Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia atas Hak Merek pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, di latar belakangi banyaknya para usahawan yang membutuhkan dana cukup besar untuk menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dengan adanya kredit diharapkan menjadi modal usaha, namun untuk mendapatkan kredit pihak debitur harus menyerahkan jaminan. Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan beberapa pokok permasalahan antara lain Bagaimana eksistensi Hak Merek sebagai jaminan fidusia dalam pemberian kredit?, Adakah perlindungan hukum terhadap Bank BNI 46 yang terikat dalam suatu perjanjian pemberian jaminan berupa Hak Merek? dan Apakah upaya eksekusi yang dilakukan Bank BNI 46 untuk mengambil pelunasan hutang Debitor jika terjadi wanprestasi?Dalam menganalisis masalah penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. eksistensi Hak Merek dapat diketahui dari ada atau tidaknya nilai dari Hak Merek dan Hak Merek harus telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Dirjen HAKI dengan bukti pendaftaran Sertipikat Merek, sehingga Bank BNI 46 mendapat perlindungan hukum apabila Hak Merek tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Dirjen HAKI, karena hanya Hak Merek terdaftar saja yang dilindungi Undang-Undang dan akan membawa akibat hukum pada pihak ketiga. Hak Merek yang sudah terdaftar memudahkan Bank BNI 46 mengeksekusi untuk mengambil pelunasan hutang Debitur jika terjadi wanprestasi dengan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia atas Hak Merek pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan mencatatkan pengalihan Hak Merek dalam Daftar Umum Merek pada Dirjen HAM menjadi alas nama pemegang hak Baru (Bank BNI 46) dan mengeksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas disimpulkan eksistensi Hak Merek sebagai jaminan kredit dapat diterima Bank BNI 46 apabila Hak Merek mempunyai nilai dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Dirjen HAKI, Bank BNI 46 mendapat perlindungan hukum karena Hak Merek tersebut telah terdaftar, sehingga memudahkan eksekusi dengan mendaftarkan dan mencatatkan pengalihan Hak Merek dalam Daftar Umum Merek pada Dirjen HAKI menjadi atas nama Bank BNI 46. Dalam perkembangan hendaknya semua Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan kredit Berta Pemerintah segera membuat peraturan yang mengatur tata cara pembebanan Hak atas Kekayaan Intelektual supaya jelas pengaturannya.

---

The legal review conducted towards the fiduciary guarantee over the brand right of PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. was caused by the immense number of the entrepreneurs needing huge amount of capital to run or expand their business. The credit provided by the bank is definitely expected to be an aid for them to do the thing mentioned. However, in attaining a credit, an applicant should fill the requirements, such as that the applicant should hand a guarantee to the creditor. Such a matter inspires the formulation of several problems to be addressed in this research, that are: how is the existence of the Brand Right as a fiduciary guarantee in a credit grant? Is there any legal protection towards Bank BNI 46 which is bound by a guarantee grant agreement in form of Brand Right, and what would be the execution effort conducted by Bank BNI 46 to take the payment, in case the debtor commit a violation to the agreement?In analyzing this matter, the writer applies a juridical normative approach method. We can trace whether a brand right exist or not by identifying whether there is any value of the brand right, and by figuring out whether the brand right also have been registered in the General List of Brand on the Directorate General of Intellectual and Property Rights (IPR), since it is only the registered brand right which is to be protected by the law, as well as is able bring a legal impact to the third party. A registered brand right will ease Bank BNI 46 to take the debt payment for the debtors in case of any hitch, by registering the fiduciary guarantee certificate on brand right to the fiduciary registration office, and by registering the transfer of the brand right to the new owner into the general list of brand in the Directorate General of IPR. Bank BNI 46 has been legally protected since it has registered, which enables it to execute such a thing by registering the transfer in the general list of brand in the directorate general of trips on behalf of Bank BNI 46.As for recommendation, the writer would like to suggest that all Intellectual Property Rights should be able and allowed to be a credit guarantee, while the government should formulate a law regulating the mechanism of the imposing of rights of the IPR in order to ensure the clearness of the procedure as well as the effectiveness."

"Margin murabahah sangat penting dalam perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah tidak luput dari perkembangan produk-produk perbankan syariah itu sendiri. Dalam megembangkan produknya perbankan syariah dituntut untuk selalu mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist. Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan dalam perbankan syariah yang paling dominan.Dalam pelaksanaannya, pembiayaan murabahah banyak mengalami penyimpangan. Penentuan margin murabahah dianggap salah satu satu penyebab penyimpangan ajaran Rosulullah. Dalam penentuan margin murabahah banyak perbankan yang memasukkan unsur bagi hasil DPK.Dalam penelitian ini penulis mencoba melihat faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penentuan besarnya margin murabahah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik model regresi berganda dengan faktor yang diteliti adalah biaya overhead, volume pembiayaan murabahah, profit target dan bagi hasil dana pihak ketiga (DPK).Dari hasil analisis statistik berdasarkan studi kasus PT. Bank Muamalat Indonesia periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2004, diperoleh kesimpulan bahwa faktor biaya overhead, dan bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) secara signifikan mempengaruhi margin murabahah, sedangkan volume pembiayaan murabahah dan profit target tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah walaupun terdapat korelasi.

---

Murabahah margin is very importance in Syariah Bank. Syariah bank growth do not miss from the growth of syariah bank product. In developing product, syariah bank claimed to always to relate Al-Qur'An and Hadist. Murabahah financing is dominant product in syariah bank.

In its execution, murabahah financing experiencing of many deviation. Determination of murabahah margin assumed as source of Rosulullah teaching deviation. In determination of murabahah margin many banking including DPK.

In this research writer try to see factors that effect determination of murabahah margin. Analysis method is statistical analysis of doubled regression model with] factor research is the expense of overhead, murabahah volume financing, profit goals and sharing portion of customer fund (DPK).

From result of statistical analysis pursuant to case study PT. Bank Muamalat Indonesia January 2001 up to December 2004, obtained conclusion that factor of overhead cost and sharing portion of customer fund (DPK) significantly influence to margin murabahah,, but the murabahah volume financing and profit target is not influence the margin murabahah eventhough there is a correlation."

"Sebagai lembaga keuangan, dalam melakukan usahanya selalu dihadapkan pada berbagai resiko, yang diantaranya adalah resiko tingkat bunga yang berfluktuasi. Profitabilitas bank selain dipengaruhi oleh mahalnya sumber dana pada saat ini, juga dipengaruhi oleh faktor tingkat bunga yang semakin berfluktuasi. Tingkat bunga bagi dunia perbankan merupakan cerminan biaya untuk mendapatkan dana bank dan harga yang akan diterima dari penggunaan dananya, sehingga perludilakukan pengelolaan dana yang cermat dan hati-hati dalam menghadapi situasi sekarang ini.Fluktuasi tingkat bunga yang cepat dan tidak dapat diperkirakan pergerakannya sudah merupakankonsekuensi resiko yang harus ditanggung bank dalam melaksanakan usahanya. Tingkat bunga yang berfluktuasi tersebut dapat mempengaruhi biaya banks liabilities dan pendapatan banks assets. Beberapa tehnik manajemen dalam menghadapi resiko tingkat bunga yang berfluktuasi dapat diterapkan oleh bank dalam rangka usahanya memperkecil resiko tingkat bunga. Dan salah satu tehnik pengelolaan tersebut adalah melalui penerapanf unds gap management yaitu penerapanfunds gap management yang disesuaikan dengan arah tingkat bunga yang terjadi. Walaupun untuk menerapkan besarnya funds gap yang sesuai untuk setiap fase dalam sikius tingkat bunga adalah tidak mungkir, akan tetapi pengelolaan secara garis besamya adalah penerapan funds gap yang disesuai dengan perkiraan tingkat bunga di masa depan, dimana akan mengurangi resiko kerugianakibat tingkat bunga yang berfluktuasi."

"Laporan magang ini membahas mengenai proses audit penyisihan penghapusan aktiva produktif atas pembiayaan pada PT USU sebagai nasabah PT BSB yang bergerak dalam industri perbankan syariah. Laporan magang ini juga menjelaskan mengenai analisis audit penyisihan penghapusan aktiva produktif dan temuan dari hasil audit tersebut. Kesimpulan pada laporan magang ini adalah pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dilakukan oleh PT BSB atas pembiayaan pada nasabahnya, PT USU, tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan atas proses persetujuan dan pemeliharaan pembiayaan, serta proses perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif agar sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

---

The focus of this study explained about a specific audit process of provision of earning assets write-off in PT USU financing as a client of PT BSB, a company specialized in syaria banking. Moreover, this study also explained about the audit analysis and its findings. The audit resulted that the provision PT BSB made upon financing on its client, PT USU, was not in accordance with regulations established by banking authorities, Bank Indonesia. Improvements had to be made upon financing approval and maintenance process, also upon the process of establishing provision of earning assets write-off in order to conform to the regulations of Bank Indonesia."

"Tanggapan, masyarakat terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang selama ini lebih dikenal dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) demikian beragam dan seringkali bertentangan serta parsial. Istilah BLBI secara resmi baru dipergunakan oleh Bank Indonesia dalam bulan Maret 199E dan terdiri dari semua fasilitas Bank Indonesia yang tersedia bagi perbankan di luar KLBI.Pada awalnya BLBI merupakan pinjaman likulddas oleh bank dari Bank Indonesia- sehubungan dengan penarikan besar-besaran simpanan nasabah yang tidak dapat ditanggulangi oleh bank secara individual. Sebagian pinjaman ini kemudian dialihkan menjadi pinjaman bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sebagai lembaga khusus untuk penyehatan bank-bank yang sakit", setelah bank-bank tersebut dibekukan operasinya (BBO) atau diambil alih manajemen dan kepemilikannya (BTO) oleh BPPN, sedangkan BPPN meminjam dananya dari Bank Indonesia. Sementara itu dana antar bank sebagai sumber likuiditas utama sebagian besar macet karena rendahnya kepercayaan terhadap perbankan. Bagaimanapun juga sebagai pinjaman, BLBI harus dikembalikan. Dalam keadaan normal untuk mengembalikan pinjaman tersebut oleh bank harus diciptakan sumber penerimaan (di sisi aktiva). Sayangnya dalam keadaan krisis, di mana banyak sektor riil mengalami kesulitan mengelola usahanya penerimaan dari bunga pinjaman dan pengembatian angsuran praktis sangat kecil. Bank beroperasi dalam posisi negatif spread yaitu pembayaran bunga simpanan nasabah Iebih tinggi dari pada bunga yang diterima.Dunia usaha mengalami kesulitan membayar kembali pinjamannya terutama pinjaman dalam valuta asing yang membengkak nilainya karena melemahnya rupiah. Pemberian BLB1 tersebut menimbulkan tanggung jawab perdata bank penerima bahkan tanggung jawab perdata bagi organ perseroan sehubungan dengan ketidakmampuan bank melunasi pinjaman BLBI.Berkaitan dengan persoalan tersebut, tesis ini menyoroti dan mengevaluasi bagaimana peranan tanggung jawab perdata organ perseroan bank take over terhadap pelunasan BLBI_ Secara garis besar tesis ini membahas : (1). Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. (2). Mekanisme pemberian dana bantuan Iikuiditas Bank Indonesia (BLBI) sehubungan dengan penerima BLBI sebagai Perseroan Terbatas yang harus pula tunduk pada ketentuan (UUPT). (3). Analisls Tanggung Jawab Perdata, Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Bank Take Over PT. Bank Central Asia dan PT. Bank Danamon Indonesia terhadap pelunasan BLBI."

"ABSTRAKKemajuan/kecanggihan teknologi informasi yang semakin mendunia menyebabkan perubahan perilaku para nasabah perbankan. Layanan jasa perbankan yang mudah, cepat, dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat jam kerja, secara global merupakan tuntutan nasabah. Pemilihan penelitian pada layanan jasa perbankan "Direct Banking" dari PT Bank Bali ditentukan secara purposif, karena "Direct Banking" merupakan produk layanan jasa perbankan alternatif yang bisa menjadi "solusi" untuk mengatasi tantangan perbankan dewasa ini. Para profesional muda merupakan pasar potensial untuk "Direct Banking", namun segmen ini belum pernah digarap secara terfokus oleh PT Bank Bali. Profil dan gaya hidup mereka, serta faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengadopsi "Direct Banking" inilah yang akan dilihat sebagai pokok masalah dalam penelitian ini, dan akan ditelaah melalui pendekatan difusi inovasi. Adapun teori yang melandasi penelitian ini adalah Teori Difusi Innovasi oleh Everett M. Rogers. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kajian dilakukan secara kuantitatif. Cara pengumpulan data yang terutama dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang ditentukan secara sistematik random sampling. Data yang terkumpul dianalisa dengan teknik analisis faktor, analisis "cluster", dan analisis korelasi Spearman, serta analisis diskriminan. Hasil penelitian yang paling utama yang diperoleh adalah kehomogenan karakteristik responden. Gaya hidup mereka adalah "the achievers". Surat Kabar merupakan media yang paling berpengaruh, dan "Direct Banking" temyata sesuai (compatible) dengan gaya hidup responden."

"Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya antrian layanan begitu panjang pada sebuah bank. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tersebut; seperti : model, struktur antrian dan jumlah pelayanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian untuk meningkatkan pelayanan, terutama dalam memperpendek waktu layanan yang diberikan saat nasabah datang untuk melakukan transaksi di bank.Metode Penelitian yang digunakan adalah :

• Pengamatan selama jangka waktu 20 (dua puluh) had kerja dimulai tanggal 25 Maret - 22 April 2002 atas transaksi yang terjadi di front line pada Bank BNI Cabang Q dari pukul 08.00 Wib sampai 16.00 Wib.
• Pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan sedangkan data
  sekunder dikumpulkan dengan melakukan desk research.

Cara pengumpulan data dengan melakukan teknik-teknik standar yaitu dengan mengunakan data laporan dari mesin antrian di Bank BN1 Cabang Q.Kerangka pemikiran yang digunakan dalam pengkajian dan analisis adalah teori antrian multy channel single phase yang perhitungannya dilaksanakan dengan menggunakan perangkat lunak komputer Quantitative Method modul waiting lines. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pelayanan 8 (delapan) teller pada tanggal sibuk ( tanggal 25 s.d 5 ) kurang optimal ditandai dengan terjadinya antrian nasabah yang cukup lama.Saran yang diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan ialah dengan melakukan penambahan maksimal 2 (dua) orang menjadi 10 (sepuluh) teller pada setiap jam 08.00 -- 11.00 Wib, namun tetap dapat menggunakan 8 (delapan) teller untuk jam 11.00 - 14.00 Wib, dan mengurangi jumlah teller menjadi 5 (lima) untuk jam 14.00 -- 16.00 Wib sehingga biaya akibat penambahan teller tidak terlalu besar."