Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada skripsi ini, penulis melakukan analisis mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum debitor setelah pembatalan pernyataan pailit debitor atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh Kurator. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa setelah pembatalan putusan pailit, debitor tidak mendapatkan perlindungan hukum atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh Kurator, kecuali terhadap harta pailit yang merupakan harta utama yang digunakan untuk meneruskan kegiatan usaha debitor. Debitor juga tidak dapat melakukan upaya hukum maupun mengajukan gugatan untuk mendapatkan kembali harta pailit yang telah dieksekusi oleh Kurator, sepanjang kurator melakukan pemberesan sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Karena pemberesan harta pailit yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan adalah tetap sah dan mengikat debitor. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif.

---

In this study, writer analyze legal protection and legal remedy for debtor after the Annulment of bankruptcy verdict of bankrupt debtor over the bankruptcy assets which have been executed by the curator. The result concluded that after the annulment of Bankruptcy verdict, debtor don't get the legal protection over the assets which have been executed by the curator, except to the bankruptcy asset which is the main property that is used to continue debtor's business. Debtor also can't do legal remedy or file lawsuit to get back the bankcruptcy assets which have been executed by the curator, as long as the curator do the settlement of bankruptcy assets within the scope of its authority which is given by the Law of Repbulic of Indonesia Number 37 Year 2004. Because the settlement of the bankcruptcy assets that has been taken by the curator before or on the date on which the curator receives notice of the annulment shall remain valid and binding upon the debtor. The research methods is library research based on normative juridical approach."

"Hubungan bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya dalam dunia usaha dengan tujuan ekonomis, yaitu mendapatkan keuntungan. Dalam prakteknya perikatan yang dilakukan para pelaku bisnis tersebut terkadang menimbulkan masalah di saat perikatan yang disepakati oleh para pihak ternyata tidak dapat dilaksanakan, yang kemudian menimbulkan utang yang harus dipenuhi. Penyelesaian utang piutang itu sendiri dapat dilakukan melalui jalur kepailitan melalui Pengadilan Niaga, apabila ternyata terdapat dua atau lebih pihak yang mempunyai piutang terhadap debitur yang memiliki utang. Adapun pengertian utang sebagai salah satu syarat penting dalam perkara kepailitan inilah yang kadangkala menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para sarjana hukum. Hal ini disebabkan karena meskipun telah diberikan definisi secara jelas melalui Undang-Undang Kepailitan 2004 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetapi pemahaman Hakim atas batasan-batasan pengertian tersebut seringkali menjadi rancu apalagi apabila dikaitkan dengan persyaratan kepailitan yang lain, yaitu jatuh waktu serta dapat ditagih, dan perlunya pembuktian secara sederhana atas adanya utang tersebut. Pengertian utang secara mendalam yang tidak hanya berasal dari konstruksi perjanjian pinjam meminjam, melainkan juga berasal balk karena perjanjian lainnya atau karena adanya perikatan yang lahir karena undangundang inilah yang harus dipahami oleh Hakim, dimana pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan 2004 dengan demikian dapat dilakukan secara maksimal.

---

Business relations are done between one business practitioners with another with the economic purpose of achieving profit. In practice, contract between business practitioners sometimes causes difficulty when it can not be fulfilled, which then resulted in the form of debt which must be remunerated. The completion of the debt itself can be done through bankruptcy process in Business Court, if there are two or more parties acting as creditors to the debtor. Whereas, although it has been explained thoroughly in Bankruptcy Act 2004 and Civil Code Book, there are still arguments amongst law scholars regarding debt as one of important conditions in bankruptcy cases. It is caused by the lack of understanding from the Judges on the boundaries of debt, especially if it was connected with other bankruptcy conditions of overdue and liable, also the need of simple evidential phase on the debt. Therefore Judges should have profound knowledge on debt, as not only liabilities derived from loan agreement, but also resulting from other agreements or because of contract which were originated from the law, in order to have the Bankruptcy Act 2004 be exercised properly."

"Putusan pernyataan pailit terhadap debitor membawa dampak besar bagi para kreditor. Hal mana, yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya atas harta pailit. Pada saat ini salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung peran aktif dari kreditor dalam proses kepailitan adalah melalui suatu format yang disebut sebagai rapat kreditor. Dasar hukum dari penyelenggaraan rapat kreditor ini adalah pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Rapat kreditor terdiri atas hakim pengawas sebagai ketua, dan kurator serta para kreditor sebagai anggota rapat dimana pelaksanaan rapat di tujukan antara lain untuk memberhentikan atau mengangkut kurator, mengganti panitia kreditor sernentara, membentuk panitia kreditor tetap, mengambil keputusan tentang perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor pailit, menunda pembicaraan usulan perdamaian sampai adanya rapat verifikasi, memutuskan verifikasi piutang-piutang dengan syarat menangguhkan nilai /harga pada saat dinyatakan pailit. Kreditor yang diakui dan mempunyai hak suara dalam penyelenggaraan rapat kreditor adalah kreditor yang diakui, kreditor yang diterima dengan syarat, dan pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan. Perihal tentang waktu penyelenggaraan rapat kreditor ditentukan oleh hakim pengawas sebagai pimpinan rapat."

"Skripsi ini membahas dampak penerapan Pasal 16 ayat (2). UUK-PKPU dalam hal pembatalan pernyataan pailit terkait dengan asas keadilan, asas kelangsungan usaha, dan asas keseimbangan serta cara untuk melindungi properti kebangkrutan Debitur selama proses hukum kasasi dan setelah kasasi diberikan. Penelitian ini akan mencoba menguraikan masalah dengan menguraikan konsep pemulihan hukum kasasi, kepailitan, dan perdamaian dalam hukum kepailitan di Indonesia berbeda dengan konsep yang umumnya dikenal. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan terkait dengan konsep kebangkrutan dan pengajuan perdamaian dalam undang-undangkebangkrutan di Indonesia yang dapat berdampak pada perlindungan hukum harta pailit Debitor dalam pembatalan putusan pernyataan pailit tingkat kasasi yang didasarkan pada Pasal 8 ayat (7) jo. Pasal 16 ayat (2) UUK-PKPU.

---

This thesis discusses the impact of the application of Article 16 paragraph (2). UUK-PKPU in terms of cancellation of bankruptcy statements related to the principle of justice, the principle of business continuity, and the principle of balance as well as ways to protect the debtor's bankruptcy property during the cassation legal process and after the cassation is given. This research will attempt to elucidate the problem by outlining the concepts of legal recovery for cassation, bankruptcy and peace in bankruptcy law in Indonesia, which is different from the commonly known concepts. The writing of this thesis uses a normative juridical research method using secondary data sources. The results of this study indicate that there are differences related to the concept of bankruptcy and peace proposals in the law bankruptcy in Indonesia which may have an impact on the legal protection of the Debtor's bankruptcy property in the cancellation of the bankruptcy declaration at the cassation level based on Article 8 paragraph (7) jo. Article 16 paragraph (2) UUK-PKPU."

"Penyelesaian utang piutang antara kreditor dan debitor dapat dilakukan melalui dua cara yaitu Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kedua cara ini pada hakekatnya berbeda baik dari segi proses, dasar pengajuan maupun akibat, namun keduanya saling terkait. PKPU berbeda dengan Kepailitan yang bertujuan mempergunakan seluruh harta kekayaan debitor pailit untuk meFnbayar seluruh utang-utang debitor pailit secara adil merata dan berimbang dibawah pengawasan seorang hakim pengawas, dalam PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor bertujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang berisi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor.Jadi sebenarnya penyelesaian utang piutang melalui PKPU dapat dijadikan alternative untuk tercapainya win win solution. Di dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah diadakan suatu ketentuan baru mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang dimana kini tidak hanya debitor yang dapat mengajukan PKPU, kreditorpun dapat mengajukan permohonan PKPU. Yang menarik adalah bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum mengatur secara jelas mengenai prosedur pengajuan dan tata cara pemeriksaan untuk permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh kreditor, sehingga terjadi ketidakjelasan prosedur seperti dalam kasus Investeringsmaatschappij Voor Vlaanderen N.V (GIMV) melawan PT. Cahaya Interkontinental di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.Yang menjadi masalah dalam pengajuan permohonan PKPU oleh kreditor belum ada pengakuan utang, sebagaimana pengajuan permohonan PKPU oleh debitor, dan mengenai pembuktian adanya utang apakah dilakukan sebelum dikabulkannya PKPU Sementara atau setelah adanya PKPU Sementara yaitu dalam rapat-rapat verifikasi seperti yang terjadi pada kasus ini. Proses suatu permohonan PKPU oleh Kreditor ini berlangsung selama 20 hari sebelum majelis hakim niaga mengabulkan PKPU Sementara, seharusnya mengenai pembuktian adanya utang dilakukan dalam jangka waktu 20 hari tersebut sebelum adanya putusan PKPU Sementara. Pada kasus ini terkesan majelis hakim niaga terburu waktu untuk mengabulkan PKPU Sementara karena adanya batasan waktu sehingga untuk pembuktian adanya utang serta kapasitas para pihak sebagai kreditor dan debitor tidak diputuskan terlebih dahulu sebelum adanya putusan PKPU Sementara."

"Bank Umum dalam memberikan kredit wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian antara lain adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998. Dalam pelaksanaanya, bank umum sering mensyaratkan adanya agunan kredit berupa borgtoch dalam bentuk personal guarantee atau company guarantee sebagai tambahan jaminan kebendaan dalam pengikatan kredit. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mensyaratkan terpenuhinya kriteria penanggung utang selain persyaratan umum yang berlaku.Permasalahan yang diidentifikasi adalah alasan mengapa jaminan berupa penanggungan utang (borgtoch) masih diperlukan sebagai pengikatan jaminan dalam pemberian kredit dan bagaimana pelaksanaan kewajiban Borg apabila debitor yang ditanggungnya wanprestasi kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk serta bagaimana peranan dan keterlibatan Notaris dalam proses pembuatan perjanjiannya. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan mempergunakan data sekunder balk yang berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan melalui tipe penelitian explanatoris. Data skunder berupa bahan hukum primer dan skunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis dilakukan secara explanatoris evaluatif.Hasilnya diperoleh kesimpulan pertama; dengan adanya kriteria Borg antara lain Personal Guarantor memiliki kepentingan langsung atas usaha debitor dan Company Guarantor harus perusahaan yang memiliki kepentingan langsung terhadap debitor, menjadikan borgtoch menjadi sangat penting bagi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kedua, dalam pelaksanaannya Borg harus melepaskan hak-hak istimewanya dan bagi Borg yang wanpresatasi tersedia perangkat hukum antara lain sita lelang kekayaan borg melalui Pengadilan, diserahkan kepada BPULN, pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan melalui. PUPN/BUPLN, pencegahan ke luar negeri dan paksa badan. Ketiga, Notaris dapat berperan untuk mendukung prinsip kehati-hatian perbankan melalui kecermatan proses pembuatan, penyimpanan dan penyerahan akta sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.

---

General bank in order to provide a loan must firmly hold the principle of carefulness, such as conviction to the debtor capacity and performance to settle the debt, as mentioned in article 8, enactment no. 10 year 1998. In fact general bank often requires collateral such as borgtocht in term of personal guarantee or company guarantee as additional collateral for a loan. Bank Negara Indonesia (BNI) Public Ltd. Requires guarantor criteria other than general requirement needed.Problem that is identified is the reason why collateral such loan guarantee (borgtocht) as a collateral binding in a loan agreement and how to implement the guarantor obligation if the debtor he guaranteed collide with BNI Public Ltd. and how is the notaries play a role and take part making the agreement process. This research is using literature research methods that has normative juridical characteristic, by using secondary date either from literature or from enactment by explanatory research type. Secondary data such primary and secondary law material, collected by documentary research and interview. Analysis is done by evaluative explanatory.As the result we get the first conclusion that with the criteria of borg such as personal guarantor has direct interest in debtor deed and company guarantor must be a company that has direct interest to the debtor, it makes borgtocht become very important to BNI Public Ltd. The second conclusion, in the implementation, borg (guarantor) must discharge its special rights and for the violating borg is provided rule of law such as guarantor auction confiscation by court, handed over to BUPLN, obstruction and confiscation of their properties by PUPN/BUPLN, prohibition to leave the country and personal compulsion. Third conclusion, notaries play important role to support the principle of carefulness by accuracy in making process, filing and official document transfer, according to the enactment No. 30 year 2004 and its implementing rule."

"ABSTRAKProfesi PPAT Sementara ada dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya PPAT Sementara diberikan wewenangan oleh negara. PPAT Sementara dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Namun dalam prakteknya banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh PPAT Sementara. Dan dalam penulisan tesis ini, penulis mengangkat salah satu contoh kasus penyelewengan yang dilakukan oleh PPAT Sementara yang berkaitan dengan Akta Jual Beli Tanah beserta bangunannya sebagai landasan dari Perjanjian Hutang Piutang dengan pihak lain.Sehingga di dalam tesis ini penulis menyimpulkan ke dalam dua pokok permasalahan, yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dengan adanya Akta Jual Beli yang diduga palsu yang dibuat oleh PPAT Sementara dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap para pihak dalam memutus perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17 / PDT.G / 2012 / PT.TK, apakah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan dengan adanya Akta Jual Beli Tanah yang diduga palsu yang dibuat oleh PPAT Sementara dan mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap para pihak dalam memutus perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17 / PDT.G / 2012 / PT.TK, sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau belum.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan metode analisis datanya adalah dengan analisis kualitatif.

---

ABSTRACTWhile PPAT profession exists in order to help the people in Indonesia, in carrying out its duties PPAT While wewenangan given by the state. PPAT While in performing his obligation to act honestly, thoroughly, independently and impartially and safeguard the interests of the parties concerned. However, in practice a lot of abuses committed by PPAT meantime. And in the writing of this thesis, the author raised one example in cases of corruption committed by PPAT While relating to the Deed of Sale and Purchase of Land along the building as a cornerstone of Debt Agreements with other parties.Hence, in this thesis the authors conclude into two main issues, namely how the legal protection for the injured party to the Sale and Purchase Agreements allegedly false made by PPAT meantime and how the legal considerations of the judge to the parties in deciding the case the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 17 PDT.G 2012 PT.TK, whether in accordance with the applicable legislation.This thesis aims to determine the depth of the legal protection to the aggrieved party to the Deed of Sale and Purchase of Land allegedly false made by PPAT meantime and to learn in depth about the legal considerations of the judge to the parties in deciding the case the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 17 PDT.G 2012 PT.TK, is in conformity with the laws in force or not.The research method in this study is a normative legal research methods, in which the legal research done by researching library materials or secondary data based and methods of data analysis is qualitative analysis, namely by examining the data obtained. "

"Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang merupakan salah satu wadah yang disediakan oleh Hukum di Indonesia dalam menghadapi suatu keadaan tidak mampu membayar yang dihadapi oleh Debitor terkait denganutang-utangnya pada satu atau lebih dari satu kreditor, dimana dapat diajukan atas inisiatif Debitor sendiri maupun atas permohonan Kreditor. Apabila suatu entitas hukum dinyatakan pailit, bagaimanakah boedel pailit dapat dieksekusi secara benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bila terjadi suatu keadaan dimana kreditor separatis mengeksekusi boedel pailit sebelum habis masa tunggu (stay) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang pada Pasal 56, proses yang seperti apakah yang seharusnya dapat ditempuh bagi kreditor konkuren yang dirugikan atas eksekusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

---

Bankruptcy and Suspension of Obligations and Debt Payment is one of the containers provided by law in Indonesia in the face of a state unable to pay faced by the debtor related to debts of her on one or more than one creditor, which can be submitted at the initiative of the debtor itself or at the request of creditors. If a legal entity is declared bankrupt, how boedel bankruptcy can be executed properly in accordance with applicable laws and regulations. If there is a situation where separatist creditor executes boedel bankruptcy before the expiration of the waiting (stay) which is regulated in Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligations and Debt Payments on Article 56, the process as if that should be taken for creditors concurrent aggrieved over the execution. This research used normative juridical research with descriptive analytical research specifications."

"Tulisan ini membahas tentang kepailitan BUMN menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk memahami cara mengajukan pailit pada BUMN di Indonesia, syarat permohonan pailit, jenis-jenis BUMN, karakteristik BUMN dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit berdasarkan UU KPKPU juga dibahas. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Selanjutnya, temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa, kreditor selain Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU BUMN, jika BUMN berbentuk perseroan terbatas, dapat langsung mengajukan kepailitan. Penelitian ini diharapkan mampu memberi jawaban mengenai kepailitan pada BUMN berdasarkan UU KPKPU.

---

This thesis discusses the bankruptcy of BUMN according to Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. To understand how to file for bankruptcy with BUMN in Indonesia, the requirements for bankruptcy applications, types of SOEs, characteristics of BUMN and parties who can file for bankruptcy under the KPKPU Law are also discussed. This paper was written using the normative legal writing method to produce analytical descriptive data. Furthermore, the findings of this study conclude that creditors other than the Minister of Finance based on Article 2 paragraph (5) of the BUMN Law, if the BUMN is in the form of a limited liability company, can immediately file for bankruptcy. This research is expected to be able to provide answers regarding the bankruptcy of BUMN based on the KPKPU Law."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Kurator dan Pengurus yang dituduh melakukan perbuatan pidana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan menganalisis kesesuaian putusan nomor 939/Pid.B/2014/PN.Sby. dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana Terdakwa dalam perkara tersebut merupakan Pengurus PT Surabaya Agung Industri Pulp Kertas PT SAIP yang telah pailit karena berakhirnya masa PKPU Sementara tanpa adanya kesepakatan perdamaian ataupun pemberian PKPU Tetap pada debitor. Dalam kasus ini, Pengurus PT SAIP Dalam PKPU Sementara dilaporkan atas tuduhan pidana melakukan perbuatan memalsukan dan atau menggunakan surat palsu serta memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik terkait dengan adanya tagihan kreditor yang dibantah oleh Pengurus. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 939/Pid.B/2014/PN.Sby. yang membebaskan Terdakwa Pengurus dari PT SAIP telah sesuai dengan ketentuan perlindungan hukum bagi kurator dan pengurus dengan membebaskan Pengurus dari PT SAIP karena tidak terbukti melakukan tindakan pidana yang dituduhkan Namun, masih terdapat langkah yang belum ditempuh untuk melindungi kurator dan pengurus dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu melakukan Renvoi Prosedur. Hendaknya, aparat hukum dan seluruh pihak dalam perkara PKPU dan Kepailitan dapat lebih memahami tugas dan kewenangan yang dimiliki Kurator dan Pengurus sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan mengoptimalkan segala upaya yang dapat dilakukan dalam Perkara Kepailitan dan PKPU untuk menghindari peristiwa pelaporan tindakan pidana pada Kurator dan Pengurus yang menjalankan tugas dan wewenangnya.

---

ABSTRACTThis thesis covered the issue on the legal protection to Curator and Administrators of the Company whose under the allegation of criminal act in Carrying Their Duty and Authority by analyzing the compliance of Award Number 939 Pid.B 2014 PN.Sby with Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation, Criminal Code, and Civil Code, wherein the Defendant on the aforementioned case is the Administrators of PT Surabaya Agung Industri Pulp Kertas ldquo PT SAIP rdquo who is already insolvent due to the expiration of the period of Temporary Suspension of Debt Payment Obligation, without any settlement or any issuance of Permanent Suspension of Debt Payment Obligation. In this case, Administrators of PT SAIP in the Temporary Suspension of Debt Payment Obligation is reported for a criminal act for doing a fabrication act and or the usage of a fabricated letter and the insertion of false information on the authentic deed on debtor rsquo s demand of payment, all of which is refuted by the Administrators. This thesis is prepared by normative legal writing method.. This thesis concludes that the Award Number 939 Pid.B 2014 PN.Sby which has rendered the award in favor of the Defendant the Administrators of PT SAIP , for the Court cannot prove the alleged criminal act. Nonetheless, there are still steps to be taken to protect the Curator and Administrators in carrying out their duty and authority, which is to proceed with the Renvoi Procedure. The legal apparatus and all parties concerned in the Suspension of Debt Payment Obligation shall comprehends all of the curator and administartor rsquo s duties and authorities regarding the Law Number 37 Year 2004 more and optimizes all foreseeable steps to be taken in the case of Insolvency and Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation to prevent the allegation of criminal act for curator and administrator when they cary their duty and authority."