Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penurunan tarif bea masuk atas impor kacang kedelai dari 5 persen menjadi 0 persen sehubungan dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 133/ PMK.011/2013. Pertanyaan penelitian ini ialah faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan kebijakan penurunan tarif bea masuk atas impor kacang kedelai dan bagaimana implementasi kebijakan penurunan tarif bea masuk atas impor kacang kedelai dalam upaya stabilisasi harga kacang kedelai dalam negeri. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif dan tujuan penelitian ialah bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penurunan tarif bea masuk dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu pertama, adanya kenaikan harga kacang kedelai dalam negeri. Kedua, adanya kelangkaan pasokan kacang kedelai dalam negeri. Ketiga, adanya ketidakseimbangan pasar kedelai dalam negeri. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan pangan yang menjamin ketersediaan kacang kedelai dalam negeri, menjaga stabilisitas harga dan melindungi produksi kedelai dalam negeri.

---

This study aims to analyze the policy implemented tariff on the form of the change the import tariff from 5 percent to 0 percent related with implementation the Minister of Finance Regulation No. 133 / PMK.011/2013. The research questions are the factors in determining the decrease on import tariff and how the implementation of the decreasing import soya bean tariff policy to effort a stability of soya bean price in domestic. The approach used for the research is qualitative and the purpose is descriptive.

Based on the results of the research, a decrease in tariffs is caused by several factors: first, the increase in the domestic price of soybeans. Second, the scarcity of soybean supply. And third, the domestic market of soya bean getting imbalance. These results suggested that the government should have food policy can effort to have a stock in soya bean supply from domestic , maintain the soybean domestic price and protect the domestic soybean production."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend yield dan dividend payout ratio terhadap volatilitas harga saham perusahaan. Penelitian ini menggunakan 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian selama periode 2007-2011 dan menerbitkan dividen secara rutin setiap tahunnya selama tahun penelitian.Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menjelaskan hubungan antara volatilitas harga saham dengan kebijakan dividen yang diproksikan dengan variabel dividend yield dan dividend payout ratio. Model regresi yang utama diperluas dengan menambahkan variabel kontrol termasuk ukuran perusahaan, volatilitas pendapatan, hutang perusahaan dan pertumbuhan perusahaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dividend yield tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham, (2) dividend payout ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham, (3) kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend yield dan dividend payout ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham.

---

This study aims to analyze the effect of dividend policy proxied by dividend yield and dividend payout ratio of the company's stock price volatility. This study uses 40 companies listed on the Indonesian Stock Exchange as the study sample during the period of 2007-2011 and issuing dividends regularly every year during the study year.

This study uses multiple linear regression to explore the association between share price volatility and dividend policy proxied by dividend yield and dividend payout ratio. The primarily regression model was expanded by adding control variables including size, earning volatility, leverage, debt and growth.

The results showed that: (1) dividend yield does not have a significant effect on the volatility of stock price, (2) the dividend payout ratio has no significant effect on the volatility of stock prices, (3) the dividend policy is proxied by dividend yield and dividend payout ratio does not have a significant influence on stock price volatility."

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Bakosurtanal menjadi Badan Informasi Geospasial. Penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980) dengan pendekatan Positivis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Informasi Geospasial lahir dari amanat UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial didirikan, sejak dibentuknya Peraturan Presiden No.94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial yaitu pada tanggal 27 Desember 2011. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial yaitu struktrur organisasi, tugas dan fungsi, visi dan misi serta status pegawai Bakosurtanal menjadi pegawai Badan Informasi Geospasial. Adapun hambatan yang terjadi selama perubahan Bakosurtanal menjadi Badan Informasi Geospasial yakni kurangnya sumber daya mansia di Badan Informasi Geospasial dan anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

---

This research using theory of implementing public policy from George is the Edward III with positivis research . The result of this research is Geospatial Information Agency was founded as mandate of law No. 4 tahun 2011 about Geospatial Information Agency. Geospatial Information Agency was established on 27th Desember 2012 as a result of presidential regulation number 94 of 2011. Changes made by the Geospatial Information Agency are organizational structure, duties and functions, vision and mission, and employment status from Bakosurtanal employee become Geospatial Information Agency employees. There are some obstacles that occur during changes of Bakosurtanal body to Geospatial Information Agency such as the lack of human resources in the Geospatial Information Agency and requirement of bigger budgets."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi Program Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (Larasita) di One Day Service pada Kantor Pertanahan Kota Bogor. Tujuannya adalah menganalisis implementasi pelaksanaan Program Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (Larasita) di One Day Service pada Kantor Pertanahan Bogor dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang terkait dalam keberhasilan Program Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (Larasita) dalam kegiatan One Day Service pada Kantor Pertanahan Kota Bogor. Metode penelitian dengan kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Program Larasita dalam kegiatan One Day Service dalam target pencapaian daerah dan waktu masih diimplementasikan dengan kurang efektif. Terbukti dari faktor-faktor yang terkait dalam keberhasilan yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi kenyataan dalam membantu masyarakat untuk mendaftarkan sertipikat tanah dalam menghindari pihak perantara. Faktor-faktor keterbatasan dari Program Larasita dalam kegiatan One Day Service tersebut menyebabkan masyarakat Kota Bogor masih memilih menggunakan jasa perantara. Rekomendasi yang penulis berikan adalah melakukan evaluasi kembali perencanaan awal tahun berikutnya dalam target pencapaian daerah yang dikunjungi agar target daerah di wilayah kota Bogor dapat dikunjungi seluruhnya.

---

The focus of this research discusses about implementation of Program for People Service Land Certification (Larasita) in One Day Service at Land Office of Bogor. The aims to : analyze implementation implementation of Larasita Program in One Day Service at Land Office of Bogor and to analyze factors are related in the success of Larasita Program in One Day Service at Land Office of Bogor.

Methods used in this research is descriptive-qualitative. The data were collected by using in-depth interviews and literature study. Result of this research that Larasita Program in One Day Service achieve the target area and the time is still implemented with less effective. This is evident from the factors related to the expected success was not in accordance with the conditions of reality in helping people to enroll in the title deed to avoid aggravating the intermediary of the community. Factors limitations of Larasita Program in One Day Service activities are causing Bogor still choose to use the services of intermediaries.

Recommendations is to re-evaluate the initial planning next years in target attainment areas visited for the target area in the Bogor city can be visited entirely."

"Dalam industri sepakbola, sebuah klub yang sudah bersifat profesional melakukan penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan bisnisnya. Penyerahan barang ini salah satunya adalah transfer pemain. Meskipun transfer pemain sepakbola sering terjadi dalam klub sepakbola, kegiatan ini tidak diikuti perlakuan perpajakan, khususnya PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pemain sepakbola terutang PPN karena telah memenuhi syarat-syarat yang menjadikan suatu transaksi objek kena pajak. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan pengenaan PPN atas transaksi ini serta membuat kebijakan yang memberikan kepastian atas perlakuan perpajakannya serta bertindak sesuai dengan aturan tersebut untuk mencegah adanya konflik di antara pihak-pihak terkait, yaitu pemerintah dan klub sepakbola itu sendiri.

---

Indonesian football is developing towards football industry, which forced professional clubs to do the delivery of goods or services as their business activity, such as football player transfer. Despite the frequency of this activity, it was not followed by a spesific treatment of taxation, especially VAT. This research showed that the football player transfer may be subject to VAT because it met the requirements that make it taxable. The government should consider the imposition of VAT on this transaction and create policies that provide certainty on the taxation treatment to prevent any conflicts experienced by the relevant parties."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Kebijakan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Informasi didapat melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terkait dengan kebijakan ini, yang disebut data primer. Data lainnya atau data sekunder didapat melalui media cetak dan elektronik.Hasil penelitian menyarankan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melengkapi sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional administrasi kependudukan khususnya SIAK; menambah rangsangan (incentive) yang dapat merangsang kemauan masyarakat untuk merasakan arti pentingnya dokumen kependudukan; dan meningkatkan frekuensi program-program administrasi kependudukan seperti sosialisasi dan operasi penertiban secara terus-menerus agar penduduk semakin mengenal pentingnya dokumen kependudukan.

---

The focus of this study is concerning implementation of the population administration policy conducted by Depok Municipal Government. This research is qualitative descriptive interpretative. The data were collected by means of deep interview.

The researcher recommends Depok Municipal Government to add more infrastructure and equipment in order to assist the day-to-day operation of the government officer; to stimulate people to realize the importance of population documents by providing incentive; to increase the number of socialization and the control of the valid identity documents."

"LPPD gives the top executives, both in regency/municipality and province level, obligation to report their government annually. This report has to be received by Department of Home Affairs maximum 3 months after the end of budgetary year. Government Act No. 3/2007 issued on January 2007 has change the substance and reporting process of LPPD. The research is aimed to describe the reporting process of LPPD DKI Jakarta Government year 2007 and to analyze the factors influencing the implementation. The research is using a positivism approach. Descriptive analysis done based on primary data collected through in-dept interview with the officials from Government of DKI Jakarta and Department of Home Affairs. These interviews using guided questions were collected from November to December 2006. The Analysis also done based on the Government Act, literatures, and institution documents.Based on the result of this research, in the substance aspect, The DKI Jakarta?s 2007 LPPD is still combining the systematic by Government Act No. 56/2001 and Government Act No. 3/2007, due the transition in Jakarta?s Governor in October 2007. But, the document has followed the procedures ruled by Government Act No. 3/2007. The factors influencing the implementation are divided into two major aspects: policy and policy executor. The policy aspects indicated by policy formulator, goals and measurements, substances, and policy resources. The formulation of this regulation held by central government with the contributions from local government. This regulation has two main origins. For the central government, it is use to control the local government. On the other side, the local government takes this as a part of accountability to the higher-level government. In resources side, the policy executor has to deal with the limitation of the budget to socialize policy. The policy executor aspects indicated by characteristic of organization, communication inter organization and intra organization, and characteristic of street-level bureaucrats. Due the peculiarity of DKI Jakarta on their structure, the LPPD from it regency/municipality are inseparable with the province LPPD. There are problems in the communication process between DKI Jakarta government and Department of Home Affairs. On the other side, the researcher found that communication within the DKI Jakarta government and its agencies run well. Problems also occur in the frontline executors, where the officers have limits on their competence and integrity."

"Skripsi ini membahas mengenai peran pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan cara membagikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, disertai dengan kebijakan yang didesain pemerintah pusat untuk membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menyarankan perlu ada kebijakan lain untuk membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah, penguatan peraturan yang telah ditetapkan, serta visi yang jelas dan political will yang tinggi dari pemimpin daerah.

---

The focus of this study is the analysis the role of central government in order to improve the local finacial independence of local government through increase local revenue. The ratio of local financial independence can be measured by allowing local revenue to total revenue. This research is qualitative descriptive interpretive. This research result show that there are several factors constraints faced by the government in effort to increase the independence of the central financial area, along with the central government's policies to help improve the region's financial independence. This study suggests that there needs to be other policies to help improve the region's financial independence, strengthening the regulations that have been established, as well as a better vision and a great of political will from the local government leaders."

"Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa adalah tuntutan seluruh masyarakat dan merupakan cita-cita bersama. Maka dari itu kinerja inspektorat sebagai lembaga pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya ketahanan pemerintah daerah. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan, sehingga inspektorat juga berfungsi sebagai kontrol terhadap penyalahgunaan, penyimpangan maupun penyelewengan dalam penggunaan anggaran di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.Evaluasi kinerja sangat diperlukan untuk mengukur kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur atau menilai keberhasilan maupun kegagalan kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan. Penelitian ini menggunakan data primer yang di olah dari hasil pengamatan serta wawancara dengan pegawai inspektorat dan yang terkait. Sedangkan data sekunder merupakan dokumen-dokumen pendukung untuk menganalisis persoalan. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah, efektivitas, efesiensi dan kualitas layanan pemeriksaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasinya. Masih rendahnya kualitas kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi pengawasan internal pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain: kepemimpinan dan sumber daya manusia.

---

Authoritative, clean and good governance is the demand of the entire community and common will. Thus the performance of the inspectorate as government oversight agencies is essential to the welfare of society in order to create local government of resilience. Inspectorate of North Sumatra province has the task to assist the governor in governance in supervision, so the inspectorate also serves as a control against misuse, abuse and fraud in the use of funds in the government of North Sumatera Province.Performance evaluation is necessary to measure the performance of the inspectorate of North Sumatera. This research was conducted to measure or assess the success or failure of the performance of the inspectorate of North Sumatera Province in performing their duties in supervision. This study uses primary data from observations in though and interviews with employees and relevant inspectorates. While secondary data are the supporting documents to analyze the issue. The performance indicator in this study is effectiveness ,efficiency and service supervision quality. The method used in this study is a qualitative by using case study approach.The results showed that the performance of the inspectorate of North Sumatera has not been optimal to carry out the principal duties and functions of the organization. Low quality of the performance of North Sumatera province inspectorate in carrying out its duties and functions as an internal control organization in North Sumatera provincial government greatly influenced by several factors such as: leadership and human resources."

"Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah Undang-undang tentang Sistem Pemerintahan Desa yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. Pengaturan penyelenggaraannya diarahkan kepada usaha memperkuat kedudukan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan administrasi Desa yang semakin luas dan efektif. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri Sekretaris Desa, kepala-kepala Dusun dan Kepala-kepala Urusan. Dalam menjalankan tugasnya masing-masing aparat tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Padahal sebelumnya Nagari yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat telah menjadi pendorong dan penggerak masyarakat untuk serta aktif dalam pembangunan sejak zaman sebelum zaman penjajahan Belanda sampai berlakunya Undang-undang baru tersebut. Di samping itu Nagari merupakan persatuan masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan wilayah pemerintahan, maka perpaduan ini telah menyebabkan terjadinya suatu hubungan yang erat antara adat dengan pemerintahan. Undang-undang baru itu pada awalnya menghapuskan Nagari dan mengangkat Jorong sebagai suatu Desa ( Jorong di sini merupakan bagian wilayah dari Nagari). Hal ini tidak berjalan efektif, maka diperlukan penataan Desa yang mengambil bentuk seperti Nagari dalam arti posisi Jorong ditempatkan kembali di bawah Nagari dan Nagari berubah nama menjadi Desa. Secara formal bentuk Desa seperti Nagari tetapi dalam pelaksanaannya terjadi banyak perbedaan. Misalnya, pada Nagari. kuatnya lembaga KAN ( Kerapatan Adat Nagari dengan kuatnya peranan penghulu dalam lembaga ini), pucuk pimpinan Nagari dipegang oleh Wali Nagari, terpisahnya kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sedangkan pada Desa, pucuk pimpinan dipimpin oleh kepala Desa di mana ia memimpin baik bidang eksekutif maupun legislatif sehingga di sini tidak ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif serta lembaga KAN ada di luar jalur struktur pernerintahan yang menjadikan posisi KAN itu lemah. Sebenarnya Perda 13 tahun 1983 telah mengembalikan fungsi KAN sebagai salah satu lembaga sentral dalam masyarakat namun belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih banyak para Kepala Desa belum mempedomani keputusan-keputusan KAN dalam menyelenggarakan dan membantu menegakkan roda pemerintahan Desanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."