Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 109408 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eko Aprianto
Penyusunan rencana kontinjensi contingency plan data center studi kasus badan pusat statistik = Development of data center contingency plan case study of statistics indonesia
"Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas untuk menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dalam rangka proses penyediaan data dan informasi statistik serta sekaligus menyebarluaskannya, BPS didukung dengan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu fasilitas infrastruktur TIK yang dimiliki adalah fasilitas data center yang terletak di kantor pusat BPS di Jakarta. Data center ini melayani pengguna baik internal kantor pusat, internal BPS dari seluruh Indonesia, maupun dari luar organisasi BPS. Kondisi tersebut menjadikan data center BPS harus terjamin ketersediaannya untuk dapat diakses.
Jaminan ketersediaan tersebut dapat diwujudkan melalui suatu rencana kontinjensi (contingency plan) yang baik. Rencana kontinjensi sendiri adalah suatu proses perencanaan ke depan, guna meminimalisir akibat dari ketidak-pastian melalui pengembangan skenario dan asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat.
Penelitian ini menyusun rencana kontinjensi untuk BPS dengan menggunakan framework NIST 800-34 rev.1. Framework ini mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui hingga menghasilkan rencana kontinjensi (contingency plan) bagi organisasi, namun penelitian tidak membahas mengenai uji coba rencana dan pemeliharaannya.
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah beberapa usulan terkait rencana kontinjensi untuk BPS. Usulan yang diajukan adalah pernyataan kebijakan kontinjensi, prioritas perangkat terkait dampak terhadap bisnis organisasi, kontrol preventif dalam pengelolaan data center, strategi kontinjensi, dan dokumen rencana kontinjensi.
Statistics Indonesia (BPS) is a non - ministerial government agency that has the task to provide qualified data and information statistics. In order to process the data and providing statistical information while simultaneously distribute, BPS is supported by the infrastructure of Information Technology and Communication (ICT). One of the ICT infrastructure facilities are owned data center facilities located in the BPS headquarters in Jakarta. The data center serves both internal users headquarters, internal BPS from all over Indonesia, and from outside the organization BPS. These conditions make data center must be guaranteed availability to be accessed.
Guarantee of availability can be achieved through a good contingency plan. Contingency plan itself is a forward planning process, in order to minimize the consequence of uncertainty through the development of scenarios and assumptions projected needs for emergency response.
This study contingency plan for CPM using NIST 800-34 Rev.1 framework. This framework has several steps that must be traversed to produce a contingency plan for the organization, but the study did not discuss the testing and maintenance plans.
The results of this study are several proposals related to contingency plan for CPM. Some of the submitted proposals is contingent policy statements, priorities related to the impact on business organization, preventive controls in data center management, contingency strategies, and document contingency plans."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2014
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
M.S. Rosyidi Hamna
Perancangan rencana kontinjensi untuk mitigasi gangguan layanan pada data center: studi kasus PT XYZ = Design of contingency plan for mitigation of it service disruption on data center: a case study at PT XYZ
"Seiring dengan meningkatnya ketergantungan organisasi pada layanan teknologi informasi (TI), dibutuhkan ketersediaan layanan TI pada tingkat yang telah disepakati agar kegiatan bisnis dapat berjalan dengan baik. Jaminan ketersediaan layanan tersebut dapat diwujudkan melalui suatu rencana kontinjensi (contingency plan) sebagai perencanaan ke depan untuk kebutuhan tanggap darurat pada saat terjadi gangguan layanan pada data center atau bencana.
Dalam karya akhir ini, penulis melakukan perancangan rencana kontinjensi dengan menggunakan kerangka kerja NIST 800-34 Rev.1 dan dilengkapi dengan standar data center ANSI/TIA-942. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah beberapa usulan terkait dengan rencana kontinjensi, meliputi pernyataan kebijakan, hasil analisis dampak bisnis dan prioritas pemulihan sistem informasi, kontrol preventif fasilitas data center, strategi kontinjensi dan dokumen rencana kontinjensi.
Along with the increasing organization's dependence on the Information Technology (IT) requires the availability of IT services at agreed service level so that business activities can be run well. Guarantee of the availability of IT services can be achieved through a contingency plan as a planning ahead for the needs of emergency response in the event of IT service disruption or disaster.
In this thesis, the authors develop contingency plan using NIST 800-34 Rev.1 framework and comes with ANSI / TIA-942 data center standard. The results of this study are some of the proposals related to the contingency plan, including policy statement, business impact analysis result, recovery priority of information systems, as well as preventive control of data center facilities, contingency strategy and contingency plan document."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Saragih, J.S. Darman Tuah
Back up data tersentralisasi menggunakan software veritas net back up dalam mempercepat back up window dan menjaga keamanan data
"Backup sistem memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan bisnis sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan dibidang teknologi informasi yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan data yang harus diproses dan disimpan meningkat secara drastis disamping menjamin operasional IT dapat tetap berjalan apabila terjadi suatu bencana. Penambahan media storage (disk) untuk menampung dan menjaga data ini adalah hal yang kurang efisien karena disamping harganya sangat mahal, tidak semua data dibutuhkan untuk kegiatan operasional. Oleh karena itu, dibutuhkan untuk membackupnya ke media yang lebih murah yaitu tape atau cartridge dengan harapan keamanan dan keutuhan data tersebut dapat dijaga serta waktu untuk melakukan proses backup tersebut tidak menggangu kegiatan operasional perusahaan. Pada tugas akhir ini akan dianalisa suatu metode sentralisasi backup yang sudah diimplementasikan yaitu Veritas Netbackup berbasis system operas! unix serta kelebihan metode ini dibandingkan dengan metode backup konvensional. Diharapkan dapat membantu sistem administrator backup untuk dapat menjaga tingkat keamanan datanya apabila dibutuhkan ataupun disaat terjadi bencana serta menjaga pertumbuhan data agar tetap dapat dikendalikan. Dari ujicoba backup yang dilakukan, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan backup secara konvensional rata-rata 2 (dua) kali lebih cepat dibandingkan menggunakan software Veritas Netbackup, namun backup secara konvensional masih membutuhkan interfensi pengguna. Akibatnya, dari segi keamanan dan keutuhan data, backup secara konvensional kurang baik karena mempunyai efek kesalahan manusia (humcm error) yang tinggi."
Lengkap +
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2005
S40211
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dany Pus Apriyanto
Perancangan rencana kontingensi Pusat Data: Studi Kasus Kementerian Luar Negeri = Designing data center contingency plan: a case study at the Ministry of Foreign Affairs
"Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pengamanan terhadap Sistem Elektronik. Kementerian Luar Negeri Kemenlu melakukan evaluasi tingkat kesiapan pengamanan informasi menggunakan Indeks Keamanan Informasi KAMI guna memenuhi standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
Hasil penilaian Indeks KAMI Tahun 2015 menyatakan bahwa Sistem Elektronik Kemenlu berada dalam kategori strategis, namun tingkat kesiapan pengamanan informasi Kemenlu berada dalam kategori tidak layak. Berdasarkan kondisi tersebut, aspek availability layanan TIK Kemenlu tidak terpenuhi ketika terjadi pemeliharaan jaringan listrik kantor Kemenlu di Pejambon. Seluruh layanan TIK Kemenlu tidak dapat diakses selama 10 jam, padahal Kemenlu sudah memiliki fasilitas pusat pemulihan bencana di Cijantung.
Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak layaknya pengamanan informasi Kemenlu adalah belum adanya rencana keberlangsungan layanan TIK serta rencana pemulihan bencana. Untuk meningkatkan nilai Indeks KAMI dan untuk menjaga keberlangsungan layanan TIK Kemenlu dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada maka perlu disusun rancangan rencana kontingensi pusat data Kemenlu. Perancangan rencana kontingensi dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kerja NIST 800-34 Rev.1.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat pengelola TIK Kemenlu dan pejabat pemilik atau pengguna layanan TIK serta melalui observasi lapangan. Proses analisis dampak bisnis dilakukan guna mendapatkan tingkat kekritisan sistem informasi terhadap kegiatan utama Kemenlu. Strategi pemulihan layanan teknologi informasi disusun berdasarkan urutan tingkat kekritisan sistem informasi dari yang tertinggi hingga terendah.
Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tingkat kekritisan layanan sistem informasi yang terkait dengan kegiatan utama Kemenlu beserta kebutuhan sumber daya pendukungnya. Berdasarkan tingkat kekritisan tersebut, tiga layanan membutuhkan strategi pemulihan fault tolerance, 13 hot site, dan sisanya warm site. Strategi kontingensi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen usulan rencana kontingensi pusat data Kemenlu.
Government Regulation Number 82 Year 2012 obligates all electronic system operators to secure their electronic systems. The Ministry of Foreign Affairs of Indonesia Kemenlu has used the Information Security KAMI Index to evaluate the level of information security preparedness to meet the standards of Information System Security Management.
The results of 2015 KAMI Index stated that the Kemenlu rsquo s electronic system is classified as strategic, however its level of information security preparedness is in the category of not reliable. According to these conditions, Kemenlu could not meet the aspect of ICT services availability, for it could not provides its ICT services to users during power outage incidences at Kemenlu Headquarter in Pejambon. Although Kemenlu has built a Disaster Recovery Center facility in Cijantung, at the time of power outages, the entire Kemenlu rsquo s ICT services could not be accessed, for as long as 10 hours.
According to fishbone analysis, one of causes that contributed to Kemenlu rsquo s information security preparedness unreliability is the lack of continuity plans for ICT services and disaster recovery plans. To increase its KAMI Index and maintain its ICT services continuity, Kemenlu needs to design data center contingency plan by utilizing the existing infrastructure. The design of data center contingency plan in this research is based on NIST 800 34 Rev.1 framework which was adjusted for Kemenlu data center.
This research applies a qualitative research method using a case studies. Data gathering and fact finding were done by interviewing Kemenlu rsquo s ICT supervisors, owners, and users, as well as on site observation. Business impact analysis was performed to evaluate the impact of information system unavailability to Kemenlu rsquo s main activities. Contingency strategies are created based on the order of information system criticality, from most critical to less critical.
This research has successfully identified the degree of criticality of information systems related to Kemenlu rsquo s main activities as well as its necessary ICT resources. Based on the findings of the criticality degree, there are three information system that require fault tolerance as recovery strategy, 13 require hot site and the remaining require warm site.This contingency strategy are then documented into proposed data center contingency plan."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2017
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Bayu Prasetio
Penyusunan rencana kontinjensi pusat data studi kasus Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan = Development of data center contingency plan case study at Finance and Development Supervisory Agency
"[ ABSTRAK
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP merupakan instansi pemerintah di bidang pengawasan Untuk mendukung tugas dan fungsinya BPKP mempunyai kantor perwakilan di setiap provinsi di Indonesia Aliran data dan informasi antara kantor pusat dengan kantor perwakilan dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi TIK Sedemikian pentingnya kebutuhan terhadap informasi dan nilai informasi maka pengelolaan yang baik terhadap aset pendukung ketersediaan informasi sangat diperlukan Pengelolaan terhadap ketersediaan dan kehandalan sistem informasi dan infrastruktur TI terutama terhadap bencana gangguan atau keadaan tanggap darurat dapat diwujudkan melalui rencana kontinjensi contingency plan Penelitian ini menyusun rencana kontinjensi untuk BPKP dengan menggunakan kerangka kerja NIST 800 34 rev 1 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi BPKP Dari berbagai tahapan penyusunan rencana kontinjensi penelitian ini tidak membahas mengenai tahap uji coba rencana dan pemeliharaannya Hasil dari penelitian ini berupa usulan terkait dengan rencana kontinjensi untuk BPKP yaitu pernyataan kebijakan prioritas aset sistem informasi terkait dampak terhadap kegiatan organisasi kendali pencegahan terhadap pengelolaan pusat data strategi dan dokumen rencana pemulihan bencana Diharapkan dengan menindaklanjuti usulan tersebut BPKP dapat memelihara ketersediaan dan kehandalan sistem informasi dengan baik ;
ABSTRACT
Finance and Development Supervisory Agency BPKP is a non ministrial institution that has task to be a government internal auditor In support of its duties and functions BPKP has offices in every province in Indonesia The flow of data and information between headquarters and branch offices conducted through information and communication technology ICT The importance of the need for and the value of information the proper management of the assets supporting the availability of information is indispensable Management of the availability and reliability of information systems and IT infrastructure especially to disasters disruption or emergency situation can be realized through contingency plan This study preparing contingency plan is conducted using the NIST 800 34 rev 1 framework with some adjustments in accordance with the requirements and conditions of BPKP Of the various stages of the preparation of contingency plan this study did not discuss the stages of testing and maintenance plan The results of this study are several proposals related to the contingency plan for BPKP the policy statement the priority information system assets related to the impact on the organization 39 s activities preventive control in data center management contingency strategies and contingency plan document Hopefully by following up the proposals BPKP can maintain the availability and reliability of systems well ;Finance and Development Supervisory Agency BPKP is a non ministrial institution that has task to be a government internal auditor In support of its duties and functions BPKP has offices in every province in Indonesia The flow of data and information between headquarters and branch offices conducted through information and communication technology ICT The importance of the need for and the value of information the proper management of the assets supporting the availability of information is indispensable Management of the availability and reliability of information systems and IT infrastructure especially to disasters disruption or emergency situation can be realized through contingency plan This study preparing contingency plan is conducted using the NIST 800 34 rev 1 framework with some adjustments in accordance with the requirements and conditions of BPKP Of the various stages of the preparation of contingency plan this study did not discuss the stages of testing and maintenance plan The results of this study are several proposals related to the contingency plan for BPKP the policy statement the priority information system assets related to the impact on the organization 39 s activities preventive control in data center management contingency strategies and contingency plan document Hopefully by following up the proposals BPKP can maintain the availability and reliability of systems well ;Finance and Development Supervisory Agency BPKP is a non ministrial institution that has task to be a government internal auditor In support of its duties and functions BPKP has offices in every province in Indonesia The flow of data and information between headquarters and branch offices conducted through information and communication technology ICT The importance of the need for and the value of information the proper management of the assets supporting the availability of information is indispensable Management of the availability and reliability of information systems and IT infrastructure especially to disasters disruption or emergency situation can be realized through contingency plan This study preparing contingency plan is conducted using the NIST 800 34 rev 1 framework with some adjustments in accordance with the requirements and conditions of BPKP Of the various stages of the preparation of contingency plan this study did not discuss the stages of testing and maintenance plan The results of this study are several proposals related to the contingency plan for BPKP the policy statement the priority information system assets related to the impact on the organization 39 s activities preventive control in data center management contingency strategies and contingency plan document Hopefully by following up the proposals BPKP can maintain the availability and reliability of systems well , Finance and Development Supervisory Agency BPKP is a non ministrial institution that has task to be a government internal auditor In support of its duties and functions BPKP has offices in every province in Indonesia The flow of data and information between headquarters and branch offices conducted through information and communication technology ICT The importance of the need for and the value of information the proper management of the assets supporting the availability of information is indispensable Management of the availability and reliability of information systems and IT infrastructure especially to disasters disruption or emergency situation can be realized through contingency plan This study preparing contingency plan is conducted using the NIST 800 34 rev 1 framework with some adjustments in accordance with the requirements and conditions of BPKP Of the various stages of the preparation of contingency plan this study did not discuss the stages of testing and maintenance plan The results of this study are several proposals related to the contingency plan for BPKP the policy statement the priority information system assets related to the impact on the organization 39 s activities preventive control in data center management contingency strategies and contingency plan document Hopefully by following up the proposals BPKP can maintain the availability and reliability of systems well ]"
Lengkap +
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2015
TA-PDF
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rosita Dewi Hadiyanti
Perancangan kebijakan dan pedoman pengelolaan pusat data: Studi kasus Badan Pusat Statistik = Design of policy and guideline for data center management: Case study of BPS-Statistics Indonesia / Rosita Dewi Hadiyanti
"ABSTRAK
Dalam Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) RI 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu tahapan dalam menyusun IT Design and Strategy adalah menyusun tata kelola dan tata laksana teknologi informasi (IT governance and management). Namun, tata kelola teknologi informasi (TI) di BPS belum mencakup semua bidang keputusan terkait TI. Salah satu bidang keputusan TI yaitu Infrastruktur TI. Infrastruktur TI yang memiliki peranan penting di BPS adalah Data Center atau Pusat Data. Tidak adanya tata kelola yang mengatur pengelolaan Pusat Data dapat berdampak pada terganggunya layanan Pusat Data yang menghambat proses bisnis.
Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan kebijakan dan pedoman pengelolaan Pusat Data yang sesuai untuk BPS. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metodologi penelitian case study dan action research. Perancangan kebijakan dan pedoman diawali dengan penyusunan aspek-aspek pengelolaan Pusat Data yang diperoleh dari standar ANSI/TIA-942 dan standar ANSI/BICSI-002. Dari aspek-aspek pengelolaan Pusat Data tersebut kemudian diamati kondisi pengelolaan Pusat Data saat ini dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Pusat Data, Kemudian dari kondisi yang ada dan kendala yang dihadapi diberikan rekomendasi. Selanjutnya dilakukan perancangan kebijakan dan pedoman pengelolaan Pusat Data dengan masukan berupa hasil dari tahapan sebelumnya.
Dari penelitian ini dihasilkan usulan kebijakan dan pedoman pengelolaan Pusat Data yang sesuai untuk BPS sehingga pengelolaan Pusat Data dapat lebih baik dalam memberikan layanan kepada pengguna.
ABSTRACT
On the strategic plan of BPS-Statistics Indonesia 2015-2019, one phase to develop IT design and strategy is to develop IT governance and management. However, IT governance in BPS does not include all area of IT decisions. One of these areas is IT infrastructure. IT infrastructure which has an important function in BPS is data center. The absence of governance that regulates the data center management can have an impact on service disruption of data center that later impedes the business process.
The purpose of this research is to make a design of policy and guideline of data center management that is suitable for BPS. This research is qualitative research using two methodologies: case study and action research. Design of policy and guideline begins with drafting aspects from data center standards: ANSI/TIA-942 and ANSI/BICSI-002. Then, the current condition and constraints encountered on data center management are observed based on aspects derived from standards. If the management does not meet the standards then recommendations given. Next, design of policy and guideline for data center management, using aspects from standards, current conditions, constraints and recommendations.
The result of this research is a proposed policy and guideline for data center management that fit to BPS in providing better services to users."
Lengkap +
2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Kahn, Miriam B.
Protecting your library's digital sources: the essential guide to planning and preservation
"Disasters come in all shapes and sizes. Bad things can happen to good digital resources?from floods and fires to hackers and computer crashes. Both library staff and customers are dependent on costly hardware, software, and electronic collections. Electronic information may be more susceptible to problems than print. Storage issues and long-term accessibility for digital materials requiring dated or obsolete hardware often can be overlooked. Without a plan for containment and recovery, a collection or library may have to close, either temporarily or permanently."
Chicago: [American Library association;American Library association, American Library association], 2004
e20436098
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Aulia Roza Albareta
Perancangan prosedur operasional standar requirement engineering pada pengembangan perangkat lunak: studi kasus subdirekorat integrasi pengolahan data Badan Pusat Statistik = Design of standard operating procedure for requirement engineering in software development case study data processing integration subdirectorate statistics indonesia
"ABSTRAK
Sebuah rancangan prosedur operasional standar POS untuk requirement engineering pada pengembangan perangkat lunak di Subdirektorat Integrasi Pengolahan Data Subdit IPD , Badan Pusat Statistik BPS , telah dihasilkan. BPS merupakan lembaga pemerintah non kementrian yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan sensus dan survei. POS requirement engineering disusun menggunakan soft system methodology SSM yang telah dimodifikasi dan scrum sebagai metode pengembangannya. Kebutuhan POS dirancang berdasarkan studi literatur, SBOK trade; Guide sebagai referensi best practice, serta penelitian sebelumnya untuk menentukan tahapan proses requirement engineering pada scrum. Wawancara dengan analisis tematik juga dilakukan untuk mengetahui kebutuhan organisasi BPS akan POS requirement engineering. Rancangan POS requirement engineering yang dihasilkan terdiri dari tiga buah POS, yaitu POS Tahap Inisiasi, POS Tahap Pengembangan, dan POS Tahap Perencanaan Iterasi. Konsep POS requirement engineering divalidasi kepada narasumber di Subdit IPD BPS yang telah mengikuti pelatihan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan metode scrum. Selain itu, hasil rancangan POS juga divalidasi kepada Kepala Subdit IPD BPS dan menunjukkan bahwa rancangan POS dapat diimplementasikan namun memerlukan dukungan pimpinan dalam pelaksanaannya. Hasil rancangan POS requirement engineering ditujukan untuk standarisasi proses requirement engineering pada pengembangan perangat lunak di Subdit IPD BPS. Dengan dihasilkannya rancangan POS requirement engineering ini, diharapkan perangat lunak yang dihasilkan oleh Subdit IPD BPS menjadi berkualitas.
ABSTRACT
A design of Standard Operating Procedure SOP for requirement engineering in software development in Data Processing Integration Subdirectorate Statistics Indonesia was resulted. Statistics Indonesia is non ministerial government institution that is responsible for conducting statistical surveys. SOP for requirement engineering was designed using modified soft systems methodology SSM . Scrum method is used as an approach. The needs of SOP is derived from literature, SBOK trade Guide as best practice, and previous research to determine the process in scrum. Interview with thematic analysis was also conducted to determine the needs of requirement engineering SOP from the organizations. The design of requirement engineering SOP consists of three steps Initiation, Development, and Iteration Planning. Concepts of requirement engineering SOP have been validated to the interviewees in Data Processing Integration Subdirectorate, who have had training software development using scrum. Futhermore, The design of SOP has been validated to the Chief of Data Processing Integration Subdirectorate. The result from validation process show that the design of SOP for requirement engineering can be implemented in Data Processing Integration Subdirectorate, but still need the support from high level management. The result is aimed to standardize the process of requirement engineering in Data Processing Integration Subdirectorate. With this SOP design, software produced by Data Processing Integration Subdirectorate is expected to achieve the quality."
Lengkap +
2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Dwino Daries
Evaluasi Kualitas Layanan Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Data dengan Menggunakan Metode SERVQUAL dan Model Kano: Studi Kasus Badan Pusat Statistik = Service Quality Evaluation of Data Processing Information Systems Development using SERVQUAL Methode and Kano Model: Case Study BPS-Statistics Indonesia
"Badan Pusat Statistik BPS adalah lembaga pemerintah non kementrian yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei. Tindak lanjut dari kegiatan statistik ini harus didukung oleh sistem informasi pengolahan data yang memadai. Subdit Integrasi Pengolahan Data IPD sebagai pengembang sistem informasi di BPS harus dapat melayani pengembangan sistem informasi pengolahan data, namun saat ini layanan tersebut masih belum berkualitas.
Agar dapat melakukan peningkatan kualitas layanan maka kualitas layanan saat ini harus dievaluasi. Pengukuran kualitas layanan ini dengan menggunakan dimensi kualitas metode SERVQUAL yang dimodifikasi. Dimensi tersebut meliputi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy dan geographics, selanjutnya diintegrasikan dengan model Kano.
Hasil dari evaluasi tersebut, dimensi Reliability dan Responsiveness mempunyai nilai gap yang paling besar. Selain itu dari 24 atribut layanan yang diukur hanya 19 atribut kualitas yang mempunyai dampak terhadap kepuasan pengguna, dimana diantaranya 15 atribut mempunyai kategori Attractive. Selanjutnya dari 19 atribut tersebut ditentukan atribut yang menjadi prioritas utama sampai dengan prioritas terakhir dalam usaha peningkatan kualitas layanan.
BPS Statistics Indonesia is a non ministerial government agency which has the authority to conduct statistical activities like census and survey. The follow up of these statistical activities should be supported by an adequate data processing information system. Sub Directorate of Data Processing Integration IPD as developer of information system at BPS must be able to serve development of information system of data processing, but now the service still not qualified.
In order to improve the quality of service, the current quality of service must be evaluated. Measuring the quality of this service using the quality dimension of the modified SERVQUAL method. These dimensions include tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy and geographics, then integrated into Kano model.
The results of the evaluation, the dimensions of Reliability and Responsiveness have the greatest gap value. In addition, based on the measurement results of 24 attributes, only 19 attributes that impact on user satisfaction, and 15 attributes of them have category Attractive. Furthermore, of the 19 attributes are determined attributes that become the main priority up to the last priority in efforts to improve the quality of service."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sugeng Purnomo
Perancangan Business Continuity Plan Pada Layanan TIK di Data Center: Studi Kasus Kementerian Sekretariat Negara = Designing A Business Continuity Plan On ICT Services In The Data Center: A Case Study From Ministry Of State Secretariat
"ABSTRAK
Sejalan dengan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan untuk mempercepat perubahan pada empat bidang prioritas salah satunya sistem informasi manajemen, saat ini hampir semua unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah memiliki sistem informasi dalam mendukung tugas dan fungsi utama Kemensetneg. Semua layanan TIK termasuk sistem informasi berada pada Data Center yang dikelola oleh Biro Informasi dan Teknologi (Infotek). Biro Infotek harus memastikan operasional Data Center berjalan dengan normal agar dapat memberikan layanan TIK ke seluruh Stakeholder, akan tetapi pada pelaksanaannya masih sering ditemui gangguan yang menyebabkan kegagalan operasional pada layanan TIK. Mengacu pada hal tersebut sangatlah penting untuk memiliki rencana keberlangsungan operasional layanan TIK saat terjadi gangguan sehingga dampak dari gangguan tersebut dapat diminimalisir dan waktu pemulihannya dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Metodologi dalam penelitian ini adalah menggunakan ISO 23301:2012 sebagai panduan proses perancangan Business Continuity Plan (BCP) yang disesuaikan dengan kondisi SI/TI dan pedoman pengelolaan kelangsungan bisnis layanan TIK di Kemensetneg. Tahapan yang dilakukan adalah analisis dampak bisnis, analisis risiko, penentuan strategi kelangsungan bisnis, dan penetapan tim tanggap darurat. Penelitian ini menghasilkan rancangan BCP yang dapat digunakan oleh Biro Infotek dalam upaya meningkatkan kelangsungan bisnis pada layanan TIK di Data Center Kemensetneg.
ABSTRACT
In line with bureaucratic reforms that have been set to accelerate changes in the four priority areas, one of which is the management information systems. To date, almost all work units within the Ministry of State Secretariat (Kemensetneg) have developed an information system aimed at supporting the main tasks and functions of the Ministry of State Secretariat. All ICT services including information systems are located in the Data Center managed by the Information and Technology Bureau (Infotek). The Infotek Bureau must ensure that the operations of Data Center are running normally so that it can provide ICT services to all Stakeholders. However, in practice, connection issues are still often encountered that cause operational failure on ICT services. In this regard, it is very important to have an operational plan for the operation of ICT services in the event of a disturbance so that its impact can be minimized and it takes a more quick and measurable recovery time. The methodology used in this study was ISO 23301: 2012 as a guide to the Business Continuity Plan(BCP) design process that is tailored to the conditions of IS/IT and guidelines for managing the continuity of ICT service business in the Ministry of State Secretariat. The stages carried out are business impact analysis, risk analysis, determination of business continuity strategies, and establishment of an emergency response team. This study resulted in a BCP design that can be used by the Infotek Bureau in an effort to improve business continuity in ICT services in the Ministry of State Secretariats Data Center."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>