Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini memberikan gambaran mengenai pengaturan hukum internasional mengenai penutupan selat yang digunakan dalam pelayaran internasional Negara pantai tidak boleh menutup atau menangguhkan hak lintas di selat yang digunakan dalam pelayaran internasional Ketentuan ini berlaku pula pada masa perang dengan pengecualian untuk alasan pembelaan diri negara pantai yang menjadi peserta perang dapat menolak kapal musuh untuk memasuki selatnya Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis Hasil menunjukkan bahwa dalam praktiknya penutupan selat internasional terjadi karena adanya celah dalam hukum internasional yang memberikan kesempatan bagi negara pantai untuk melakukan penutupan selat

---

ABSTRACTThis thesis provides an overview of the international law on the closure of strait used for international navigation Coastal state is not allowed to close or suspend the right of passage in the strait used for international navigation This provision also applies in wartime with one exception that for the purpose of self defence the coastal state is entitled to repel enemy rsquo s ships from entering its strait This research is a qualitative descriptive analytic design The result showed that in practice the closure of international strait are done by virtue of gaps left by international law giving chances for the coastal state to do the closing "

"ABSTRAKPemanfaatan dan penggunaan selat oleh negara-negara di dunia telah menunjukkan eksistensinya dalam berbagai manfaat diantaranya perdagangan internasional dan pertahanan militer. Sebelum terbentuknya UNCLOS 1982, ketentuan penggunaan laut (termasuk selat) tunduk pada hukum kebiasaan internasional dan konvensi internasional lainnya. Setelah terbentuknya UNCLOS 1982, rezim hak lintas diatas selat mulai diberlakukan. Urgensi ditentukannya hak lintas diatas selat merupakan agenda yang hangat saat Konferensi Hukum Laut III yang pada akhirnya salah satu hak yang diatur adalah hak lintas kapal asing pada selat yang diatur oleh perjanjian khusus. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pengaturan dan penerapan hukum hak lintas kapal asing dan bagaimana negara-negara tepi selat menjamin pelaksanaan keselamatan pelayaran diatas selat.Berdasarkan metode yuridis-normatif dengan bentuk deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai hak lintas kapal asing diatas tiga selat yaitu the Turkish Straits, the Danish Straits, dan the Strait of Magellan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga selat diatas tunduk pada pengaturan yang sangat rinci dalam bentuk peraturan nasional (legislative regime). Ketiga selat ini juga menunjukkan persamaan yaitu penggunaan dan pemanfaatannya yang sudah sejak lama sebelum UNCLOS 1982 terbentuk sehingga selat-selat ini dapat dikategorikan sebagai “selat tua”.

---

ABSTRACTThe utilization and application of straits around the world has been existed in international trade and military defenses amongst nations. Before the establishment of UNCLOS 1982, the provisions of using marine areas (including straits) were based on customary international law and other international conventions. After the establishment of UNCLOS 1982, the regime of straits began to apply. The urgency of establishing the regime of straits was one of the most noteworthy agenda during the Third Law of the Sea Conference. In the end, one of the provision of such regime ruling about the legal regime in straits in which passage is regulated in whole or in part by long-standing international conventions. The purposes of this research are to acknowledge provisions under those international regulations and to study state practices of coastal states of related straits.Using juridical-normative method and descriptive form, this research is addressed for serving a comprehensive description of the regime of straits on the Turkish Straits, the Danish Straits, and the Strait of Magellan. The conclusions of this research are these three straits are governed thoroughly by legislative regime of coastal states and these three straits are utilized since long ago before UNCLOS 1982 hence these straits could be categorized as “Old Straits.”"

"Serangan terhadap kapan tanker ‘Limburg’ milik Perancis oleh sekelompok teroris pada tahun 2002, serangan terhadap ‘USS Cole’ oleh sebuah kapal kecil yang terisi penuh oleh bahan peledak pada tahun 2000, serangan 11 September 2001 kepada Amerika Serikat, dan beberapa serangan lainnya telah menyadarkan dunia akan pentingnya sebuah standar keamanan bagi pelabuhan, terutama pelabuhan yang digunakan dalam pelayaran internasional. Dunia internasional bergerak cepat dalam merespon serangan-serangan tersebut dengan melakukan amandemen terhadap Chapter XI-2 SOLAS yang melahirkan sebuah standar keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang digunakan dalam pelayaran internasional bernama ISPS Code. Skripsi ini membahas mengenai standar keamanan fasilitas pelabuhan yang diatur dalam ISPS Code, beserta implementasinya di pelabuhan-pelabuhan besar di dunia maupun di Indonesia.

---

The attack on the French tanker ‘Limburg’ by the group of terrorist in 2002, the ramming of ‘USS Cole’ by a small boat laden with explosives in 2000, September 11th attack on United States, and several other attacks has reminded the people of the world about the importance of the security measurement for the port, especially for the port that used for international navigation. International society has responded quickly to those attacks by amending Chapter XI-2 SOLAS that developing a new measures for ship and port facility security named ISPS Code. This thesis discusses security measure in port facility security regulated by ISPS Code, and the implementation of the code in several big ports around the world and Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perlindungan terumbu karang dalam hukum internasional. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Pembahasan dalam skripsi ini membahas mengenai kondisi terumbu karang di dunia dan pengaturan perlindungan terumbu karang menurut konvensikonvensi internasional. Akan dibahas pula mengenai empat kerjasama regional yang dibentuk oleh negara-negara yang peduli terhadap eksistensi terumbu karang. Pada akhir pembahasan, akan diulas mengenai perlindungan terumbu karang di Indonesia dan keikutsertaan Indonesia pada CTI-CFF dalam rangka melindungi terumbu karang di wilayah Indonesia. Pada akhir skripsi ini, terdapat tiga simpulan dan tiga saran yang berkaitan dengan perlindungan terhadap terumbu karang.

---

This thesis discusses the protection of coral reefs in the regulation of international law. The research method in this thesis is a normative juridical study. The discussion in this thesis to discuss the condition of the world's coral reefs and coral reef protection regulation according to international conventions. Will be also discusses four regional cooperation formed by the countries concerned with the existence of coral reefs. At the end of the discussion, review the protection of coral reefs in Indonesia and Indonesia's participation in the CTI-CFF in order to protect the coral reefs in areas of Indonesia. At the end of this thesis, there are three conclusions and three suggestions relating to the protection of coral reefs."