Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas peranan Itjen sebagai auditor internal DitjenPerbendaharaan Kementerian Keuangan terhadap manajemen risiko yangdilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan. Selain itu juga untuk mengetahuipraktek pelaksanaan manajemen risiko pada Ditjen Perbendaharaan dan untukmengetahui pula risiko-risiko yang akan atau telah terjadi jika manajemenrisiko dan audit atasnya kurang efektif dilaksanakan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa proses manajemen risiko Ditjen Perbendaharaan masihsangat perlu dilakukan penyempurnaan, sedangkan peranan Itjen sebagaiauditor internal kurang efektif.

---

ABSTRACTThis study discusses the role of the internal auditor InspectorateGeneral Ministry of Finance as internal auditor to the risk managementundertaken by Directorate General Treasury. In addition to knowing theimplementation of risk management practices at Directorate General Treasuryand to determine the risks that will or have occurred if the risk managementand audit it less effectively implemented. The results showed that the riskmanagement process Directorate General Treasury still needs to be improved,while the Inspectorate General role as internal auditor is less effective."

"Penelitian ini membahas peran Internal Audit dalam penerapan Enterprise Risk Management yang dilaksanakan di sektor publik, yaitu di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Peran Internal Audit tersebut antara lain 1) peran assurance (memberikan keyakinan yang memadai) sebagai peran inti, 2) peran konsultasi sebagai peran tambahan yang diperbolehkan dan 3) peran-peran yang tidak diperbolehkan oleh Institute Internal Audit dalam penerapan manajemen risiko di organisasi. Penelitian ini juga membahas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan dan peranan Internal Audit dalam menghadapi tantangan penerapan manajemen risiko di sektor publik.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode studi pustaka, pengamatan langsung, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran yang dilakukan Inspektorat Jenderal telah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Institute Internals Audit. Kesimpulan lain dalam penelitian ini adalah tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Inspektorat Jenderal berada pada level risk defined atau skala 3 (tiga) dan peran Inspektorat Jenderal telah dijalankan dengan baik dalam penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan.

---

This study discusses the role of Internal Audit in Enterprise Risk Management implementation in the public sector, At this case Inspectorate General of the Ministry of Finance. Roles of Internal Audit include 1) the role of assurance (provide reasonable assurance) as a main role, 2) consulting role as an additional role that is allowed and 3) the roles that are not allowed by the Institute of Internal Audit in risk management in the organization. The study also discusses the level of maturity of risk management implementation at the Ministry of Finance and Internal Audit role in facing the challenges of risk management implementation in the public sector.

This research is a qualitative descriptive design. The approach taken is study of literature, direct observation, and interviews with the parties involved. The results of this study state that the role of the Inspector General conducted in accordance with the provisions issued by the Institute Internal Audits. Another conclusion of this research defined the level of maturity of risk management at the Inspector General is at the risk defined level or at scale 3 (three) and the role of the Inspector General has been done well in the implementation of risk management in the Ministry of Finance."

"Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan implementasi audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum beserta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori COSO dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi audit berbasis risiko oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU belum berjalan optimal dengan faktor pendukung adanya anggaran yang mencukupi, serta adanya fasilitas dan infrastruktur, juga faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dalam pemetaan risiko, kurangnya penyelarasan dengan insentif dan sanksi, jumlah auditor dengan satuan kerja yang diperiksa tidak seimbang, kurangnya komunikasi dan konsultasi terhadap data pendukung dalam identifikasi dan proses manajemen risiko, keterbatasan waktu dalam proses pemeriksaan, dan kurangnya kepedulian dari pihak satuan kerja.

---

The research aims to know the implemantation risk based audit and the factors that affect in Inspectorate General Ministry of Public Works. This research basically uses a descriptive method enriched with the approach of qualitative analysis. To analyze substantial problem in this research, it was used a theory as analytic instrument, which mainly used is COSO theory and Government Regulation 60/2008 about The Government Internal Control System. The result of this research is the implementation is not working optimally with the supporting factors consist of the availability of budget, the availability of facilities and infrastructures. While the inhibiting factors consist of the lack of competence auditor, the lack of balanced insentive and punishment, the unbalanced ratio between the number of controlling apparaturs with the auditor, the lack of comunication and cordination of supporting data in risk assessment process, the lack of awareness from auditee concerning of risk management, there is time limitation in doing control, and the lack of responses from the auditor."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan menganalisis peranan pengendalian internal, audit internaldan manajemen risiko dalam pelaksanaan good corporate governance pada BankPembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank BPD DIY).Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil daripenelitian ini menunjukkan bahwa Bank BPD DIY telah menerapkan prinsipprinsipgood corporate governance sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.Bank BPD DIY memiliki struktur governance dan melaksanakan good corporategovernance sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Penerapan pengendalianinternal, audit internal, dan manajemen risiko secara keseluruhan telah sesuaidengan pedoman, standar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Rencana perubahan status Bank BPD DIY menjadi Perseroan Terbatas dan bankdevisa berdampak pada penggunaan laba perusahaan, modal inti, danmeningkatkan risiko perusahaan.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the implementation of internal control,internal audit, and risk management in implementation of good corporategovernance in Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta(Bank BPD DIY). This research is qualitative. The data were collected by deepsinterview. The result of this study indicated that Bank BPD DIY has applied thegood corporate governance principles. The governance structure andimplementation of good corporate governance in Bank BPD DIY in accordancewith Bank Indonesia regulation. Implementation of internal control, internal audit,and risk management over all based on guidelines, standards, and regulations. Thecorporate plan to change legal entity into limited company and foreign exchangebank will have an impact on the use of earnings, venture capital, and increase thecompany’s risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001:2016 di PT PLN (Persero) UPT Salatiga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan narasumber dari fungsi kepatuhan anti penyuapan dan audit internal, serta pengumpulan data dari dokumentasi dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berperan penting dalam memantau kepatuhan, evaluasi risiko, pelaporan audit, dan perbaikan berkelanjutan atas penerapan SMAP. Audit dilakukan menggunakan kerangka Maturity Level yang melibatkan aspek manusia, proses, data, dan sistem. Penelitian juga menemukan kepatuhan terhadap ISO 37001:2016 dan kepuasan tinggi terhadap penerapan SMAP, meskipun ada peluang peningkatan dalam pengelolaan sumber daya fisik dan sistem pelaporan pelanggaran.

---

This research aims to analyze the role of internal audit in the implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) based on SNI ISO 37001:2016 at PT PLN (Persero) UPT Salatiga. The research employs a qualitative approach through interviews with anti-bribery compliance function and internal audit, as well as data collection from documentation and questionnaires. The results of the study indicate that internal audit plays an important role in monitoring compliance, risk evaluation, audit reporting, and continuous improvement of the implementation of the SMAP. The audit was conducted using the Maturity Level framework involving human, process, data, and system aspects. The study also found compliance with ISO 37001:2016 and high satisfaction with the implementation of the SMAP, although there are opportunities for improvement in the management of physical resources and the violation reporting system. "

"Skripsi ini membahas mengenai sistem pengawasan internal pada bagian umum Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Latar belakang penulisan skripsi ini didasarkan pada hasil wawancara dan studi kepustakaan yang penulis lakukan dengan pimpinan dan staf di Bagian Umum Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI, dimana masih terdapat permasalahan mengenai pengawasan internal di unit organisasi ini. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal pada bagian umum Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI sudah cukup dilaksanakan dengan baik. Tetapi, masih ada beberapa unsur dari sistem pengawasan internal yang masih harus diperbaiki. Pengawasan internal akan berjalan dengan efektif dan efisien jika seluruh unsur dari sistem pengawasan internal berjalan dengan baik.

---

This research discusses the internal control system in the general division of Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture. This research is a qualitative with descriptive analysis method. The background of this thesis is based on the results of the interviews and literature study conducted by the author with the chairman and staffs at the General Affairs Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture, who have concerns about internal controls in the organization unit.

The results show that the system of internal control in the general Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture is well implemented. However, there are some elements of the internal control system that should be improved. Internal monitoring will be carried out effectively and efficiently if all the elements of the internal control system run well."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kesesuaiannya dengan key process area praktik profesional pada Internal Audit Capability Model IA-CM yang meliputi proses penilaian risiko secara periodik, perencanaan pengawasan meliputi area yang berisiko tinggi dan penanganan risiko yang belum memadai, penyelarasan kegiatan audit dengan rencana dan tujuan strategis organisasi serta komunikasi perencanaan audit dengan pimpinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh IIA dan AAIPI. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perencanaan masih memiliki beberapa kelemahan terutama untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengawasan ke dalam penilaian risiko untuk perencanaan serta mengkomunikasikan perencanaan kegiatan pengawasan dengan pimpinan. Perencanaan berbasis risiko hanya dilakukan untuk kegiatan rutin, sehingga kegiatan pengawasan lain belum dilakukan sesuai kebutuhan dan risiko organisasi. Kondisi ini juga mengakibatkan perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal belum efektif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Inspektorat Jenderal juga belum sepenuhnya berperan sebagai risk management champion yang membantu organisasi mengembangkan manajemen risiko sebagai masukan perencanaan berbasis risiko.

---

This research aims to analyze the implementation of risk based audit planning at the Inspectorate General Ministry of Public Works and Public Housing in compliance with key process area of professional practice in Internal Audit Capability Model IA CM which includes periodical risk assessment, audit plan that covers high risk areas and inappropriate risk responses, alignment audit plans with organization rsquo s strategic goals and objectives, and to communicate audit plans with top management. This research uses a descriptive qualitative method using case study approach. Conclusion of this research shows that implementation of risk based audit planning in the Ministry is not comprehensive and integrated yet, and not fully in accordance with auditing standards issued by IIA and AAIPI. In recent practice, planning audit activities still have some weaknesses, mainly to integrating past audit results with risk assessments for planning and also to communicating audit plan to top management. The risk based planning are only apply for the routine activities, therefore, other internal audit activities are not conducted according to the needs and risks of the organization. This condition are also effecting audit planning conducted by Inspectorate General, which become less effective to manage their activities and resources. Inspectorate General was not fully performed as risk management champion, which help the organization developing risk management as an input for risk based planning."

"Laporan magang ini membahas proses audit atas akun aset tetap pada PT Y. PT Y merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa kontraktor pertambangan dan konstruksi umum. Tim audit telah melaksanakan tahap perencanaan audit dengan memahami bisnis klien dan menentukan tingkat materialitas. Tim audit juga telah melaksanakan tahap field work dengan melakukan beberapa prosedur audit untuk menentukan kewajaran akun aset tetap PT Y. Temuan dari audit atas aset tetap PT Y adalah adanya selisih hasil perhitungan beban depresiasi antara perhitungan klien dengan auditor. Tim audit juga menemukan adanya kesalahan pencatatan CIP yang dicatat oleh klien sebagai beban dibayar di muka lainnya.

---

This report discussing about audit process of fixed assets on PT Y. PT Y is a company which provides service on mining contractor and general construction. Audit team has conducted audit planning stage by understanding client business and assessing the materiality limit. Audit team also has done field work stage by conducted various audit procedures to assess the fairness of fixed assets account on PT Y. Audit team found there is a difference on the calculation of depreciation exepense between client and auditor?s calculation. Audit team also found an error in recording CIP which recorded as other prepaid by client."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan intern salah satu Kegiatan PNPM Mandiri yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pembagian tugas pengawasan di dalam KKP terhadap kegiatan tersebut. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi literatur. Hasil analisis menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan dari kegiatan PUGAR terletak pada kecukupan Tenaga Pendamping (TP) sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan petambak garam, ketegasan pemerintah dalam menegakkan tata niaga garam dan larangan impor garam konsumsi, peningkatan kualitas SDM petambak garam dan TP, serta penyediaan infrastruktur produksi yang memadai.

---

This thesis is focused to analyse the internal control of PNPM Mandiri activity that organized by Ministry of Marine Affairs and Fisheries and analyse how they segregate their duties to control the activity among the ministry itself. Method that being used areinterviewing and literature study. The analysis is concluded that the key to achieve success from PUGAR activity are the adequacy of Tenaga Pendamping (TP) as a party that interacts with salt farmers directly, government strictness in salt price regulation and upholding a ban on import of salt consumption, improvement of salt farmer's skill and also TP?s skill, and sufficient infrastructure of salt production."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penggunaan Pengawasan Intern Jarak Jauh (PIJJ) serta faktor-faktor yang mendukung penggunaan PIJJ pada Itjen Kemenkeu untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan atas PIJJ pada masa mendatang. Penelitian menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori penggunaan teknologi Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2), dokumen internal organisasi, dan literatur terkait. Wawancara dilakukan kepada beberapa auditor dari berbagai jenjang pada Itjen Kemenkeu. Hasil penelitian menunjukkan secara umum penggunaan PIJJ akan dilanjutkan oleh Itjen Kemenkeu dan didukung faktor-faktor dalam teori UTAUT. Namun terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi penggunaan PIJJ di antaranya: kualitas hasil pengawasan antara metode PIJJ dan konvensional berbeda pada pengawasan dengan tingkat asurans yang lebih tinggi, auditor dengan masa kerja 1-7 tahun lebih menyukai metode konvensional dibandingkan PIJJ, serta terdapat  pertimbangan pribadi auditor dan tim dalam menggunakan PIJJ. Sehingga untuk penggunaan PIJJ direkomendasikan kepada Itjen Kemenkeu dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kompetensi auditor terkait data analytics dengan mempertimbangkan jenjang jabatan, proses bisnis klien pengawasan, dan kemampuan komunikasi tanpa tatap muka; mempromosikan kinerja PIJJ; menentukan metode pengawasan berdasarkan jenis kegiatan; menentukan metode pengawasan berdasarkan masa kerja; memutakhirkan fasilitas PIJJ; mengembangkan sistem aplikasi Kementerian Keuangan; serta menyediakan data pengawasan secara real-time.

---

This study aims to evaluate the use of Remote Internal Monitoring (PIJJ) as well as the factors that support the use of PIJJ at the Inspectorate General of the Ministry of Finance to obtain recommendations for improvements of PIJJ in the future. The research uses qualitative methods based on Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2), internal organizational documents, and related literature. Interviews were conducted with several auditors from various levels at the Inspectorate General of the Ministry of Finance. The results of the study show that in general the use of PIJJ will be continued by the Inspector General of the Ministry of Finance and supported by factors in the UTAUT theory. However, there are several issues that can affect the use of PIJJ, including: the quality of the results of supervision between the PIJJ and conventional methods is different in supervision with a higher level of assurance, auditors with 1-7 years of service prefer conventional over PIJJ methods, and there are auditors' personal and team considerations in using PIJJ. So that it is recommended for the Inspectorate General of the Ministry of Finance and the Ministry of Finance: to improve auditor competence related to data analytics by taking into account the position level, supervisory client business processes, and communication skills without face to face; promoting PIJJ performance; determine the method of supervision based on the type of activity; determine the method of supervision based on years of service; updating PIJJ facilities; developing the application system of the Ministry of Finance; and provide real-time monitoring data."