Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang sengketa jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dengan perjanjian jual beli dibawah tangan. Di dalamnya akan dibahas mengenaikeabsahan dan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dengan perjanjian jual beli dibawah tangan. Selain itu, dalam skripsi ini juga akan dibahas bagaimana suatu dalil perbuatan melawan hukum dapat digunakan untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa yang lahir karena suatu perjanjian dimana dalam hal ini diterapkan pada sengketa jual beli tanah dan bangunan. Untuk lebih memahami penerapan gugatan perbuatan melawan hukum ini, maka akan dianalisa putusan dari sengketa jual beli tanah dan bangunan yang digugat dengan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan lebih mengutamakan data sekunder, khususnya terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan.

---

This thesis discusses the dispute over private deed on the sale and purchase of land and buildings agreement. In thesis will be discussed regarding the validity and binding force of a contract of private deed on sale and purchase of land and buildings agreement. Moreover, this thesis will also discuss how a proposition of unlawful act can be used to file a lawsuit against the dispute, which was born as an agreement where in this case applied to disputes on sale and puchase of land and buildings. To better understand the application of this unlawful act suit is by analyzing the court decision on sale and purchase of land and buildings disputes which sued by the unlawful act suit. This research is a juridical-normative that prioritize research with secondary data, especially on prime legal materials in the form of a court decision."

"Menurut hukum positif kita jual beli harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hanya jual beli dengan akta yang dibuat oleh PPAT saja yang dapat dipakai untuk pendaftaran di Kantor Pertanahan Seksi Pendaftaran Tanah (pasal 19 PP Nomor 10/1961 jo PP No 24/1997). Dalam praktek sebelum dilakukan jual beli tanah penjual dan pembeli membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapan Notaris. PPJB adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas. PPJB tanah lahir sebagai akibat terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan jual beli hak atas tanah yang akhirnya agak menghambat penyelesaian transaksi dalam jual beli hak atas tanah. Persyaratan tersebut ada yang lahir dari peraturan perundang- undangan yang ada dan ada pula yang timbul sebagai kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli hak atas tanah. Didalam PPJB biasanya penjual memberikan kuasa kepada pembeli, untuk pemberian kuasa disini hanya meliputi tindakan pengurusan saja, sehingga artinya disini tidak dibenarkan pemberian kuasa yang mengakibatkan pemegang kuasa dapat menjalankan segala tindakan pemilikan dan tindakan pengurusan. Kuasa tersebut bisanya digunakan apabila penjual tidak dapat hadir dalam penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) sehingga pembeli bertindak pula sebagai penjual untuk menandatangani AJB tersebut. Dalam pemberian kuasa ini banyak ditemui penjual memberi kuasa yang tidk dapat dicabut kembali atau biasa disebut kuasa mutlak. Pemberian kuasa mutlak tersebut dalam prakteknya menimbulkan masalah sengketa tanah.

---

According to the sale and purchase of our positive law must be carried out in the presence of a Land Deed Official and only with the purchase made by Land Deed Official that can be used for registration in the Land Registry section of the Land Office (Article 19 Law No. 10/1961 and PP 24/1997). In practice prior to the sale and purchase of land sellers and buyers make the Sale and Purchase Agreement before Notary. Sale and Purchase Agreement is an agreement that serves as a preliminary agreements that in the free shape. Sale and Purchase Agreement born as a result of inhibition or the presence of certain requirements set by the laws relating to the sale and purchase of land rights are ultimately somewhat inhibit the settlement of transactions in the sale and purchase of land rights. These requirements exist born of legislation that exist and some are arising as agreed by the parties that will make buying and selling land rights. In Sale and Purchase Agreement usually authorizes the seller to the buyer, to the provision of power here only covers acts of management course, so that means here is not justified authorization may result in the holder of the power to run all actions and acts of management ownership. Authorization is usually used if the seller can not be present at the signing of the Sale and Purchase Agreements so that the buyer acts as well as the seller to sign the Sale and Purchase Agreements. In granting this authority authorizes many sellers found that none were revocable or so-called absolute power. Giving the absolute power to cause problems in practice land disputes."

"Penelitian ini membahas mengenai studi kasus pada Putusan Nomor 54/PDT.G./2020/PN.UNR di Pengadilan Ungaran, pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dengan tidak memberikan salinan akta, tidak membacakan akta, dan tidak ada saksi pada saat penandatanganan pihak pertama, lebih jauh pada kasus tersebut alasan dibuatnya akta PPJB atas ketidaktahuan pihak kedua yang mana bisa mengarah pada tindak pidana penipuan dan perbuatan melawan hukum, Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dari sisi pidana dan perdata, implikasi perbuatan melawan hukum terhadap pihak ketiga selaku pembeli atas tanah objek sengketa terkait kasus tersebut, dan pertanggungjawaban Notaris atas pelanggaran jabatan Notaris atas tindakan yang dilakukan pada Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.Unr. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian, yaitu hukum yuridis normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach). Simpulan yang dapat ditarik adalah pertama unsur-unsur dalam pidana dan perdata pada tindakan Notaris telah terpenuhi dan dapat dituntut atas tanggung jawab Notaris. Kedua, Atas perbuatan hukum yang dilakukan notaris menimbulkan kerugian besar baik dari segi materil maupun immaterial dan pihak ketiga harus memberikan kembali tanah tersebut kepada Pihak SW. Ketiga, pertanggungjawaban atas tindakan Notaris dapat dikenakan pemberhentian tidak hormat atas tindakan penipuan dengan persekongkolan dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, serta dapat dituntut Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP yang akan dijatuhi hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara, dan membayar kerugian yang diderita oleh pihak SW sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas hilangnya tanah tersebut.

---

This study discusses the case study on the decision Number 54/PDT.G./2020/PN.UNR at the Ungaran Court, the making of a Sale and Purchase Binding Agreement that violates the applicable Notary Position Act by not providing a copy of the deed, not reading the deed, and there was no evidence at the time of the First party's action, furthermore in that case the PPJB reason was made for the ignorance of the second party which could lead to fraud and against the law. criminal and civil, Implications of Unlawful Acts against third parties as buyers of the disputed object land related to the case, and the Notary's responsibility for violations of the Notary's position for the actions taken in Decision Number 54/Pdt.G/2020/PN .Unr. To answer these problems, research methods are used, namely normative juridical law with an analytical approach. The conclusions that can be drawn are that first, the elements in the criminal and civil actions of the Notary have been fulfilled and can be handled on the responsibility of the Notary. The two third parties caused a third major loss, both material and immaterial due to the actions of the Notary and also the S party, the third party should not have harmed the Ungaran Court Decision. Third, the responsibility for the actions of a Notary can be subject to dishonorable sanctions for fraudulent acts with conspiracy in the making of a Sale and Purchase Binding Agreement, and can overcome Article 378 of the Criminal Code jo. Article 55 of the Criminal Code which will be sentenced to a maximum of 4 (four) years in prison, and pay the loss suffered by the SW of Rp2.000.000.000, - (two billion rupiah) on the land."

"ABSTRAKPelanggaran Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disebabkan oleh ketidakhati-hatiannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban seharusnya dikenakan sanksi disiplin profesi dan sanksi administrasi, karena merugikan masyarakat walaupun hal tersebut bukanlah murni kesalahannya. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan dari Akta Jual Beli yang dipalsukan oleh Pegawai PPAT; tanggung jawab PPAT tersebut kepada pegawainya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum; dan tanggung jawab kepada para pihak dalam Akta Jual Beli yang dipalsukan oleh pegawainya. Bentuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, sedangkan tipe penelitian dari tesis ini apabila dilihat dari bentuknya adalah penelitian preskriptif. Akibat dari pemalsuan Akta Jual Beli tersebut, maka tidak dapat terpenuhinya syarat otentisitas suatu akta otentik, sehingga akta tersebut terdegradasi dan kehilangan kekuatan pembuktian sempurnanya menjadi akta bawah tangan. Tanggung jawab dari PPAT terhadap pegawainya yang melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Jual Beli adalah sampai kepada tanggung jawabnya melaporkan tindak pidana pegawainya tersebut kepada pihak berwenang. Sedangkan Terhadap para pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dari pegawainya, seorang PPAT dapat bertanggung jawab secara administratif, pidana, dan perdata. PPAT diharapkan untuk lebih mawas dan berhati-hati dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya, serta mendidik, melatih dan menanamkan nilai-nilai kode etik dan peraturan jabatan PPAT kepada seluruh pegawainya.

---

ABSTRACTViolations upon an incumbency of a Land Titles Registrar (PPAT) that is caused by his carefulness in carrying out his duties and obligations should be subject to professional discipline and administrative sanctions, even though it's not the PPAT's fault. Falsification in the Sale and Purchase Deed is not only done by the PPAT, sometimes it's also done by the Employees. The main problem in this thesis is regarding the validity of the Sale and Purchase Deed that was forged by PPAT's Employee. Also, the responsibility of the PPAT both to its employee who did unlawful act, and to the aggrieved parties on the deed that was forged by the PPAT's employee. The form of the research method used in this study is a normative juridical research method, while the type of research of this thesis when seen from its form is a prescriptive research. As a result of the falsification of the Sale and Purchase Deed, the authenticity requirements of an authentic deed cannot be fulfilled, so that the deed is degraded to an underhanded deed. The responsibility of the PPAT to the employee who commit the crime of falsification is to report the criminal acts to the police. Whereas with respect to the parties who are harmed due to unlawful acts, PPAT can be held responsible administratively, criminally and civilly. PPAT is expected to be more careful carrying out their positions and authorities, as well as educating, training and instilling the values of a good PPAT to their employees."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu dalam hal peralihan hak atas tanah, salah satunya yaitu akta jual beli. Dalam peraturannya telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat akta jual beli dengan blanko kosong. Dalam hal ini ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dalam pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong sehingga berimplikasi pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Tesis ini membahas tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum terhadap pembatalan akta jual beli akibat perbuatan melawan hukum serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan ini adalah PPAT bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum membuat akta jual beli dengan blanko kosong: (1) Tanggung jawab PPAT bersangkutan terdiri dari tanggung jawab administrasi berupa pengenaan sanksi administrasi pemberhentian sementara dari jabatannya dan tanggung jawab pidana berupa pengenaan sanksi pidana. (2) Akibat hukum terhadap akta jual beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh suatu putusan pengadilan yaitu akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Artinya sejak semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli. Pengurusan dilakukan dengan membuat akta pembatalan jual beli tanah, yang akan ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan untuk dilakukan pencabutan dan pembatalan sertipikat yang telah terbit sebelumnya. Pembatalan sertipikat akan mengembalikan status tanahnya ke keadaan semula sebelum dilakukan peralihan hak. Sehingga nama pemegang hak akan kembali ke nama pemegang hak semula.

---

The Land Deed Maker Official (PPAT) is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal actions in terms of the transfer of land rights, one of which is the deed of sale and purchase. In the regulations it has been regulated that it is not allowed to make a deed of sale with a blank form. In the case, a violation was found by PPAT in making a deed of sale and purchase with a blank form so that it had implications for unlawful acts (onrechmatige daad). This thesis discusses PPAT’s responsibility as a public official for the cancellation of the sale and purchase deed due to unlawful acts and the legal consequences. The research method used in normative legal research. The results of this discussion are that the PPAT is responsible for unlawful acts of making a blank sale and purchase deed: (1) The related PPAT’s responsibilities consist of administrative responsibility in the form of imposition of administrative sanctions for dismissal from his position and crimical responsibility in the form of imposition of criminal sanctions. (2) The legal consequence of the deed of sale which is declared null and void by a court decision is that the deed is deemed to have never existed. That is, from the beginning the law considered that there had never existed. That is, from the beginning the law considered that there had never been a sale and purchase. Managenemt is carried out by making a deed of sale and purchase of land, which will be followed up by the Land Officer for revocation and previously a certificate that has been issued previously. Cancellation of the certificate will return the land status to its original state before the title song was carried out. So that the name of the right holder will return to the name of the original right holder."

"Tesis ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli tanah karena terdapat pemalsuan data dari para pihak dan adanya pihak yang bukan sebenarnya yang dihadirkan dalam pembuatan akta jual beli tanah. Dalam pembuatan akta jual beli tanah tertanggal 5 Mei 2011 Nomor 48/2011 yang dibuat dihadapan Tergugat II selaku PPAT dilakukan tanpa menghadirkan pemilik tanah yang sesungguhnya dan menghadirkan pihak yang bertindak seolah-seolah menjadi pihak penjual. Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh PPAT dalam hal terdapat pemalsuan data dari para pihak dan adanya pihak yang bukan sebenarnya yang dihadirkan dalam pembuatan akta jual beli tanah. Serta bagaimanakah tanggung jawab PPAT terhadap Akta yang dibuatnya yang dibatalkan oleh Pengadilan. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan asas-asas hukum, dan hukum positif yang mengatur permasalahan dalam penelitian ini serta teori-teori pendukung lainnya.Hasil penelitian dari tesis ini adalah akibat hukum dari pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT menurut peraturan serta tidak memenuhi syarat sah dari perjanjian jual beli dapat mengakibatkan akta tersebut batal. Pada Akta Jual Beli Tanah Nomor 48 Tahun 2011 yang dibuat oleh Tergugat II tidak memenuhi syarat, baik syarat jual beli tanah maupun syarat sah dari perjanjian itu sendiri. PPAT bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Pada Putusan Nomor 535/PDT.G/2016/PN.Jkt.tim, dikatakan bahwa Tergugat II melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Tergugat II selaku PPAT pada dasarnya tidak mempunyai kewajiban untuk memeriksa kebenaran yang sesungguhnya atas keterangan dari para pihak yang menghadapnya. Terlepas dari keterangan tersebut benar, salah ataupun ada hal-hal yang disembunyikan, PPAT tidak harus menjadi penanggung atas keterangan yang diberikan oleh para pihak karena tanggung jawab PPAT hanya terbatas pada aspek formil, yakni segala sesuatu yang diterangkan oleh para penghadap dan dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepadanya.

---

This thesis discusses the annulment of land sales and purchase deeds due to falsification of data produced by the parties involved and the presence of a figure presented in the making of the land sales and purchase deed. In the making of the sale and purchase deed Number 48 2011 dated 5 May 2011 made in the presence of the 2nd Defendant as the Land Deed Official without the presence of the official land owner, but with a figure acting as the seller. What are the legal ramifications of deeds made by Land Deed Officials in terms of data falsification by the parties involved and the presence of a figure presented in the making of the land sales and purchase deed. Moreover, how are Land Deed Officials made accountable with regards to Deeds made that are annulled by Court. The research method used in the writing of this thesis is the normative juridical approach. This method was used to answer the problems presented in the research based on law principles and legal positivism, which directs the problems in this research, and other supporting theories.The result of this thesis finds that the legal ramification of making a deed that is not in accordance with the legal procedure of making a deed by a Land Deed Official and does not meet the legal requirements of a sale and purchase agreement is the annulment of the deed. Deed Number 48 Year 2011 made by the 2nd Defendant does not meet requirements, neither the requirement for the sale and purchase of land nor the requirement for the agreement itself to be valid. A Land Deed Official is accountable for the deed that he she makes. Verdict No. 535 PDT.G 2016 PN.JKT.TIM declares that the 2nd Defendant has acted against the law. The 2nd Defendant as the Land Deed Official in principle has no obligation to verify the legitimacy of the information provided by the parties involved. Regardless of the legitimacy of the information, whether it is correct, incorrect, or there are things that are concealed, the Land Deed Official does not have to be held accountable for the information provided by the parties involved because the responsibility of the Land Deed Official is only limited to the formal aspects, which is everything informed by the parties involved and the documents shown to the Official."

"Penambahan modal usaha biasanya dilakukan dengan peminjaman dana ke Bank. Salah satu hal yang dipersyaratkan oleh bank untuk melakukan peminjaman dana adalah adanya jaminan. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai permasalahan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. PT CIMB Niaga Tbk melakukan pengalihan hutang (cessie), setelah dilakukan cessie oleh pemegang cessie di lakukan lelang eksekusi, setelah itu dilakukan penjualan oleh pembeli lelang. Dalam proses ini nyatanya timbul beberapa permasalahan mengenai pengalihan cessie tersebut, pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli sehingga penulis akan menganalisis mengenai pengalihan hutang secara cessie dan implikasi hukum pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli terhadap tanah yang dijaminkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan serta menjelaskan lebih mendalam mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini berupa analisis mengenai kewajiban yang wajib dilakukan oleh kreditur kepada debitur pada cessie, dan implikasi hukum terhadap pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli yang dapat dibatalkan karena dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

Increase business capital is usually carried out by borrowing funds from the Bank. One of the things required by banks to borrow funds is a guarantee. In this thesis we will discuss the problems in the Decision of North Jakarta District Court Number 520/PDT.G/2017/ PN.JKT.UTR. PT CIMB Niaga. Tbk made a transfer of debt (cessie), after that the cessie holder carried out an auction to execute the guarantee, after which a sale was made by the auction buyer. In this process there were several problems regarding the cessie transfer, the auction and the making of the sale and purchase deed so that the author would analyze the cessie debt transfer and the legal implications of the auction and the sale and purchase deed to the North Jakarta District Court Number 520 /PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. The method used is a normative juridical research method that is an approach from the standpoint of rules and implementation of applicable regulations. The type of research used is descriptive by describing and explaining more deeply about the subject matter in this thesis. The results of this study are analysis of the obligations that must be carried out by the creditor to the debtor on cessie, and the legal implications of the implementation of the auction and the making of a sale and purchase deed that can be canceled because it is not in accordance with the laws and regulations."

"Sistem Kerja Sama Pola PIR ( Perusahaan Inti Rakyat ) dimaksudkan mewujudkan program pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat, yang didukung oleh kemudahan pendanaan dan pemasaran. Dalam kerja sama ini P.T. Perkebunan XI bertindak sebgai pihak yang kuat yang membantu petani dan usaha taninya, sehingga tujuan membangun masyarakat pekebun yang berwiraswasta, sejahtera dan selaras dengan lingkungannya dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya, P.T. Perkebunan XI membantu petani dengan teknologinya pada tidak hanya tahap-tahap awal kerja sama, yaitu pada saat kebun belum dialihkan kepada petani, tetapi juga pada saat kebun telah dialihkan kepada petani dan menjadi tanggung jawab petani dalam hal pengurusan dan perigelolaannya. Dalam kaitan tersebut, pada tahap pasca konversi P.T. Perkebunan XI membantu memasarkan hasil produksi tanaman pokok kebun petani peserta pola PIR. P.T. Perkebunan membeli XI hasil kebun petani berdasarkan perjanjian mengikat yang untuk itu sebaliknya petani menjual berdasarkan perjanjian yang mengikatnya untuk itu juga. Jual beli antara petani dan P.T. Perkebunan XI ini berkaitan langsung dengan pelunasan kredit petani. Agar tidak. ada hambatan dalam pelaksanaannya, P.T. Perkebunan XI mengadakan pengawasan dan pembinaan pada tahap awal kerja sama sebelum konversi, dan harus terus dilanjutkan sesudahnya sampai dengan tahap pasca konversi. Kerja apabila dapat sama Pola PIR baru dapat dikatakan berhasil tujuan telah tercapai dan petani peserta telah secara sejajar menjadi mitra bagi perusahaan intinya."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di dalam teori dan praktek terkait dengan kepemilikan tanah, khususnya untuk melihat kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dalam hal terjadi sengketa atau perkara dan hal-hal yang memicu terjadinya sengketa tersebut. Di dalam skripsi ini, dianalisis tiga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Dari analisis tersebut, dapat diketahui bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli terkait transaksi tanah telah berkembang di dalam masyarakat untuk mengatasi kebuntuan dalam hal syarat-syarat dilakukannya jual beli belum terpenuhi. Di dalam prakteknya terdapat penyalahgunaan terhadap penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, contohnya dengan dibuat sebagai jaminan hutang atas tanah yang belum bersertipikat.Berdasarkan analisis ketiga putusan pengadilan, Hakim melihat Perjanjian Pengikatan Jual Beli memiliki kekuatan sebagai dasar untuk melakukan peralihan hak sepanjang terpenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan harganya telah dibayar lunas dengan disertai pemberian Kuasa untuk melakukan peralihan hak.Di dalam skripsi ini, disarankan bahwa perlu diatur secara khusus pengaturan mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli, serta pembuatan undang-undang mengenai kepemilikan tanah (Undang-Undang Hak Milik), dan pemberian jaminan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap pemilik tanah pemegang sertipikat yang di atur dalam undang-undang.

---

This study aims at looking into The Sale and Purchase Binding Agreement execution, in theory and practice related to the land ownership, particularly in order to perceive the standing of the land Sale and Purchase Binding Agreement in the event of dispute and the matters that triggered the dispute. In this thesis, three legal and binding court decisions are analyzed.

From this analysis, it is discovered that the Sale and Purchase Agreement on land transactions has been developing in the society to overcome the clogged in terms of the condition that the requirements of the sale transaction have not been fulfilled thus the Sale and Purchase Deed can not be established. In practice, the Sale and Purchase Agreement is often misused as a loan agreement of a land that has not been registered.

Based on the court decisions analysis, the Judge considers that the Sale and Purchase Binding Agreement has its legality as long as the valid legal requirement for agreement in Article 1320 of the Civil Code is done authentically and its price has been fully paid by the buyer, followed by the grant of power.

Suggested by this mini thesis, there has to be a regulation that specifically oversee the Sale and Purchase Binding Agreement, as well as the establishment of a regulation on the land ownership (regulation on ownership right), and a strictly legal protection assurance for a certified land owner in the regulation."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta jual beli yang belum sempurna dan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana terdapat bagian yang dikosongkan yaitu pada bagian objek jual beli. Pokok permasalahan dalam kasus ini membahas tentang keabsahan akta jual beli yang belum sempurna dan ditandatangani para pihak dan bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta tersebut berkenaan dengan prinsip/asas kehati-hatian dalam membuat akta. Metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tersebut tidaklah sah dan batal demi hukum karena memenuhi syarat akta dapat dibatalkan yaitu  tidak terpenuhinya syarat objektif dan syarat formil, serta adanya cacat kehendak dalam pembuatan aktanya, dan bentuk pertanggungjawaban PPAT apabila tidak memenuhi prinsip/asas kehati-hatian dalam membuat akta akan dikenakan sanksi yang berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses the frequency of Official Certifier of Title Deeds, hereinafter referred to as PPAT, which are often exposed to legal cases because of their lack of prudence in carrying out their duties and positions, especially in making an authentic deed. The main subject in the case discusses the validity of the deemed incomplete sale and purchase agreement signed by the parties as well as the accountability of the Land Drafting Officer who made the deed with respect to the principle of prudence in making typology of analytical descriptive research, and qualitative data analysis techniques. Based on the result of the study, it can be concluded, that the notarial sale and purchase agreement made by the PPAT is not valid because there are requirements that are not fulfilled, that is subjective conditions and formal conditions, and the form of accountability of PPAT if it does nit meet the principles or principle of prudence in making the deed will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions."