Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini secara khusus membahas mengenai perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam suatu perjanjian waralaba. Lebih spesifik, pembahasan di dalam skripsi ini akan dibagi menjadi tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai hubungan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba. Kedua, pembahasan mengenai penerapan hak dan kewajiban oleh para pihak. Ketiga, pembahasan mengenai peraturan perundang-undang di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap penerima waralaba Ketiga pembahasan tersebut dilengkapi dengan data berupa perjanjian waralaba antara PT IP dan CV BG. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Penelitian ini sampai pada kesimpulan di mana hubungan waralaba antara PT IP dan CV BG tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi, melainkan terjadi hubungan kepegawaian, sehingga hak dan kewajiban yang diterapkan para pihak dalam hubungan waralaba menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri belum memenuhi tujuan awalnya yaitu untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian waralaba. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini juga belum secara efektif diterapkan oleh para pihak, baik dalam pembuatan, pendaftaran, maupun pelaksanaannya. Sehingga masih banyak dibutuhkan perbaikan, baik dari substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga keberlakuannya yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian waralaba.

---

This thesis specifically addresses the legal protection for franchisees in a franchise agreement. Specifically speaking, the discussion in this paper will be divided into three aspects. First, the legal relation of the parties in the franchise agreement. Second, the rights and obligations of the parties. Third, the Indonesian regulation which provides legal protection towards franchisees. These aspects are optimized by a data in the form of a franchise agreement between PT IP with CV BG. This research is a normative juridical research using legislation and case approach. This thesis came to the conclusion that the franchise relationship between PT IP with CV BG made it so that they are no longer personally liable but instead formed an employment relationship which made the rights and obligations of the parties applied in the franchise relationship become incompatible with the legislation in force. In addition, laws and regulations in Indonesia has not fulfilled its original purpose to provide justice and equal legal protection for the parties in the franchise agreement. The existence of this legislation also has not been effectively implemented by the parties, either in the manufacturing, registration, and implementation aspect. So it still needs a lot of improvement, both in the substance of the legislation in force, and also its existance, which needs to be considered by the parties to a franchise agreement."

"Dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk ikut berperan dalam pembangunan nasional, pemerintah telah menciptakan suatu pola kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan pengusaha besar yang disebut kemitraan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satu pola kemitraan adalah waralaba. Dalam pelaksanaan waralaba, disyaratkan adanya suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan hukum diperlukan dalam pelaksanaan waralaba agar dalam pelaksanaannya, kedudukan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba setara dan seimbang. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah apa saja hak-hak dan kewajiban pemberi waralaba dalam kemitraan dengan pola waralaba dan apa saja perlindungan hukum terhadap penerima waralaba dalam kemitraan dengan pola waralaba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam waralaba berkaitan dengan pembinaan yang diberikan pemberi waralaba dan pembayaran royalti yang diberikan penerima waralaba. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba memberikan perlindungan hukum bagi penerima waralaba dan perlindungan hukum tersebut mengakibatkan kesetaraan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang juga merupakan tujuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

---

In order to empower the Micro, Small and Medium Enterprises to participate in national development, the government has created a pattern of business cooperation between entrepreneurs of micro, small and medium enterprises with large employers who called the partnership as stipulated in Law Number 20 Year 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises. An example of the cooperation in the form of franchise partnership. In the exercise of the franchise, it is required the existence of a franchise agreement shall contain the rights and obligations of the parties. Legal protection is required in the implementation of the franchise, in its implementation the position between franchisor and franchisee would be equal and balanced. In this study, the issue raised is what are the rights and liabilities of the franchisor in partnership with the franchisee and what are the patterns of legal protection for franchisees in a franchise partnership. The method used is the method of juridical normative legal research that uses secondary data that begins with an analysis of legal issues both derived from the literature and legislation. Based on the results of research it can be known that the rights and obligations of the parties in a franchise associated with a donor coaching given by the franchisor and royalty payments by the franchisees. In addition, Government Regulation Number 42 Year 2007 regarding Franchise provides legal protection conditions for franchisees and the protection of the law resulted in equality between both the franchisor and the franchisee that is also the purpose of Law Number 20 Year 2008 about the Micro, Small and Medium Enterprises."

"[Penulisan ini menelaah tentang perlindungan hukum kepada Franchisee terhadap klausula perjanjian yang dibuatnya dengan franchisor dengan menggunakan contoh kasus analisis perjanjian waralaba antara PT Pioneerindo Gourmet International Tbk dengan PT Artisan Wiraversa. Dalam waktu yang sangat singkat Penulis mencoba untuk membahas mengenai pemberlakuan perjanjian baku, antara PT Pioneerindo Gourmet International Tbk selaku franchisor untuk kemudian diberlakukan kepada PT Artisan Wiraversa selaku Franchisee. Keadaan bahwa berakhirnya perjanjian berdasarkan jangka waktu telah berakhir tetapi juga dapat diakibatkan oleh pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak. Namun demikian dalam kondisi-kondisi tertentu franchisor telah mempersiapkan klausula-klausula baku yang berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan bisnisnya, sebagai contoh apabila perjanjian telah berakhir oleh sebab jangka waktu yang telah terlampaui dimana pihak Franchisee berkeinginan untuk memperpanjang perjanjiannya. Franchisee dalam keadaan seperti ini tidak memiliki bargaining yang sepadan dengan pihak franchisor, manakala franchisor menyatakan menolak untuk memperpanjang perjanjian. Penolakan tersebut meskipun dalam perjanjian ditentukan untuk menyebutkan alasannya tetapi dalam prakteknya franchisor dapat mengemukakan berbagai macam alasan yang pada intinya adalah tetap menolak permohonan Franchisee untuk memperpanjang perjanjian tersebut. Selama ini dalam perjanjian Franchise lebih memberikan kewenangan hak untuk pemutusan hubungan oleh franchisor dengan alasan alasan tertentu. Uraian tersebut hanyalah merupakan salah satu contoh dan bentuk pengakhiran perjanjian Franchise yang lazim diketahui dan oleh karenanya penulis mencoba untuk melakukan telaah dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan perjanjian Franchise ini. Sampai saat ini terdapat beberapa ketentuan umum yang menjadi referensi pengaturan Franchise di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba (Franchise); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Asuransi; dan Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor 53 tahun 2012 tentang Waralaba. Penulis dalam hal ini mencoba untuk menggali secara lebih dalam dengan mengkhususkan diri dalam pembahasan bidang hukum keperdataan dengan menelaah konsekuensi secara praktis antara isi dari perjanjian Franchise yang telah dibuat oleh pars pihak dengan realitas keberimbangan substansi perjanjian bagi pars pihak, atau dengan kata lain sejauh mana fairness yang diberikan oleh perjanjian kepada Franchisee. Penelahaan ini hanya dikhususkan pada perlindungan hukum kepada Franchisee, dan juga melihat keberimbangan antara hak dan kewajiban Franchisee.Franchisee memiliki harapan dan keinginan akan profit tetapi apakah hal ini sama dengan keinginan franchisor. Atas dasar perbedaan kepentingan ini, maka dalam penelitian ini penulis berupaya untuk menganalisis secara lebih dalam perspektif pembahasan yang bersifat normatif yuridis., It analyzes the writing of legal protection to the franchisee the clause agreementsmade by the franchisor with examples from the analysis of the franchise agreement between PT Pioneerindo Gourmet International Tbk and PT Artisan Wiraversa. In a very short time the author tries to discuss the application of standard agreements, in particular the clause agreements previously been 'prepared by PT Pioneerindo Gourmet International Tbk, the franchisor's then applied to PT Artisan Wiraversa as a franchisee. State that the expiration of the agreement based on the period has expired but can also be caused by the termination ofthe agreement by either party. However, under certain conditions, the franchisor has prepared standard clauses that seek to provide protection against business interests, for example, if the agreement had expired and therefore the elapsed time period in which the franchisee wishes to extend the agreement. Franchisees in this state does not have a bargaining commensurate with the franchisor, the franchisor when states refuse to extend the agreement. The rejection although the agreement is determined to say why, but in practice the franchisor can express a variety of reasons that are essentially fixed franchisees rejected the request to extend the agreement. During this time the franchise agreement is the right to authorize termination by the franchisor with specific reasons. The description is just one example of the shape of the termination of the franchise agreement commonly known and therefore the authors are trying to do with the study based on the laws and regulations related to setting the franchise agreement. Until now, there are some general rules that references the franchise arrangements in Indonesia, namely Government Regulation No. 42 of 2007 on Franchise (Franchise); Code of Civil Law; Law No. 15 of 2001 on Marks; Act No. 2 of 1992 on Insurance Business; and Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 31 of 2008 on Franchise. The author in this case trying to dig deeper to specialize in the field of civil law discussion by reviewing the consequences of praxis between the contents of the franchise agreement that has been made by the parties to the reality of a balance in the substance of the agreement for the parties, or in other words the extent of fairness granted by the agreement to the franchisee. Is solely devoted to the review of legal protection to the franchisee, and also see a balance between the rights and obligations of the franchisee. Franchisees have the hope and the desire for profit but whether it is the same with the franchisor wishes. On the basis of the difference in interest in addressing the state of the termination of this agreement, then in this study the authors attempted to analyze in a deeper perspective of normative juridical discussion.]"

"Waralaba adalah suatu metode bisnis yang dalam penyelenggaraanya terdapat pemberian izin penggunaan hak kekaayaan intelektual dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Dalam penyelenggaraannya waralaba didasari dengan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba dan prospektus penawaran waralaba merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam prosedur pendaftaran waralaba. Pendaftaran waralaba sendiri merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak dalam waralaba yang didasari dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan metode peneltian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan penyelenggaraan waralaba. Selanjutnya dalam tulisan ini akan dibahas secara khusus mengenai pelindungan hukum yang didapatkan atas pendaftaran waralaba dan bagaimana Peraturan penyelenggaraan waralaba telah memberikan suatu kontruksi pelindungan hukum kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba. Adanya kehadiran pelindungan hukum untuk para pihak dalam waralaba dalam hal ini memberikan suatu kepastian pelindungan yang akan didapatkan. Hal ini juga kemudian mendorong hadirnya penyelenggaraan waralaba yang lebih baik lagi. Dalam hal ini terdapat juga salah satu contoh perjanjian kerja sama waralaba yang tidak didaftarkan yakni perjanjian kerja sama Restoran X dengan Pengusaha Y yang dianalisis hak dan kewajibannya serta meninjau bagaimana pelindungan hukum untuk para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.

---

Franchising is a business method in which there is a grant of permission to use intellectual property rights from the franchisor to the franchisee. In the arrangement of franchising against the franchise agreement The franchise agreement and franchise offer prospectus are integral parts of the franchise registration procedure. Franchise registration is an obligation that the franchisees must fulfill in accordance with the provisions of the applicable regulations. In this study, a normative juridical research method was used using an approach to the rules of franchising. Furthermore, this paper will specifically discuss the legal protection of acquisitions for franchise registration and how the Franchise Administration Regulations have provided a construction of legal protection for franchisors and franchisees. The presence of legal protection for the parties to the franchise in this case provides a certainty of protection that will be obtained. This also then encourages the presence of a better franchising. In this case, there is also an example of a unregistered franchise cooperation agreement, namely the cooperation agreement between Restaurant X and Entrepreneur Y, which rights and obligations are analyzed, as well as how legal protection is provided for the parties involved in the agreement."

"Laporan magang ini membahas tentang analisis pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Pengendalian Gratifikasi UPG di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Itjen Kemenhub . Metode yang digunakan dalam laporan magang ini adalah observasi dan wawancara. Hasil analisis dalam laporan magang ini yaitu Unit Pengendalian Gratifikasi UPG di Itjen Kemenhub telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara keseluruhan namun belum optimal. Tugas dan tanggung jawab yang belum optimal yaitu monitoring dan evaluasi efektivitas pengendalian gratifikasi dan kerjasama dengan UPG Wilayah untuk melakukan sosialisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut dikarenakan belum berjalannya fungsi pengorganisasian dan pengawasan dalam UPG. Penulis merekomendasikan agar UPG memperbaiki kedua fungsi tersebut.

---

This internship report discusses about analysis of the implementation of the duties and responsibilities of Unit Pengendalian Gratifikasi UPG in General Inspectorate of Ministry of Transportation. The methods used in this internship report are observation and interview. The result of analysis in this internship report is UPG in General Inspectorate of Ministry of Transportation has performed its duties and responsibilities as a whole but have not been optimal. Duties and responsibilities that have not been optimal are monitoring and evaluation of effectiveness of gratuity control and cooperation with Region UPG to socialize within the Ministry of Transportation. This is due to the lack of organizing and monitoring functions within the UPG. The author recommend that UPG improve both functions."

"The franchise is a variety of interesting business for entreprenur to doing their investment funded for. By the famous trade mark and the experienced business approach it made almost entrepreneur feels settled But later the dispute is occured on loss-recovery towards franchisee either prior or post contact be sealed. Afterward the resolution will be fully under the judge opinion given. The explanation can be submitted under such assumptions applied. The first, regarding to classical theory on contract law which tends on the formal aspects of contract will implicated breach contract disputes, but will be different under the second alternative (the modern) theory. The last theory does intent to more justice matter ?s will open alternative to suit it by breach of law argument."

"Tesis ini membahas tentang penerapan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba dalam perjanjian waralaba antara pihak PT Imperium Happy Puppy dengan Pihak X dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba antara pihak PT Imperium Happy Puppy dengan Pihak X. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum vertikal dan juga didukung dengan pendekatan kasus.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil Perjanjian Waralaba antara Pihak PT imperium Happy Puppy dengan Pihak X telahmemenuhi syarat dan ketentuan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa klausula perjanjian yang memberatkan Pihak X sebagai penerima waralaba (franchisee).

---

This reseach uses normative law methods, a research method based on normative law stated in the Indonesian Law. This thesis discusses on the application of the law on franchise system in Indonesia based on the agreement between two parties. The first party is PT Imperium Happy Puppy and the second party is X and the agreemeent was then analyzed on how the law protection for both parties are being applied.

The results of the research showed that the agreement between both prties has fulfilled the requirements and closures as stated in the Indonesian Law. However, it was found out that there several agreement clauses that are burdening the second party in this case the X as the franchisee."

"Ketentuan mengenai waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Walaupun telah diatur dalam peraturan yang bersifat khusus, namun sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian waralaba juga harus tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perikatan. Penyelenggaraan waralaba dilakukan berdasarkan perjanjian waralaba yang dibuat oleh Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba sebagai individu yang independen dan berdiri sendiri. Sebagai pihak yang memiliki keahlian terhadap metode usaha yang dilakukannya, Pemberi Waralaba memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan dari Penerima Waralaba sebagai pihak yang minim pengalaman bisnis. Selain itu, Perjanjian waralaba juga merupakan perjanjian baku yang dibuat secara apriori oleh Pemberi Waralaba mengakibatkan Penerima Waralaba hanya memiliki sedikit kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai isi dari perjanjian waralaba. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa pada kenyataannya kedudukan Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba adalah tidak seimbang seperti halnya dalam kasus Waralaba Restoran Hoghock dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr. Berkaca kepada kasus Waralaba Restoran Hoghock, penelitian ini akan membahas mengenai pelindungan hukum bagi Penerima Waralaba serta menganalisa legalitas perjanjian waralaba yang tidak didaftarkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris untuk menjelaskan dan menganalisis fakta hukum yang terdapat pada kasus berdasarkan ketentuan hukum perjanjian dan hukum waralaba di Indonesia. Dengan mengacu kepada analisis atas permasalahan tersebut, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa perjanjian waralaba dalam kasus Waralaba Restoran Hoghock adalah merupakan perjanjian waralaba yang tidak terdaftar sehingga berakibat kepada tereduksinya hak-hak dan pelindungan hukum bagi Penerima Waralaba.

---

The Provision regarding franchise in Indonesia are regulated by Government Regulation Number 42 of 2007 on Franchise, and Minister of Trade Regulation Number 71 of 2019 on Franchise Implementation. Although it has been regulated in specific regulations, as with agreements in general, franchise agreements must also comply with the provisions stipulated in Book III of The Civil Code (KUHPerdata) concerning Contracts. The implementation of the franchise businesses are based on franchise agremeents made by the Franchisor and the Franchisee as independent and stand-alone individuals. As a party with expertise in the business methods employed, the Franchisor tends to prioritize its own interests and may overlook the interests of the Franchisee as a party with minimal business experience. Additionally, the franchise agreement is a standard agreement pre-drafted by the Franchisor, resulting in the Franchisee having limited opportunities to negotiate the contents of the franchise agreement itself. Therefore, it is possible that in reality, the positions of the Franchisor and the Franchisee are imbalanced, as seen in the case of the Hoghock Restaurant franchise in Decision Number 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr. Reflecting on the Hoghock Restaurant franchise case, this research will discuss legal protection for the Franchisee and analyze the legality of unregistered franchise agreements. To address these issues, this research uses doctrinal research method with explanatory research type to explain and analyze legal facts found in the case based on the provisions of franchise agreements and franchise law in Indonesia. Based on the analysis of these issues, this research concludes that the franchise agreement in the case of the Hoghock Restaurant Franchise is an unregistered one, resulting in the reduction of rights and legal protection for the Franchisee."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana penerapan pengaturan mengenai waralaba di Indonesia. Pelaksanaan waralaba di Indonesia selain mengacu kepada peraturan mengenai waralaba juga harus tunduk dan patuh terhadap pengaturan di bidang lain yang terkait dengan waralaba itu sendiri. Di Indonesia terdapat pengecualian waralaba terhadap pengaturan mengenai persaingan usaha, namun terhadap pengecualian tersebut, masih terdapat pembatasannya.Dalam perjanjian waralaba yang dibuat antara PT Eatertainment International, Tbk dan PT Cahaya Hatindo masih terdapat beberapa ketentuan yang berpotensi menyebabkan praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu seharusnya Penerapan pengecualian pemberlakuan ketentuan Hukum Persaingan Usaha di dalam klausul perjanjian waralaba antara PT. Eatertainment Tbk dan PT. Cahaya Hatindo hendaknya harus dilakukan dengan benar agar tidak menciptakan celah bagi terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

---

The focus of this study is how the implementation of franchise rule in Indonesia. Franchises in Indonesia should be conducted based on the franchise rules and another rules related to franchise. There are exceptions to the rules of Indonesian Competition Law where franchise is included in, nevertheless there are still restriction to that exception.

In the Franchise Agreement between PT Eatertainment International, Tbk and PT Cahaya Hatindo, there are any clauses that could be potentially causing unfair business practice. The exception to the rules of Indonesian Competition Law in that clauses should be implemented in good way to conduct fair business practice between them."