Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRendahnya kualitas pelayanan publik di DKI Jakarta adalah dampak dari lemahnya efektivitas organisasi pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah dengan penerbitan Ketetapan Rencana Kota (KRK). Penelitian ini menganalisis efektivitas pelayanan publik ditinjau dari mekanisme pelayanan, sistem pengendalian, internal control, pengukuran kinerja dan efisiensi anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan di Dinas Tata Ruang belum efektif ditandai dengan prosedur dan mekanisme pelayanan yang rumit, sistem pengendalian organisasi lemah serta efisiensi anggaran belum optimal. Faktor penyebabnya antara lain sumber daya manusia terbatas, belum diterapkannya e-goverment system, serta sistem pengukuran kepuasan pemohon dan pengelolaan pengaduan tidak efektif.

---

ABSTRACT

The low quality of public services in DKI Jakarta is the impact of the weakeffectiveness of public service organizations One form of public service is bypublishing the Ketetapan Rencana Kota KRK This study analyzes theeffectiveness of the public service in terms of the mechanism of services controlsystems internal control performance measurement and budget efficiency Thisstudy used a qualitative approach The research showed that the servicesperformed in the Spatial Planning Office is still ineffective characterized with thecomplicated procedures and mechanisms in the service weak organization controlsystem as well as the efficiency of budget has not been optimal Factors causingthis include the limited human resources lack of implementation of e governmentsystems as well as ineffective applicant satisfaction measurement and complaintsmanagement systems The low quality of public services in DKI Jakarta is the impact of the weak effectiveness of public service organizations. One form of public service is by publishing the Ketetapan Rencana Kota (KRK). This study analyzes the effectiveness of the public service in terms of the mechanism of services, control systems, internal control, performance measurement and budget efficiency. This study used a qualitative approach. The research showed that the services performed in the Spatial Planning Office is still ineffective characterized with the complicated procedures and mechanisms in the service, weak organization control system, as well as the efficiency of budget has not been optimal. Factors causing this include the limited human resources, lack of implementation of e-government systems as well as ineffective applicant satisfaction measurement and complaints management systems."

"Tesis ini membahas mengenai Kinerja dari pelayanan publik pada Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan pengaruhnya terhadap investasi di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode SERVQUAL dengan melakukan observasi dan survei melalui kuesioner dan membandingkan investasi dari sebelum dan sesudah adanya pelayanan ldquo;One Day Service rdquo;. Hasil dari penelitian ini bahwa Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya memenuhi harapan dari pemohon perizinan dan non perizinan dan perlu perbaikan untuk mewujudkan pelayanan yang memenuhi dari harapan pemohon untuk menciptakan kepuasan pelayanan kepada pemohon Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada pemohon dapat mengurangi kesenjangan antara harapan dan pelaksanaannya.

---

This thesis discusses the performance of the public service on One Day Service of the Investment Department and One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Government and its impact on investment in DKI Jakarta Province. This research is a qualitative descriptive research using SERVQUAL method by doing observation and survey through questionnaire and compare investment from before and after existence of One Day Service . The result of this research is that One Day Service of Capital City Integrated Service and One Stop Service of DKI Jakarta Province has not fully fulfilled the expectation from the applicant of licensing and non licensing and need improvement to fulfill the service fulfilling from the expectation of the applicant to create the satisfaction of service to the applicant One Day Service One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Investment and Service Office, it is necessary to improve the performance of services provided to the applicant to reduce the gap between expectation and implementation."

"Kantor Perpustakaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta (Perpumda) merupakan unsur penunjang Pemerintah DKI Jakarta di bidang pelayanan informasi, pengembangan dan pembinaan perpustakaan, telah berusaha memberikan peiayanan yang berkualitas dan memuaskan pelanggannya (pengunjung perpustakaan umum). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kualitas pelayanan pada Perpustakaan Umum DKI Jakarta, dan untuk mengetahui pola Seven S dari MC Kinsey terhadap kualitas pelayanan pada Kantor Perpustakaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai institusi pengelola perpustakaan umum.Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Zeitaml, Parasuraman dan Leonard L. Berry dengan lima dimensinya yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan teori yang dikemukakan oleh MC Kinsey melalui model Seven S (Strategy, Structure, System, Style, Staff, Skill, dan Shared Value).Penelitian ini ada dua macam yaitu pertama, penelitian mengenai kualitas pelayanan yang jenis penelitiannya kuantitatif yang bersifat deskriptif menggunakan metode survey dengan pendekatan cross-sectional survey, pengumpulan data primer dan sekunder, serta pengambilan sampel sebanyak 335 responden dari 4264 orang pelanggan/pengunjung perpustakaan umum melalui kuesioner berskala Likert, Pengolahan data melalui teknik statistik yang hasilnya digunakan untuk mengukur servqual pada Gap-5. Kedua penelitian mengenai pola Seven S terhadap kualitas pelayanan pada Kantor Perpustakaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta (Perpumda) dianalisis secara kualitatif, pengumpulan data primer dan sekunder, serta sampel yaitu semua pegawai bidang layanan dan informasi perpustakaan (sampel jenuh) sebanyak 18 orang, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, penyebaran kuesioner dan teknik observasi non partisan.Berdasarkan hasil pengolahan data maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan :a. Kualitas Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Perpustakaan Umum di Tingkat Provinsi) belum memuaskan pelanggan/pengguna jasa, karena masih terdapat kesenjangan antara harapan dengan pelayanan yang diterima (tingkat kinerja pelayanan);b. Pemanfaatan Perpustakaan Umum DKI Jakarta oleh masyarakat belum maksimal karena masih sangat kurang pelaksanakan sosialisasi, publikasi dan promosi yang dilakukan Perpustakaan Umum DKI Jakarta;c. Kepemilikan Peralatan yang modern dan mutakhir masih sangat kurang seperti fasilitas komputer untuk intemet;d. Komponen Seven S dari Mc Kinsey yang ada pada Kantor Perpustakaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta belum memadai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan;e. Status dan kedudukan institusi Perpustakaan Umum DKI Jakarta sebagai Kantor, sudah tidak sesuai dengan volume dan beban kerja yang diembannya.Selanjutnya berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dipertimbangkan beberapa saran sebagai berikut:a. Membenahi kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan disiplin dan loyalitas pegawai dalam melaksanakan tugas terutama saat menjalankan tugas pelayanan pada Perpustakaan Umum;b. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan promosi agar masyarakat tahu, kenal dan tertarik kepada perpustakaan umum;c. Menambah fasilitas peralatan yang modem dan mutakhir, antara lain; menambah fasilitas komputer untuk internet;d. Untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah Khu sus Ibukota Jakarta (Perpustakaan Umum di Tingkat Provinsi) perlu dibenahi komponen 7 S dari Mc. Kinsey pada Kantor Perpustakaan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai institusi pengelola Perpustakaan Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara lain :- Memberi kesempatan kepada Pegawai untuk meningkatkan pendidikannya, terutama mengusahakan pegawai untuk mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada bidang studi ilmu perpustakaan;- Mengupayakan agar status dan kedudukan Kantor Perpustakaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta ditingkatkan menjadi Badan atau Dinas."

"Berawal dari program One Agency, One Innovation yang diusung oleh Kementerian PANRB guna meningkatkan optimalisasi pelayanan publik melalui inovasi maka dari itu dibentuklah program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk meningkatkan daya saing pemerintah dalam menciptakan inovasi. Dari banyaknya proposal inovasi yang masuk ke Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) belum ada pengawasan lebih lanjut mengenai keberlangsungan inovasi setelah berhasil mendapatkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Dari banyaknya proposal inovasi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komponen inovasi pelayanan publik guna mengetahui arah perkembangan bangsa selanjutnya dengan menggunakan teori framework public service innovation dari Pratama (2019). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor keberlanjutan inovasi pelayanan publik dengan menggunakan teori sustainability innovation oleh Pradana, Susanto, dan Kumorotomo (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, data sekunder, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa komponen inovasi pelayanan publik terdiri dari Inovator, Kategori Inovasi, Hasil Inovasi, Sektor Kebijakan, dan Perspektif Geografis. Serta pada faktor keberlanjutan inovasi menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberlanjutan, yaitu faktor konteks politik, manajemen publik, karakteristik inovasi, dan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan lebih lanjut mengenai dampak yang dihasilkan inovasi terhadap keberlanjutannya.

---

Starting from the One Agency, One Innovation program promoted by the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform to increase the optimization of public services through innovation, the Public Service Innovation Competition (KIPP) program was formed to increase the government's competitiveness in creating innovation. Of the many innovation proposals submitted to the Public Service Innovation System (SINOVIK), there has been no further monitoring regarding the sustainability of the innovation after successfully obtaining the Top 99 Public Service Innovations. Of the many innovation proposals, the aim of this research is to analyze the components of public service innovation in order to determine the direction of the nation's further development using the public service innovation framework theory from Pratama (2019). Apart from that, this research also aims to analyze the sustainability factors of public service innovation using the theory of sustainable innovation by Pradana, Susanto, and Kumorotomo (2022). This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, secondary data and literature study. The results of this research show that the public service innovation component consists of Innovators, Innovation Category, Innovation Results, Policy Sector, and Geographical Perspective. And the innovation sustainability factor shows that there are 4 factors that influence sustainability, namely political context factors, public management, innovation characteristics, and the external environment. Therefore, there needs to be further consideration regarding the impact that innovation has on its sustainability."

"Berbagai kasus keimigrasian menunjukkan bahwa untuk meminimalisir timbulnya permasalahan, ketentuan hukum yang diatur tetap memerlukan pelayanan yang efektif, oleh karena itu peningkatan pelayanan paspor di bidang keimigrasian juga mengharuskan warga negara Indonesia untuk menyelenggarakannya. Melalui aplikasi M-Passport Indonesia saat ini telah menerapkan sistem administrasi dan antrian online sesuai dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini memungkinkan penyelesaian prosedur pelayanan paspor dalam tiga hari dan hanya membutuhkan dua kali perjalanan ke kantor imigrasi.Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan M- Passport pada Kantor Imigrasi Jakarta Timur telah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku yaitu UU No. 25 Tahun 2009 atau tidak. Metode penelitian yang diterapkan adalah doktrinal dengan melalui teori teori yang ada serta pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini mengadopsi teori yang diprakarsai oleh Harvard JFK School of Government Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pelayanan e-Government dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur telah cukup efektif. Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diperhatikan. dapat diatasi oleh pemerintah dengan memperluas kapasitas sistem secara teknis untuk menampung lebih banyak permohonan secara berkala. Hal ini memungkinkan implementasi sistem penjadwalan antrian yang lebih efisien dan transparan, sehingga pengguna mendapatkan waktu yang tepat untuk pengajuan paspornya.

---

Through the Online Passport application, Indonesia has now implemented an online administration and queue system in accordance with the One Stop Integrated Service system. This makes it possible to complete the passport service procedure in just three days and only requires two trips to the immigration office. This study aims to evaluate and explain whether the implementation of the M-Passport at the East Jakarta Class I Immigration Office is in accordance with applicable laws, namely the Law No. 25 of 2009 or not. The research method applied is doctrinal using existing theories and data collection through interviews. This research adopts the theory initiated by Harvard JFK School of Government by Indrajit. The findings from this research show that overall, e-Government services in making passports at the East Jakarta Class I Immigration Office have been quite effective. However, there are still a number of obstacles that need to be considered. The government can overcome this by expanding the system's technical capacity to accommodate more requests on a regular basis. This allows the implementation of a more efficient and transparent queue scheduling system, ensuring users get the right time to apply for their passport."

"ABSTRAKSatuan Polisi Pamong Praja atau biasa disingkat dengan Satpol PP adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menjalankan tujuan sebagai penjaga keamanan dan keyamanan dan ketertiban umum di lingkungan daerah dan juga sebagai penegak Peraturan Daerah. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Satpol PP dalam menjalankan sebuah aturan sebagai pelayanan publik, saat berhadapan dengan keadaan empiris di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode etnografi yang bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam sebuah organisasi yang dibuat oleh pemerintah sekalipun dapat terjadi diskresi, diskresi dilakukan untuk mejalankan aturan secara cepat.

---

ABSTRACT

satpol PP is an organization formed by the local government to carried out in public security order in the local area Peraturan Daerah. This study discusses how Satpol PP in implementing a rule as a public service, when with empirical conditions. This study uses ethnographic method which is located in Kantor Satpol PP Kota Depok. The results of this study indicate that even in an organization created by the government discretion can occur, discretion is carried out to execute the rules fast.

"

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah menganalisis reformasi birokrasi mengatur pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional, evaluasi kebijakan reformasi birokrasi Badan Pertanahan Nasional dan mengatur pelayanan publik untuk kebijakan Badan Pertanahan Nasional yang lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Metode penelitian dengan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah Reformasi Birokrasi yang sudah terlaksana secara terencana oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat dilihat dari visi dan misi yang sejalan dengan RPJMN 2010-2014. Dengan adanya pengaturan-pengaturan mengenai pedoman dalam kegiatan pendaftaran tanah dan program-pogram percepatan, maka kegiatan dan program tersebut dapat terukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui pengukuran kinerja menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, sehingga dapat dilihat dalam penelitian ini antara rendahnya pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan dibandingkan dengan rencana strategis yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2009-2014. Dalam hal mengatur pelayanan publik yang lebih baik Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih sejalan dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan melakukan pengaturan yang lebih konkrit dan jelas melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai standar prosedur pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam hal pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam pemberian sanksi.

---

The focus of this research discusses about Implementation of Bureaucracy Reforms of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in Public Services. The aims to : analyzing the set of bureaucratic reform public services at the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional), evaluation of bureaucratic reform policy of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) and regulate public services to the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) policies that better fits with Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Methods used in this research is qualitative. The data were collected by literature study with the use of primary law and secondary law.

Result of this research that Bureaucracy Reform that have been implemented as planned by the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) can be seen from the vision and mission that are in line with the 2010-2014 RPJMN. With the arrangements of guidelines in land registration activities and accelerated programs, the activities and the program can be measured by the performance indicators that have been set. Evaluation is done by measuring performance using a form of performance measurement according to the Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Performance measurements to compare targets and implemetation of each end of year to take masurement the achievement of performance targets set forth in the determination of the performance, so that it can be seen in this study include lack of implementation of land registration is done in comparison with the strategic plan that set the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional)in 2009-2014. In terms of regulating public services better of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) should be more in line with the principles of the Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik and make arrangements more concrete and clearly through the policies established by the Regulation of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) of the standard procedure servicing and administration of land in terms of public service in the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in imposition of sanctions."

"Tesis ini membahas mengenai Manajemen Pelayanan Publik pada Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teori segitiga pelayanan dari Albrecht dan Zemke dalam melakukan analisis manajemen pelayanan terhadap faktor strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem. Penelitian ini menggunakan paradigma Positivis dengan metode penelitian mix method. Teknik Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan dengan purposive sampling sedangkan untuk data kuantitatif dilakukan dengan pemberian kuesioner yang dilakukan dengan accidental sampling. Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dalam manajemen pelayanan publik pada program Larasita yang dijalankan di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Program Larasita di BPN Kota Depok ditemukan berbagai masalah sedangkan Program Larasita di BPN Jakarta Barat berjalan dengan sangat baik.

---

This thesis discusses the Public Service Management in People?s Service for Land Certification Program (LARASITA) at National Land Agency (BPN) Depok and West Jakarta City Office. This study uses a Service triangle theory of Albrecht and Zemke there is three factors of service management based on this theory; Strategy, Human Resources, and Systems.

This study used the positivist paradigm and the research methods is mix method. Data collection technique in qualitative use in-depth interviews conducted with informants were determined by purposive sampling while quantitative data conducted by questionnaires conducted with accidental sampling.

Based on this study there is a difference in public service management application in Larasita programs that run at BPN Depok and West Jakarta Office. Larasita Program at BPN Depok office found numerous problems while Larasita Program at BPN west Jakarta office going so well."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis akuntansi pendapatan fasilitas sosial Fasos dan fasilitas umum Fasum pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengambil sampel pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat praktik akuntansi pendapatan fasos fasum yang dijalankan di Pemda tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan penghentian piutang. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan fasos dan fasum merupakan item non-moneter. Fasos dan fasum terbagi menjadi 3 jenis yaitu tanah, aset selain tanah, serta tanah dan selain tanah. Pengakuan pendapatan fasos dan fasum dilakukan pada saat serah terima aset. Kebijakan akuntansi pendapatan fasos dan fasum belum menjabarkan basis pengukuran untuk mengestimasi pendapatan seperti basis pengukuran menurut IPSAS serta tidak memiliki kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal piutang terkait dengan perubahan tingkat harga. Penyajian piutang fasos fasum tidak dipisahkan dengan piutang moneter. Dana yang diterima sebagai pengganti kewajiban penyediaan tanah tidak memiliki kebijakan pengungkapan. Kedua pemerintah daerah menghentikan piutang karena pelunasan kas atau penyerahan aset atau penghapusan. Penelitian menyarankan perubahan titik pengakuan pada saat awal proses penyerahan aset. Merinci basis pengukuran seperti pada IPSAS dan membuat kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal. Menyajikan piutang fasos dan fasum terpisah dari piutang moneter. Mengungkapkan informasi terkait dengan pembatasan suatu aset.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the accrual accounting for revenue of social and public facilities at the local government in Indonesian taking samples on two local governments namely the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi. This research used case study approach analyzing the accounting practices of social and public facilities revenues undertaken in the local government relating to the recognition, measurement, presentation, disclosure and the receivables derecognition. We identify that the social and public facilities revenues are non monetary items. Both local governments failed to recognize the revenues at early stage of submission process. Accounting policies had no detail measurement basis such as IPSAS for estimating the revenue and had no policies to adjust initial measurement of receivables related to price level changes. Presentation of the receivables did not distinguish it from monetary receivables. Funds received as land substitution did not have any disclosure policies. Both governments derecognized the receivables because of settlement cash payment or assets submission or deletion. Research suggests a change of recognition point the revenues at the early stage of submission process. Detail the measurement basis such as IPSAS and make policies to adjust initial measurement. Present the receivable differently from monetary receivables. Disclose any information such as limitation of assets."

"Tesis ini membahas konsistensi pengakomodasian partisipasi publik sekaligus esensi partisipasi publik itu sendiri dalam pelayanan publik melalui standar pelayanan berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mengingat ketentuan mengenai standar pelayanan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 berpotensi membuka celah terjadinya manipulasi pemenuhan hak warga negara melalui dalih penyelenggara layanan tidak mampu menyusun dan menetapkan standar pelayanan sehingga mereduksi esensi partisipasi publik dalam pelayanan publik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. UU Nomor 25 Tahun 2009 merupakan salah satu produk legislasi yang terkoneksi langsung dengan publik sehingga erat relevansinya dengan persoalan konsistensi pengakomodasian partisipasi publik. Namun DPR RI sebagai representasi publik yang memiliki keharusan mengakomodasi partisipasi publik, inkonsisten dalam menjalankan fungsi legislasi yang melekat fungsi representasi di dalamya. Inkonsistensi DPR tersebut berakibat pada rumusan final Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 yang kontraproduktif bahkan inkonstitusional. Adapun esensi partisipasi publik dalam standar pelayanan adalah upaya demokratisasi yang dilakukan oleh publik untuk memperjuangkan hakikat eksistensinya sebagai warga negara yang menghendaki partisipasi aktif dalam pelayanan publik.

---

This thesis would like to analyze about accommodation consistency of public participation as well as public participation in the law of Public Services number 5 year 2009 based on operational standard chapter 20 article (1). Recollecting the provisions about operational standard in the law number 25 year 2009, it potentials in giving access about the manipulation of fulfillment citizens right in plea the service’s promoter cannot afford to organize as well as to define the operational standard, therefore it could reduce the essence of public participations to public services. It is a normative juridical research.

The former research concluded that Indonesian House of Representative (DPR RI) has legislative function which runs in structures of citizens representations. The law number 25 year 2009 is one of legislative product in direct connection to public, so that having firm relevance with the matter of public participation in accommodation consistency. However, DPR RI should give access to public participants as citizen representative instead of having inconsistency in undertaking the duty in legislative. As a result, the DPR inconsistency affects to final law chapter 20 article (1) number 25 year 2009. It is contra productive yet incontestable. The goal of public participation in operational standard is to make democratization effort by the public to struggle for their existence as citizens who desire actively participate in public services."