Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIklan layanan masyarakat Public Service Announcement belakangan ini marak digunakan instansi pemerintah sebagai salah satu media untuk meningkatkan kesadaran berkendara seseorang Penelitian ini bertujuan untuk mencari perbedaan pengaruh iklan layanan masyarakat fatigue driving mengemudi ketika lelah dengan membandingkan penggunaan positive dengan negative goal framing message Iklan layanan masyarakat yang memunculkan positive goal framing maupun negative goal framing message dapat mempengaruhi sistem afektif maupun kognitif yang selanjutnya akan berdampak terhadap niat untuk berkendara ketika lelah melalui sikap atas iklan attitude toward advertising dan sikap atas perilaku attitude toward behavior fatigue driving Kuesioner yang telah disebarkan kepada partisipan yang mengemudikan sendiri kendaraannya diwilayah DKI Jakarta dan sekitarnya kemudian dianalisis menggunakan uji beda t test dan regresi Hasil dari penelitian ini ialah tidak terdapat perbedaan pengaruh positive maupun negative goal framing message terhadap sikap atas iklan Selanjutnya sikap atas iklan yang diberikan stimuli negative goal framing menghasilkan sikap atas perilaku mengemudi ketika lelah yang lebih rendah Namun berikutnya baik sikap atas perilaku yang telah diberi stimuli positive maupun negative goal framing message tidak ada yang berpengaruh lebih positif terhadap niat untuk mengemudi ketika lelah

---

ABSTRACTPublic service announcements widespread recently use by government agencies as one of the media to raise awareness of one 39 s driving This study aimed to explore the effect of differences in fatigue driving public service announcement by comparing the use of positive and negative goal framing message Public service announcements that bring positive and negative goal framing message can affect the goals of affective and cognitive systems that will further impact on the intention to drive when tired by attitude toward advertising and attitude toward behavior fatigue driving The questionnaire was distributed to participants who drove his own vehicle in the region of Jakarta and surrounding areas then analyzed using t test and regression The results of this study there was no difference in the effect of positive and negative goal framing message to the attitude toward ad Furthermore the attitude toward advertising given negative goal framing stimuli produce attitudes toward behavior of fatigue driving But attitude toward behavior that has given positive and negative stimuli goal framing message no more positive effect on the intention to drive when fatigue "

"Sikap masyarakat terhadap iklan layanan masyarakat (ILM) salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah penggunaaan message appeal. Tesis ini membahas perbandingan antara sikap masyarakat selaku konsumen yang diwakili dengan variabel cognitive, affective dan behavior intention pada ILM dengan menggunakan message appeal humor dan rational pada target iklan pribadi dan publik. Pada enelitian kuantitatif ini data dianalisa secara deskriptif dan uji statistik. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada ILM dengan target iklan individu secara umum variabel sikap akan lebih positif jika menggunakan humor appeal, sedangkan pada target iklan publik variabel sikap lebih positif dengan penggunaan rational appeal. Adapun pada penggunaan rational appeal variabel behavior intention pada ILM dengan target individu dan publik tidak memiliki perbedaan, sedangkan pada humor appeal target iklan individu lebih kuat dibandingkan publik.

---

Message appeals can influence attitude consumers of public service ads (PSA). This focus of this study is comparing cognitive, affective and behavior intention variable between PSA with humor appeal and rational appeal in individual and public ad target. Descriptive and statistical analysis are the design of this quantitative study. Attitude with humor appeal more positive than rational appeal in individual ad target. Whereas rational appeal more positive than humor appeal in public ad target. Behavior intention variable with rational appeal has no differences in individual and public ad target, whereas humor appeal individual ad target stronger than public ad target in behavior intention variable."

"ABSTRAKTesis ini membahas pesan persuasif Iklan Layanan Masyarakat dalam program sosialisasi pembangunan PLTN di Indonesia. Rencana pembangunan PLTN merupakan sebuah program yang menakutkan bagi sebagian besar masyarakat, meskipun dipersuasikan dalam bentuk iklan layanan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dengan analisis wacana kritis Norman Fairclough melalui tiga level analisis. Pada tataran teks menggunakan analisa framing Robert N Entman. Pada tataran produksi, dengan wawancara mendalam dan pada praktek sosial-budaya peneliti melakukan kajian literatur. Kesimpulan penelitian menemukan fakta bahawa BATAN mencoba meyakinkan masyarakat untuk mengubah sikap atas isu nuklir melalui pengiriman pesan yang ditayangkan dalam ILM PLTN. Pesan nuklir yang ditonjolkan dalam iklan merupakan isu-isu yang selalu dipertanyakan oleh masyarakat yaitu aspek kesiapan, aspek keamanan, aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Penggambaran pesan nuklir dalam ILM PLTN dari tahun ke tahun tidak terlepas dari situasi yang terjadi pada waktu iklan tersebut diproduksi

---

ABSTRACTThis thesis discusses the persuasive message in the socialization Public Service Programe of The Nuclear Power Plant in Indonesia. The Plan of The Nuclear Power Plant is a program that is scary for most people, although in the form of public service announcements (PSA) persuasively. This study is a qualitative research with a critical discourse analysis Norman Fairclough through three levels of analysis. At the level of the text using the framing analysis Robert N Entman. At the production level, with in-depth interviews and on socio-cultural practices investigation conducted within literature review. The study found the fact that BATAN trying to convince people to change attitudes on the nuclear issue through the delivery of messages that display in the PSA. Nuclear message highlighted in the advertisements are issues that have always been questioned by the public, namely aspects of preparedness, security aspects, economic aspects and environmental aspects. Depictions of nuclear message in PSA from year to year can not be separated from the situation that occurred at the time the advertisement was produced."

"Iklan Layanan Masyarakat versi 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) dari Bank Indonesia merupakan program sosialisasi penanggulangan uang palsu yang bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu. Penayangan Iklan Layanan versi 3D ini dimulai di periode quarter akhir tahun 2004 (October) sampai 2005, dan masih sesekali muncul di awal tahun 2006. Akhir tahun 2004 adalah periode di mana tingkat penyebaran dan kejahatan uang palsu meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus kejahatan uang palsu yang seringkali muncul pada berita di media baik cetak ataupun elektronik. Ada yang mengaitkan isu penyebaran uang palsu ini dengan isu politik sehubungan dengan pemilu dan yang cukup mengherankan adalah munculnya kasus pemalsuan uang dan cukai yang melibatkan aparat pemerintah dan saat itu menjadi sorotan masyarakat karena seringkali muncul menjadi berita utama. Bank Indonesia sebagai Iembaga negara yang independen sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tabun 1999, adalah lembaga yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya. Independensi tersebut ditandai dengan diberikannya kewenangan penuh pada Bank Indonesia dalam menentukan target-target yang akan dicapai (Goal Independence) dan kebebasan dalam menggunakan berbagai piranti moneter (Instrument independence) dalam mencapai target tersebut. Selanjutnya dalam pasal 10 ditegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penytapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju infiasi. Salah satu tugas berat dari Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya Bank Indonesia hares mencegah penyebaran uang palsu yang saat itu marak beredar di masyarakat. Kestabilan nilai rupiah tercermin dari tingkat inflasi, tekanan inflasi yang terjadi berasal dari sisi permintaan dan penawaran. Dalam hal ini Bank Indonesia hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan sedangkan tekanan inflasi yang berasal dari sisi penawaran (Bencana alam, kejahatan pemalsuan uang, naiknya harga BBM dll.) sepenuhnya berada di luar kendali Bank Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi terutama masyarakat. Hal inilah yang mendasari kampanye Iklan Layanan Masyarakat versi 3D sebagai bentuk himbauan kepada masyarakat untuk turut membantu menekan tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah yang semakin kuat. Partisipasi masyarakat luas sangat diperlukan demi tercapainya tujuan dari kampanye Iklan Layanan Masyarakat ini yaitu mencegah penyebaran uang palsu sehingga dampak dari kejahatan ekonomi ini dapat dicegah sedini mungkin."

"ABSTRAKPenayangan iklan layanan masyarakat yang ditujukan kepada khalayak luasidealnya ditayangkan melalui media televisi. Dengan penggabungan elemengerak, warna, suasana, dan demonstrasi secara bersamaan pada televisi, pesaniklan layanan masyarakat dapat sampai kepada khalayak secara luas denganpenetrasi tinggi. Data yang diperoleh menggunakan metode angket dengan teknikaccidental sampling pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Indonesia Depok yang merupakan khalayak sasaran program GenReBKKBN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikanantara iklan layanan masyarakat BKKBN Versi "Jangan Buru-Buru" terhadapsikap khalayak mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas IndonesiaDepok. Iklan layanan masyarakat BKKBN Versi "Jangan Buru-Buru" jugacenderung efektif mengubah sikap khalayakmahasiswa Fakultas Ilmu Sosial danPolitik Universitas Indonesia Depok, khususnya pada dimensi pesan.

---

ABSTRACTPublicserviceadverstisementaimed ata broad audienceideallybroadcasted on

televisionso thatthrough the incorporation ofelementsof motion, color,

atmosphere, andat the samedemonstrationontelevision, publicserviceadvertising

messagescan beconveyed to theaudienceextensively withhighpenetration. The

studyuses the concept ofexposure toadvertisingandpublicattitudes. The

studyusesquantitative approachandisexplanative. Dataobtainedusingthe

questionnaire withaccidentalsamplingtechniquesinthe Faculty of Socialand

Political Sciences, University of Indonesia Depokwhich is

thetargetaudienceBKKBN Genreprogram. The analysis showedthat there

issignificant influenceofpublic serviceadvertisement BKKBN version "Do Not

Rush" topublicattitudes. It also tends toto effectivelychangepublicattitudes,

particulalrly through the dimensions ofthe message."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pengaruh public service motivation PSM dan job satisfaction terhadap organizational citizenship behaviour OCB di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian dilakukan pada 108 responden dari total populasi 131 pegawai. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 22.0. Hasil penelitian menunjukkan public service motivation berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja berpengaruh secara langsung terhadap organizational citizenship behaviour dan public service motivation berpengaruh secara langsung terhadap organizational citizenship behaviour

---

ABSTRACTThis research discuss about The Effect of Public Service Motivation PSM and Job Satisfaction on Organizational Citizenship Behaviour OCB in Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. The research conduct 108 respondent among 131 total population of employees. Data analysis is conducted using SPSS version 22.0 software. The results of this research shows that public service motivation have direct influence on job satisfaction, job satisfaction have direct influence on organizational citizenship behaviour and public service motivation have direct influence on organizational citizenship behaviour."

"Inovasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan menarik untuk dilihat perihal pelaksanaan proses pembuatan inovasinya, karena pada saat ini mengatur bagaimana membentuk dan menerapkan program - program inovasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui langkah - langkah apa saja yang diambil Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan untuk membentuk dan menerapkan inovasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara mendalam dan menggunakan dokumen sekunder. Penelitian ini menunjukkan langkah - langkah nyata yang digunakan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan publik melalui inovasi yaitu: menyadari permasalahan (recognizing problem), munculnya ide inovasi (creating ideas), realisasi ide inovasi (realization of ideas) dan penerapan inovasi (commercialization). Proses pembentukan terjadi secara baik, efektif dan efisien. Kendala terdapat pada proses perubahan mindset SDM (Pegawai) untuk mengubah cara bekerja sesuai sistem yang baru, serta proses pemeliharaan inovasi yang berkelanjutkan yang perlu ditingkatkan agar sarana dan prasarana dari program - program inovasi tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan untuk tercapainya pelayanan publik yang semakin meningkat.

---

Innovation at Jakarta Selatan's Class I Exclusive Immigration Office is interesting to look at the process of creating the innovation, because it shows on how to create, adjust and apply innovation programs at Jakarta Selatan's Class I Exclusive Immigration Office. This study used a qualitative approach to data collection techniques, namely: observation, in-depth interviews and using secondary documents. This study shows real steps which is used by The Jakarta Selatan's Class I Exclusive Immigration Office officer to achieve goal of improvement of public service through innovation, namely: recognizing problems, creating ideas of innovation, realization of ideas of innovation and applying the innovation. The creation process happened well executed, effective and efficient. Difficulties are in the process of changing the mindset of human resources (officers) to change how the office run appropriately as the new system works, as well as the process of innovation's sustainable maintenance which needs improvements so the facilities and infrastructures of the innovation programs are able to be used sustainably to achieve more improvement of public services."

"ABSTRAKUpaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik Di Indonesia Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, aman dan nyaman. Selain itu pelayanan publik yang ada masih terpisah berdasarkan jenis dan cakupan masing-masing pelayanan yang terpisah. Tesis ini membahas tentang bentuk pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu tempat antara pelayanan dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan swasta yang dinamakan Mal Pelayanan Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mal Pelayanan Publik merupakan bentuk pelayanan publik yang mampu menjawab permasalahan pelayanan publik yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, karena menggabungkan pelayanan yang selama in terpisah-pisah menjadi satu tempat dan melibatkan seluruh komponen pelayanan publik yaitu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan swasta. Disamping itu terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan dalam implementasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, supaya dapat diwujudkan di seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan dasar hukum Mal Pelayanan Publik dari Peraturan Menteri menjadi Peraturan Presiden, sehingga Mal Pelayanan Publik bisa dibangun di seluruh Indonesia. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik, Urgensi, Kendala, kemudahan berusaha.

---

ABSTRACT Upaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik Di Indonesia Public services organized by the government are currently not in line with the expectations of the community. The public wants public services that are fast, precise, cheap, safe and convenient. In addition, existing public services are still separate based on the type and scope of each separate service. This thesis discusses the form of integrated public services in one place between the services of the provincial government, the district municipal government, the ministries agencies, the state owned enterprises, enterprises and private and the private sector called the Public Service Mall. The research method used is the literature that is juridical normative. The results of this study indicate that Public Service Mall is a form of public service that is able to answer the problems of public services that have not been in accordance with the expectations of the community, because it combines the services during the separated into one place and involves all components of public services namely provincial government, local government districts municipalities, ministries agencies, state owned enterprises, enterprises and private. Besides, there are some obstacles that must be solved in the implementation of Public Service Maintenance, in order to be realized in all provincial government and local government of regency city in Indonesia. Therefore, it is necessary for government efforts to improve the legal basis of Public Service Mal from Ministerial Regulation to Presidential Regulation, so that Public Service Malls can be built throughout Indonesia. Keywords Public Service, Public Service Mall, Urgency, Constraints, ease of doing business "

"MPP DKI Jakarta diinisiasi untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terpadu kepada masyarakat. Namun, MPP DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam integrasi organisasi, hukum, dan data. Penelitian ini menganalisis integrasi pelayanan publik di MPP DKI Jakarta dengan pendekatan Interoperability Framework dari European Commission. Metode yang digunakan adalah post-positivisme dengan wawancara mendalam 11 narasumber dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPP DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam Interoperability Governance seperti kurangnya dukungan politik dan kepemimpinan. Legal Interoperability menghadapi masalah integrasi peraturan antar organisasi dan internalisasi peraturan. Organizational Interoperability kekurangan integrasi proses bisnis dan kelembagaan yang jelas. Technical Interoperability menghadapi kendala pertukaran, keamanan, dan sistem satu data. Integrated Public Service Governance juga terkendala dalam aksesibilitas layanan digital dan tidak terintegrasi. Dapat disimpulkan bahwa MPP DKI Jakarta belum mencapai interoperabilitas dalam integrasi pelayanan publik.

---

The MPP DKI Jakarta was initiated to provide fast, easy, and integrated services to the public. However, the MPP DKI Jakarta faces challenges in organizational, legal, and data integration. This study analyzes the integration of public services at the MPP DKI Jakarta using the European Commission's Interoperability Framework approach. The methodology used is post-positivism, with in-depth interviews of 11 informants and literature studies. The findings indicate that MPP DKI Jakarta encounters challenges in Interoperability Governance, such as a lack of political support and leadership. Legal Interoperability faces issues with the integration of regulations between organizations and insufficient internalization of regulations. Organizational Interoperability lacks business process integration and clear institutional structures. Technical Interoperability deals with challenges in data exchange, security, and single data systems. Integrated Public Service Governance also struggles with digital service accessibility and lack of integration. It can be concluded that MPP DKI Jakarta has not yet achieved interoperability in public service integration."