Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 91599 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Afrital Rezki
"ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial perubahan kepemilikan tanah
pusako di Nagari Cubadak dan kaitannya dengan faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Dari tahun ketahun selau terjadi perubahan kepemilikan tanah
pusako yang dijual, meski menurut adat Minangkabau hal ini sama sekali tidak
boleh terjadi. Tujuan penelitian ini adalah; 1) pola perubahan kepemilikan tanah
pusako 2) kaitan antara faktor yang mempengaruhi perubahan kepemilikan tanah
pusako. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan pengumpulan
data data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dari Dirjen
Pajak Kanwil II DPJ Sumbagteng KPPBB Solok tahun 1997. Sedangkan data
primer diperoleh langsung dari informan kunci dan survey lapangan. Unit analisis
adalah keseluruhan kavling tanah pusako, geomer adalah Nagari Cubadak.
Perubahan kepemilikan tanah pusako karena penjualan mencapai 43,17 ha.
Penggunaan tanah yang signifikan mempengaruhi perubahan kepemilikan, adalah
tegalan yang kemudian diubah menjadi perumahan. Jarak terhadap pusat
pelayanan berkontribusi signifikan pada perubahan kepemilikan tanah pusako,
perubahan kepemilikan tanah pusako lebih banyak pada jarak tengah ke pusat
pelayanan, dijarak antara 4.925 m sampai dengan 5.375 m. Kemudian, ketika
keberadaan penjual tanah pusako tidak ada, perubahan kepemilikan tanah pusako
menjadi lebih besar, namun korelasi antara keberadaan penjual dengan perubahan
kepemilikan tanah pusako tidak signifikan. Berdasarkan jaringan jalan, perubahan
kepemilikan tanah pusako paling banyak terjadi pada jarak 45-135 m dari jalan,
namun jarak ke jalan tidak signifikan mempengaruhi perubahan kepemilikan
tanah pusako.

ABSTRACT
This thesis aims to determine the spatial pattern of pusako land ownership change
in Nagari Cubadak and its relation to the factors that influence it. Over the years,
obtaining an ownership pusako land change for sale, even though according to the
traditional Minangkabau this should not happen at all. The purpose of this study
are: 1) the pattern of pusako land ownership changes; 2) the link between the
factors affecting changes in pusako land ownership. This study used a descriptive
method. Based on the data collection is secondary data obtained from the
Regional Office of Directorate General of Taxation (DPJ II Sumbagteng KPPBB
Solok 1997). While the primary data obtained directly from key informants and
field surveys. The unit of analysis is the entire parcel of pusako land, geomer is
Nagari Cubadak.
Changes in pusako land ownership as sales reached 43.17 ha, land use significant
affecting ownership changes, is a upland which is then converted into housing.
Distance to service centers contribute significantly to changes in pusako land
ownership, changes in pusako land ownership more at the center to center
distance service , at a distance between 4,925 m to 5,375 m. Then, when the
existence of the pusako land sellers no one, change in pusako land ownership
become larger, but the correlation between the presence of the seller with the
change of ownership of pusako land insignificant. Based on the road network,
pusako land ownership changes most common at a distance of 45-135 m from the
road, but the distance to the road does not significantly affect the change in
pusako land ownership."
2013
T39275
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Moh. Rifqi Al Author
"Telah dilakukan penelitian tentang struktur dan komposisi vegetasi lanskap pekarangan dan pemanfaatan tanaman pekarangan di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat pada bulan Oktober-Desember 2018. Penelitian bertujuan untuk mengkaji struktur dan komposisi vegetasi lanskap pekarangan dan pengetahuan lokal dalam memanfaatkan tanaman pekarangan. Tipe pekarangan yang dijadikan objek penelitian ditentukan secara stratified random sampling berdasarkan lokasi yang berbeda-beda yaitu pekarangan yang berlokasi di dekat hutan, dekat jalan raya dan dekat sungai. Setiap tipe pekarangan dikelompokkan ke dalam dua kelas luasan yaitu kecil dan besar. Masing-masing kelas luasan dicuplik sebanyak 15 pekarangan. Data struktur dan komposisi vegetasi lanskap pekarangan dikumpulkan dengan mencatat nama lokal tanaman, menghitung jumlah individu tanaman dan mengukur diameter batang tanaman sedangkan data pemanfaatan tanaman pekarangan dengan pendekatan etnobotani melalui wawancara semi terstruktur, terbuka dan FGD (Focus Group Discussion). Wawancara dilakukan pada pemilik pekarangan atau anggota keluarga pemilik pekarangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan statistika deskriptif untuk menggambarkan pengetahuan lokal masyarakat. Analisis secara kuantitatif dilakukan dengan menghitung indeks nilai penting, indeks keanekaragaman menurut Shannon-Wiener (H), indeks kesamaan Jaccard (Ji), indeks nilai kepentingan lokal (Local Users Value Index, LUVI) dan indeks kepentingan budaya (Index of Cultural Significance, ICS). Hasil pencuplikan sebanyak 90 pekarangan teridentifikasi sebanyak 300 spesies terdiri atas 236 genus dan 85 famili. Indeks keanekaragaman di tiap pekarangan tergolong tinggi yaitu 3,97-4,6. Indeks kesamaan tertinggi terdapat di pekarangan dekat sungai ukuran besar dengan pekarangan dekat sungai ukuran kecil. Indeks nilai penting tiap perawakan tanaman di setiap kategori pekarangan memiliki spesies yang berbeda-beda. Stratifikasi tanaman pekarangan lebih menyerupai stratifikasi hutan dengan lapisan tajuk yang rapat. Nilai LUVI di tiga tipe pekarangan menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai spesies yang disukai pada beberapa kategori pemanfaatan. Nilai ICS tertinggi dimiliki oleh karambia (Cocos nucifera L.) sebesar 68.

Research about the structure and composition of vegetation of homegardens landscape and utilization of plants in the homegardens of Pariangan Subdistrict, Tanah Datar district, West Sumatra was conducted on October-December 2018. The purposes of this research were to investigate the structure and composition of vegetation homegardens landscape and the local knowledge in utilizing homegardens plants. The type of homegardens used as the object of research is determined by stratified random sampling based on different locations, namely the homegardens near the forest, near the highway and near the river. Furthermore, each type of homegardens is grouped into two broad classes, namely small and large. Each broad class is sampled as many as 15 homegardens. Data of the structure and composition of vegetation homegardens landscape were collected by recording as local names, calculating individual numbers and measuring in stem diameter while data of utilizing homegardens plants were collected using ethnobotanical approach through semi structured interview, open ended and FGD (Focus Group Discussion). Interview were conducted with the homegardens owner or the family members of the homegardens owner. Data were analyzed qualitatively using descriptive statistics to describe the local knowledge. Quantitative analysis was conducted by calculate the important value index, the diversity index according to the Shannon-Wiener index (HE), the similarity index according to the Jaccard index (Ji), Local Users Value Index (LUVI) and Index of Cultutral Significance (ICS). Sampling results as many as 90 homegardens identified 300 species consisting of 236 genera and 85 families. The diversity index in each homegardens is classified as high, namely 3.97-4.6. The highest similarity index was in the homegardens near the river with a large size with a homegardens near the river with a small size. The important value index for each plant stature in each homegardens category have different species. Stratification of homegardens plants is more like stratification of forests with a dense canopy layer. LUVI in three type of homegardens show the different perception of the preferred species in several utilization categories. The highest ICS has karambia (Cocos nucifera L.) (68)."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
T53401
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hakimullah Arif Iskandar
"Arsitektur vernakular merupakan wujud arsitektur lokal suatu masyarakat tertentu yang menjadi cerminan dari nilai-nilai budaya masyarakat tersebut. Rumah gadang dan surau merupakan dua bangunan utama arsitektur vernakular dalam masyarakat Minangkabau. Bagi masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, perempuan memiliki peran yang lebih besar dalam pandangan adat. Nilai-nilai budaya matrilineal ini sangat terasa dalam bangunan rumah gadang. Rumah gadang dimiliki oleh perempuan, sehingga anak laki-laki dipersiapkan untuk merantau meninggalkan kampung halamannya. Surau inilah yang menjadi pusat dari kegiatan anak laki-laki Minangkabau. Surau tidak hanya di gunakan sebagai tempat ibadah, namun juga digunakan sebagai tempat pendidikan ilmu agama dan adat yang menjadi bekal merantau. Besarnya peranannya dalam masyarakat inilah yang menjadikan surau sebagai salah satu citra arsitektur vernakular masyarakat Minangkabau yang kaya dengan nilai-nilai budaya.

Vernacular architecture is a form of existing architecture for the society group that becomes a reflection of the cultural values of the society. Rumah gadang and surau are the two main buildings of vernacular architecture in Minangkabau society. In the matrilineal system of Minangkabau, women have a greater role in customary views. These matrilineal cultural values are deeply felt in the Rumah Gadang. Rumah Gadang is owned by the women, so the boys are prepared to wander away from his hometown. Surau is the center of the whole activities of the Minangkabau boys. Surau is not only used as a place of worship, but also used as a place of religious and custom education that became the provision in wandering away tradition. Because its role in the society makes the surau as one image of vernacular architecture of Minangkabau society that is rich in custom values of Minangkabau."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yulisa Fringka
"Penelitian ini membahas resistensi masyarakat lokal terhadap rencana tambang oleh perusahaan ekstraktif yang difokuskan pada studi konflik, kemudian akan dilihat apakah konflik ini berkembang menjadi sebuah gerakan sosial atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan stratergi studi kasus di Nagari III Koto, Sumatera Barat. Terdapat 12 informan dalam penelitian ini yang dipilih secara purposive dan snow ball. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tujuh variabel yang menjadi sebab resistensi. Norma dan aturan adat menjadi variabel yang sangat penting sebagai sebab resistensi sekaligus sebagai penentu bentuk resistensi yang dilakukan. Sedikitnya ada tujuh bentuk resistensi yang dilakukan t hingga tujuan gerakan itu dapat tercapai. Selain menjadi sebab dan menentukan bentuk, adat dengan legalitas yang tinggi ternyata juga digunakan sebagai alat dalam melakukan mencapai tujuan resistensi oleh masyarakat. Kemudian berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diidentifikasi bahwa resistensi pada masyarakat Nagari III Koto termasuk kedalam bentuk gerakan sosial.

This research discuss about the resistance in local societies against mining corporation by extractive corporate. This study focus in conflict approach which is seen if it can be a social movement or not. This study uses qualitative approach with case study held in Nagari III Koto, West Sumatera. There are twelve informants selected by purposive and snow ball technique. The result of this research shows us that there are seven variables which being the cause of resistance. Norms and customs? tradition are the most important in determining the forms of resistance. At least there is seven forms of resistance which did by actors in the region until it achieved. Highly legal tradition can be used as a tool to reach the goals of resistance in society. Finally, based on this research, resistance in Nagari III Koto's society included as social movement.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S60947
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zulfitrah Yuda
"Pelayanan antenatal merupakan salah satu intervensi kesehatan yang efektif untuk
menurunkan angka kematian ibu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kerja bidan di desa dalam pelayanan
antenatal di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010 dengan melihat selisih cakupan
antara K1 dan K4. Dengan desain penelitian cross sectional dan metode
penelitianya kuantitatif, dilaksanakan pada bulan Februari-April 2011. Besar
sampel, seluruh bidan di desa dan di pustu sebanyak 220, yang bisa digunakan
datanya 170 responden dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen
penelitian. Hasilnya ditemukan 47,6% bidan di desa memiliki kualitas kerja baik
dan 52,4 % bidan di desa memiliki kualitas kerja kurang. Hasil analisis uji
statistik dengan chi square menunjukkan hubungan yang bermakna dengan
kualitas kerja bidan di desa dalam pelayanan antenatal adalah sekolah asal,
pengalaman pelayanan ANC, lama kerja, status kepegawaian, motivasi yang
diperkuat oleh kebutuhan fisiologi dan rasa aman, sedangkan yang tidak
berhubungan adalah pendidikan, pengetahuan, pelatihan, status perkawinan,
supervisi, kelengkapan alat, klasifikasi desa dan imbalan dengan kualitas kerja
bidan di desa dalam pelayanan antenatal. Perlu diberikan pelatihan khusus bagi
bidan yang akan di tempatkan di desa guna peningkatan pengetahuan dan
keterampilan khususnya pelayanan natenatal dan pertolongan persalinan normal
agar mempunyai bekal yang cukup untuk di turunkan dilapangan.

Antenatal care is one of effective health interventions to reduce maternal
mortality. The purpose of this study was to determine the factors that affect the
quality of work in the village midwives in antenatal care in Tanah Datar to see the
difference in coverage between K1 and K4. With cross-sectional study design and
quantitative methods penelitianya, conducted in February-April 2011. Large
samples, the whole village midwives in health centers and as many as 220, which
can use the data 170 respondents using a questionnaire as a research tool. The
results found 52.4% of midwives in the villages have been working less quality
and 47.6% of midwives in the village has a good quality of work. The results of
statistical analysis with chi square test showed a significant relationship with
quality work in the village midwives in antenatal care is the school of origin, the
ANC service experience, length of employment, employment status, motivation is
reinforced by the physiological needs and security, while unrelated to education,
knowledge, training, marital status, supervision, equipment is completed, the
classification of the village and returned with the quality of work in the village
midwives in antenatal care. Need to be given special training for midwives will be
in place in the village in order to improve knowledge and skills in providing
specialized assistance services natenatal and normal in order to have enough stock
to be upgraded in the field."
2011
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yayan Hidayat
"Pengakuan bentuk Pemerintahan Nagari pada masa reformasi ternyata menempatkan nagari pada situasi yang dilematis, harus berperan sebagai bagian dari birokrasi negara dan disisi lain sebagai traditional governance memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Agenda revitalisasi nagari pada masa reformasi harus menghadapi berbagai macam tantangan yakni tantangan regulasi yang tumpang tindih dan berubah-ubah serta modernisasi kelembagaan nagari. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dilema institusional nagari dalam struktur birokrasi negara pada masa reformasi. Nagari Pariangan menjadi lokasi studi ini karena berdasarkan tambo (kitab) sejarah Minangkabau, Nagari Pariangan adalah nagari tertua di Sumatera Barat dan memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi traditional governance yang berkembang dan eksis dalam kelembagaan nagari. Teori historical institusionalism dan traditional governance digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pemerintahan nagari serta memeriksa hubungan sebab-akibat dari situasi dilematis yang dihadapi oleh nagari pada masa reformasi. Temuan dalam penelitian ini adalah nagari secara institusi tersubordinasi di bawah Pemerintahan Kabupaten dan harus menerima berbagai intervensi pemerintah yang menempatkannya sebagai bagian dari birokrasi negara. Subordinasi struktur Nagari Pariangan di bawah Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar telah menghilangkan hakikat otonomi yang didasarkan pada kewenangan berdasarkan hak asal-usul.

Recognition of the form of Nagari Government during the reformation period turned out to be placing Nagari in a dilemmatic situation, having to act as part of the state bureaucracy and on the other hand as a traditional government that has the responsibility to exercise authority based on rights. The Nagari revitalization agenda during the reform period had to face various emerging challenges, namely the challenges of overlapping and regulatory changes and the modernization of Nagari institutions. This study aims to describe the institutional dilemma of nagari in the structure of the state bureaucracy during the reform period. Nagari Pariangan became the location of this research because based on the tamboo (book) of Minangkabau history, Nagari Pariangan is the oldest nagari in West Sumatra and makes it easier for researchers to identify the traditional government that develops and exists within the nagari institution. The theory of historical institutionalism and traditional governance is used as an analytical tool to identify forms of nagari governance and examine the causal relationship of the dilemmatic situation faced by the nagari during the reformation period. The findings in this study are that the nagari institutionally under the district government and must accept various government interventions that place them as part of the state bureaucracy. The subordination of the Nagari Pariangan structure under the Tanah Datar Regency Government has eliminated the nature of autonomy based on authority based on origin rights"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmi Mindasari
"Retribusi Daerah sebagai salah satu bentuk penguatan keuangan daerah melalui pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pusat ke daerah. Penelitian ini membahas mengenai Analisis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupeten Tanah Datar Sumatera Barat. Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskritif dan pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.
Di Kabupaten Tanah Datar terdapat kepemilikan tanah yang berbeda dengan daerah lainnya, yaitu adanya tanah ulayat. Untuk memungut PBB di tanah datar diperlukan kerja sama dengan masyarakat pemuka adat di nagari. Terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan PBB diantaranya kesadaran masyarakat yang cukup rendah dan basis data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

With the enactment of Undang Undang No. 28 Tahun 2009 on Regional Taxes and Levies as one of the region through the transfer of financial strengthening of land and building tax Rural and Urban from the center to the regions. This thesis discusses the Property Tax Analysis of Rural and Urban Kabupeten Tanah Datar in West Sumatra. This study uses a qualitative research approach with descriptive methods and collecting data using interviews and literature study.
In Tanah Datar land ownership are different from other regions, namely the communal land. To levy tax on land and building on flat land required cooperation with indigenous community leaders in the village. There are several obstacles in implementing such property taxes are fairly low public awareness and databases that do not correspond to the actual state.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S56025
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khairul Amri
"Sumber gempabumi di sumatera barat berasal dari laut dan darat. Gempabumi yang terjadi di darat dipengaruhi oleh pergerakan sesar aktif patahan semangko. Kabupaten Tanah Datar berada di dua segmen patahan aktif semangko sehingga memiliki intensites gempabumi yang tinggi. Pada penelitian ini, mengemukakan wilayah risiko pada Kabupaten Tanah Datar dengan variabel percepatan gerakan tanah, distribusi kepadatan penduduk, kekerasan batuan, jarak dari patahan dan lereng. Tingkat risiko diperoleh dari pembobotan yang dilakukan variabel - variabel yang digunakan dengan metode Proses Hierarki Analysis (PHA).Wilayah risiko terbagi menjadi lima klasifikasi yaitu sangat tinggi berada di Kecamatan Limo Kaum, tinggi di Kecamatan Tanjung Emas, sedang di Kecamatan Sungai Tarab, rendah di Kecamatan X Koto, dan sangat rendah di Kecamatan Lintau Buo Utara.

Earthquake source in western Sumatra originated from the sea and the land. The earthquake that occurred on land affected by the movement of active fault semangko. Tanah Datar in the two active semangko fault segments. so have a high earthquake intensity. In this study, suggests the risk areas in Tanah Datar with variable peak ground acceleration, population density, hardness of rock, the distance from fault and slope. Risk level is obtained from the weighted variables - variables used with the methods of Analysis Hierarchy Process (AHP). Risk region is divided into five classifications, that is very high in Limo Kaum Ditricts, high in Tanjung Emas Districts, medium in Sungai Tarab Districts, low in the X Koto Districts, and very low in the Lintau Buo Utara districts."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2011
S204
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dodi Chandra
"[ABSTRAK
Kursi batu merupakan produk dari budaya megalitik dari batu terdiri dari komponen alas dan sandaran. Di Sumatera Barat khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Datar, kursi batu secara umum dinamakan dengan Medan nan Bapaneh, adapula dengan istilah balai batu, balai-balai, batu sandaran dan batu tagak. Di Kabupaten Tanah Datar dijumpai sejumlah kursi batu yang memiliki pola susunan yang membentuk huruf U, huruf L, garis lurus, segitiga, dan bulat. Di samping itu, kursi batu diindikasikan pula sebagai lembaga demokrasi awal di wilayah nagari di Minangkabau. Sistem matrilineal yang dianut oleh orang Minangkabau, menjadi kaum perempuan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Namun, dalam penggunaan kursi batu, kaum laki-lakilah yang memegang kendali. Sehingga, adanya ketidakseimbangan kekuasaan perempuan dalam kehidupan matrilineal di Minangkabau. Bagaimanakah peranan kursi batu dalam kebudayaan Minangkabau dan bagaimanakah kursi batu di kaji dalam perspektif gender?. Dalam tulisan ini berusaha melihat dan menggambarkan kursi batu dalam sistem matrilineal yang dipakai oleh masyarakat Minangkabau hingga saat ini.

ABSTRACT
Stone seat is a product of megalithic, culture of stone which consists of a base component and backrest. In West Sumatera, especially Tanah Datar regency, stone seats are generally called Medan nan Bapaneh, Balai Batu, Batu Sandaran, and Batu Tagak. In Tanah Datar regency, there are found a number of stone seats arrangement patterns in the form of letter U, L, straight lines, triangles, and round. Stone seat is indicated as an early democratic institution in Minangkabau villages. Even though the matrilineal system adopted by Minangkabau people puts women as the highest authority, the use of stone seats is the men’s authoriry. So there is a power imbalance in the lives of women in Minangkabau. How is the role of the stone seats in Minangkabau culture ad how the stone seats studied in the perspective of gender?. This paper tries to see and describe the stone seats in the matrilineal system adopted by Minangkabau people., Stone seat is a product of megalithic, culture of stone which consists of a base component and backrest. In West Sumatera, especially Tanah Datar regency, stone seats are generally called Medan nan Bapaneh, Balai Batu, Batu Sandaran, and Batu Tagak. In Tanah Datar regency, there are found a number of stone seats arrangement patterns in the form of letter U, L, straight lines, triangles, and round.
Stone seat is indicated as an early democratic institution in Minangkabau villages.
Even though the matrilineal system adopted by Minangkabau people puts women as the highest authority, the use of stone seats is the men’s authoriry. So there is a power imbalance in the lives of women in Minangkabau. How is the role of the stone seats in Minangkabau culture ad how the stone seats studied in the perspective of gender?. This paper tries to see and describe the stone seats in the matrilineal system adopted by Minangkabau people.]"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014
S58213
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rika Fajrini
"Sejak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat minangkabau tidak lagi menjadi suatu entitas independen, demikian juga halnya Karapatan Adat Nagari (KAN) tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif tertinggi di nagari. Namun, terlepas dari semua pengurangan peran yang dialami KAN, ada satu peran yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, yakni peran untuk menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi. Skripsi ini membahas mengenai peranan KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi di nagari Sintuak , kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman.
Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan kacamata pluralisme hukum. Dari pembahasan skripsi ini dapat dilihat bahwa KAN merupakan salah satu forum penyelesaian sengketa alternatif yang dapat dipilih masyarakat nagari untuk menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi. Masyarakat nagari akan memilih apakah KAN merupakan forum penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan da kondisi mereka hal mana yang dikenal dengan istilah forum shopping. Karapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa berperan sebagai mediator sosial (social network mediator) yang mengusahakan perdamaian antara keduabelah pihak tapi terkadang juga dapat berperan layaknya arbitor yang memutus sengketa para pihak dan kedudukan hukum objek sengketa menurut hukum adat yang ada.
Walau bagaimanapun, nagari saat ini tidak lagi menjadi "negara mini" yang mempunyai otonomi penuh,ia menjadi suatu lapangan sosial semi otonom (Semi Autonomous Social Field) yang dapat membuat aturan sendiri tapi sangat rentan dengan pengaruh luar. Begitu pula halnya dengan Karapatan Adat Nagari yang dapat membuat keputusan atas sengketa tanah pusako tinggi yang terjadi di masyarakat, namun keputusan tersebut tidak mengikat dan sangat rentan untuk tidak ditaati jika salah satu pihak membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri.

Since joining with the Republic of Indonesia, the indigenous people of Minangkabau is not a full independent entity anymore, and so is Karapatan Adat Nagari (KAN). Karapatan Adat Nagari is no longer holding the executive,legislative and judicative power at once. Despite all the reduction of role which KAN has been experienced, there is one role which has not changed until now. It is the role to resolute land (pusako tinggi) dispute among nagari society. This undergraduate thesis analyzes the role of KAN in land (pusako tinggi)dispute resolution in Nagari Sintuak, Sintoga District Padang Pariaman Region.
This undergraduate thesis uses juridical-empirical research method with the perspective of legal pluralism. Based on the analysis, KAN is one of alternative forum for dispute resolution of pusako tinggi which can be chosen by society in nagari. The society will choose whether KAN is the right forum suitable with their needs and condition, which activity known as forum shopping. Karapatan Adat Nagari in land dispute resolution takes role as social network mediator who aims for the peaceful agreement between parties. However, sometimes KAN also can take role as an arbiter who decide the verdict for parties and decide the status of object of dispute according to adat law.
Nagari today is no longer a" mini country" which has full autonomy; it has become a semi-autonomous s social field which is able to generate its own regulation but very vulnerable to external influence. The same thing for Karapatan Adat Nagari, which can make the decision for land (pusako tinggi) dispute resolution but the decision is not legally binding and very vulnerable of the negligence if one of the parties decides to take the case to the court.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45949
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>