Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan PPN tidak dipungut atas penyerahan avtur untuk penerbangan internasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih berlaku terkait PPN atas penyerahan avtur, menganalisis implementasi kebijakan PPN tidak dipungut atas penyerahan avtur untuk penerbangan internasional, serta menganalisis faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Implementasi kebijakan PPN Tidak Dipungut telah berjalan dengan baik namun belum ada Peraturan Pelaksana.

---

This study discusses implementation of value added tax zero rate policy on avtur handover for international flight necessity. The research's objectives are to analyze the value added tax policy that once and/or still valid on avtur handover, to analyze its implementation, and its shortages. This study is a qualitative descriptive research design. The study concludes that implementation of Zero Rate VAT on avtur handover for international flight necessity goes well. However, this policy still lack of implementing regulation."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis pada kebijakan kenaikan Pajak Reklame di Kota Bekasi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui proses formulasi Perda nomor 14 tahun 2012 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut dalam melaksanakan fungsi regulerendnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, serta dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari proses formulasi pada kebijakan tersebut belum dilakukan secara optimal sehingga menyebabkan permasalahan pada Pajak Reklame dalam menjalankan fungsinya. Permasalahan ini juga memberikan dampak kemampuan regulerend dari Pajak Reklame.

---

This thesis discusses about advertising tax increase policy. The purpose of this thesis is to analyze the formulation process of Perda Bekasi nomor 14/2012, and also to analyze the factor that affect these policy in order to carrying the regulerend functions. The methods used for data collection are field research and literature research, with the use of qualitative data analysis technique. The results showed that formulation process have not done optimally and causing the problem on this policy when performing its functions. The problem also affects the regulerend function of advertising tax."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 dan efektifitas dari fasilitas pajak penghasilan yang diterima oleh PT.X. Kebijakan tersebut yaitu kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Dengan fasilitas pajak diharapkan terciptanya peningkatan penanaman modal di Indonesia. Tapi yang menjadi pertimbangan, dengan adanya fasilitas pajak penghasilan tersebut pemerintah harus mengorbankan penerimaan pajak dari sektor pajak penghasilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa yang dilakukan adalah dengan membandingkan teori yang ada dengan data-data yang telah diperoleh dan peraturan yang berlaku. Perbandingan yang dilakukan mengacu pada tema penelitian ini. Kelemahan penelitian skripsi ini adalah masih adanya data yang kurang didapatkan untuk dijadikan bahan perbandingan.

---

This study discusses the implementation of Government Regulation No. 62 of 2008 and the effectiveness of facility income tax received by PT.X. The policy of the facility income tax for investments in certain business areas and / or in certain areas. With the facility expected to create increased tax investment in Indonesia. But that into consideration, with facilities such income tax expense of the government should tax revenue from the income tax sector.

The method used in this study is qualitative. Data was collected using in-depth interviews and literature. The analysis is done by comparing the existing theory with data that have been obtained and regulations. Comparisons were made referring to the theme of this study. Weakness of this thesis research is still a lack of data available to be used as comparison."

"Konsumsi rokok yang terus meningkat dan eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari konsumsi rokok belum dapat diminimalisasi dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu kebijakan kenaikan tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai PPN atas penyerahan hasil tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan kenaikan tarif efektif PPN atas penyerahan hasil tembakau dari 8,7 menjadi 9,1 . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kenaikan tarif efektif PPN atas penyerahan hasil tembakau dari 8,7 menjadi 9,1 dengan dikeluarkannya PMK No. 207/PMK.010/2016 belum berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut diformulasikan, yaitu untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok.

---

The increasing cigarette consumption and the negative externalities caused by cigarette consumption can not be minimized by the government policy which is the increase Value Added Tax VAT effective rate policy on rendering tobacco product. The purpose of this study is to analyze the policy implementation of VAT effective rate increase on rendering tobacco product from 8.7 to 9.1 . This study uses a qualitative approach with descriptive research purpose and the data collection techniques through literature study and field study in the form of in depth interview. The results show that the policy implementation of VAT effective rate increase on rendering tobacco product from 8.7 to 9.1 with the issuance of PMK No. 207 PMK.010 2016 has not been implemented in accordance with the policy objectives are formulated, which is to minimize the negative externalities of cigarette consumption."

"Munculnya kebijakan mengenai earmarking tax pada Pajak Air Permukaan di D.I Yogyakarta yang ditujukan untuk konservasi dan penghijauan dianggap sebagai suatu pandangan baru karena pada UU 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum mengatur adanya earmarking tax pada Pajak Air Permukaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta dalam merumuskan kebijakan earmarking tax pada Pajak Air Permukaan dan proses tahapan dari kebijakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data kualitatif secara studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan earmarking tax memiliki latar belakang untuk pelestarian sumber daya air dan sebagai skala prioritas pembangunan di Provinsi D.I Yogyakarta. Tahapan formulasi kebijakan telah sesuai yang dilakukan tanpa mengalami kendala yang berarti dengan tujuan yang akan dicapai.

---

The emergence of of the earmarking tax policy on surface water tax in D.I Yogyakarta devoted to conservation and reforestation is considered as a new view as the Law 28/2009 on Regional Taxes and Levies has not regulate for earmarking tax on surface water tax.

Thus research purposal was to analyze the reasons behind formulation of the policy about earmarking tax on surface water tax by D.I Yogyakarta provincial government and the stages process formulation of this policy.

The approach used in this study is descriptive qualitative data collection methods in the study of literature and field studies conducted by in depth interviews.

The results of this study are aimed conservation of water resources and the priorities of development in D.I Yogyakarta. Appropriate stages of policy formulation has been done without experiencing significant obstacle to the objectives to be achieved."

"Dalam industri sepakbola, sebuah klub yang sudah bersifat profesional melakukan penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan bisnisnya. Penyerahan barang ini salah satunya adalah transfer pemain. Meskipun transfer pemain sepakbola sering terjadi dalam klub sepakbola, kegiatan ini tidak diikuti perlakuan perpajakan, khususnya PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pemain sepakbola terutang PPN karena telah memenuhi syarat-syarat yang menjadikan suatu transaksi objek kena pajak. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan pengenaan PPN atas transaksi ini serta membuat kebijakan yang memberikan kepastian atas perlakuan perpajakannya serta bertindak sesuai dengan aturan tersebut untuk mencegah adanya konflik di antara pihak-pihak terkait, yaitu pemerintah dan klub sepakbola itu sendiri.

---

Indonesian football is developing towards football industry, which forced professional clubs to do the delivery of goods or services as their business activity, such as football player transfer. Despite the frequency of this activity, it was not followed by a spesific treatment of taxation, especially VAT. This research showed that the football player transfer may be subject to VAT because it met the requirements that make it taxable. The government should consider the imposition of VAT on this transaction and create policies that provide certainty on the taxation treatment to prevent any conflicts experienced by the relevant parties."

"Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk memenuhi target penerimaan pajak setiap tahun. Walaupun target ini selalu dapat dipenuhi, tetapi penerimaan pajak tersebut belum mengoptimalkan potensi pajak berdasarkan aktivitas ekonomi sebenarnya (potensi pajak teoritis). Indikator lain adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa kajian diungkapkan, bahwa hal tersebut disebabkan kelemahan administrasi perpajakan. Direktoral Jenderal pajak sudah melakukan beberapa kali reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, antara Iain pembentukan KPP WP Besar (Large Tax Office), KPP Madya (Middle Tax Ofiice) dan KPP Pratama (Small Tax Office). Juga digunakan e- payrrent dan e-filling untuk memudahkan transaksi perpajakan. Dengan pelayanan yang baik diharapkan akan lerbentuk kepatuhan wajib pajak. Mengingat pentingnya hubungan administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, maka penulis mencoba mengangkat tema ini untuk materi penelitian.Reformasi administrasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan melibatkan perubahan struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi. dan budaya organisasi. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara Iain: core citizenship values, general tax belief inhibitor guilt, dan behavioral intentions.Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Jakarta dengan responden para wajib pajak yang diambil secara acak. Data dari kuesioner kemudian dianalisis untuk mengetahui korelasi dan pengaruh antara variabel terikat dan variabel bebas menggunakan korelasi Pearson yang dilanjutkan analisis of varian (Anova).Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa reformasi struktur organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi mempunyai korelasi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan strategi organisasi tidak berkorelasi secara signitikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi menunjukkan struktur organisasi dan prosedur organisasi berpengaruh positif dan signirikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada strategi organisasi dan budaya organisasi walaupun berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi pengaruhnya tidak signifikan.Mengingat reformasi administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka kebijakan reformasi administrasi perpajakan harus terus dilakukan sehingga merupakan kebijakan yang komprehensif dan kontinu. Agar dampak upaya reformasi administrasi perpajakan dapat dirasakan oleh wajib pajak, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perlu dilakukan prioritas kepada reformasi struktur organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi perlu dilakukan, dibandingkan pada slrategi organisasi.

---

Directorate General of Tax is required to fulfill tax revenue target every year. This target may always be fulhlled, but such revenue has yet to optimize the tax potential based on the actual economic activity (theoretical tax potential). Another indicator is the low tax compliance on the part of the tax payers. Out of several studies made, it is revealed that this matter is due to weaknesses on the part of tax administration. The Directorate General of Tax has reformed the tax administration several times in order to improve services in the taxation by, among others, forming Large Tax Ofhce (KPP WP), Middle Tax Office (KPP Madya), and Small Tax Office (KPP Pratama). There are also e-payment and e-filling in order to facilitate tax transactions. It is expected that proper tax services would increase compliance on the part of the tax payers. Considering the importance of the relationship between tax administration and tax payer compliance, the writer tries to introduce this theme in the study materials.

Administration reform for increasing performance of organization with change organization structure?s, organization procedure's, organization strategy?s, and organization cuiture's. Meanwhile, tax payer compliance influence by: core citizenship vaiues, general tax belief, inhibitor guiit, and behavioral' intentions.

This study is conducted at the Tax Service Office for Public Companies in the Jakarta Stock Exchange, whose respondents are any tax payers taken at random. Data resulted from the questioners is then analyzed in order to find out the correlation and the effect between dependent variable and independent variable by using Pearson correlation, and continued with Analysis of Variance (ANOVA).

The results of this study Show that tax administrative reform significantly affect the tax payer compliance. The results of Pearson Correlation Analysis show that reforming the organizational structure, organizational procedure, and organizational culture will significantly affect the tax payer compliance, while organizational strategy doesn't have any significant correlation with tax payer compliance. The results of regression analysis show that both organizational structure and organizational procedure have positive, significant effect on tax payer compliance. However, both organizational strategy and organizational culture have positive, but insignificant, effect on tax payer compliance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban perpajakan pada Universitas Indonesia setelah diberlakukannya Status Badan Layanan Umum. Pertanyaan penelitian ini ialah perubahan-perubahan kewajiban perpajakan Universitas Indonesia serta upaya yang dilakukan Universitas Indonesia dalam rangka adaptasi Peraturan Badan Layanan Umum. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif dan tujuan penelitian ialah bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan kewajiban perpajakan yang terjadi diakibatkan karena penetapan Nomor Pokok Wajib Universitas Indonesia menjadi NPWP Bendaharawan kemudian Universitas Indonesia berupaya untuk mensosialisasikan perubahan kewajiban perpajakan tersebut agar dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil penelitian ini menyarankan agar Universitas Indonesia memperjelas Standar Operating Procedure guna melaksanakan kewajiban perpajakannya, Agar Universitas Indonesia menambah sumber daya yang memiliki keahlian pajak dan mengadakan pelatihan kepada sumber daya yang ada.

---

This study aims to analyze the implementation of tax responsibility at the University of Indonesia after the regulation of the Public Service Agencies Status are applied. This research question is the tax liability changes the University of Indonesia and the efforts of the University of Indonesia in order to adapt regulation Public Service Agencies. The approach used for this study was qualitative and objective of the study is descriptive.

The results of this study concluded that changes in tax responsibility that occurred due to the establishment of the University of Indonesia tax number became tax number for government agent then University of Indonesia try to promote change in the tax responsibility to be implemented properly.

The results of this study suggest that the University of Indonesia considering the Standard Operating Procedure to do the tax responsibilty, University of Indonesia To add more resources that have tax expertise and provide training to existing resources."

"Minyak dan gas bumimerupakan salah satu jenis energi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, akan tetapi ketersediaan migas nasional tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor migas yang menyebabkan neraca perdagangan migas di Indonesia mengalami defisit sejak tahun 2012. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan akan impor namun tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan energi migas domestik, pemerintah berupaya menggalakkan produksi dalam negeri yang salah satunya dengan memberi fasilitas berupa insentif PPN Tidak Dipungut untuk kegiatan usaha hulu migas bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan sistem cost recovery. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 ditinjau dari asas kepastian hukum serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penerapan fasilitas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 telah memenuhi asas kepastian hukum untuk subjek, objek dan prosedurnya. Akan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

---

Oil and gas are one type of energy that is very important for the life of the Indonesian people, however, the national oil and gas availability is not sufficient to meet these needs. Therefore, the government imports oil and gas which causes the oil and gas trade balance in Indonesia facing a deficit since 2012. To reduce the impact of dependence on imports while still considering to fulfill the domestic needs, the government is trying to promote domestic production, one of which is by providing facilities in the form of zero rate VAT incentives for upstream oil and gas business activities for contractors with a cost recovery contract. The purpose of this study is to analyze the application of the zero rate VAT facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 in terms of the principle of legal certainty and to analyze the inhibiting factors in the application of these facilities. This research is a descriptive study using a qualitative approach where data collection is carried out through literature study and in-depth interviews. The results showed that the application of Free VAT Facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 has fulfilled the principles of legal certainty for the subject, object and procedure. However, there are several inhibiting factors that cause the application of the zero rate VAT facility can not utilized optimally."

"

Penelitian ini membahas mengenai Analisis dari implementasi pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tidak Dipungut atas transaksi perolehan barang dan  jasa tertentu kepada Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional (Studi Pada PT. X). Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis implementasi pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tidak Dipungut atas perolehan barang dan/atau jasa tertentu pada PT X. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemberian Fasilitas PPN Terutang tidak dipungut ini sudah cukup baik. Dilihat dari variabel yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi, pada variabel komunikasi masih terdapat kekurangan, terutama pada proses transfer informasi dari KPP selaku Implementor kepada PT X. PT X juga mengalami beberapa kendala terkait dengan implementasi pemberian fasilitas PPN tidak dipungut ini. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dari pihak DJP  selaku implementor dan juga lambatnya proses pengajuan izin agar dapat memanfaatkan fasilitas PPN terutang tidak dipungut, hal ini mengakibatkan terhambatnya kegiatan usaha PT X.

---

Development This research discusses about the analysis the implementation of the Value Added Tax not levies on the transaction of the acquisition of certain goods and services to the National Commercial Shipping Company (Study at X Company). The purpose of this research is to analyze the implementation of the Value Added Tax not levies facility for certain goods and / or services at X Company. This research was conducted using a qualitative approach and data collection techniques through in-depth interviews. The results of this research indicate that the implementation of the VAT not levies Facility collection policy is good enough. Based from the variables used, namely communication, resources, disposition, and organizational structure, the communication variable still lacks, especially in the process of transferring information from the tax office as the Implementer to X company. X company also experienced several obstacles related to the implementation of this VAT facility. picked up this. This is due to the lack of information from the DGT as the implementor and also the slow process of applying for a permit to obtain this VAT facility. This problem can cause a problem at X company business process.

 

"