Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menggambarkan pengenaan PPN atas jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian dari jasa angkutan udara luar negeri dengan sistem transit dan jasa angkutan udara ke beberapa kota dengan gabungan jasa angkutan udara dalam negeri dan luar negeri. Dalam penelitian ini juga dianalisis pengenaan PPN berdasarkan legal character PPN dan prinsip destinasi. Hasil penelitian ini adalah atas jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian dari jasa angkutan udara luar negeri dan atas jasa angkutan udara ke beberapa kota dengan gabungan rute dalam negeri dan luar negeri tidak dikenakan PPN. Perlakuan perpajakan atas jasa tersebut belum sesuai dengan legal character PPN dan prinsip destinasi.

---

This undergraduate thesis aims to describe the imposition of VAT on domestic air transport services that are part of international air transport services with transit systems and multi-city flight with combination of domestic and international air transport services. In this research also analyzed the imposition of VAT based on the legal character of VAT and destination principle. The results of this research are above the domestic air transport services that are part of international air transport services not subject to VAT. Multi-city flight with a combination of domestic and international air transport is also not subject to VAT. Tax treatment for air transport services is not in accordance with the legal character of VAT and destination principle."

"Laporan magang ini membahas tentang proses ekualisasi antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) PT. Timah (Persero) Tbk tahun 2010, sebagai salah satu syarat yang diperlukan dalam proses pemeriksaan restitusi PPN yang diajukan perusahaan untuk masa pajak 2010. Proses ekualisasi dilakukan dengan mengumpulkan data seluruh transaksi ekspor PT. Timah (Persero) Tbk yang dilihat dari dokumen pengiriman ekspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN, dan dokumen penagihan penjualan ke konsumen sebagai DPP PPh Badan. Setelah itu, dilakukan analisis atas penyebab antara selisih yang terjadi antara kedua DPP tersebut. Dari proses ini, didapatkan hasil bahwa perbedaan yang menjadi selisih kedua DPP tersebut adalah selisih waktu antara pengiriman ekspor dengan penjualan yang ditandai penerbitan invoice, penyesuaian atas perubahan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral dan batubara, selisih karena fluktuasi harga timah dunia, selisih kurs, dan penyebab lain.

---

This paper studies about equalization process of value added tax (VAT) and income tax in PT. Timah (Persero) Tbk 2010, in order to fulfil one of the requirements needed in investigation process of tax restitution asked by the company. Equalization process starts from collecting export data of PT. Timah (Persero) Tbk., to see the base of VAT from total export delivered by the company and the base of income tax from total invoice sent to customers. Next step is looking for the difference from both bases, and the reason of those differences are time difference between product delivery and sales to customer, adjustment because the changing of rules for mineral and coal mining, difference from world tin price fluctuation, difference from exchange rate, and another causes."

"Laporan magang ini membahas tentang praktek transaksi hubungan istimewa dalam pengenaan pajak pertambahan nilai yang terjadi pada proses produksi dan distribusi kendaraan bermotor roda empat di PT. ABC Tbk dan perusahaan afiliasinya. Analisis transaksi penyerahan menggunakan data ? data primer yang diperoleh langsung dari PT. ABC Tbk sebagai distributor tunggal kendaraan merek DEF. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa dalam proses produksi dan distribusi kendaraan rentan terhadap penetapan harga transfer tidak wajar sehingga pembayaran pajak tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

---

The focus of this report is about analyzing the related party transaction in terms of value added tax treatment that occurs in four-wheeled motor vehicles in PT. ABC Tbk and affiliation companies. The primary sources of this observation are based on internal data which obtained directly from PT. ABC Tbk, the sole distributor of DEF vehicles. The result of this study shows that related party transactions in production and distribution process is susceptible to the unfair transfer pricing practice."

"Bidang pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu aspek yang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari upaya Pemerintah dengan memberikan insentif berupa pembebasan PPN atas penyerahan dan impor komponen atau bahan senjata dan amunisi dan juga atas penyerahan senjata dan amunisi. Diberikannya insentif ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan perlengkapan pertahanan dan keamanan khususnya senjata dan amunisi. Skripsi ini membahas mengenai insentif pembebasan PPN tersebut ditinjau dari manfaatnya bagi PT (Persero) PINDAD selaku pihak produsen yang dilibatkan untuk mencapai tujuan insentif tersebut dan eksternalitasnya di masyarakat (its costs to society). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa insentif pembebasan PPN ini tidak hanya menimbulkan potensi manfaat bagi PT (Persero) PINDAD tetapi juga menimbulkan costs bagi pihak produsen tersebut.

---

The field of national defense and security is one aspect that is considered by the Indonesian government. It can be seen from the efforts of the Government by providing incentives in the form of VAT exemption on the transfer and import of components or materials of weapons and ammunition, and also on the transfer of weapons and ammunition. The granting of this incentive is expected to fulfill the needs of defense and security supplies, especially weapons and ammunition.

This research discusses about the VAT exemption incentives in terms of benefits for PT (Persero) PINDAD as the producers involved to achieve the purposes of these incentives and externalities on society (its costs to society). This research is quantitative with descriptive design. The study found that this VAT exemption is not only poses a potential benefits for PT (Persero) PINDAD but also raises the costs."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai analisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan video gim digital dari luar negeri.Tujuan penelitian adalah menganalisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan video gim digital dari luar negeri. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literature dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan video gim digital dari luar negeri dipersamakan dengan video gim konvensional. Subjek pajak atas penyerahan video gim dari luar negeri adalah pembeli video gim itu sendiri. Objek pajak atas penyerahan video gim digital dari luar negeri adalah video gim digital yang diserahkan, sebagai barang yang dianggap sebagai objek PPN. Tempat terutangnya PPN atas penyerahan video gim digital dari luar negeri adalah di Indonesia sebagai Negara pengimpor, sedangkan saat terutangnya PPN adalah saat diunduh oleh pembeli. Namun masih sulit untuk memungut PPN atas penyerahan tersebut, karena membutuhkan kesadaran dari wajib pajak untuk memungut"

"Adanya dua Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Pajak Pertambahan Nilai pada penyerahan jasa outsourcing memberikan peluang bagi pengusaha untuk melakukan perencanaan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT CJ pada tahun 2018 dalam penentuan DPP, meninjaunya dari asas netralitas serta efisiensi, dan kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan DPP dilakukan pada proses negosiasi dan diperkenankan memilih antara kedua DPP tersebut. Seluruh PPN dihitung dari DPP berupa penggantian, dikarenakan adanya kebiasaan pengadministrasian atas transaksi tersebut serta Pajak Masukan yang lebih besar bagi klien. PT CJ menjalankan empat tahapan dalam merencanakan perencanaan PPN, memenuhi ketiga syarat perencanaan pajak yang baik, serta mengarahkan strategi pajaknya kearah penghindaran pemeriksaan pajak. Selanjutnya, perencanaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak memenuhi asas efisiensi dan memenuhi asas netralitas. Kendala yang dihadapi PT CJ disebabkan karena adanya keterlambatan pembayaran jasa dari klien yang menyebabkan PT CJ harus menalangi pembayaran PPN. Peneliti menyarankan agar PT CJ mempertegas klausul mengenai pembayaran dalam kontrak dan penagihannya guna memperlancar arus kas perusahaan.

---

The presence of two tax basis for Value Added Tax on transfer of outsourcing services allow Taxable Entrepreneur for VAT Purposes to plan their tax planning. This study aims to analyzes CJ enterprises 2018 Value Added Tax planning on the determination of tax basis, reviews it from neutrality and efficiency principles, and cognize the obstacles they are facing. This study used a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and literature study. The result of this study show that the determination of tax basis started at negotiation process, and clients are allowed to choose between the two tax basis. VAT calculated from tax basis of penggantian because of the familiarity tax administration it has and bigger input tax for the clients. CJ enterprise perform four steps of VAT planning, comply the three terms of good tax planning, and directing their VAT strategy to avoids tax audit. In different circumstances, CJ enterprises VAT planning on the determination of tax basis comply neutrality principle, and is not conform with efficiency principle. The obstacle CJ enterprise faces is the delay of services payment, also cause CJ enterprise to bail out payments of VAT. Researcher suggest CJ enterprise to emphasizes contract clauses about the payment of services and billing. "

"Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biaya ? biaya yang harus dikeluarkan oeh wajib pajak. Idealnya, biaya ? biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Biaya kepatuhan pajak timbul sebagai akibat kompleksitasnya peraturan dan prosedur pajak serta sistem pemungutan pajak. Salah satu tujuan dari reformasi perpajakan adalah meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Penelitian ini membahas kebijakan PPN atas Jasa Pengangkutan dengan menggunakan Angkutan Laut di Indonesia dan implikasinya pada perusahaan pelayaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan compliance cost pada PT. XYZ sebagai pengaruh dari kebijakan setelah berlakunya PMK Nomor 80/PMK.03/2012. Saran dari penelitian ini adalah agar pembuatan kebijakan yang dilakukan sebaiknya memperhatikan faktor ? faktor yang ada di lapangan agar tepat sasaran dan benar - benar bermanfaat bagi industri pelayaran maupun ketika dilihat dari aspek penerimaan negara.

---

One of the factors that determine the level of tax compliance in order to make the fulfillment of tax obligations is the total cost to be incurred by the taxpayer. Ideally, the costs incurred by the taxpayer shall not burden the taxpayer and don?t inhibit the taxpayer in doing his tax obligation fulfillment. Tax compliance cost incurred as a result of the complexity of tax regulation, procedures and the tax collection system. One of the goal of the tax reform is to increase the efficiency of tax administration. This research discusses the policy of Value Added Tax on transportation services using sea transportation in Indonesia and its implication on shipping companies. This is a descriptive research using quantitative approach. The result shows that there is an increase in the cost of tax compliance as an impact of the implementation of PMK Nomor 80/PMK.03/2012. Furthermore, this research suggests that the policy making should consider several aspects in the area of work and the policy will be right on target and useful for the shipping industry and also from the aspect of state revenues."

"Penelitian ini membahas mengenai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di Indonesia. Kebijakan tersebut secara khusus tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada pasal 4. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan dari pemerintah menetapkan adanya dua dasar pengenaan pajak, bagaimana kebijakan ini ditinjau dari asas kepastian hukum (certainty), serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Outsourcing yaitu atas penggantian dan nilai lain, memiliki alasan dan dasar pemikiran tersendiri yang didukung oleh teori dan konsep yang sesuai. Kebijakan yang diatur pada PMK Nomor 83/03/2012 ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian akan kekuatan hukum pelaksanaan pemungutan PPN atas Jasa Outsourcing meskipun adanya dua dasar pengenaan pajak ini dinilai tidak sesuai dengan konsep aturan,dimana dalam satu aturan tidak diperbolehkan ada yang bersifat fakultatif. Dalam pelaksanaanya kebijakan ini memiliki hambatan terutama terkait sosialisasi kebijakan tersebut.

---

This research is about Tax Base of Value Added Tax on Outsourcing services in Indonesia The policy is specifically stated in the Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai in particular on Article 4. This research is to explain about the reason the government established the two tax bases, how this policy in terms of the principle of legal certainty and what are the obstacles in the implementation of this policy.

This is a descriptive research with qualitative approach. Results of this study concluded that the basic policy of imposition of Value Added Tax on Outsourcing services is the subtitution and other value has its own reasons and rationale that is supported by appropriate theories and concepts. Policies that set the PMK 83/03/2012 Number is issued to provide legal certainty to force the implementation of the collection of VAT on Services Outsourcing although the two tax bases is not assessed in accordance with the concept of the rule, which is not allowed under the existing rules are voluntary. In the implementation of this policy has barriers mainly related to the policy of socialization."

"Laporan magang ini membahas implikasi Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi Jasa Biro Perjalanan PT X Tour Indonesia serta analisis kesesuaian antara praktik perlakuan PPN yang telah dilakukan perusahaan dengan perlakuan PPN menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Analisis yang dilakukan mengacu pada peraturan perpajakan dan teori yang berlaku. Meskipun masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya, hasil analisis menunjukkan bahwa praktik perlakuan PPN yang telah dilakukan PT X Tour Indonesia selama ini secara keseluruhan telah sesuai dengan perlakuan PPN menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

---

The report aims to describe the Value Added Tax Implication on PT X Tour Indonesia?s Travel Bureau Services and analysis of correspondence between VAT treatment practices that have been carried out by company to the treatment of VAT under existing tax regulations. Analysis is performed referring to the tax regulations and prevailing theory. Although still found deficiencies in its implementation, the analysis shows that the VAT treatment practices that have been carried out by PT X Tour Indonesia has overall been in accordance with the treatment of VAT according to the applicable tax regulations."

"Ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (3) PMK No.194/PMK.03/2012, mengharuskan Pengusaha Kena Pajak untuk membubuhkan cap pada Faktur Pajak atas penyerahan kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi I yang mendapatkan fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut. Namun, tidak ada peraturan lebih lanjut yang secara tegas mengatur apakah pemberian cap tersebut merupakan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, maupun sanksi yang akan dikenakan apabila faktur tidak dicap. Hal ini menimbulkan perbedaan interpretasi ketika Pemeriksa melakukan koreksi atas penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut menjadi penyerahan yang harus dipungut sendiri karena tidak membubuhkan cap pada Faktur Pajak sebagaimana yang dialami oleh PT ABC. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sengketa PT ABC atas penyerahan kepada PKP2B Generasi I yang mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tidak Dipungut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sengketa PT ABC, ketentuan Peraturan Perpajakan atas penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut yaitu penyerahan kepada (PKP2B) Generasi I sudah sesuai dengan asas kepastian hukum karena dalam peraturan tersebut sudah memenuhi faktor kepastian hukum dilihat dari kejelasan subjek, objek, pendefinisian tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan, penyempitan dan perluasan materi serta ruang lingkup peraturannya. Sementara itu,dari penafsiran hukum pajak, koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa akibat tidak terpenuhinya persyaratan administrasi dalam pembuatan Faktur Pajak secara hukum bisa saja dibenarkan karena mengacu pada hukum pajak yang terdiri dari hukum pajak formal dan material. Disisi lain argumentasi Wajib Pajak bahwa tidak terpenuhinya persyaratan administratif tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mendapatkan fasilitas PPN juga memiliki dasar yang kuat karena tidak ada peraturan yang tegas mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, keputusan akhir dalam penyelesaian sengketa ini tergantung dengan Putusan Hakim, apakah akan memutuskan sengketa berdasarkan terpenuhinya ketentuan material saja atau harus terpenuhi juga aspek formalnya.

---

In Article 9 Paragraph (3) PMK No. 194/PMK.03/2012, there is a provision that require the Taxable Entrepreneur to affix a stamp on the Tax Invoice upon delivery of Taxable Goods and/or Services to the Contractors of Coal Mining Concession (PKP2B) of Generation I who obtains the Uncollected VAT facility. However, there is no further regulation that explicitly stipulates whether the stamping is a requirement to get the VAT facility, nor the sanctions that will be imposed if the invoice is not stamped. This gives rise to different interpretations when the Tax Auditor makes corrections on a transaction originally reported as transaction which the VAT is not collected into transactions that the VAT must be collected by Taxable Entrepreneur because it does not affix a stamp on the Tax Invoice as experienced by PT ABC. The purpose of this study is to analyze PT ABC's dispute over the delivery to PKP2B Generation I which received the Uncollected VAT facility. This study uses a post-positivist research approach with data collection through literature studies and interviews. The results showed that in the PT ABC dispute, the provisions of the Tax Regulations on delivery that received the Uncollected VAT facility, namely the delivery to (PKP2B) Generation I were in accordance with the principle of legal certainty because the regulation already met the legal certainty factor seen from the clarity of the subject, object, defining procedures for fulfilling tax obligations, narrowing and expanding the material as well as the scope of the regulations. Meanwhile, from the interpretation of tax law, the corrections made by the examiner due to the non-fulfillment of administrative requirements in making Tax Invoices can be legally justified because it refers to tax law which consists of formal and material tax law. Meanwhile, the Taxpayer's argument that the non-fulfillment of administrative requirements does not eliminate the Taxpayer's right to obtain VAT facilities also has a strong basis because there are no strict regulations regarding this matter. On the other hand, the final decision in resolving this dispute depends on the Judge's Decision, whether to decide the dispute based on the fulfillment of material provisions or the formal aspects must also be fulfilled.

"