Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasca terjadinya serangan 9/11, angka serangan teror yang berasal dari kelompokteroris transnasional mengalami peningkatan. Menurut data Europol dari tahun 2006-2012, Inggris, Spanyol dan Perancis mengalami serangan teror yang lebih dominanjika dibandingkan dengan negara Uni Eropa yang lainnya. Namun dari data tersebut,Inggris merupakan negara dengan angka rata-rata serangan teror terendah. Tesis inimembandingkan upaya Inggris, Spanyol dan Perancis dalam menanggulangiancaman terorisme menggunakan kerangka analisa strategi penggentaran. Datamengenai penanggulangan terorisme di ketiga negara dianalisis secara kualitatifmenggunakan tiga elemen strategi penggentaran, yaitu penggentaran denganhukuman, penggentaran dengan penangkalan, dan penggentaran dengan insentif.Berdasarkan data dari penelitian ini, disimpulkan bahwa keberhasilan Inggris terletakpada kemampuan pemerintahnya dalam mengkombinasikan pendekatan keras (hardapproach) dan pendekatan lunak (soft approach) serta meningkatkan partisipasimasyarakat yang tidak terdapat pada penanggulangan terorisme Spanyol danPerancis. Selain itu, keberhasilan Inggris juga didukung oleh mekanisme kontrolimigrasi yang dipegang sepenuhnya oleh Pemerintah Inggris.

---

ABSTRACTAfter the event of 9/11, the number of attacks from transnasional terrorist group hasbeen significantly increasing. According to The Europol’s data from 2006 to 2012,United Kingdom, Spain and France encountered more dominant terror attackscompared to other countries including those in European Union . However, the datashows that, UK had the lowest number of terror attack from three countries. Thisthesis compares the efforts of UK, Spain and France in tackling the threat of terrorismusing deterrence strategy framework. Data concerning counter terrorism in threecountries was analyzed using qualitative method with three elements of deterrencestrategy namely deterrence by punishment, deterrence by denial, and deterrence byincentive. Based on the result of the research, UK’s success due to its government’scapability to combining hard and soft approach and as well as to increase society’sactive participation in implementing counter terrorism’s policy. Moreover, UK’ssuccess was also supported by immigration control mechanism that was fully handledby British Goverment."

"Otoritas Jasa Keuangan OJK merupakan lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia, yang mengikuti model lembaga pengawas terintegrasi. OJK didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang dilakukan melalui perbandingan hukum. Tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula dijalankan oleh Bank Indonesia kini beralih kepada dengan didirikannya lembaga pengawas tersebut. Penelitian ini membahas kewenangan yang dimiliki OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan, serta membandingkannya dengan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yang dijalankan oleh lembaga pengawas jasa keuangan di Negara lain. Perbandingan ini dilakukan terhadap Autorit des March s Financiers AMF dan Autorit de Contr le Prudentiel et de R solution ACPR di Perancis yang dianggap berhasil, dan terhadap Financial Services Authority FSA di Inggris yang di anggap gagal dan telah di bubarkan dan digantikan oleh Financial Conduct of Authority FCA dan Prudential Regulation Authority PRA yang di aggap berhasil. Perbandingan dalam penelitian ini ditinjau melalui kewenangan lembaga dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan di negaranya, mengenai independensi lembaga, dan mengenai hubungan antara lembaga pengawas tersebut dengan bank sentral di negaranya masing-masing.

---

Otoritas Jasa Keuangan OJK is the Indonesian financial services authority and was established as an integrated supervisory body under the Law No. 21 Year 2011. This thesis is a juridical normative research through the comparative study of law. The regulation and the supervision of banking activities was performed by the Indonesian Central Bank, otherwise known as Bank Indonesia, until the establishment of the OJK, which then resulted to the transfer of the said regulatory and supervisory authority over the banking sector onto the OJK. This thesis first elaborates the OJK rsquo s authority to regulate and to supervise the banking sector before comparing it later on with the financial supervisory authorities of two other countries. The comparison is conducted upon the Autorit des March s Financiers AMF and the Autorit de Contr le Prudentiel et de R solution ACPR in France, which are considered successful and not only upon the Financial Services Authority FSA in the United Kingdom which failed, but also with its replacing authorities that are the Financial Conduct of Authority FCA and the Prudential Regulation Authority PRA . The said comparison is done through the analysis of each institutions rsquo authorities in performing banking regulation and supervision and their independency, along with their institutional relationship with the Central Bank of each their respective country. "

"Terorisme jihad atas dasar pembelaan agama merupakan permasalahan krusial yang dihadapi Prancis sejak peningkatan kasusnya di tahun 2012. Sebenarnya, pemerintah saat itu hanya mengacu pada undang-undang la loi relative à la lutte contre le terrorisme tahun 2006 dalam menciptakan strategi kontra-terorismenya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi undang-undang tersebut dalam menangani kasus terorisme jihad di Prancis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Creswell (2018) dalam melihat pengaruh kehadiran undang-undang LCT tahun 2006 pada kasus terorisme jihad di Prancis melalui data yang disajikan. Pengimplementasian undang-undang LCT tahun 2006 dianalisis menggunakan konsep la notion d’effectivité du droit Yann Leroy (2011), serta diselaraskan dengan teori terorisme internasional L. Ali Khan (2006) untuk melihat dinamika serangan teror berdasarkan peran suatu negara. Melalui konsep jihad dalam Islam Jerrold Post (2009) dan teori praktik terorisme Islam Marvin Perry (2008), dapat terlihat bentuk terorisme jihad dari segi agama dan faktor-faktor yang melatarbelakangi serangan. Penelitian menunjukkan bahwa undang-undang LCT tahun 2006 tidak berhasil mengurangi serangan terorisme di Prancis. Faktor-faktor yang menyebabkannya meliputi serangan teror yang dianggap sebagai aksi defensif, kurangnya penyuluhan dari pemerintah dan undang-undang yang tidak memberi efek jera, ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menanggulangi terorisme, serta intervensi ISIS yang berhasil menyusupi masyarakat dengan ideologi radikal dan propagandanya.

---

Jihad terrorism in the name of religious defense is a crucial problem that France is currently facing ever since the rise of its attacks in 2012. The then-in-office government only referred to their latest terrorism law called la loi relative à la lutte contre le terrorisme of 2006 to build their counter-terrorism strategy. This study aims to analyse the implementation of the law in handling jihad terrorism cases in France. By implementing Creswell’s qualitative method (2018), the influence of said law on the jihad terrorism cases happening in France through the data provided will be discovered. The implementation of la loi LCT of 2006 is analysed with Yann Leroy’s concept of la notion d’effectivité du droit (2011), synchronized with the theory of international terrorism of L. Ali Khan (2006) to see the dynamics of the terrorist attacks based on the role of a country. Through Jerrold Post’s concept of jihad in Islam (2009) and the theory of Islamic terrorism practice of Marvin Perry (2008), forms of jihad terrorism from religious perspectives and discrimination issues as the background of the attacks can be discovered. This study shows that la loi LCT of 2006 was not significant enough to diminish or reduce the terrorist attacks in France. The factors which caused it include defensive actions alibi, lack of government guidance and deterrent effect of the law, society’s incredulity towards the government’s ability to counter terrorism, and ISIS intervention who have managed to infiltrate communities with their radical ideology and propaganda."

"Tesis ini membandingkan upaya penanggulangan terorisme di Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia pasca-serangan 9/11 untuk mengetahui faktorfaktor di tingkat negara yang menjadikan Indonesia target serangan teroris transnasional terbanyak di Asia Tenggara dalam satu dekade terakhir. Data mengenai penanggulangan terorisme di keempat negara dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kerangka teori penggentaran. Hasil penelitian menyarankan bahwa agar tidak secara default menjadi target serangan yang paling menarik, Indonesia perlu memperkuat instrumen tumpul penanggulangan terorismenya, terutama dalam hal kontrol perbatasan maritim, kontrol imigrasi, mitigasi dampak serangan, dan regulasi finansial, sembari memperbaiki instrumen tajamnya melalui revisi bersyarat UU Anti-Terorisme dan penguatan sistem penahanan serta pengawasan pasca-penahanan.

---

This study compares post-9/11 counter-terrorism efforts in Singapore, Malaysia, the Philippines, and Indonesia to understand factors at the state level, which allows Indonesia to become the most attractive target of transnational terrorist attacks in Southeast Asia during the last decade. Data in this study are analyzed through the lens of deterrence theory using qualitative-comparative approach. This study suggests that in order to prevent Indonesia from becoming a default site for transnational terrorist attacks, it must strengthen its blunt counterterrorism instruments, especially with regards to maritime borders security, immigration control, impact mitigation, and financial regulation. Meanwhile, it must improve its sharp instrument, namely intelligence-driven law operation, by cautiously strengthening its anti-terrorism legislation and improving its detention and post-detention system."

"Tugas Karya Akhir ini berfokus pada strategi pencegahan kejahatan terorisme di dua bentuk rumah ibadah, yaitu masjid dan gereja. Rumah ibadah yang digunakan sebagai tempat beribadah ternyata tidak terlepas dari risiko ancaman terorisme. Sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2017 terdapat kurang lebih tiga puluh serangan teroris yang dilakukan di masjid seluruh dunia, baik yang berbentuk pengeboman, penusukan, dan penembakan. BNPT sebagai aktor penanggulangan terorisme di Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dari ancaman terorisme dengan membentuk suatu strategi pencegahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Strategi pencegahan tersebut senada dengan apa yang dijelaskan dalam Routine Activity Theory, Rational Choice Theory, dan Situational Crime Prevention. Tujuan dari penulisan ini untuk melihat bagaimana upaya BNPT dalam memberikan perlindungan terhadap ancaman terorisme di rumah ibadah.

---

This research focuses on the terrorism crime prevention strategy in two places of worship, mosques and churches. Evidently, places of worship is exposed to risks of terrorism threats. From 2015 to 2017, there are approximately thirty terrorist attacks in mosques around the world in the form of bombing, stabbing and shooting. The National Agency for Combating Terrorism who is the actor of terrorism countermeasures in Indonesia is responsible for giving protection from terrorism threats by forming a prevention strategy that involves several stakeholders. The prevention strategy is inline with what is explained in Routine Activity Theory, Rational Choice Theory, and Situational Crime Prevention. This research aims to see how is BNPT`s efforts in giving protection from terrorism threats in places of worship."

"Penelitian Tugas Karya Akhir ini berupaya memaparkan berbagai aspek terkait tahapan identifikasi individu maupun kelompok radikal di masyarakat oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Tahapan identifikasi ini merupakan bagian dari program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT dengan pendekatan strategi soft approach. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data literatur dan data sekunder lainnya yang kemudian dianalisis dengan beberapa teori, diantaranya efficiency assumption, teori stigma dan social bond. Hasil studi ini kemudian menyimpulkan bahwa BNPT telah melakukan proses identifikasi dalam rangka deradikalisasi dengan pendekatan soft approach dengan baik, meskipun tidak sepenuhnya diterima dengan positif oleh masyarakat luas. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program deradikalisasi.

---

Current research paper seeks to explain various aspects related to identification stage of radical individuals or groups within society by National Agency of Terrorism Prevention BNPT. Identification stage is a part of deradicalization program implemented by BNPT utilizing lsquo soft approach rsquo strategy. In this research, qualitative approach using literature and other secondary data, subsequently analyzed with theories such as efficiency assumption, stigma and social bond theory.

Result of this study concludes, despite of well executed identification process as part of deradicalization program with lsquo soft approach rsquo strategy, BNPT still lack of positive response. Proven by low community involvement in deradicalization programs."

"ABSTRAKPenyebaran paham radikal terorisme tidak akan berhenti pada kebijakan pemerintah dan berbagai instansi terkait dalam melakukan tindakan tegas seperti dengan memblokir situs, blog, akun atau bahkan dengan menangkap pemilik situs atau akun tersebut. Pendekatan secara tegas melalui jalur hukum sangat penting, namun disamping itu sangat diperlukannya upaya integratif dengan megkolaborasi pendekatan lunak yaitu upaya kontra narasi yang dilakukan oleh BNPT sehingga dapat menyentuh pada hulu persoalan. Penelitian ini berupaya menganalisis kontra narasi oleh BNPT dengan menggunakan teori kontra narasi oleh Sarah Zeiger 2016 dalam mencegah penyebaran paham terorisme melalui media online dengan metode deskriptif kualitatif seperti studi literatur dan wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber di BNPT maupun narasumber ahli. Hasil penelitian menemukan bahwa monitoring melalui media online perlu dilakukan setiap saat sebagai upaya proses deteksi dini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat terhadap potensi penyebaran paham terorisme yang sebagian besar mengatas namakan ideologi dan agama. Strategi kontra narasi dilakukan melalui dua pendekatan baik secara online melalui situs BNPT dan secara offline dilakukan pertemuan langsung dengan audiens melalui kegiatan sosialisasi, workshop dan pelatihan. Selanjutnya perlunya keterlibatan seluruh komponen masyarakat khususnya audiens sebagai komunitas media. Strategi kontra narasi terhadap audiens dalam merespon potensi ancaman radikal terorisme melalui situs BNPT, memiliki jumlah yang relatif masih kecil bila dihadapkan dengan jumlah pengguna internet saat ini. Namun dengan adanya penguatan wawasan kebangsaan, kebhinekaan dan kecintaaan terhadap NKRI melalui kontra narasi dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Ketahanan Nasional.

---

ABSTRACTThe spread of radicalism of terrorism will not stop at government policies and various agencies involved in taking decisive action such as by blocking sites, blogs, accounts or even by capturing the site owner or the account. The unequivocal approach through legal channels is very important, but besides that it is very necessary integrative efforts with megkolaborasi soft approach that is counter narrative efforts conducted by BNPT so that it can touch on the upstream of the problem. This research attempts to analyze counter narrative by BNPT by using counter narrative theory by Sarah Zeiger 2016 in preventing the spread of terrorism through online media with qualitative descriptive method such as literature study and in depth interview with a number of resource persons in BNPT and expert source. The results of the study found that monitoring through online media needs to be done at any time as an early detection process aims to obtain accurate information on the potential spread of terrorism that mostly in the name of ideology and religion. The counter narrative strategy is carried out through two approaches both online through the BNPT website and offline to a live meeting with the audience through socialization, workshop and training. Furthermore, the need for the involvement of all components of society, especially the audience as a media community. The counter narrative strategy of the audience in responding to the potential threat of radical terrorism through the BNPT site, has a relatively small amount when faced with the current number of internet users. However, with the strengthening of national insight, diversity and love of the Republic of Indonesia through counter narrative can contribute greatly to the National Resilience."

"Tesis ini membahas ancaman dan kerawanan Indonesia terhadap terorisme, terutama penyebaran narasi radikal dan atau terorisme, serta mengajukan model kontra narasi sebagai strategi dalam bidang pencegahan ancaman terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menganalisis ancaman, dan kerentanan, dan skenario untuk penguatan dan usulan pembentukan model sebagai sistem deteksi dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman narasi radikal atau terorisme di Indonesia berada pada posisi yang tinggi, diikuti dengan tingkat kerentanan Indonesia yang tinggi. Sehingga perlu dilakukan kontra narasi dan dilakukan penguatan terhadap strategi tersebut, serta diperlukan suatu model yang berlaku nasional sebagai dasar acuan

---

This thesis discusses the level of threats and vulnerabilities of Indonesia against terrorism, especially the spread of radical and or terrorism narratives, as well as propose a model of counter narrative as the strategy in the field of prevention in order to tackle the threat of terrorism in Indonesia. This study used a qualitative approach, to analyze the threats and vulnerabilities, as well as a scenarios for strengthening and proposed the establishment of a model as an early warning system. The results of this study indicate that the threat of radical or terrorism narratives in Indonesia is at a high level, followed by a high degree of vulnerability in Indonesia. Hence, it is necessary to apply the counter-narratives, and to strengthen the counter narative strategy, as well as we need a model that applicable nationwide as a platform."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan soft approach oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dalam menangani penyebaran paham radikalisme dan terorisme, apa yang menjadi pertimbangan BNPT menggunakan soft approach dalam kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kebijakan kriminal dan counter-terrorism. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain eksplanatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang melatarbelakangi Indonesia menggunakan soft approach karena munculnya residivis terorisme dan kembalinya mantan narapidana terorisme yang terlibat aksi terorisme. Faktor manfaat-biaya turut menjadi pertimbangan mengapa pemerintah melalui BNPT menggunakan soft approach, karena soft approach dianggap lebih efisien dari berbagai alternatif yang ada, sehingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menggunakan pendekatan soft approach dalam kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Dengan menggunakan soft approach tidak berarti pemerintah mengesampingkan unsur penegakan hukum, pemerintah tetap menindak tegas setiap pelaku aksi teror, yang dilakukan pemerintah adalah memindahkan titik fokus penanganan; bukan lagi pada 'tangkap' dan 'tahan', tetapi lebih pada 'cegah', itulah yang menjadi tujuan soft approach yang dilakukan oleh BNPT.

---

This thesis discusses on the formulation of soft approach policy by National Counter Terrorism Agency BNPT in handling the spread of radicalism and terrorism, what is BNPT consideration using soft approach in policy of counter terrorism in Indonesia. The concepts used in this study include criminal policy and counter terrorism. This research uses qualitative method with explanative design.

The results of this study indicate that the Indonesian background uses a soft approach due to the emergence of terrorist recidivism and the return of former terrorism prisoners involved in acts of terrorism. The cost benefit factor is the consideration of why the government through BNPT uses a soft approach, because the soft approach is considered more efficient than the various alternatives available, so the Counter Terrorism Agency BNPT uses a soft approach in anti terrorism policy in Indonesia.

Using a soft approach does not mean that the government overrides law enforcement elements, the government is still taking action against every actor of terror acts, which the government is doing is moving the focal point of handling No longer in catch and hold, but on prevention, that's the purpose of soft approach by BNPT. "

"Seiring dengan perkembangan dunia modern dan pertumbuhan yang pesat dari media informasi, isu mengenai teror dan terorisme semakin terasa dekat dikarenakan paparan yang terus disajikan oleh media. Media sosial, dimana penggunanya seringkali mendapatkan kebebasan berpendapat dengan memanfaatkan fitur anonimitas, seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu ataupun ancaman mengenai isu teror dan terorisme. Hal seperti itu memaksa pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah adanya serangan yang mungkin ditimbulkan akibat informasi yang keluar tersebut. Menggunakan beberapa contoh kasus ancaman bom dan beberapa kasus mengenai isu teror dan terorisme, tulisan ini menganalisis dengan teori panopticism mengenai bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah negara Amerika Serikat, untuk mengawasi warga negara mereka dan mencegah terjadinya bencana yang mungkin berakibat dari pesan-pesan tersebut.

---

Along with the development of the modern world and the rapid growth of the media, the issues regarding terror and terrorism is seemingly getting closer because of the exposure that continues to be presented by the medias. Social media, where users often get the freedom of speech granted by the anonymity in the virtual space, is often misused to spread false news or threats regarding the issue of terror and terrorism. Such matters compel the government to exercise oversight and control to prevent possible attacks from the outgoing information that is available to them. Using several examples of bomb threats and some cases of terror and terrorism issues, this paper analyzes with the theory of panopticism on how government oversight, especially the United States government, oversees their citizens and prevents the occurrence of disasters that may come from those messages."