Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Apoteker adalah tenaga kefarmasian yang dapat menjalankan praktek kefarmasiannya pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat diantaranya adalah apotek Tugas dan fungsi apotek adalah sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan sebagai sarana farmasi yang melaksanakan peracikan pengubahan bentuk pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat dan sebagai sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata Peran apoteker menurut Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 adalah melakukan pengadaan produksi distribusi dan pelayan kesehatan Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit diatur dan dikelola oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit IFRS Keberadaan pelayanan farmasi yang baik akan berpengaruh pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan penurunan biaya kesehatan dan peningkatan prilaku rasional dari seluruh tenaga kesehatan pasien keluarga pasien dan masyarakat lain Peran apoteker dalam farmasi Rumah Sakit diantaranya melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik farmasi melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi KIE meningkatkan pelayanan mutu farmasi melakukan pengawasan serta memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit.

---

Pharmacist is a profession that can run on a variety of healthcare facilities, including community pharmacist. Duties and function of an apothecary ai a place of devotionthe profession of a pharmacist that has been utter a vow of tenure; As a place of pharmaceutical that carry out compounding, transformation form, mixing and the delivery of drugs or ingredients drug and as a distributor of supplies pharmaceutical must deploy a drug that is required to society as extends and equitable. The function of apotechary in Government rules No. 51 Tahun 2009 are procurement, produce, distribute, and give health services. Pharmaceutical services in hospital, organized and managed by Installation of Hospital Pharmacy. Good pharmaceutical services will affect the healthcare quality improvement, cost reduction, and improved health of rational behaviourof the entire health workforce, patient, patient's family, and other community. The role of pharmacist in he pharmacy hospital, such as : make optimal pharmacy services, professional pharmacy services organizes activities based on pharmaceutical procedure and ethics pharmacy, discharge of communication information and education, improve quality services pharmaceutical monitoring, and facilitate and managed standard treatment and formulary hospital. "

"Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kegiatan PKPA ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tugas pokok, fungsi, dan mekanisme kerja di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Tugas khusus yang diberikan berjudul Evaluasi Perencanaan Kebutuhan Obat Program TB di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Tugas khusus ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tugas dan peran Direktorat Obat Publik Kementerian Kesehatan dalam perencanaan obat program TB. Selain itu, mahasiswa apoteker juga diharapkan mengetahui dan memahami tata cara perencanaan obat TB yang dijalankan di Direktorat Bina Obat Publik Kementerian Kesehatan serta mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan teknis perencanaan obat program TB sesuai prosedur teknis pelaksanaan yang dijalankan di Direktorat Bina Obat Publik Kementerian Kesehatan.

---

Pharmacist Internship Program is held at Ministry of Health. The objective of this internship is to know the organization duties, functions and work mechanism in Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Ministry of Health. The title of the specific assignment is Evaluation of Drug Needs Planning of TB Program. The aim of this specific assignment is to know and understand the duties and role of Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan in planning TB drug program. In addition, student pharmacists are also expected to know and understand the procedures for TB drug planning and evaluate the technical implementation of the TB program drug planning in accordance with the technical procedures carried out of this directorate."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai tugas dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, tugas dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, serta peran seorang apoteker dalam Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Tugas khusus yang diberikan berjudul Peninjauan E-Logistic (Software Sistem Informasi Ketersediaan Obat Seluruh Indonesia). Tugas khusus ini bertujuan untuk mengevaluasi serta memberi masukan pada sistem dan pelaksanaan e-logistic.

---

Pharmacists Internship Program at Directorate of Public Medicine and Medical Supplies Directorate General Pharmaceutical Care and Medical Device Ministry of Health Republic of Indonesia aims to understand the duties and functions of parts of Directorate of Public Medicine and Medical Supplies and also to understand the role of a pharmacist in Directorate of Public Medicine and Medical Supplies. The special assignment that is given entitled Review of E-Logistic (Drug Availability Information System Software Throughout Indonesia). This special assignment aims to evaluate and give input on the system and implementation of the e-logistic."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan juga memahami tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Obat Publik, yaitu bagian pemantuan dan evaluasi. Sedangkan tujuan dari tugas khusus adalah untuk memahami pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat dan alat kesehatan Haji di Arab Saudi, serta membandingkan hasil dari pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan pada musim Haji tahun 2012 dengan sasaran indikator yang ingin dicapai.

---

Pharmacists Professional Practice in Ministry of Health Republic Indonesia aims to understand the duties and functions of parts of Ministry of Health Office and also to understand the duties and functions of the part of screening and evaluation of the systems. While the purpose of the special task is to understand about screening and evaluation in drugs and medical devices management for Hajj in Saudi Arabia on 2012 period."

"Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berupaya agar kualitas pelayanan kesehatan semakin baik karena Pemerintah bertanggung jawab dalam merencanakan mengatur menyelenggarakan membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar Demi terjaminnya ketersediaan dan terjangkaunya obat serta perbekalan kesehatan maka diperlukan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional salah satunya adalah apoteker Apoteker merupakan profesi yang diperkenankan dalam penyediaan obat karena apoteker mempunyai kompetensi dan pengetahuan di bidang obat dan perbekalan kesehatan.

---

Government through the Ministry of Health sought to better the quality of health care because the government is responsible to plan organize direct and oversee the implementation efforts are equitable and affordable health care by the community Directorate of Public Medicine and Medical Supply to ensure availability of medicines and health are equitable and affordable by the community in primary health care For the sake of ensuring the availability and affordability of medicines and health is needed facilities and infrastructure and human resource professionals one of whom is a pharmacist Is a profession that allowed pharmacists in drug delivery because the pharmacist has the competence and knowledge in the field of medicine and health supplies."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kegiatan PKPA ini bertujuan memahami tugas dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan serta memahami peran masing-masing subdirektorat dalam Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Tugas khusus yang diberikan berjudul Pengkajian Proses Perencanaan Vaksin Imunisasi di Direktorat Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Tugas khusus ini bertujuan untuk melakukan pengkajian proses perencanaan vaksin imunisasi di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

---

Pharmacists Professional Practice implemented in Directorate of Public Medicine and Health Supply Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices Ministry of Health, Republic of Indonesia aims to understand the duties and functions of the Directorate of Public Medicine and Health supplies as well as understand the role of each subdirectorate in Directorate of Public Medicine and Health supplies. Special task given The study of Vaccine Immunization Planning Process at the Directorate of Public Medicine and Health Supplies. While the purpose of the special task is to doing vaccines immunization planning process studies in Directorate of Public Medicine and Supplies Health."

"Untuk menjamin ketersediaan dan terjangkaunya obat dan perbekalan kesehatan maka diperlukan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional salah satunya adalah apoteker. Apoteker merupakan profesi yang diperkenankan dalam penyediaan obat karena apoteker mempunyai kompetensi dan pengetahuan di bidang obat dan perbekalan kesehatan (Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, 2007). Mengingat pentingnya peran apoteker dalam menjamin obat dan perbekalan kesehatan maka calon apoteker perlu melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sehingga calon apoteker memperoleh gambaran nyata tentang peran apoteker di masyarakat secara umum dan di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara khusus, terutama di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan."

"Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memiliki satu Sekretariat Direktorat Jenderal dan empat direktorat. Salah satu diantaranya adalah Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar (Kementerian Kesehatan, 2010b). Untuk menjamin ketersediaan dan terjangkaunya obat dan perbekalan kesehatan maka diperlukan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional salah satunya adalah apoteker. Apoteker merupakan profesi yang diperkenankan dalam penyediaan obat karena apoteker mempunyai kompetensi dan pengetahuan di bidang obat dan perbekalan kesehatan (Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, 2007). Mengingat pentingnya peran apoteker dalam menjamin obat dan perbekalan kesehatan maka calon apoteker perlu melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sehingga calon apoteker memperoleh gambaran nyata tentang peran apoteker di masyarakat secara umum dan di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara khusus, terutama di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan bertujuan agar calon apoteker :1. Memahami mekanisme kerja, tugas pokok, dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.2. Memahami ruang lingkup kerja, tugas pokok, dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan."

"Tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalam Kesehatan diatur dalam Permenkes No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010. Dalam Permenkes ini telah diatur setiap visi, misi, tujuan, dan kewajiban yang harus dilakukan oleh direktorat untuk menjamin tersedia dan terjangkaunya obat dan perbekalan kesehatan. Demi tercapainya hal tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan dari segi sarana, prasarana serta sumber daya manusia profesional yang salah satunya adalah apoteker. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, Apoteker termasuk dalam tenaga kefarmasian yang diperbolehkan oleh Undang-undang untuk melakukan penyediaan/pengadaan obat berdasarkan kompetensi dan pengetahuan di bidang obat dan perbekalan kesehatan (Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, 2007). Mengingat pentingnya peran apoteker dalam penyediaan obat dan perbekalan kesehatan maka calon apoteker perlu melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sehingga calon apoteker memperoleh gambaran nyata tentang peran apoteker di masyarakat secara umum dan di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara khusus, terutama di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan."

"Sebelum para calon apoteker mengaplikasikan keahlian dan kemampuannya, serta ikut mengambil bagian dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat maka para calon apoteker perlu diberikan pembekalan ilmu dan informasi untuk lebih memahami mengenai tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), khususnya di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, perlu dilakukan oleh para calon Apoteker sehingga dapat lebih mengetahui dan sebagai gambaran di kemudian hari mengenai peranannya terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat dan khususnya di bagian pemerintahan sehingga diharapkan pembangunan di bidang kesehatan di Indonesia dapat tercapai."