Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis tentang perlunya pengaturan mengenai jumlah minimum saham publik (public float) bagi Emiten di Pasar Modal Indonesia. Selama ini pengaturan terkait belumlah ideal untuk memberikan perlindungan hukum dalam berinvestasi di Pasar Modal bagi investor ritel, meningkatkan likuiditas saham dan mencegah pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan dari saham publik yang minim dan tidak likuid. Sehingga banyak Emiten di Pasar Modal Indonesia yang memiliki saham publik di bawah 5% (lima persen) yang kemudian menjadi saham tidur yang dianggap menghambat likuiditas Pasar Modal Indonesia. Studi kasus yang dianalisis adalah dampak penerapan pengaturan public float terhadap PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. yang hanya memiliki saham publik sebesar 4,8%, sehingga apabila nantinya aturan ini diberlakukan, dapat diterapkan dengan efektif bagi Emiten di Pasar Modal Indonesia.

---

This thesis analyzing the need to regulate about the minimum portion of public shares (public float) for any listed companies in Indonesia Capital Market. The related regulations are still inappropriate for giving legal protection of investing in Indonesia Capital Market for retail investors, increasing shares liquidity and reducing any potential crime arise from illiquid shares. Several listed companies have their public float under 5% which causing “sleeping stocks” and obstruct Indonesia Capital Market’s liquidity. Case study that analyzed was the impact of future regulations of public float for PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. whom only has 4,8% on public shares, so for the effectiveness of public float regulations we have to be aware of such conditions of listed companies in Indonesian Capital Market."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip utmost good faith pada praktiknya dalam kegiatan asuransi kebakaran. Dalam skripsi ini, pembahasan mengenai penerapan prinsip utmost good faith ditinjau berdasarkan sengketa perjanjian asuransi antara Samrida selaku tertanggung dan PT Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung. Berdasarkan sengketa antara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika tersebut, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penerapan prinsip utmost good faith dalam sengketa klaim asuransi antara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika, dan apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Mahkamah Agung dalam sengketa klaim asuransi antara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika sudah tepat ditinjau dari hukum asuransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang meneliti hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Samrida selaku tertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith dengan melakukan material misrepresentation terhadap PT Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung. Selain itu, hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika telah salah menerapkan prinsip utmost good faith dalam putusannya.

---

This thesis discusses about how utmost good faith principle is applied in fire insurance practice. In this thesis, studies about the application of utmost good faith principle is discussed based on a dispute over the insurance agreement between Samrida as insured versus PT Asuransi Adira Dinamika as insurer. According todispute between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika, the research questions that will be discussed in this thesis are about how utmost good faith principle is applied in dispute over the insurance claim between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika, and whether the district court, court of appeals, and supreme court judges have appropriately applied the insurance law in their decisionon dispute over insurance claim between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika. This thesis uses yuridis normative method of studies, which studies lawas positive norm in systems of law.

The result of this study concludes that Samrida as insured has violated utmost good faith principle by doing material misrepresentation against PT Asuransi Adira Dinamika as insurer. Furthermore, the judges in supreme court who adjudicate dispute between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika have incorrectly applied utmost good faith principle intheir decision."

"[Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh emiten merupakan pendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Setiap emiten memiliki kewajiban kepada pemegang saham publik untuk melakukan prinsip-prinsip tata kelola yang baik kepada para pemegang sahamnya. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu laporan dokumen yang diumumkan kepada publik, akan tetapi, masih banyak emiten yang lalai atau sengaja memberikan laporan yang terlambat dan atau tidak sesuainya isi laporan dengan kondisi emiten tersebut. Tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan pelanggaran di dunia pasar modal bahkan bila suatu emiten terus-menerus melakukan pelanggaran dapat dikategorikan suatu kejahatan di bidang pasar modal. Hal tersebut sering terjadi disebabkan oleh karena rendahnya sanksi yang dapat dikenakan kepada emiten yang lalai melakukannya, rendahnya kuantitas penyidik di bidang pasar modal, dan rendahnya pengetahuan pemegang saham publik atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

---

The application of the principles of good corporate governance by listed companies are supporting a country's economic growth. Each issuer has an obligation to shareholders to do the principles of good governance to its shareholders. The principles of good governance can be done in various ways, one of which is a report that documents be made public, however, still a lot of issuers who are negligent or deliberately delayed reporting and content of the report or incompatibility with the condition of the issuer. Not to apply the principles of good corporate governance is an infringement on the world capital markets even if an issuer's continuous violations can be categorized a crime in the capital market. It is often caused by the lack of sanctions that can be imposed on issuers who fails to do so, the low quantity of investigators in the field of capital markets, and lack of knowledge of public shareholders on the principles of good corporate governance., The application of the principles of good corporate governance by listed

companies are supporting a country's economic growth. Each issuer has an

obligation to shareholders to do the principles of good governance to its

shareholders. The principles of good governance can be done in various ways, one

of which is a report that documents be made public, however, still a lot of issuers

who are negligent or deliberately delayed reporting and content of the report or

incompatibility with the condition of the issuer. Not to apply the principles of

good corporate governance is an infringement on the world capital markets even if

an issuer's continuous violations can be categorized a crime in the capital market.

It is often caused by the lack of sanctions that can be imposed on issuers who fails

to do so, the low quantity of investigators in the field of capital markets, and lack

of knowledge of public shareholders on the principles of good corporate

governance.]"

"Perkembangan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari good corporate governance ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan para pemangku kepentingan. Tulisan ini membahas mengenai implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah penipuan seperti yang terdapat dalam kasus window dressing PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana window dressing yang dilakukan oleh eks direksi perusahaan adalah penipuan dilihat dari tindakan menyajikan informasi yang misleading. Walaupun sudah dilakukan upaya oleh RUPS dan Dewan Komisaris untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menolak laporan keuangan dan menurunkan kedua eks direksi yang melakukan tindak pidana, hal tersebut tetap memberikan dampak negatif berupa capital loss, kehilangan kepercayaan, dan dampak psikis yang traumatik kepada para pemegang saham. Seharusnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan dengan komitmen antar pengurus perusahaan dengan adanya pengawasan yang baik oleh seluruh pihak yang bersangkutan

---

The development of the principles of transparency and accountability as part of good corporate governance is aimed at preventing actions that can harm the company and its stakeholders. This paper discusses the implementation of transparency and accountability in preventing fraud such as in the window dressing case of PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. This research is normative juridical research conducted by literature study. The results of this study indicate that the window dressing crime committed by former directors of the company is fraud, seen from the act of presenting misleading information. Even though efforts have been made by the GMS and the Board of Commissioners to prevent the occurrence of criminal acts by refusing financial statements and removing the two former directors who committed criminal acts, this still has a negative impact in the form of capital loss, loss of trust, and traumatic psychological effects on shareholders. Supposedly, the principles of transparency and accountability must be implemented with a commitment between company management with good supervision by all parties concerned."

"Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan sebuah imbalan berupa premi yang harus dibayarkan. Perjanjian asuransi dengan objek barang jaminan merupakan salah satu jenis perjanjian asuransi yang dibutuhkan dan telah biasa dilakukan dalam praktik bisnis khususnya pada bidang pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Salah satu klausul yang ditemukan dalam perjanjian kredit pembiayaan tersebut adalah klausul yang mewajibkan debitur sebagai pemilik barang jaminan untuk mengasuransikan barang tersebut dan mencantumkan Bank sebagai penerima manfaat dalam polisnya. Penelitian ini dilakukan untuk membahas dan menjawab permasalahan yaitu bagaimana penerapan prinsip utmost good faith dalam perjanjian asuransi tersebut beserta kedudukan apa saja yang dapat diduduki oleh bank sesuai dengan prinsip insurable interest dan bagaimana kesesuaian antara Majelis Hakim menerapkan tersebut dalam pertimbangan hukumnya sehingga memperoleh amar putusan dalam Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PN.Mdn dan Putusan No. 300/Pdt/2020/PT.Mdn dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif dan menggunakan data-data yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan serta menelaah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perjanjian asuransi. Hasil analisis menemukan bahwa terdapat asas utmost good faith pada perjanjian asuransi dengan objek barang jaminan melekat kepada seluruh pihak dan ditemukan bahwa bank memiliki tiga posisi yang mungkin diduduki dalam perjanjian asuransi dengan model ini yaitu sebagai tertanggung, penerima manfaat, dan/atau sebagai penerima kuasa untuk mengasuransikan. Serta juga ditemukan kekeliruan dan ketidaktepatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan dan amar putusan pada perkara yang diputus dalam putusan No. 15/Pdt.G/2019/PN.Mdn dan No. 300/Pdt/2020/PT.Mdn. Majelis Hakim telah tidak cermat dalam menilai unsur pelanggaran prinsip utmost good faith dan telah salah dalam memposisikan bank dalam perjanjian tersebut sehingga putusan yang dihasilkan sangat merugikan perusahaan asuransi yang telah sesuai dan berdasar menolak klaim yang diajukan oleh tertanggungnya.

---

An insurance agreement is an agreement that aims to transfer risk from the insured to the insurer with a reward in the form of premiums that must be paid. Insurance agreements with collateral objects are one type of insurance agreement that is needed and has been commonly carried out in business practices, especially in the field of financing carried out by banks. One of the clauses found in the financing credit agreement is a clause that obliges the debtor as the owner of the collateral to insure the goods and lists the Bank as the beneficiary in the policy. This research was conducted to discuss and answer the problems, namely how the application of the principle of utmost good faith in the insurance agreement along with what positions can be occupied by the bank in accordance with the principle of insurable interest and how the suitability of the Panel of Judges applying it in its legal considerations so as to obtain the verdict in Court Ruling Number 15/Pdt.G/2019/PN.Mdn and Court Ruling Number 300/Pdt/2020/PT.Mdn with the laws and regulations and principles applicable in insurance agreements. To answer these problems, the author uses a research method with a juridical-normative approach and uses data obtained based on the results of literature studies and examines the provisions in the laws and regulations that apply to insurance agreements. The results of the analysis found that there is a principle of utmost good faith in the insurance agreement with the object of collateral attached to all parties and it was found that the bank has three positions that may be occupied in the insurance agreement with this model, namely as the insured, beneficiary, and / or as the recipient of the power of attorney to insure. It was also found that mistakes and inaccuracies were made by the Panel of Judges in formulating considerations and rulings in the cases decided in decisions No. 15/Pdt.G/2019/PN.Mdn and No. 300/Pdt/2020/PT.Mdn. The Panel of Judges has not been careful in assessing the elements of violation of the principle of utmost good faith and has been wrong in positioning the bank in the contract so that the resulting decision is very detrimental to the insurance company which has properly and reasonably rejected the claim submitted by the insured."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dari kegiatan usaha dan kondisi keuangan PT. XYZ, Tbk. (Persero) atas aktivitas penetapan efek berupa saham syariah yang direalisasikan oleh PT. XYZ, Tbk setelah proses penawaran umum terhadap prinsip – prinsip yang berlaku di pasar modal syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitan hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder,diantaranya peraturan perundang – undangan, dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa terdapat beberapa kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan yang bersinggungan dengan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Dalam hal ini, Peraturan BAPEPAM – LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah serta Fatwa DSN – MUI No. 40/ DSN-MUI/X/2013 memiliki peranan penting dalam mengakomodir kegiatan pasar modal syariah khususnya dalam menyeleksi efek yang masuk, akan tetapi keselarasan antara kedua peraturan tersebut nampaknya masih belum tercapai sehingga menjadi sangat samar untuk dilakukan penilaian terhadap saham yang seperti apakah yang layak untuk masuk ke dalam bursa syariah dan kegiatan usaha apakah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah."

"Sejak dua tahun terakhir, perusahaan pembiayaan otomotif mulai intens memasuki industri pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB motor sebagai produk alternatif. Industri Pinjaman Dana Tunai cukup berkembang disebabkan kebutuhan masyarakat akan dana tunai yang terus ada. Terlebih paska krisis Keuangan Global akhir 2008, kebutuhan tersebut semakin meningkat dan menjadi peluang bisnis. Peluang yang besar, ditambah kemudahan regulasi, memunculkan pelaku-pelaku pasar yang baru sehingga intensitas persaingan semakin tinggi. Untuk memenangkan persaingan, Adira Finance perlu memformulasikan strategi bersaing berdasar analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Strategi terpilih adalah strategi intensif, yaitu strategi pengembangan pasar, penetrasi pasar, dan pengembangan produk.

---

For the last two years, the automotive finance companies have been competing on cash loan product. Customers need to place their motorcycle Ownership Vehicle Registration Document (BPKB) as a collateral to get the cash. The growth of this specific product is high due to high demand for cash to support customers needs. After global crisis at the end of 2008, the demand increased and many new entrants appeared, made the intensity of rivalry became higher. Adira Finance is formulating competitive strategy based on analysis of strengths, weaknesses, opportunities, and threats to win the competition. The chosen strategy is the intensive strategy: strategic market development, market penetration, and product development."

"Tesis ini membahas tentang regulasi privatisasi dan pelaksanaa privatisasi dari PT Garuda Indonesia Tbk. Penelitian ini berfokus pada latar belakang Kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara) sering mengalami defisit, sehingga pemerintah mengatasinya dengan cara restukturnisasi dan privatisasi perusahaan, untuk melaksanakan privatisasi banyak kendala yang dihadapi yaitu intervensi dan dari birokrasi ditambah rongrongan dari politisi yang tidak dapat dicegah,karena tidak jelasnya fungsi dan peran masing-masing. Kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, serta melindungi masyarakat pemodal atau investor dan kebijakkan privatisasi BUMN tersebut masih mempunyai kelemahan, dimana dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP No.33 tahun 2005 jo PP No.59 tahun 2009 Tentang tata cara privatisasi persero tidak mengatur secara detail atau lengkap mengenai manajerial dari BUMN yang akan diprivatisasi serta tidak diaturnya bagaimana pengelolaan pihak swasta terhadap BUMN, sehingga tidak ada aturan main yang jelas mengenai pengelolaan manajerial sebelum dan sesudah terjadi privatisasi. Dalam kasus PT.Garuda IndonesiaTbk privatisasi sangat dibutuhkan untuk pembiayaan perusahaan. Tapi dalam pelaksanaannya perusahaan mendapat kendala dengan turunnya harga saham sehingga perusahaan sekuritas dirugikan untuk menyerap saham yang tidak laku. Jadi pemerintah harus lebih fokus dalam mengadakan privatisasi sehingga kasus seperti PT.Garuda Indonesia Tbk tidak terulang lagi.

---

This thesis discusses the regulation of privatization and privatization of PT Garuda Indonesia Tbk. This study focuses on the background condition of the State Budget often experience a deficit, so that the government deal with it restukturisatio and privatization of the company, to carry out the privatization of many of the constraints faced by the intervention and of the bureaucracy plus the undermining of politicians that can not be prevented, because unclear functions and roles of each. Legal certainty for the parties who conduct activities in capital markets, and to protect investors or the investor community and the policy of privatization of state enterprises still have a weakness, which in the Act No.19 of 2003 SOEs and Government Regulation No.33 of 2005 jo No.59 of 2009 on procedures for privatization limited company does not regulate in detail or details on managerial to be privatized and no regulation of how the management of private parties against the state, so there are no clear rules regarding managerial management before and after the privatization. In the case of privatization PT.Garuda Indonesia Tbk is needed to finance the company. But in actual firms have constraints with lower stock price so that securities firms harmed to absorb the unsold stock. So the government should focus more on privatization held that cases such as PT.Garuda Indonesia Tbk will not happen again."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh market to book ratio, tangiblity asset, profitability, dan size terhadap perubahan leverage yang disebabkan oleh penerbitan saham, pengeluaran utang, dan laba ditahan pada perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2010. Penelitian ini merupakam penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pada tingkat kepercayaan 95%, market book ratio berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan leverage yang disebabkan oleh penerbitan saham dan pengeluaran utang.

---

This research aims at analyzing the effect of market book ratio, tangibility, profitability, and size on change leverage, net equity issues, net debt issued, and retained earnings of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2006-2010. This research is a quantitative research by using pooled data regression.

The results of this research indicate that at the 95% level of confidence, market timing significantly affect change leverage and have negative correlation with change leverage. Market to book ratio also have significant effect on net equity issues and net debt issued."

"Penerapan prinsip prudential banking secara konsistendiharapkan akan membawa sektor perbankan menuju sistemperbankan Indonesia yang sehat. Penerapan prinsipprudential banking, khususnya penerapan ketentuan BatasMaksimum Pemberian Kredit atau legal lending limit mutlakdiaplikasikan untuk menghindari kegagalan usaha bank akibatkompleksitasnya inovasi jasa perbankan. Hal mengenaipenerapan legal lending limit ini dirasakan perlu untukmenghindari konsentrasi penyediaan dana bank kepada suatukelompok debitur tertentu, dengan demikian bobot risikoyang harus ditanggung oleh bank dapat diminimalisirserendah mungkin. Selain itu, penerapan Batas MaksimumPemberian Kredit dapat menggairahkan bank lain agar dapatberpartisipasi dalam penciptaan kredit melalui kreditsindikasi (syndicated loan), dan tentunya hal inimenimbulkan implikasi yang positif pada perkembangan sektorindustri perbankan itu sendiri. Dalam penerapannya,seringkali terdapat mispersepsi antara bank yang memberikankredit dengan Bank Indonesia dalam perhitungan bataspemberian kredit ini. Perbedaan perhitungan inilah yangmengakibatkan ketidakpastian hukum dalam praktek perbankan,karena bank yang memberikan kredit merasa telah memenuhistandar legal lending limit, sementara Bank Indonesiaselaku pengawas perbankan berpendapat sebaliknya. Disinilahpenafsiran hukum dipergunakan dalam analisis peraturan gunamemecahkan masalah perhitungan Batas Maksimum PemberianKredit, agar terdapat kepastian dalam praktek perbankankhususnya mengenai pemberian kredit."