, yaitu pendapatan yang lebih rendah menyebabkan kerusakan hutan dengan intensitas yang lebih besar, dan sebaliknya, pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan kerusakan hutan yang lebih kecil. Dalam penelitian juga dijumpai bahwa selain faktor pendidikan dan pendapatan petani yang rendah sebagai faktor dominan, ternyata faktor-faktor pertambahan penduduk, peraturan perundangan, pemilikan tanah dan lapangan kerja juga telah turut menyebabkan hambatan bagi usaha perlindungan hutan di wilayah Suaka Margasatwa Dumoga, sebagai salah satu aspek pengelolaan Taman Nasional Dumoga Bone. Sebagai kelengkapan laporan ini maka melalui pengamatan di Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo, ternyata di Suaka Margasatwa Bone juga dihadapi masalah kerusakan hutan seluas kira-kira 2000 hektar dari luas keseluruhan yaitu 110.000 hektar. Untuk mengatasi masalah kerusakan hutan di Taman Nasional ini perlu diusahakan peningkatan pengertian petani mengenai bidang lingkungan hidup, antara lain yang meliputi pengenalan tentang arti, tujuan dan manfaat dari Suaka Margasatwa dan Taman Nasional secara keseluruhan melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, serta usaha peningkatan kesejahteraan petani di sekitar Taman Nasional Dumoga Bone."

"ABSTRACTTaman Nasional Baluran merupakan taman nasional yang terletak di Kabupaten Situbondo Jawa Timur dan merupakan habitat alami dari Jalak putih-punggung abu. Jalak putih-punggung abu (Acridotheres tricolor Horsfield, 1821) merupakan burung berukuran sedang (23 cm) dari famili sturnidae. Populasi jalak putih umum dijumpai di savana, namun belum ada catatan mengenai populasi burung tersebut di habitat lain selain savana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan relatif dan penggunaan habitat dari populasi jalak putih-punggung abu pada beberapa habitat di Baluran. Kelimpahan relatif populasi jalak putih dihitung dengan menggunakan rumus encounter rates, sedangkan penggunaan habitat akan dianalisis dengan menggunakan PCA. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga November 2018 di 6 habitat berbeda yaitu savana padang rumput, savana hutan, savana restorasi, hutan musim, hutan akasia, dan hutan pantai. Berdasarkan hasil perhitungan encounter rates habitat savana padang rumput memiliki nilai encounter rates tertinggi sebesar 11,16; sedangkan habitat hutan pantai menjadi habitat dengan nilai encounter rates terendah sebesar 0. Hasil analisis PCA menunjukkan bahwa penggunaan habitat jalak putih-punggung abu cenderung ditentukan berdasarkan oleh struktur habitat dengan banyak Brachiaria reptans Acacia nilotica, gebang, (Corypha utan), terdapat batang pohon mati, dan pohon berdiameter besar, serta keberadaan pohon asam (Tamarindus indica) dan serasah yang sedikit.

---

ABSTRACTBaluran National Park (TNB) is a national park located in Situbondo Regency, East Java one of the natural habitats of the Grey-Backed Myna. Grey-backed myna (Acridotheres tricolor Horsfield, 1821) is a medium-sized bird (23 cm) from the family sturnidae. The population of grey-backed myna is common in savannahs, but there is no record of these bird populations in habitats other than savanna. This study aims to determine the relative abundance and habitat use of grey-backed myna populations in several habitats in Baluran. The relative abundance of the grey-backed myna population is calculated using the encounter rates, while the habitat use will be analyzed using PCA. The study was conducted in October to November 2018 in 6 different habitats: grassland savannah, woodland savannah, restoration savannah, dry minsoon forest, acacia forest, and beach forest. The results showed that grassland savannah had the highest encounter rates with score 11,16; and the beach forest is a habitat with the lowest encounter rates with score 0. The results of PCA analysis show that the habitat use of grey-backed myna tends to be determined by habitat structure with the abundant of Brachiaria reptans, Acacia nilotica, gebang (Corypha utan), dead tree stem, and trees with large diameter, also a habitat with fewer tamarind trees (Tamarindus indica) and detritus."

"Penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Subbidang Jalan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2013 yang berorientasi kepada konteks Results Based Management (RBM) dan kriteria perancangan dana transfer terkait dengan pemanfaatannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desentralisasi Fiskal, dan Transfer Fiskal Antar Tingkat Pemerintahan, Results Based Management dan Project Cycle Management. Penelitian ini menggunakan pendekatan post postivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/dokumen dan survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan DAK bidang infastruktur subbidang jalan tahun anggaran 2013, dari sisi planning, implementing a project, monitoring, dan evaluating sesuai dengan konteks RBM dan PCM, namun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan DAK terkait di wilayah Kabupaten Tangerang adalah regulasi, hubungan antar stakeholders, kapasitas internal kelembagaan dan sumber daya manusia.

---

This research discusses about the effectiveness of specific purpose grant which is allocated by central government for regional government to fulfill national priority development on regional government, specific at road infrastructure sector in Kabupaten Tangerang fiscal year of 2013. Researcher uses Fiscal Decentralization Theory, Intergovernmental Fiscal Transfer, Results Based Management, and Project Cycle Management. Use post-positvist paradigm, in-depth interview, and field research methods are used by reasearcher to analyse main problem. This research also consider the RBM context (planning, monitoring, and evaluating) and PCM context (implementing a project) to determine the results of this research. Research has shown that management of specific purpose grant, sector of roads infrastructure in Kabupaten Tangerang, Fiscal Year of 2013 has supported RBM and PCM context, but there are some factors affecting the problem of budget management, such as regulations, stakeholders relations, internal institution capacities, and human resources."

"Penelitian ini berusaha melihat implikasi kebijakan perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai bentuk upaya konservasi terhadap kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini berfokus mengeksplorasi akses masyarakat dan kelangsungan hidup masyarakat. Terkait data kelangsungan hidup masyarakat, metode survei dilakukan untuk melengkapi deskripsi kepemilikan aset dan aktivitas masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme akses melalui kesepakatan antara masyarakat dan pihak taman nasional dengan dibantu organisasi non pemerintah untuk pemanfaatan wilayah yang termasuk ke dalam kawasan, tetapi mekanisme akses tersebut belum cukup memberdayakan kelangsungan hidup masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini adalah adanya implementasi yang efektif dari kebijakan sistem zonasi dan model kolaborasi supaya dapat memberikan kepastian akses masyarakat dan meningkatkan kelangsungan hidup masyarakat.

---

This study examines how the expansion of Gunung Halimun Salak National Park impact on the livelihood of communities who live in and around the parks. This study used qualitative approach and explored the livelihood assets and livelihood strategies of the people as they gained their access to use resources inside the park through households survey. The study unveils that communities gain their access through the negotiation of social relation between the communities and the national park authorities with limited help from non governmental organization, but the access mechanism is not yet to empower and to develop their livelihood assets and strategies. This study suggests that the effective implementation of zoning system and collaborative model management are needed to secure the access gained by communities and to improve the livelihood of communities."